Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT Muhammad Fandy Asyik; I Nyoman Sumaryadi; Deti Mulyati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.966 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i1.369

Abstract

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) merupakan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terkoneksi secara online dan terintegrasi untuk digunakan oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian secara transparan dan objektif. BKPSDM Kabupaten Fakfak telah menerapkan sistem ini untuk mempercepat proses pelayanan kepegawaian sesuai dengan Perka BKN No. 20 Tahun 2008 meliputi pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun dan peremajaan data. Penelitian ini bersifat kualitatif Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara semi struktur dengan menggunakan pedoman wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan cara Purposif sampling yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan bahwa informan mengetahui hal yang akan diteliti dan Teknik analisis data yang digunakan 1). Reduksi Data (Data Data reduksi), 2). Penyajian Data (Data Displai) dan 3). Conclusion Drawing/Verivication (Pengambilan Keputusan/Verifikasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan SAPK di Pemerintah Kabupaten Fakfak telah berjalan tetapi belum optimal. Untuk pelayanan Pengadaan, Penetapan NIP dan Pelayanan pensiun sudah terimplementasi dengan baik, akan tetapi kenaikan pangkat belum memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan. PNS yang naik pangkat menerima SK Kenpat-nya melebihi batas waktu periode Kenpat. Begitupun peremajaan data, masih terdapat PNS yang data SAPK, data DUK kepegawaiannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga memperlambat proses pelayanannya. Faktor penghambat dalam implementasi SAPK meliputi: belum tersedianya sumber daya dan personel yang memiliki keahlian sebagai analisis kepegawaian untuk memvalidasi data, dan jaringan internet yang mengalami gangguan. Sedangkan Faktor pendukung meliputi Faktor Komunikasi: adanya kebijakan secara tertulis dan adanya kejelasan dalam penyampaian pesan. Faktor sumber daya: tersedianya sumber daya staf, kemampuan staf sebagai sebagai operator Komputer, dan semua bersikap menerima kebijakan SAPK. Serta Upaya dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan SAPK meliputi: Sosialisasi berupa Rapat. Mengikutsertakan staf Diklat analis kepegawaian dan semua personel yang mengoperasikan SAPK.
IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN “PROSPEK” (PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PAPUA MANDIRI DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA (Studi Kasus di Distrik Sentani Barat, Sentani, dan Sentani Timur) Petrus Nero; Ermaya Suradinata; Deti Mulyati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.071 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.444

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijaksanaan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam memberdayakan masyarakat Papua “Bangkit Mandiri dan Sejahtera” di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, serta menemukan solusi yang bermanfaat dalam upaya melakukan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam pemberdayaan efektivitas aparatur pemerintahan kabupaten sebagai salah satu pelaksana implementasi kebijaksanaan publik di daerah. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif di mana peneliti ingin menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana implementasi kebijakan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam pemberdayaan masyarakat Papua “Bangkit Mandiri dan Sejahtera” di Kabupaten Jayapura sebagaimana di atur dalam perundangundangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengombinasikan antara wawancara dengan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa salah satu kelemahan dalam implementasi kebijakan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam pemberdayaan masyarakat masih lemahnya peranan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten belum melibatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta kepala kampung dan perangkat kampung dalam proses sosialisasi itu. Pemerintah masih berkesan bekerja dengan mengandalkan kekuasaan hierarki birokrasi, di mana orientasi dan Workshop hanya melibatkan pejabat struktural di tingkat distrik. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah Program Strategi Pembangunan Kampung, setiap tahun harus ada kelanjutan karena masyarakat kampung yang semakin baik, dapat memperbaiki, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu untuk menyejahteraan masyarakatnya harus diswadayakan dan dalam dana Program Strategi Pembangunan Kampung dikhususkan untuk kebutuhan infrastruktur masyarakat Kabupaten Jayapura.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN Rizky Akbar; Muh. Ilham; Deti Mulyati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.624 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.445

Abstract

Pola Karier dalam jabatan menjamin ketenangan kerja dengan mengacu kinerja pegawai yang dapat menentukan kariernya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Pola pembinaan PNS menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antar jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan pegawai dari awal pengangkatan sampai pensiun. Peneliti mengambil fokus pada implementasi kebijakan pola karier pada BKPSDM Kabupaten Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penempatan pegawai dengan adanya kebijakan pola karier, untuk mengetahui mengapa dan strategi apa saja yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif yang di dalamnya menggunakan teori implementasi Edward III dengan sumber data primer dan sekunder, serta menggambarkan implementasi kebijakan pola karier sehingga dapat dibuat strategi pelaksanaan pola karier dengan kondisi yang ada di BKPSDM Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pola karier pada BKPSDM Kabupaten Serang masih terdapat hal-hal menyimpang sehingga proses pola karier pegawai belum berjalan optimal. Kemudian strategi yang dilakukan di lingkungan internal dengan transparansi dan minimnya anggaran, sedangkan strategi yang dilakukan di lingkungan eksternal dengan regulasi yang jelas namun, belum adanya pilot project berskala nasional. Saran yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah khususnya BKPSDM Kabupaten Serang, yaitu optimalisasi kebijakan pola karier, peningkatan anggaran, regulasi yang jelas dan menjadikan BKPSDM sebagai pilot project berskala nasional.