Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.589
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Justitia et Pax Jurnal Simbur Cahaya LEGAL BRIEF Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Legalita 'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum SASI Jurnal Legislasi Indonesia ABDIMAS NUSANTARA
Slamet Riyanto
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Exploring The Importance And Application Of Licensing Law In Environ-mental Protection In Indonesia Agung Prasetyo; Slamet Riyanto; Ibrahim Fikma
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 6 (2024): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i6.915

Abstract

Environmental pollution in Indonesia is a serious issue that affects a wide area. This article discusses the impacts of environmental issues, particularly related to the underdevelopment in Indonesia. One preventive measure taken to address environmental pollution is the implemen-tation of a legal permitting policy system. However, there are several issues within the permitting policy, including the mismatch between permitting policies and environmental issues in the re-spective regions. This article discusses the role of permitting laws in supporting environmental preservation and how law enforcement in the field of permitting law can address cases of envi-ronmental degradation. In the research context, the author uses normative and empirical legal research methods. In the main discussion, the article explains the role of permitting laws in sup-porting environmental preservation, including human rights related to the environment and ap-plicable regulations. Furthermore, the author discusses law enforcement in the permitting domain related to cases of environmental destruction, including the types of administrative and criminal sanctions that can be applied
RELASI ANTARA KONSTITUSIONALITAS HAK ASASI MANUSIA DAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Riyanto, Slamet
Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v5i2.978

Abstract

Abstract The focus of the discussion in this article is the relationship between human rights protection and local wisdom in environmental regulation and use. The background to the problem in this paper is that excessive development processes without paying attention to environmental sustainability are actually detrimental to humans. The result of the discussion is that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates human rights guarantees in the environmental sector. Development by utilizing natural resources must pay attention to human rights principles and community culture. There is a strong relationship between the use of the environment and human rights principles and the local wisdom of indigenous communities in Indonesia. Keywords: Human rights, local wisdom, environment Abstrak Fokus bahasan tulisan ini adalah mengenai relasi antara perlindungan HAM dengan kearifan lokal dalam regulasi dan pemanfaatan lingkungan hidup. Latar belakang masalah dalam tulisan ini adalah bahwa proses pembangunan yang berlebihan dan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan justeru merugikan manusia. Hasil pembahasan adalah, bahwa dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 telah diatur mengenai jaminan HAM di bidang lingkungan. Pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan budaya masyarakat. Terdapat relasi yang kuat antara pemanfaatan lingkungan hidup dengan prinsip HAM dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat di Indonesia. Kata-kata kunci: HAM, kearifan lokal, lingkungan hidup.
Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Optimalisasi Akses Internet (Pengabdian di Desa Sumber Arum, Lampung Utara) Khatimah, Khusnul; Wibowo, Adi; Indrajaya, Indrajaya; Riyanto, Slamet
'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/jph.v1i2.6863

Abstract

Pengabdian masyarakat yang dilakukan untuk membantu mengatasi persoalan yang dihadapi terkait dengan proses pembelajaran daring pada masa pandemic Covid-19. Pembelajaran daring membutuhkan koneksi internet yang baik dan stabil untuk menghadiri video conference. Permasalahan muncul ketika infrastruktur internet di pedesaan belum mampu memenuhi kebutuhan untuk proses pembelajaran secara memadai. Pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengoptimalkan internet sebagai media pembelajaran daring. Pengabdian dilakukan dengan metode, yaitu: 1) penyuluhan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sasaran mengenai kebijakan pembelajaran daring; 2) memberikan pelatihan penggunaan internet sebagai sarana pembelajaran daring; dan 3) hibah atau  bantuan secara langsung berupa pemasangan infrastruktur internet. Penyuluhan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sumber Arum, dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai seluk beluk pembelajaran daring. Materi penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat ada 2 (dua) materi pokok, yaitu: kebijakan tentang pembelajaran daring dan teknis pembelajaran daring. Penyampaian materi melalui metode ceramah yang disampaikan oleh pemateri di depan audiens masyarakat sasaran, dan dilanjutkan dengan tanya jawab seputar materi penyuluhan. Setelah dilakukan penyuluhan, diberikan pelatihan dengan praktek langsung pembelajaran daring dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan internet yang telah terpasang. Pelaksanaan pelatihan tidak mengalami kendala, karena pada dasarnya peserta pelatihan sudah memahami bagaimana menggunakan perangkat teknologi informasi untuk melakukan pembelajaran daring.
Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah pada Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Monasari, Septiani; Riyanto, Slamet; Novekawati, Novekawati
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v6i2.9099

Abstract

Investasi dan jual beli saham masih dipersepsikan sebagai kegiatan yang bersifat spekulatif dan dianggap haram oleh beberapa kalangan masyarakat awam, karena dianggap serupa dengan perjudian. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis aspek investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam konteks hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif dengan penekanan pada analisis kualitatif. Data penelitian bersumber dari wawancara dengan sejumlah investor dan ahli hukum ekonomi syariah, serta tinjauan dokumen peraturan perundang-undangan dan studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sumber-sumber hukum Islam seperti al-Quran, hadits, fiqh, ijma ulama, dan pendapat ulama, jual beli saham dinyatakan sebagai tindakan yang sah (halal). Selanjutnya, transaksi saham dalam perspektif hukum ekonomi syariah dievaluasi melalui penggunaan akad, dengan penekanan pada Bai Al-Musawamah, serta merujuk pada prinsip musyarakah atau syirkah. Kesimpulan yang ditarik dari Fatwa DSN-MUI mengindikasikan bahwa investasi saham, menurut perspektif hukum ekonomi syariah, adalah sah (halal) ketika tujuannya terfokus pada investasi dan pengembangan aset, khususnya dalam konteks jual beli saham dengan underlying saham.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL SPESIFIK LOKAL: KOMPARASI INDONESIA DAN INDIA Haryadi, Slamet; Novekawati, Novekawati; Riyanto, Slamet
Masalah-Masalah Hukum Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.53.2.2024.179-190

Abstract

The Indonesian government needs to give more responsibility to traditional medicine. Because it can affect the quality and access to traditional health services. This study comparatively examines the responsibilities of the Indonesian and Indian governments to recommend improvements to the current Indonesian government policy regarding traditional health. This study is a normative legal study with a legislative approach sourced from primary and secondary materials. The results of the analysis show that the Indonesian government needs to learn from India's experience in strengthening the role of traditional medicine through support for research, education, and scientific development. The expected results of this study will be significant for the Indonesian government in making policies About Traditional Healthcare.
Bhinneka Tunggal Ika: Nilai Dan Formulasinya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Riyanto, Slamet -; Febrian, Febrian; Zanibar, Zen -
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i2.993

Abstract

Abstract Bhinneka Tunggal Ika becomes an important concern when the issue of national disintegration arises. Therefore, it is necessary to study the value contained in it and its formulation in the legislation. This normative legal research is carried out with a statutory, conceptual, historical and futuristic approach. The results of the research are: first, the value contained in Bhinneka Tunggal Ika, namely the value of unity-unitary must be actualized in the life of the state. Second, Bhinneka Tunggal Ika should be formulated in laws and regulations through: a) strict regulation as the state motto in constitution; and b) formulated in a law concerning the formation of laws and regulations, which are based on the principles of harmony and equality. Abstrak Bhinneka Tunggal Ika menjadi perhatian penting ketika muncul isu disintegrasi bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian tentang nilai yang terkandung di dalamnya dan formulasinya di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan futuristik. Hasil penelitian adalah: pertama, nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu nilai persatuan-kesatuan harus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara. Kedua, seharusnya Bhinneka Tunggal Ika diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan melalui: a) pengaturan secara tegas sebagai semboyan negara dalam Undang-Undang Dasar; dan b) diformulasikan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berlandaskan asas kerukunan dan kesetaraan. 
JUDICIAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 90/PUU-XXI/2023 CONCERNING AGE LIMITS FOR PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL CANDIDATES M. Faqih Firdaus; Slamet Riyanto
Justitia et Pax Vol. 41 No. 1 (2025): Justitia et Pax Volume 41 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v41i1.9553

Abstract

The Constitutional Court is an organization of legal power which, in view of the constitution, has a legal capability to maintain regulation and equity. Regulation Number 24 of 2003 makes sense of that the obligations and elements of the Constitutional Court are to deal with established matters in regards to specific protected matters to shield the constitution so it is carried out dependably as per the desire of individuals and majority rule beliefs. In protecting the constitution, obviously, sacred appointed authorities are required who have information and skill in state organization as well as a promise to executing and managing state life as per the passages of the constitution, so every choice gave by the Constitutional Court is a legitimate item that doesn't go external the passageways of the constitution, so the actual constitution is naturally kept up with. This examination is spurred by the significant job of the Constitutional Court in giving over choices since it is as per Article 10 of Regulation No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, the choice of the Constitutional Court is conclusive and has restricting legitimate power. The overall population, state directors, and all parts of the country trust that the Constitutional Court judges will really complete their capabilities, obligations and commands as per the Constitution, so through Constitutional Appointed authorities who have a statesmanlike soul, the Constitutional Court can create choices that can give a feeling of equity. in the midst of society. Keywords: Equity, Judge's Choice, Constitutional Court.
Bhinneka Tunggal Ika: Its Norming and Actualization in Democracy in Indonesia Riyanto, Slamet; Febrian, Febrian; Zanibar, Zen
SASI Volume 28 Issue 4, December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i4.1058

Abstract

Introduction: Indonesia is a democratic country that has diversity where the people consist of various ethnicities or ethnic groups, races, cultures and languages, as well as religious diversity and political ideologies. Bhinneka Tunggal Ika is the right motto for the Indonesian people who have diversity but want unity. Therefore, it is necessary to normalize Bhinneka Tunggal Ika and actualize it in the implementation of democracy.Purposes of the Research: Analyze and study in depth, as well as find and build legal arguments about how the norming of Bhinneka Tunggal Ika should be in laws and regulations, and how the actualization of the motto of Bhinneka Tunggal Ika should be in the implementation of democracy in Indonesia. Furthermore, it can provide appropriate recommendations to related parties.Methods of the Research: This normative legal research uses research sources in the form of legal sources and literature studies. The approaches used are: statute approach, conceptual approach, historical approach, comparative approach and futuristic approach. Drawing conclusions in this study by building legal arguments to answer legal issues that have been formulated as research objects.Results of the Research: The results of the discussion are as follows: 1) The standardization of the motto Bhinneka Tunggal Ika is in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 36A and in Law Number 24 Year 2009, where the regulation becomes a single entity in the State Emblem. 2) Bhinneka Tunggal Ika should be a guideline for the life of the state, and be actualized in democracy through political consensus and deliberation which are the hallmarks of Indonesian democracy.
Exploring The Importance And Application Of Licensing Law In Environ-mental Protection In Indonesia Prasetyo, Agung; Riyanto, Slamet; Fikma, Ibrahim
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 6 (2024): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i6.915

Abstract

Environmental pollution in Indonesia is a serious issue that affects a wide area. This article discusses the impacts of environmental issues, particularly related to the underdevelopment in Indonesia. One preventive measure taken to address environmental pollution is the implemen-tation of a legal permitting policy system. However, there are several issues within the permitting policy, including the mismatch between permitting policies and environmental issues in the re-spective regions. This article discusses the role of permitting laws in supporting environmental preservation and how law enforcement in the field of permitting law can address cases of envi-ronmental degradation. In the research context, the author uses normative and empirical legal research methods. In the main discussion, the article explains the role of permitting laws in sup-porting environmental preservation, including human rights related to the environment and ap-plicable regulations. Furthermore, the author discusses law enforcement in the permitting domain related to cases of environmental destruction, including the types of administrative and criminal sanctions that can be applied
JUDICIAL REVIEW OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 90/PUU-XXI/2023 CONCERNING AGE LIMITS FOR PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL CANDIDATES M. Faqih Firdaus; Slamet Riyanto
Justitia et Pax Vol. 41 No. 1 (2025): Justitia et Pax Volume 41 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v41i1.9553

Abstract

The Constitutional Court is an organization of legal power which, in view of the constitution, has a legal capability to maintain regulation and equity. Regulation Number 24 of 2003 makes sense of that the obligations and elements of the Constitutional Court are to deal with established matters in regards to specific protected matters to shield the constitution so it is carried out dependably as per the desire of individuals and majority rule beliefs. In protecting the constitution, obviously, sacred appointed authorities are required who have information and skill in state organization as well as a promise to executing and managing state life as per the passages of the constitution, so every choice gave by the Constitutional Court is a legitimate item that doesn't go external the passageways of the constitution, so the actual constitution is naturally kept up with. This examination is spurred by the significant job of the Constitutional Court in giving over choices since it is as per Article 10 of Regulation No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, the choice of the Constitutional Court is conclusive and has restricting legitimate power. The overall population, state directors, and all parts of the country trust that the Constitutional Court judges will really complete their capabilities, obligations and commands as per the Constitution, so through Constitutional Appointed authorities who have a statesmanlike soul, the Constitutional Court can create choices that can give a feeling of equity. in the midst of society. Keywords: Equity, Judge's Choice, Constitutional Court.
Co-Authors Adi Wibowo Ag. Bambang Setiyadi Agung Prasetyo Agung Prasetyo Budi Kadaryanto Celvin Prananta Ekawati Marlina, Ekawati Endah Pramusanti Fachry Abda El Rahman Fikma, Ibrahim Frizsa Dias Puspitasari Ibrahim Fikma Ilham Abimanyu, Muhammad Indrajaya, Indrajaya Khusnul Khotimah M. Faqih Firdaus M. Tohirin Monasari, Septiani Novekawati, Novekawati Nur Luthfi Azis, Muh Slamet Haryadi Srikandi Susanti Susanti Tohirin, M Triasih, Hermin Zanibar, Zen - Zen Zanibar