Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

RADIKALISME AGAMA DAN UPAYA DERADIKALISASI PEMAHAMAN KEAGAMAAN Zuhdi, Muhammad Harfin
AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam Vol 22 No 1 (2017): Islam, Radicalism, dan Terrorism
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/akademika.v22i1.568

Abstract

Fenomena radikalisme agama merupakan persoalan yang berhubungan dengan pengalaman inti, memori kolektif dan penafsiran agama. secara umum setiap agama memiliki dua fungsi: pertama, fungsi manifest, yaitu fungsi yang disadari betul oleh para pengikutnya sebagai manifestasi objektif dari suatu sistem sosial, misalnya meningkatkan kehesivitas umat (ukuwah islamiyah). Kedua, fungsi laten, yaitu fungsi yang tidak dikehendaki secara sadar dari sistem sosial tersebut dalam memunculkan radikalisme, dan agama merupakan lahan empuk untuk menjadi crying banner dalam melakukan tindakan radikalisme. Dalam konteks agama Islam, salah satu penyebabnya adalah pemahaman yang keliru atas ayat-ayat al-Qur’an dan juga hadis Nabi tentang jihad dan perang. Tulisan ini bermaksud mendeskripsikan wacana radikalisme agama dan untuk menelaah ayat-ayat tersebut dengan memerhatikan makna dan konteks kesejarahannya sehingga dihasilkan pemahaman yang benar dan komprehensif. Hasil penelaahan memberikan kesimpulan bahwa jihad dan qital dalam al-Qur’an berbeda dengan tindakan radikalisme. The phenomenon of religious radicalism is a matter related to core experience, collective memory and religious interpretation. In general, every religion has two functions: first, the manifest function is a function that its followers perceive as an objective manifestation of a social system, for example increasing the dignity of the ummah (ukuwah islamiyah). Secondly, latent functions, the unwittingly conscious function of the social system in generating radicalism, and religion is a soft field to become a crying banner in the conduct of radicalism. In the context of Islam, one of the reasons is the missunderstanding of the verses of Qur’an and the traditions of the Prophets of jihad and war (qital). This paper aims to describe the discourse of religious radicalism and to review these verses with regard to the meaning and historical context that result the correct and comprehensive understanding. This article concludes that jihad and war (qital) in the Qur’an is different from the act of radicalism.
Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context Zuhdi, Muhammad Harfin; Abdun Nasir, Mohamad
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v8i3.24918

Abstract

Substantially, all Islamic law comes with a mission of benefiting humans, as the theory of al-mashlahah suggests. This article elaborates extensively on the theory of al-mashlahah in the discourse of Islamic legal thought from classical to contemporary times, starting from al-Ghazâli's theory of al-mashlahah in his book al-Mustashfa to `Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm’s concept of jalb al-manafi wa daf’u al-mafasid (taking benefit, refuting harm) and al-Shatibi with a comprehensive integralistic approach in his work al-Muwafaqat. Contemporary Muslim intellectuals, such as Ibn Asyur, Abdul Majid Al-Najjar, Jamaluddin 'Athiyah and Jasser Auda further develop this theory. This article finds that there is a continuous dynamic of Islamic legal methods related to the theory of al-mashlahah, which is used as an argument in the contemporary era, transforming into maqashid al-shariah. The reform in Islamic law mostly makes use of the maqashid as the basic paradigm, which covers not only individual but also social, communal and universal social benefits. In this context, Al-Najar, 'Athiyyah, and Jasser Auda offer new scope and dimensions of maqasid al-shari'ah theory to answer the problems of contemporary Islamic law.
Menyoal Penentuan Araha Kiblat Makam Kedatuan Selaparang Lombok Timur Menggunakan Istiwa'aini Sari, Putri Rizkika Purnama; Adawiyah, Siti Rabi'atul; Zuhdi, Muhammad Harfin
AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi Vol. 5 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/afaq.v5i2.7844

Abstract

This research was conducted to investigate the method of determining the Qibla direction used at the Selaparang Kedatuan Tomb, East Lombok, as well as to re-examine the accuracy of the Qibla direction of the tomb. This research is qualitative research that uses a field approach. Research data was collected through observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis process is carried out through data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the research show that determining the direction of the Qibla of the Selaparang Kedatuan Tomb in East Lombok uses a method derived from the development of the Istiwa' stick which applies a concept that is identical to the theory of Spherical Trigonometry. Meanwhile, the results of the Qibla direction calibration that was carried out using istiwa'aini showed that there was a deviation in the Qibla direction of the Selaparang Kedatuan Tomb, East Lombok, from the Kaaba of Thus, the direction of the tomb's Qibla is currently inaccurate. This condition occurred .?9.62?48 ?26 because the method for measuring the direction of the Qibla used by its predecessors at that time still had many shortcomings.
PARADIGMA FIQH AL-BI’AH BERBASIS KECERDASAN NATURALIS: TAWARAN HUKUM ISLAM TERHADAP KRISIS EKOLOGI Zuhdi, Muhammad Harfin
al-'adalah Vol 12 No 2 (2015): Al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v12i2.213

Abstract

Persoalan krisis lingkungan yang melanda dunia saat ini sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Ancaman pemanasan global, kerusakan ekosistem, kekeringan, perubahan iklim, dan pemanasan global membuat kehidupan manusia menjadi terancam, sehingga sangat berpengaruh terhadap sistem kehidupan manusia (human life system). Manusia dan lingkungan adalah dua unsur yang saling terkait dan tak dapat terpisahkan. Manusia dinilai sebagai aktor utama dalam kerusakan lingkungan yang diasumsikan memiliki akar keserakahan, ketidakpuasan, dan tidak bertanggungjawab, menjadikan alam lingkungan sebagai obyek nilai, ekonomi dan kebutuhan hidup pragmatis. Disisi lain pengaruh paham materialisme dan kapitalisme global serta pemanfaatan tekhnologi yang tidak tepat guna dan ramah lingkungan turut menyumbang kerusakan lingkungan masa kini.Dalam konteks inilah letak signifikansi merumuskan paradigma Fiqh al-Bi’ah berbasis kecerdasan naturalis untuk mengatur kaidah baik- buruk atau halal-haram yang akan menjadi patokan penilaian tindakan manusia terhadap lingkungan, sehingga dengan cara ini, umat Islam akan mampu menghadirkan sebuah pendekatan religius yang mendasarkan diri pada al-Qur’an, Hadits dan ijtihad sehingga dapat mempengaruhi pola interaksinya dengan lingkungan secara lebih baik.
ANALISIS TRADISI SORONG SERAH AJI KRAMA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI DI DESA PENGEMBUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH Suherman, Fendi; Zuhdi, Muhammad Harfin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i1.836

Abstract

Penelitian ini mengkaji tradisi Sorong Serah Aji Krama di Desa Pengembur, Lombok Tengah, dari perspektif Maqashid Syariah. Tradisi ini, bagian dari budaya Sasak, adalah ritual pernikahan yang mengandung nilai-nilai simbolis penting yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan agama dan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana tradisi ini selaras dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam melindungi agama, jiwa, keturunan, harta, dan keadilan sosial. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi makna simbolis yang terkandung dalam ritual dan bagaimana ritual tersebut berkontribusi pada ketahanan keluarga, saling menghormati, dan pengembangan moral di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sorong Serah Aji Krama tidak hanya berfungsi sebagai praktik budaya, tetapi juga mempromosikan pelestarian nilai-nilai Islam, dengan menekankan pentingnya perilaku moral, tanggung jawab bersama, dan dasar kehidupan keluarga yang sehat dan saling menghormati sesuai dengan ajaran Islam.
Knitting Love, Resolving Disputes: The Best Design for A Sustainable Settlement of Islamic Law Muflihul Wafa, Ahmad; Zuhdi, Muhammad Harfin
Edumaspul: Jurnal Pendidikan Vol 7 No 2 (2023): Edumaspul: Jurnal Pendidikan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Enrekang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33487/edumaspul.v7i2.7404

Abstract

Prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam menjadi pilar utama dalam membentuk dasar penyelesaian konflik keluarga. Prinsip kesepakatan dan musyawarah menjadi fondasi, di mana setiap keputusan dalam keluarga diupayakan melalui diskusi bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi dan efektivitas rancangan terbaik dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam dapat meningkatkan keberlanjutan hubungan keluarga dan memperkuat ikatan cinta di antara anggota keluarga dan mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan rancangan terbaik untuk penyelesaian hukum keluarga Islam, dan bagaimana dapat mengatasi hambatan tersebut agar sistem penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Metode penelitian ini adalah Studi Literature Review. Setelah proses screening, sebanyak 5 artikel dipilih untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah evaluasi kualitas artikel, di mana setiap artikel diperiksa untuk memastikan keandalan dan kualitasnya. Hasil penelitian adalah Dengan meresapi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam proses penyelesaian sengketa keluarga, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan keharmonisan hubungan keluarga dalam bingkai nilai-nilai Islam.
Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia: An Islamic Law Perspective Alfitra, Alfitra; Faizin, Afwan; Mansur, Ali; Zuhdi, Muhammad Harfin
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 8 No 1 May (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v8i1.7044

Abstract

This study aims to describe Islamic law norms as living Law are offered decency norms for law enforcers against online prostitution as Article 27 of Information and Electronic Transaction (IET) law, and the factors that prevent the enforcement of the decency norms under Article 27 against the massive development of online prostitution. This research was conducted in four provinces: Jakarta, West Java, East Java, and South Sulawesi. The interviewees are investigators from the Indonesian National Police and District Court judges in four cities of four provinces. The method used is a qualitative approach.The research subjects were selected by purposive sampling,  and the data were analysed using descriptive analysis. The findings of this study show Islamic Law as decency norms or living law can be a priority for law enforcement to online prostitution by using Article 27 of the IET Law, where decency norms can be imposed on perpetrators, pimps, sex workers, and buyers. Sex services, as well as intermediaries. This study also shows the reluctance of law enforcers at the investigation and court levels to enforce Article 27 more strictly and maximally because it is not a cybercrime priority that must be enforced to prevent the massive development of online prostitution.