Articles
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 57 P/HUM/2019 TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEGISLATIF ]]>
<![CDATA[Aan Marriansah]]>;
<![CDATA[A Zarkasi]]>;
<![CDATA[Muhammad Amin]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.363 KB)
|
DOI: 10.22437/limbago.v2i2.19130
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pergantian antar waktu berdasarkan perolehan suara terbanyak dan calon kader terbaik dalam peraturan perundang-undangan dan Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 tentang pergantian antar waktu anggota legislatif. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekataan kasus. Hasil penelitian adalah Pengaturan Penggantian Antar Waktu diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang- UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 08 Tahun 2012, UU No. 17 Tahun 2014, dan UU No. 23 Tahun 2014. Tercantum pada pasal 139 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan : Anggota DPRD berhenti Antarwaktu karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Dan Putusan tersebut berakibat dapat disalahpahami oleh pemohon maupun termohon. Memang yang menjadi permohonan oleh pemohon yang menjadi satu-satunya yang ditolak dalam putusan ini bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung, tapi tetap ini menjadi problem. Menurut peneliti Mahkamah Agung kurang teliti didalam pertimbangannya terkait hal tersebut, seharusnya hal tersebut menjadi poin penting, dikarenakan Komisi Pemilihan Umum yang menjalankan Putusan tersebut. Maka akan terjadi gesekan antar Partai Politik pengusung dengan Komisi Pemilihan Umum. Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada pada putusannya, menjadikan pasal Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum terbukti bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan didalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Yos Trio]]>;
<![CDATA[A Zarkasi]]>;
<![CDATA[Muhammad Amin]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (611.712 KB)
|
DOI: 10.22437/limbago.v2i3.19131
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah yang digunakan adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah, 2) Bagaimana konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksaan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum yuridis normatif yang mana penelitian ini berfokus pada Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual Conceptual Approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada karena Pemohon memiliki kewenangan menurut hukum mengajukan ke Mahkamah Konstitusi karena terbukti terjadi kecurangan dimana pemilih yang tidak terdaftar diberikan kesempatan dalam memilih karena melawan hukum yang harus dilakukan pemungutan suara ulang agar hasil perolehan suara dapat diakui oleh Pemohon sesuai asa Pemilukada yang demokratis. Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pada pemiliha Kepala Daerah yang harus dilakukan pemungutan suara ulang. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan untuk memenuhi hak politik bagi salah satu pasangan calon yang tercurangi untuk mewujudkan Pemilukad yang demokratis. Dan konsekuensi yang didapatkan dari hasil itu harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang.]]>
<![CDATA[Tinjauan komperatif pembentukan pemekaran kecamatan antara peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 ]]>
<![CDATA[Rafid Husnawijaya Husnawijaya]]>;
<![CDATA[a zarkasi]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i1.19013
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan 1.) untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 2.) untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan perbandingan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Perbedaan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. (b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan teknis sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan dasar. Persamaan a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat persyaratan teknis dan administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga memuat persyaratan teknis dan administratif. 2.) (a) Kelebihan memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat dan lembaga legislatif daerah, meningkatkan mutu pendidikan, (b) Kekurangan Kebijakan pemekaran dalam implementasinya sering prosedurnya tidak benar sehingga banyak yang justru menimbulkan konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horisontal dan vertikal dalam masyarakat. Saran yang dikemukakan Hendaknya mekanisme pengetatan yang dimaksud adalah di mana Daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah. Kata Kunci: Tinjauan, Komperatif, Pembentukan, Pemekaran, Kecamatan]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG N0 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Kevin Akbar Pratama]]>;
<![CDATA[A Zarkasi]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v3i2.23902
<![CDATA[Penelitian ini tentang pengaturan perlengkapan pemungutan suara pada Pemilihan Umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang di mana akan membahas tentang perlengkapan pada saat Pemilu, Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlengkapan pemungutan suara pada Pemilu, dan Pemilu dan Demokrasi di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Dalam skripsi ini bahwa ada beberapa perlengkapan dan prosedur pada Pemilihan Umum yang mana telah di tuangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dan permasalahan Pengaturan perlengkapan pemungutan suara mengenai penggunaan Kotak Suara berbahan Karton yang digunnakan pada Pemilu di tahun 2019 menjadi permasalahan publik tentang keamanan surat suara yang di simpan dalam kotak suara tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa penggunaan kotak suara berbahan Karton masih memunuhi pro dan kontra di masyarakat bagaimanan dengan keamanan kotak suara tersebut, dan nantinya KPU di Pemilu tahun 2024 masih menggunakan kotak suara dari bahan Karton.]]>
<![CDATA[Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Agustia Gafar]]>;
<![CDATA[A Zarkasi]]>;
<![CDATA[Hartati Hartati]]>
<![CDATA[ Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11160
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mengkritisi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Oleh karena itu penulis membuat permasalahan tesis im pada dua hal, pertama bagaimana pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yang kedua bagaimana kewenangan DPRD untuk mewujudkan prinsip pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dan untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan Pengawasan DPRD Terhadap APBD dan juga dalam penelitian ira dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh para ahlı Hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan ditemukan adanya Permasalahan hukum yaitu Pengawasan yang dilaksanakan olch DPRD masih terdapat kendala untuk pelaksanaannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Untuk yang kedua dalam pembahasan Prinsip yang bisa dilakukan DPRD ialah pengawasan langusng dan tidak langsung dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dilakukan oleh DPRD melalui klarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji effectiveness dan kompromi penetapan APBD Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan rekomendasi, yaitu penulis mengharapkan ada realisasi penetapan APBD maka bila perlu melibatkan tim Ahli sehingga anggaran yang diajukan oleh legislatif.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM MEKANISME PENGENAAN UANG PAKSA PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Yani, Muhammad Akbar]]>;
<![CDATA[Helmi, Helmi]]>;
<![CDATA[Zarkasi, A]]>
<![CDATA[ JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i2.4679
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui serta menganalisis kepastian hukum dalam mekanisme penerapan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normaif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya: 1) Pengaturan pengenaan uang paksa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilaksanakan dalam beberapa aspek meskipun belum ada peraturan pelaksana yang mengaturnya namun memerlukan peran aktif dari seorang hakim dalam pemutuskan perkara yang mana hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan yang memutus mengenai pengenaan uang paksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang didasari pada pertimbangan hukum hakim berdasarkan keyakinan atas fakta persidangan.]]>
<![CDATA[Pengawasan Kepala Kantor Kemenag Jambi Terhadap Perjalanan Umroh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Andrian, Jerrycho]]>;
<![CDATA[Zarkasi, A.]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i1.18757
<![CDATA[Abstrak This research aims 1) to determine and analyze the form of supervision of the Head of the Ministry of Religion of Jambi City towards Umrah organizers; 2) to find out and analyze the follow-up supervision carried out by the Head of the Jambi City Ministry of Religion if it is discovered that the Umrah organizer is not complying with applicable regulations. The research method used is empirical juridical research. The research results show that 1) various disruptions and operations occur around Jambi. DKI Ministry of Religion and the One Stop Integrated Service and Investment Service. Jambi; 2) Follow-up supervision carried out by the Head of the Jambi City Ministry of Religion if an Umrah organizer is established that does not comply with applicable regulations in the form of preventive and repressive supervision. Exit optimally because there are two problems, namely internal and external. Keywords: Function, Supervision, Head of Ministry of Religion Office Abstrak Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan Kepala Kementerian Agama Kota Jambi terhadap penyelenggara ibadah umroh; 2) untuk mengetahui dan menganalisis tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Jambi apabila diketahui penyelenggara ibadah umrah tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terjadinya berbagai gangguan dan operasional disekitar Jambi. Kementerian Agama DKI dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jambi; 2) Tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Jambi apabila didirikan penyelenggara ibadah umrah yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku berupa pengawasan preventif dan represif. eluar secara optimal karena ada dua permasalahan yaitu internal dan eksternal. Kata kunci: Fungsi, Pengawasan, Kepala Kantor Kementerian Agama]]>
<![CDATA[Pengaturan Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye ]]>
<![CDATA[Nst, Nur Azizah]]>;
<![CDATA[Zarkasi, A]]>;
<![CDATA[Iswandi]]>
<![CDATA[ Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/limbago.v4i2.31740
<![CDATA[Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengawasan Bawaslu terhadap pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye. Metode penelitian yang digunakan penulisan ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan referensi lainnya. Penulisan ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendakatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan tidak adanya pengawasan bawaslu terhadap pemasangan alat perga sebelum masa kampanye tepatnya sebelum calon ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) karena bawaslu belum memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran alat peraga pada saat calon ditetapkan sebagai daftar calon sementara.]]>
<![CDATA[Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Jambi Periode Tahun 2018-2023 Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi ]]>
<![CDATA[Zarkasi, A]]>;
<![CDATA[Rizal, Dimas]]>
<![CDATA[ JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 3 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.729 KB)
|
DOI: 10.58258/jisip.v4i3.1173
<![CDATA[Pemilihan pemimpin secara langsung merupakan salah satu ciri khas dari demokrasi modern. Perubahan demokrasi ke arah yang lebih positif dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat harus adanya upaya yang serius dari para kandidat serta pelaksana dari pemilihan umum untuk menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Karena salah satu tolok ukur dari keberhasilan demokrasi adalah sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses politik yang ada. Keikutsertaan masyarakat dalam proses politik akan mencerminkan sejauh mana kualitas dan kapasitas dari masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan suatu pemerintahan. Semakin tinggi tingkat partisipasi maka akan semakin sedikit yang terlibat, berbanding terbalik dengan semakin rendah tingkat partisipasi masyarakatnya maka semakin banyak masyarakat yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif desktriptif. Sumber data yang di gunakan ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan data sekunder. Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dalam pemilihan walikota tahun 2018-2023 adanya penurunan dari pemilihan walikota sebelumnya pada periode 2013-2018.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEKUATAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KERINCI DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 ]]>
<![CDATA[Zarkasi, A]]>;
<![CDATA[Rizal, Dimas]]>;
<![CDATA[Putra, Firmansyah]]>
<![CDATA[ Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32663/jpsp.v12i1.3788
<![CDATA[Partai politik menjadi instrumen dasar demokrasi serta Partai politik sebagai sumber produksi dan reproduksi kekuasaan yang banyak dicari oleh banyak kalangan, terutama yang ingin mendapatkan kekuasaan. Disisi lain partai politik adalah organisasi publik yang menjalankan berbagai fungsi yang terukur dan komprehensif, seperti fungsi sosialisasi politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, dan manajemen konflik. penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling dengan teknik wawancara dengan sumber informan langsung. tujuan dalam melakukan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi dari partai politik dalam menentukan calon kandidat kepala daerah Kabupaten Kerinci tahun 2024. Dari hasil penelitian ditemukan fakta lapangan bahwa semua partai politik tidak bisa mencalonkan satu pasangan calon tanpa koalisi dengan partai laink karena hanya maksimal memperoleh suara 16,6% atau 5 kursi, sedangkan syarat mencalonkan satu pasangan calon adalah 20% kursi atau 25% suara sah pada saat pemilu sebelumya. setiap partai mempunyai kader potensial masing-masing untuk dicalonkan pada pemilihan kepala daerah kabupaten kerinci tahun 2024.Partai Amanat Nasional selain mempunyai kader potensial untuk dipromosikan dengan harapan elektabilitas akan meningkat menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024. Tetapi tidak menutup ruang untuk tokoh potensial lainnya. Sedangkan PKS yang memiliki 3 kursi atau 10% mereka bersikukuh tetap akan mencalonkan kadernya dengan mengedepankan perekrutan kader-kader baru untuk menyonsong Pilkada tahun 2024 mendatang. Perindo yang mempunyai 1 kursi atau 3,3% lebih realistis dan sangat terbuka ruang untuk mendukung tokoh potensial pada pilkada tahun 2024 nantinya]]>
