Garuda - Garba Rujukan Digital

Grand Desingn Badan Peradilan Khusus Pemilukada Dalam Menjawab Kepastian Hukum Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Danesa Wijaya, Adam Bintang; Fitri, Icha Cahyaning
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 1 (2023): Proceeding SIGMA-1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sengekta pemilukada banyak sekali mengalami perubahan dalam poses penyelesaiannya, dimulai dari Mahkamah Agung hingga Mahkamah Konstitusi. Saat ini secara implementatif Mahkamah Konstistusi memiliki kewenangan terhadap penyelesaian sengketa pilkada berdasarkan kewenangan tambahannnya, padahal penyelesaian sengketa pilkda seharusnya diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Hingga saat ini tanda-tanda terbentuknya badan peradilan khusus belum muncul sehingga penelitian ini mencoba memembantu menyumbangkan ide terkait dengan bentuk badan peradilan khsuus yang cocok dan nantinya dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, konsep, perbandingan dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam membantu menjawab kepastian hukum peradilan khusus pemilukada tentunya membutuhkan reverensi bentuk badan peradilan khusus pemilukada di asia maupun di eropa dan diharapkan menjadi salah satu urgensi terbentuknya badan peradilan khusus dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATU KAPUR DI DESA LOJEJER, KECAMATAN WULUHAN, KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Setuawan, Rendi Tri; Icha Cahyaning Fitri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i10.4809

Negara.Indonesia merupakan‘negara yang memiliki sumber daya alam yang kaya akan bahan tambang. Potensi kekayaan alam disektor pertambangan yang terdiri dari biji besi,.emas, perak, tembaga, minyak.dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain.melimpah di seluruh wilayah Indonesia yang tentunya hal tersebut memberikan dampak negative bagi lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis dampak lingkungan batu kapur di desa Lojejer kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatanperundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), dan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Hasil yang didapatkan adanya penambang kapur yang dilakukan secara illegal tanpa ijin di Desa Lojejer merupakan bentuk kegiatan pertambangan yang merugikan bagi lingkungan. Pertambangan tanpa izin juga seringkali berujung pada konflik dengan masyarakat setempat dan pihak berwenang, karena kegiatan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan masyarakat serta tidak mematuhi peraturan yang berlaku Dengan adanya penambangan kapur di wilayah Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi. Kesimpulan penelitian ini adanya penambangan kapur yang illegal sehingga memicu konflik, diharapkan pihak pertambangan mampu memilki izin dan melakukan sesuai dengan standard operasional prosedur. Kata kunci: Dampak Lingkungan, Pertambangan, Undang-undang Abstract Indonesia is a country that has natural resources that are rich in minerals. The potential for natural wealth in the mining sector consisting of iron ore, gold, silver, copper, oil and natural gas, coal, etc. is abundant throughout Indonesia, which of course has a negative impact on the environment if not managed properly. Good. This research aims to analyze the juridical environmental impact of limestone in Lojejer village, Wuluhan sub-district, Jember Regency based on Law no. 32 of 2009 concerning environmental protection and management. The research method was carried out using a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach), and empirical juridical legal research. The results obtained by illegal lime mining without a permit in Lojejer Village are a form of mining activity that is detrimental to the environment. Mining without permits also ultimately ends in conflict with the local community and the authorities, because these activities are carried out without paying attention to the rights and interests of the community and do not comply with applicable regulations. The existence of lime mining in the Lojejer Village area, Wuluhan District, has a negative impact on socio-economic conditions. . The conclusion of this research is that there is illegal lime mining which triggers conflict. It is hoped that mining institutions will be able to issue permits and carry out them in accordance with standard operational procedures. Keywords: Environmental Impact, Mining, Law

Grand Design Badan Peradilan Khusus Pemilukada dalam Menjawab Kepastian Hukum Sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Danesa Wijaya, Adam Bintang; Fitri, Icha Cahyaning
Journal Customary Law Vol. 1 No. 1 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i1.2288

Sengekta pemilukada banyak sekali mengalami perubahan dalam poses penyelesaiannya, dimulai dari Mahkamah Agung hingga Mahkamah Konstitusi. Saat ini secara implementatif Mahkamah Konstistusi memiliki kewenangan terhadap penyelesaian sengketa pilkada berdasarkan kewenangan tambahannnya, padahal penyelesaian sengketa pilkda seharusnya diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Hingga saat ini tanda-tanda terbentuknya badan peradilan khusus belum muncul sehingga penelitian ini mencoba memem-bantu menyumbangkan ide terkait dengan bentuk badan peradilan khsuus yang cocok dan nantinya dapat diterapkan di Indonesia. Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis desain badan peradilan khusus pemilukada di Indonesia, mengevaluasi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa pemilukada, dan mencari solusi terhadap tantangan konstitusionalitas pemilukada serentak tahun 2024. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, konsep, perbandingan dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 menetapkan penyelesaian sengketa hasil suara pemilukada oleh badan peradilan khusus, saat ini penyelesaian tetap berada di MK karena tambahan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 49 Tahun 2009. Namun, untuk mencapai kepastian hukum, perlu segera membentuk badan peradilan khusus dengan desain yang sesuai dengan konteks Indonesia, dengan referensi dari negara-negara seperti Thailand dan Meksiko.

Kajian Yuridis Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Pasal 31 Huruf D Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember Amalia, Lailatul; Fitri, Icha Cahyaning
Journal Customary Law Vol. 1 No. 1 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i1.2289

: Tujuan dari penelitian berfokus di pengaturan kesehatan pada penerapan Pasal 31 huruf d Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai wujud tanggung jawab negara, khususnya Kabupaten Jember. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Pendekatan Kon-septual (conseptual approach) Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik Analisis Data dengan penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diharapkan pihak dari Pemerintahan Kabupaten Jember untuk membentuk Peraturan Daerah (perda) maupun Peraturan Bupati (Perbub) tentang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Jember dengan mencantumkan konsiderans Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang dimana hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keharmonisan antara Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbub) dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat diatasnya. Selain itu juga dapat berfungsi bagi masyarakat di Kabupaten Jember dalam meningkatkan sistem Perekonomian Daerah dari Sektor Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat. Pengharmonisasian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan terdapat ketidaksesuaian. Hal tersebut berupa tidak dican-tumkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan dalam konsiderans Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menyebabkan ketidak harmonisasian pembentukan Perundang-Undangan khususnya dengan Peraturan Undang-Undang diatasnya.

Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Udara Kawasan Geotermal Kawah Wurung Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup Aditiawarman, Muhammad Rizal; Fitri, Icha Cahyaning
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2043

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami tentang kebijakan pemerintah daerah Bondowoso dalam menangani masalah pencemaran udara beracun yang disebabkan oleh aktifitas penambangan panas bumi atau geotermal di kawasan Kawah Wurung Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan bahan hukum berupa pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan bahan sekunder berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bondowoso cenderung belum memiliki cara yang tepat dalam membuat kebijakan terhadap pengendalian lingkungan hidup terhadap adanya pencemaran udara kawasan geotermal Kawah Wurung Bondowoso dan tidak ditemukan satu hukum berupa Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mengatur hal tersebut, dikarenakan fakta lapangan bahwa kondisi fisik wilayah Kecamatan Sempol memiliki topografi yang dominan curam, berpotensi terjadinya tanah longsor dan juga banjir. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso terkait permasalahan yang terjadi di tambang geothermal Kawah Wurung masih jauh dari prinsip-prinsip dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik dan cenderung hanya sebagai kebijakan politis.

Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Nurhalim, Nurhalim; Fitri, Icha Cahyaning
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2045

Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian Antarwaktu (PAW) merupakan salah satu sarana pengisian jabatan diluar proses pemilihan secara periodik. Mekanisme ini merupakan alat kontrol partai politik terhadap anggotanya yang menjabat dalam parlemen. Penggantian Antar waktu (PAW) menurut Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif dengan cara menkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal dan analisis kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Undang - Undang Pemilu terbatas hanya mengatur PAW Calon Anggota DPR dalam tahapan Pemilu. Dalam pemberhentian antar waktu anggota DPR ini masih terlihat partai politik hanya mementingkan kepentingan partai politik dan mengesampingkan kepentingan anggota, masyarakat dan Negara.

Kontroversi Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia Sugiharta, Iqbal Rifanda; Fauziyah, Fauziyah; Fitri, Icha Cahyaning
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2260

Latar belakang pengisian kekosongan jabatan Gubernur adanya dampak pemilu serentak 2024. Terkait pengisian kekosongan jabatan di atur dalam Pasal 201 ayat (10) undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan: “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adanya Undang- Undang No. 10 tahun 2016 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 2023 yang menyatakan Pengusulan Penjabat Gubernur dilakukan oleh: a. Menteri; dan b. DPRD melalui ketua DPRD Provinsi, sedangkan Pasal 9 ayat (1) mengenai Pengusulan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota dilakukan oleh: a. Menteri; b. Gubernur; dan c. DPRD melalui ketua DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan penjabat Gubernur, yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan di tengah kosongnya jabatan Gubernur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengangkatan pengganti jabatan gubernur sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian kekosongan jabatan gubernur dipilih melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui ketua DPRD Provinsi. Tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan berbagai masalah yang serius. Beberapa dampak yang mungkin timbul antara lain; Penghidupan Kembali Peran Dwi Fungsi ABRI, Diharmonisasi Antara Penyelenggara Pemerintah Daerah, Bertentangan dengan Prinsip Otonomi Daerah dan Demokrasi. Bahwa proses penunjukan penjabat kepala daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat serta mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah.

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS (STUDI TENTANG PENERTIBAN KERUSAKAN JALAN DI WILAYAH PUGER KABUPATEN JEMBER AKIBAT LALU-LALANG KENDARAAN BESAR DARI AREA PABRIK) Hardiansyah, Chandra Mutiar Urbanus; Fitri, Icha Cahyaning
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3014

Masalah lalu lintas merupakan hal yang kompleks karena peraturan-peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang netral dan non-spiritual, karena di dalamnya terdapat dua tugas utama: menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan ketenteraman. Selain itu, warga masyarakat pada dasarnya menginginkan kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sementara penegak hukum bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun masih ada beberapa jalan yang dilalui oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan jalurnya seperti halnya yang terjadi di jalan Kecamatan Puger Jember. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Tentang Penertiban Kerusakan Jalan Di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar Dari Area Pabrik. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang melibatkan telaah terhadap berbagai peraturan dan regulasiKedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang berfokus pada eksplorasi dan analisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin-doktrin hukum. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yang mengkaji kasus-kasus konkret yang relevan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitiannya adalah Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak dan memberikan tanda/rambu lalu lintas untuk mencegah kecelakaan jika perbaikan belum dapat dilakukan. Namun, hingga saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang penanganan kerusakan jalan, yang menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan perbaikan jalan di daerah tersebut.

Alih Fungsi Lahan Persawahan Menjadi Perumahan di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 Santoso, M. Iqbal Sun’an; Fitri, Icha Cahyaning
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 1 No. 1 (2023): November
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v1i1.1945

Indonesia as an agricultural country is a country rich in agriculture. Land is a very important part of everyday life, the main function of land is as a place to live, apart from that land can be used for plantations, industry and many other uses such as social functions. As settlements become increasingly dense and more land is converted into housing and settlements, the amount of land is decreasing, the problems arising from land conversion activities are very worrying, so this case is very concerning. This research uses a statutory and conceptual approach with a normative juridical research type. The conversion of rice fields into housing in Jember Regency is based on Jember Regency Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning Jember Regency Spatial Planning for 2015-2035. Jember Regency is one of the administrative regions of East Java Province. Most of the Jember Regency area is lowland, with an average land height of 83 meters above sea level and is an area that is quite fertile and very suitable for the development of agricultural commodities and plantations, so it is known as an area or food barn and a country's foreign exchange earner in the agricultural sector. East Java Province. However, agricultural land in Jember Regency has experienced many changes, characterized by increasingly narrow agricultural land. The narrowing of agricultural land in Jember Regency is due to housing construction which is increasing every year. The conversion of land in agricultural areas not only results in rice yields, but many other productions have to be sacrificed.

Pelatihan Implementasi Protokol Kesehatan Staff Hotel Dalam Masa PPKM(Pemberlakuan Pembatasan KegiatanMasyarakat) Pandemi Covid-19: Protokol Kesehatan Syah Riza Octavy Sandy; Icha Cahyaning Fitri; Cristian Rizqi Anggraini
Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage Vol. 4 No. 01 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/manage.v4i01.329

Wabah Corona Virus telah memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap sektor pariwisata khususnya pada sektor industri perhotelan di kabupaten Jember. Hampir semua hotel di kabupaten jember mengalami penurunan tingkat hunian yang cukup berpengaruh akibat kunjungan tamu hotel maupun wisatawan. Fenomena ini berakibat dengan banyaknya hotel yang untuk sementara di tutup dan berimbas juga pada pengurangan karyawan hotel. Optimisme menggerakan kembali industri perhotelan pada saat masa tatanan kehidupan baru, Kondisi terdahulu ditutup akibat tidak bisa memenuhi biaya operasional kini bisa aktif menggunakan syarat mengaplikasikan aturan kesehatan industri perhotelan demi mencegah dan mengendalikan Corona Virus ( Covid 19). Pemerintah dalam hal ini memberikan ketentuan terkait standar pencegahaan dan pengendalian Covid 19, respon industri perhotelan terutama sumber daya manusia khususnya staff hotel / karyawan perlu mendapatkan pelatihan penerapan protokol kesehatan di area perhotelan. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan dan pelatihan terkait dengan protokol kesehatan dalam masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Pandemi Covid 19 dilingkungan PHRI Cabang Jember khususya hotel yang tergabung dalam asosiasi tersebut dengan harapan tamu hotel mempunyai rasa kepercayaan diri yang tinggi dan aktifitas yang berhubungan dengan kegiatan hotel dan pelayanan prima mencakup kebersihan, Kesehatan, Keamanan dan ramah lingkungan dengan harapan tamu hotel maupun wisatawan memperoleh kepercayaan diri dan industri perhotelan dapat berkembang dan berjalan kembali setelah hantaman corona virus ( covid 19).

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search