Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja PERSPEKTIF Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Eduvest - Journal of Universal Studies
Deti Mulyati
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Neuroscience Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT Muhammad Fandy Asyik; I Nyoman Sumaryadi; Deti Mulyati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.966 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i1.369

Abstract

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) merupakan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi yang terkoneksi secara online dan terintegrasi untuk digunakan oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian secara transparan dan objektif. BKPSDM Kabupaten Fakfak telah menerapkan sistem ini untuk mempercepat proses pelayanan kepegawaian sesuai dengan Perka BKN No. 20 Tahun 2008 meliputi pengadaan, kenaikan pangkat, pensiun dan peremajaan data. Penelitian ini bersifat kualitatif Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara semi struktur dengan menggunakan pedoman wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan cara Purposif sampling yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan bahwa informan mengetahui hal yang akan diteliti dan Teknik analisis data yang digunakan 1). Reduksi Data (Data Data reduksi), 2). Penyajian Data (Data Displai) dan 3). Conclusion Drawing/Verivication (Pengambilan Keputusan/Verifikasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan SAPK di Pemerintah Kabupaten Fakfak telah berjalan tetapi belum optimal. Untuk pelayanan Pengadaan, Penetapan NIP dan Pelayanan pensiun sudah terimplementasi dengan baik, akan tetapi kenaikan pangkat belum memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan. PNS yang naik pangkat menerima SK Kenpat-nya melebihi batas waktu periode Kenpat. Begitupun peremajaan data, masih terdapat PNS yang data SAPK, data DUK kepegawaiannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga memperlambat proses pelayanannya. Faktor penghambat dalam implementasi SAPK meliputi: belum tersedianya sumber daya dan personel yang memiliki keahlian sebagai analisis kepegawaian untuk memvalidasi data, dan jaringan internet yang mengalami gangguan. Sedangkan Faktor pendukung meliputi Faktor Komunikasi: adanya kebijakan secara tertulis dan adanya kejelasan dalam penyampaian pesan. Faktor sumber daya: tersedianya sumber daya staf, kemampuan staf sebagai sebagai operator Komputer, dan semua bersikap menerima kebijakan SAPK. Serta Upaya dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan SAPK meliputi: Sosialisasi berupa Rapat. Mengikutsertakan staf Diklat analis kepegawaian dan semua personel yang mengoperasikan SAPK.
IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN “PROSPEK” (PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG) DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT PAPUA MANDIRI DAN SEJAHTERA DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA (Studi Kasus di Distrik Sentani Barat, Sentani, dan Sentani Timur) Petrus Nero; Ermaya Suradinata; Deti Mulyati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.071 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.444

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang Implementasi Kebijaksanaan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam memberdayakan masyarakat Papua “Bangkit Mandiri dan Sejahtera” di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, serta menemukan solusi yang bermanfaat dalam upaya melakukan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam pemberdayaan efektivitas aparatur pemerintahan kabupaten sebagai salah satu pelaksana implementasi kebijaksanaan publik di daerah. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif di mana peneliti ingin menggambarkan dan menjelaskan tentang bagaimana implementasi kebijakan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam pemberdayaan masyarakat Papua “Bangkit Mandiri dan Sejahtera” di Kabupaten Jayapura sebagaimana di atur dalam perundangundangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengombinasikan antara wawancara dengan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa salah satu kelemahan dalam implementasi kebijakan Program Strategi Pembangunan Kampung dalam pemberdayaan masyarakat masih lemahnya peranan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten belum melibatkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta kepala kampung dan perangkat kampung dalam proses sosialisasi itu. Pemerintah masih berkesan bekerja dengan mengandalkan kekuasaan hierarki birokrasi, di mana orientasi dan Workshop hanya melibatkan pejabat struktural di tingkat distrik. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah Program Strategi Pembangunan Kampung, setiap tahun harus ada kelanjutan karena masyarakat kampung yang semakin baik, dapat memperbaiki, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu untuk menyejahteraan masyarakatnya harus diswadayakan dan dalam dana Program Strategi Pembangunan Kampung dikhususkan untuk kebutuhan infrastruktur masyarakat Kabupaten Jayapura.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN Rizky Akbar; Muh. Ilham; Deti Mulyati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.624 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.445

Abstract

Pola Karier dalam jabatan menjamin ketenangan kerja dengan mengacu kinerja pegawai yang dapat menentukan kariernya sendiri sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Pola pembinaan PNS menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antar jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan jabatan, kompetensi serta masa jabatan pegawai dari awal pengangkatan sampai pensiun. Peneliti mengambil fokus pada implementasi kebijakan pola karier pada BKPSDM Kabupaten Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana penempatan pegawai dengan adanya kebijakan pola karier, untuk mengetahui mengapa dan strategi apa saja yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif yang di dalamnya menggunakan teori implementasi Edward III dengan sumber data primer dan sekunder, serta menggambarkan implementasi kebijakan pola karier sehingga dapat dibuat strategi pelaksanaan pola karier dengan kondisi yang ada di BKPSDM Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pola karier pada BKPSDM Kabupaten Serang masih terdapat hal-hal menyimpang sehingga proses pola karier pegawai belum berjalan optimal. Kemudian strategi yang dilakukan di lingkungan internal dengan transparansi dan minimnya anggaran, sedangkan strategi yang dilakukan di lingkungan eksternal dengan regulasi yang jelas namun, belum adanya pilot project berskala nasional. Saran yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah khususnya BKPSDM Kabupaten Serang, yaitu optimalisasi kebijakan pola karier, peningkatan anggaran, regulasi yang jelas dan menjadikan BKPSDM sebagai pilot project berskala nasional.
Tata Kelola Pemerintahan Kolaborasi Dalam Pelayanan Ijin Usaha Mikro Kecil Di Kota Administrasi Jakarta Selatan Lini Triwidiya Utami; Wirman Syafri; Deti Mulyati
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 3 No. 6 (2022): MSEJ : Management Studies and Entrepreneurship Journal
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v3i6.1186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola kolaboratif dalam pelayanan perizinan usaha mikro dan kecil di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan bagaimana model tata kelola kolaboratif yang ideal ditawarkan dalam Layanan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Kajian menunjukkan bahwa konsep Collaborative Governance yang ditawarkan terdiri dari delapan dimensi, yaitu (1) Struktur jaringan: struktur jaringan yang memungkinkan partisipasi aktif dalam jaringan, struktur jaringan tidak hierarkis tetapi cenderung datar dan tidak monopoli; (2) Komitmen pada tujuan bersama: komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan; (3) Kepercayaan Di Antara Para Peserta: kepercayaan publik/pemohon harus diperkuat, terutama di masa pandemi ketika layanan tatap muka dan layanan online dibatasi; (4) Governance: Ketegasan siapa yang bukan stakeholder belum jelas karena belum ada kesepakatan/aturan tertulis terkait kerjasama. Penerapan konsep Collaborative Governance diharapkan dapat mempercepat pelayanan perizinan di setiap PTSP Kelurahan dan Kelurahan dimana lembaga ini sangat dekat dengan masyarakat sesuai dengan tujuan dan visi misi Pemerintah DKI Jakarta. Kata Kunci : Tata Kelola Kolaboratif, Layanan Izin Usaha Mikro Kecil
Analisis Pengembangan Sumber Daya Aparatur Melalui Pemberian Tugas Belajar Dan Ijin Belajar Dalam Meningkatkan Kompetensi Pegawai Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Yely Arlina Paila Bouka Keremata; Deti Mulyati; Rahmawati Sururama
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 3 No. 6 (2022): MSEJ : Management Studies and Entrepreneurship Journal
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v3i6.1237

Abstract

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang masih sangat terbatas dengan tingkat pendidikan pegawai yang rendah menjadi kendala dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Kupang. Dalam hal ini masih banyak PNS Kota Kupang yang belum mendapatkan hak pengembangan kompetensi. Penelitian ini berfokus pada pemberian tugas belajar dan izin belajar dalam meningkatkan kompetensi pegawai di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya aparatur melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar dalam peningkatan kompetensi pegawai di Kota Kupang belum mencapai hasil yang optimal, dilihat dari faktor penghambat dalam pengembangan sumber daya aparatur melalui pemberian tugas belajar. dan izin belajar yaitu keterbatasan anggaran pemerintah daerah, lemahnya koordinasi antar OPD dalam menyusun analisis kebutuhan riil organisasi, dan kurangnya informasi tentang program tugas belajar dan izin belajar. Kata Kunci : Sumber Daya Aparatur, Pegawai Negeri Sipil, Kebutuhan Organisasi
Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah Alosios Gorby; Muchlis Hamdi; Deti Mulyati; Romly Arsyad
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 4 (2023): PERSPEKTIF, October
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i4.10324

Abstract

This research aims to investigate the implementation of policies related to customary land and indigenous rights in Central Kalimantan Province, Indonesia. The research method employed is qualitative analysis involving field surveys, interviews with stakeholders, and analysis of policy-related documents. Theories related to public administration and customary law are used as frameworks for analyzing the policy implementation process. The results of the discussion reveal several challenges in policy implementation, including the mismatch between customary and national laws, land conflicts, and the lack of accurate information provided to indigenous communities. Despite efforts to align policies and improve their implementation, there are still obstacles that need to be addressed to achieve better recognition and protection of customary land and indigenous rights of Dayak indigenous communities in Central Kalimantan Province.
Policy Analysis Regarding The Maintenance Of Religious Harmony And The Establishment Of Houses Of Worship (Implementatation Study of the Joint Regulation of Minister of Religion And Home Affair Minister Number 9/8 of 2006 in Cilegon City, Banten Province) Imam Rozikin; Ermaya Suradinata; Deti Mulyati; Mansyur Achmad
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 4 No. 5 (2024): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v4i5.1227

Abstract

Indonesia, as a large country in the Asian region, is characterized by thousands of islands, a population of hundreds of millions of people, and various ethnicities, races and religions. However, behind this diversity it can also be a trigger for conflict, both internal and external. One aspect that is often highlighted is the role of religion in conflicts between religious communities. Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number 9/8 of 2006 concerning the Establishment of Houses of Worship was established to regulate procedures for building places of worship, including construction, maintenance and management. However, the implementation of these regulations in the field often faces various challenges and obstacles. The research reviews the implementation of these regulations in the City of Cilegon, Banten. The review presented relate to the licensing context, the concept of religious harmony, and the concept of establishing places of worship. The method used is qualitative research with literature study as a data acquisition technique. The research results show that the implementation of the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number 9/8 of 2006 concerning the Establishment of Houses of Worship in Cilegon City has not been fully effective. Socialization efforts, improving regulations, and enforcing government neutrality are the main keys in increasing the effectiveness of implementing these regulations.
EVALUASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PEKERJAAN SEKTOR FORMAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG Cut Novi Syahfitri; Muh. Ilham; Deti Mulyati; M. Zubakhrum B. Tjenreng
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 14 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v14i1.4065

Abstract

This research is focused on evaluating the implementation policy of persons with disabilities in fulfilling formal sector employment rights in the city of Bandung based on William N. Dunn's evaluation theory which includes 6 (six) criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, accuracy. This study aims to analyze the evaluation of policies for the implementation of protection of people with disabilities in the fulfillment of formal sector employment rights in Bandung City and provide policy recommendations and policy implementation models related to the implementation of protection of persons with disabilities in the fulfillment of formal sector employment rights in Bandung City. The study used this using exploratory qualitative methods with an inductive approach. Interviews, documentary, observational, and triangulation techniques are the data collection techniques used in this study. The results of this study can be concluded that the evaluation of policies for the implementation of persons with disabilities in fulfilling the right to work in the formal sector in Bandung City has not been optimal, this can be seen that the policies that have been running since its publication until this study was made have not met the six criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, similarity, responsiveness, and accuracy. Based on the analysis of these results, this study proposes policy recommendations, namely increasing government collaboration and integrity, strengthening the role of the government, accelerating the revision of West Java Provincial Regulations related to persons with disabilities which will later be elaborated through the Bandung Mayor Regulation, synchronization of precise and accurate data and information, and preparation of policies supporting the West Java Provincial Government Regional Regulation on Persons Disability. The policy implementation model is leadership, communication, policy substance, supervision, and resources.
Co-Authors Alosios Gorby Cut Novi Syahfitri Ermaya Suradinata I Nyoman Sumaryadi Imam Rozikin Lini Triwidiya Utami Mansyur Achmad Muchlis Hamdi Muh. Ilham Muhammad Fandy Asyik Petrus Nero Rahmawati Sururama Rizky Akbar Romly Arsyad Tjenreng, Muhammad Baharuddin Zubakhrum Wirman Syafri Yely Arlina Paila Bouka Keremata