Garuda - Garba Rujukan Digital

Penanganan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Zarkasi, A; Siregar, Elizabeth
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 5 No. 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v5i3.37274

This study is aimed at understanding forms of sexual violence in higher education, both verbal, non-verbal, physical and non-physical, both direct and indirect, which are not yet understood by the academic community. Apart from that, to analyze how victims of sexual violence are handled in higher education environments based on Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments. Based on the provisions of the Minister of Education and Culture, there are 21 types or forms of sexual violence regulated in this regulation, some of the acts in the Minister of Education and Culture and Technology have never previously been regulated in criminal law regulations. Handling sexual violence in the tertiary environment is carried out by providing assistance, protection, imposing administrative sanctions and recovering victims. Administrative sanctions will be imposed if the perpetrator is proven guilty. In the event that the perpetrator has carried out sanctions, whether mild or moderate, the obligation that the perpetrator must carry out is to carry out counseling, in accordance with Article 14 Number 5 and Number 7. However, this article is not clear regarding the criteria for a credible institution to carry out counseling and there are no assessment indicators that contain that the perpetrator has no potential to repeat the act and can carry out activities again on campus. Because this is important, because only on the basis of this counseling report can the university leadership issue a certificate stating that the perpetrator has carried out sanctions and can carry out activities on campus. Suggestions from the discussion, regarding the forms of sexual violence regulated in the Minister of Education and Culture Regulation, require explanations and concrete forms of abstract types of sexual violence. Furthermore, it is necessary to include in the Permendikbudristek guidelines regarding the criteria for counseling institutions for perpetrators, as well as indicators to be able to state that the perpetrator has no potential to repeat the act. ABSTRAK Kajian ini ditujukan untuk memahami bentuk kekerasan seksual di perguruan tinggi, baik yang bersifat verbal, non verbal, fisik dan non fisik, baik secara langsung maupun tidak langsung yang belum dipahami civitas akademika. Selain itu, untuk menganalisis bagaimana penanganan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berdasarkan ketentuan Permendikbudristek ada 21 jenis atau bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam peraturan tersebut, yang beberapa perbuatan dalam Permendikbudristek tersebut tidak pernah diatur sebelumnya dalam aturan hukum pidana. Penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dilakukan dengan memberikan pendampingan, pelindungan, pengenaan sanksi administrasi dan pemulihan korban. Pengenaan sanksi administrasi dilakukan jika pelaku terbukti bersalah. Dalam hal pelaku telah melaksanakan sanksi baik ringan maupun sedang, kewajiban yang harus dilakukan pelaku menjalankan konseling, sesuai Pasal 14 Angka 5 dan Angka 7. Namun pasal ini, belum jelas, terkait kriteria lembaga yang kredibel untuk melaksanakan konseling dan tidak ada indikator penilaian yang memuat bahwa pelaku tidak berpotensi mengulang perbuatan dan dapat melaksanakan aktivitas kembali di kampus. Sebab hal ini menjadi penting, karena hanya atas dasar laporan konseling inilah pimpinan perguruan tinggi dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi dan dapat berkegiatan di kampus. Saran dari pembahasan, terkait bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Permendikbudristek perlu penjelasan dan bentuk konkrit jenis kekerasan seksual yang bersifat abstrak. Selanjutnya perlu dimuatkan dalam pedoman Permendikbudristek terkait kriteria lembaga konseling pelaku, serta inidkator untuk dapat dinyatakan bahwa pelaku tidak berpotensi mengulangi perbuatan.

PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI DESA PASAR JUJUN KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI Haryadi, Haryadi; Zarkasi, A
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Pengabdian yang dilakukan pada masyarakat ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terhadap terutama generasi muda yang berkaitan dengan pemahaman terhadap bahaya narkotika. Di lapangan dan berdasarkan data yang di peroleh menunjukkan bahwa peredaran narkotika tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan akan tetapi sudah meluas sampai desa, tentu dalam hal ini sangat mengkhawatirkan dan akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan generasi muda. Pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Kerinci Kecamatan Keliling Danau di Desa pasar Jujun/Desa Jujun. Pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat di lakukan dengan penyuluhan dan sosialisasi serta tanya jawab dan juga dengan cara menyebarkan brosur tentang bahaya narkotika bagi generasi muda. Dengan kegiatan itu diharapkan generasi muda dan tokoh masyarakat lebih memahami akan bahaya narkotika dan berperan aktif dalam pencegahan peredaran narkotika. Adapun tujuan dilakukan kegiatan pengabdian ini diharapkan generasi muda dan tokoh masyarakat dapat peran aktif, berpartisaipasi, dan peduli terhadap bahaya narkotika. Untuk menjawab permasalahan, solusi yang ditawarkan adalah dilakukan berupa penyampaian informasi dari narasumber, tanya jawab dan diskusi, berkaitan dengan bahaya narkotika. Dari hasil penyuluhan yang dilakukan hal yang dihasilkan yakni bertambahnya ilmu pengetahuan generasi muda tokoh masyarakat terhadap bahaya narkotika, serta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Narkotika, serta tumbuhnya sikap kewaspadaan dan berperan aktif dalam memerangi peredaran narkotika pada lingkungan masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang bebas dari Narkotika.

Penggantian Calon Legislatif Terpilih Dalam Pemilihan Umum Oleh Partai Politik Sebelum Pelantikan Menurut Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Mayasari, Vevryka; Hartati, Hartati; Zarkasi, A.
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i1.147

The party serves as a strategic intermediary between the process of government and the people. Many assert that political parties essentially dictate democracy. Quoted from the Association for elections and democracy (Perludem) explained that in the 2024 legislative general election there were many replacements for elected legislative candidates by the bearer party for unclear reasons. Replacing elected candidates before inauguration is on the rise, likely because it is easier to do so than after inauguration. However, this practice distorts popular sovereignty because it contradicts the open proportional electoral system, which states that the candidate with the most votes must be the one who holds office. From the legislative side, the issues that will be discussed in this study are the legality and procedures for replacing legislative candidates elected by political parties in the general election before the inauguration. According to the findings of the study, the Basic Rules of political parties (AD) and household rules (ART) govern the process of dismissing party members, allowing them to replace elected legislative candidates in presidential elections. There is a gap in the entry of certain interests in the dismissal of members of political parties. First, the party Governing Council at the regional level can propose the dismissal of party members, the regional-level party Governing Council has the right to propose the names of party members to be dismissed. Second, the party's Central Governing Council no longer re-verifies the proposal and immediately issues a direct determination.

Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor di Indonesia Gultom, Anggiat Sahat Maruli; Zarkasi, A.; Arfa’i, Arfa’i
Badamai Law Journal Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v10i1.21608

Artikel ini bertujuan menganalisis kewenangan pemerintah Provinsi dalam penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang merupakan landasan penting dalam perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah. Keterlambatan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Penetapan NJKB tahun berjalan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi dalam penetepan NJKB tahun sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi serta menciptakan ketidakpastian bagi pemilik kendaraan dan pihak dealer dalam pendaftaran dan pembayaran pajak. Kesimpulannya, diperlukan mekanisme yang lebih efisien dalam pengundangan peraturan guna menghindari kekosongan hukum, sehingga menjadi pedoman yang lebih jelas bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi di masa mendatang.

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Zarkasi, A
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2018
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

This research looks at how the development of village funds management in empowering rural communities and in the administration of government and village development. The Village Fund can be used for financing community empowerment programs. Considering Indonesian citizens still live in rural areas. The use of village funds should be applicable in the fields of education, health, physical development and increasing the resilience of villagers, including village innovation programs, which aim to alleviate poverty, renew inter-villages and empower the community's economy. The findings in this study are the implementation of community empowerment in accordance with the use of village funds which are made according to the first priority. The Village Fund is used for the welfare of the community and its management in a transparent and accountable manner.

Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Gafar, Agustia; Zarkasi, A; Hartati, Hartati
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11160

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkritisi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Oleh karena itu penulis membuat permasalahan tesis im pada dua hal, pertama bagaimana pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yang kedua bagaimana kewenangan DPRD untuk mewujudkan prinsip pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dan untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan Pengawasan DPRD Terhadap APBD dan juga dalam penelitian ira dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh para ahlı Hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan ditemukan adanya Permasalahan hukum yaitu Pengawasan yang dilaksanakan olch DPRD masih terdapat kendala untuk pelaksanaannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Untuk yang kedua dalam pembahasan Prinsip yang bisa dilakukan DPRD ialah pengawasan langusng dan tidak langsung dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dilakukan oleh DPRD melalui klarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji effectiveness dan kompromi penetapan APBD Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan rekomendasi, yaitu penulis mengharapkan ada realisasi penetapan APBD maka bila perlu melibatkan tim Ahli sehingga anggaran yang diajukan oleh legislatif.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis Rachmadika, Anisa Dwi; Zarkasi, A; Syamsir, Syamsir
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11592

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran penting kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menjaga prinsip negara hukum di masyarakat demokratis. Negara hukum merupakan fondasi yang vital dalam sistem politik yang demokratis, karena menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian hukum. Namun, ketika kekuasaan kehakiman tidak mandiri, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak individu meningkat. Dalam konteks masyarakat demokratis, kemandirian kekuasaan kehakiman menjadi aspek yang sangat penting. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan didasarkan pada hukum dan bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan eksternal. Kemandirian kekuasaan kehakiman juga memungkinkan pengadilan untuk bertindak sebagai pengawas terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik lainnya, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Namun, tantangan dalam menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman di masyarakat demokratis tidak dapat diabaikan. Beberapa faktor seperti campur tangan politik, tekanan dari kekuatan ekonomi, dan kurangnya sumber daya yang memadai dapat mengancam kemandirian tersebut. Oleh karena itu, perlunya langkah- langkah yang kuat untuk memperkuat kemandirian kekuasaan kehakiman, seperti penegakan etika kehakiman, pemilihan hakim yang transparan, dan sistem pengawasan yang efektif. Dalam kesimpulannya, kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan pilar penting dalam menjaga negara hukum di masyarakat demokratis. Dengan menjaga kemandirian tersebut, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa pengadilan akan menegakkan keadilan, melindungi hak-hak individu, dan memastikan kepastian hukum. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam mendukung kemandirian kekuasaan kehakiman sangatlah penting dalam membangun negara hukum yang kuat di masyarakat demokratis.

Penggantian Calon Legislatif Terpilih Dalam Pemilihan Umum Oleh Partai Politik Sebelum Pelantikan Menurut Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Mayasari, Vevryka; Hartati, Hartati; Zarkasi, A.
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i1.1156

The party serves as a strategic intermediary between the process of government and the people. Many assert that political parties essentially dictate democracy. Quoted from the Association for elections and democracy (Perludem) explained that in the 2024 legislative general election there were many replacements for elected legislative candidates by the bearer party for unclear reasons. Replacing elected candidates before inauguration is on the rise, likely because it is easier to do so than after inauguration. However, this practice distorts popular sovereignty because it contradicts the open proportional electoral system, which states that the candidate with the most votes must be the one who holds office. From the legislative side, the issues that will be discussed in this study are the legality and procedures for replacing legislative candidates elected by political parties in the general election before the inauguration. According to the findings of the study, the Basic Rules of political parties (AD) and household rules (ART) govern the process of dismissing party members, allowing them to replace elected legislative candidates in presidential elections. There is a gap in the entry of certain interests in the dismissal of members of political parties. First, the party Governing Council at the regional level can propose the dismissal of party members, the regional-level party Governing Council has the right to propose the names of party members to be dismissed. Second, the party's Central Governing Council no longer re-verifies the proposal and immediately issues a direct determination.

Literasi Politik Terhadap Perempuan Di Desa Air Panas Sungai Abu Kabupaten Kerinci Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 Zarkasi, A; Putra, Firmansyah; Rizal, Dimas; Baidawi, Ahmad
JCOMENT (Journal of Community Empowerment) Vol. 7 No. 1 (2026): Community Empowerment
Publisher : The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/jcoment.v7i1.1106

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat menentukan sendiri pilihan yang dipercayainya. Artinya rakyat berkuasa penuh untuk menentukan pemimpinnya, karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Pemilu yang diadakan dikebanyakan negara demokrasi dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri, dikarenakan situasi keterbukaan dan kebebasan berserikat dianggap menceminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Kegiatan memilih bukan hanya sekedar kewajiban masyarakat melainkan untuk memperjuangkan hak-hak sosial-ekonomi dan politik. Dengan adanya pemilihan umum masyarakat memiliki wadah untuk mementukan pemimpinya yang akan memimpin dalam waktu lima tahun kedepan guna memperjuangkan kepentingan dan mendengarkan aspirasi yang mana masyarakat ikut dalam menentukan kebijakan yang akan dibentuk oleh calon pemerintah. Keterwakilan perempuan di ranah politik merupakan hal penting agar terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Namun dalam kenyataannya keterwakilan perempuan di bidang politik masih tertinggal dari pada laki-laki. Metode yang digunakan dengan pendekatan pemberdayaan (partisipasi aktif) ini berprinsip pada keterlibatan aktif kaum ibu-ibu, metode ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum ibu-ibu dan meminimalisir terjadinya money politic sebagai target dari keterlibatan pada pemilu tahun 2024. Pendekatan pengabdian dilakukan dengan konsep pendampingan dengan beberapa metode pendekatan, meliputi workshop, Ceramah, diskusi.

Regulations For Active Tni Members Occupiing Civilian Positions From The Perspective Of Statutory Regulations Harvin, Mayga; Zarkasi, A.; Hepni, Aswari
International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts Vol. 5 No. 2 (2026): International Journal of Multidisciplinary Sciences and Arts, Article April 202
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijmdsa.v5i2.8157

The placement of active members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in civil service positions has resurfaced as a debated issue within Indonesia's post-reform constitutional dynamics. Normatively, Law Number 34 of 2004 concerns the Indonesian National Armed Forces limits the placement of active soldiers to specific ministries and agencies to maintain military professionalism and the principle of civilian supremacy. However, recent developments through Law Number 3 of 2025 regarding the Amendment to Law Number 34 of 2004 have expanded the scope of civil service positions accessible to active TNI personnel. Furthermore, practical implementation shows instances of active soldiers being placed in civil positions beyond the prevailing statutory provisions. This research aims to analyze the legal regulations regarding the placement of active TNI members in civil service positions and its implications for the principles of TNI professionalism and civilian supremacy in a democratic state. This study utilizes a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a historical approach. The results indicate that while the regulations for placing active TNI personnel are clearly delineated in the TNI Law and related regulations, the practice of placing active soldiers outside these provisions creates potential conflicts of norms, undermines the principle of civilian supremacy, and threatens the professionalism of the military institution. Consequently, the enforcement of legal certainty and the strengthening of oversight mechanisms are essential to ensure that the placement of TNI personnel in civil positions remains aligned with the principles of the rule of law and democracy.

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search