Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : Jurnal Administrative Reform

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Sitti Maimanah; Dan Buntu Paranoan; Muhammad Jamal Amin
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.893 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.556

Abstract

Penelitian ini ditujukan Untuk mengetahui implementasi dan hasil yang dicapai dari program pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriftif. Teknik yang digunakan dalam menentukan sumber data adalah Nonprobabilty Sampling dengan metode Purposive Sampling. Untuk Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi partisipan, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis data interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa seluruh program pemberdayaan perempuan telah berhasil di implementasikan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara, hanya saja belum berhasil mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara.Faktor pendukung implementasi program pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu adanya regulasi yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013. Sedangkan faktor penghambat implementasi program pemberdayaan perempuan adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program pemberdayaan perempuan, kualitas SDM di BKBP3A, keterbatasan informasi, sikap aparatur pelaksana dan kurangnya sosialisasi.
IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK ALAT-ALAT BERAT/BESAR PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA Purwanto .; Muhammad Jamal Amin; Badruddin Nasir
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.178 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i4.535

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemungutan pajak  alat berat/besar sesuai PERDA No. 1 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimnatan Timur. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan model Interaktif (interaktif model of analisis) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor  dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat berat/besar telah dilaksanakan dengan mengacu pada Perda No. 01 Tahun 2011, berbagai upaya-upaya antara lain; dibentuknya Tim Intensifikasi Alat berat/besar, diadakannya kerjasama dengan Intansi terkait dan Pihak Kepolisian namun pelaksanaanya belum optimal, sehingga realisasi penerimaan pajak alat berat/besar dinilai masih rendah.  Dari wawancara dan temuan dilapangan masih ditemui kendaraan alat-alat berat/besar belum melaksanakan pembayarann pajak. Berdasarkan temuan tersebut, maka faktor penentu keberhasilan proses pemungutan pajak alat berat/besar di Provinsi Kalimantan Timur terdiri; (1) kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4), (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain : (a). Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, (b). Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait, (c). Lemahnya sikap pelaksana, (d). Lemahnya penegakan hukum.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH Suwarso .; Muhammad Jamal Amin; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.176 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i3.484

Abstract

Implementasi Pelayanan Kesehatan Peserta Jamkesda Di Rumah Sakit Abdul Wahab  Syahranie Kota  Samarinda adalah kemampuan untuk membantu pasien dan memberikan pelayanan dengan cepat, kemudian kompetensi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan dan untuk akses atau  keterjangkauan para pasien yang ingin berobat ke rumah serta sikap sopan santun, respek, perhatian dan keramahan para petugas rumah sakit yang langsung berhubungan dengan pasien secara keseluruhan sudah cukup baik dilaksanakan, untuk mencapai hasil yang optimal, maka pelayanan yang diberikan kepada pasien atau peserta kartu jamkesda perlu ditingkatkan lagi.
PERANAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DI DESA LUNG ANAI KECAMATAN LOA KULU Sri Murni; Muhammad Jamal Amin; Nur Fitriyah
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.717 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i1.557

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apa-apa saja peranan CSR dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa Di Desa Lung Anai dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif metode kualitatif, dengan fokus penelitian peranan CSR meliputi : pembangunan infrastruktur, pembangunan masyarakat dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat serta kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa dengan adanya program CSR. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa di desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa. Meskipun secara keseluruhan belum merata hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat desa, tetapi telah menunjukkan adanya perubahan yang cukup berarti terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat serta keadaan sosial ekonomi masyarakat, dengan program pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan bangunan fasilitas umum, peningkatan SDM, kesejahteraan masyarakat baik ekonomi sosial, kesenian dan budaya. Kendala yang dihadapi yaitu kondisi geografis wilayah yang cukup jauh dari Pusat Kecamatan, potensi sumber daya manusia yang dimiliki Desa Lung Anai masih belum memadai serta pengelolaan CSR yang belum maksimal, kurangnya kerjasama antara Forum dan Desa dalam perencanaan suatu pembangunan serta pengawasan yang masih terbatas.
STRATEGI HUMAS PEMKOT BONTANG DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DI KELURAHAN GUNTUNG KOTA BONTANG Anna Kus Saparti; Adam Idris; Muhammad Jamal Amin
Jurnal Administrative Reform Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (141.624 KB) | DOI: 10.52239/jar.v4i1.589

Abstract

This study aimed to identify and analyze the strategies used by the PR of Bontang City Government in disseminating information on regional development in Guntung Subdistrict.  This research uses descriptive qualitative research methods, the data collections were done through interviews and documentation. Based on the research that has been done, it can be stated that the strategy of Bontang City Government PR in the dissemination of regional development information in Guntung is done through printed media which are newspapers, magazines, bulletins, banners, balihos, and leaflets; electronic media which are telelevision and radio broadcasts, and face to face communication media which is interactive dialogues between the city government and the community members. 
PENGARUH PENDEKATAN KEADILAN ORGANISASI (ORGANIZATIONAL JUSTICE) TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA Muhammad Darham; Achmad Djumlani; Muhammad Jamal Amin
Jurnal Administrative Reform Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.658 KB) | DOI: 10.52239/jar.v3i2.571

Abstract

The problem formulated in this paper is whether organizational justice which includes distributive justice, procedural justice and interactional justice significant effect on the performance of employees either partially or simultaneously and which one of them has the dominant influence on employee performance. The results show that there is a significant influence between independent variables of organizational justice (Justice Organization) which includes distributive justice, procedural justice and interactional justice on the dependent variable (performance of employees).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PENGITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KALIMANTAN TIMUR Suardi Suardi; Adam Idris; Muhammad Jamal Amin
Jurnal Administrative Reform Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52239/jar.v9i2.6163

Abstract

The results of the study show that the implementation of Situng's policy in the implementation of the 2019 presidential and vice presidential elections in East Kalimantan, in terms of communication, is very intense in carrying out Routine Coordination Meetings in every stage of the 2019 presidential and vice presidential elections. Internal communication, both in the form of guidance technical, coordination meetings, delivery of technical instructions, circulars, monitoring and others as well as communication with external parties as stakeholders are part of communication in implementing the Situng policy, then in terms of resources, operator readiness is of particular concern, such as the introduction and training for Situng operators as users in operating Situng. The readiness of the Situng supporting equipment itself includes budget allocations in its implementation that already exist, in terms of the attitude going well, this is proven in the 2019 Election in East Kalimantan Province both in Bontang City, West Kutai Regency and Paser Regency, there are no stages that are delayed or the existence of a re-voting, then in terms of the bureaucratic structure within the KPU institution is binding in this case the RI KPU carries out its duties and obligations in terms of making policies in the form of a KPU Regulation (PKPU) so that it is binding and also becomes a guideline for the provincial KPU as regional coordinator and Regency and City KPU as executor. The inhibiting factor for the implementation of the Situng policy is that the determination of Situng operators is constrained by the number of human resources which can only be taken from the technical implementation division. Suggestions in this study are that it is necessary to socialize changes in regulations at every level of communication with external parties as stakeholders, so that the purpose of using the application can be understood together, it takes understanding to KPPS regarding writing in the minutes of recapitulation results at the KPPS level, conducting special recruitment of supporting staff to support the implementation of Situng, which of course will be placed as a Scan, Entry, and Verifier operator.Keyword : Situng Implementation, East Kalimantan 2019 Election
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PUBLIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA Rinda Sandayani Karhab; Muhammad Jamal Amin; Rosa Anggraeny
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.565 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.471

Abstract

This study aims are to determines: Public Satisfaction Index value of public service performance, provided service performance and interest grade towards customers, performance and importance grade compatibility of service elements according to the customers, and to discover public service dimensions that are urgently required to be improved which became public satisfaction measurement in order to increase the level of the public satisfaction against services provide by PDAM Tirta Kencana Samarinda City. As the sources of data are: the questionnaire by the amounts of respondents is 150 people (selected by using accidental sampling method), research point and the documents. The results of this research indicate that PDAM Tirta Kencana Samarinda City public service performance classified is relatively less good, by the value of Community Satisfaction Index of 2,48 and the conversion value is 62,21, this means the service quality is C. According to the performance analysis through Cartesian Diagram, shows that there are several dimensions urgently needed to be improve, i.e. service procedures, responsibility, service receive impartiality and service officer complaisance and hospitality. 
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Fadhilah Marhari; Muhammad Jamal Amin; Heryono Susilo Utomo
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.348 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.472

Abstract

Peningkatan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya melalui motivasi kerja,  disiplin kerja, kepemimpinan  dan promosi. Kinerja Badan Lingkungan Hidup  Provinsi Kalimantan Timur  sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sebuah kinerja  sangat dibutuhkan sebagai kekuatan atau pendorong yang akan mewujudkan  keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempumyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi
PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI BAGIAN SOSIAL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Hairy Anshari; Masjaya .; Muhammad Jamal Amin
Jurnal Administrative Reform Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.985 KB) | DOI: 10.52239/jar.v2i3.528

Abstract

Permasalahan yang dirumuskan  dari  penulisan ini adalah apakah komunikasi organisasi  dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur baik secara bersama-sama maupun parsial dan manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja pegawai Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian  ini  menggunakan angket atau kuesioner.  Hal ini sesuai  dengan metode penelitian  yang digunakan. Disamping itu, penggunaan kuesioner didasari pertimbangan, bahwa responden  mempunyai tingkat pendidikan  yang memadai untuk  dapat mengisi kuesioner yang diajukan  dan dalam  penelitian ini  data yang hendak  dikumpulkan  telah  distandarisasi. Sedangkan Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,446. Hal ini berarti variabel komunikasi organisasi dan budaya organisasi dapat menjelaskan variabel kinerja  (Y)  sebesar 44,6 %, Sedangkan sisanya sebesar 55,4% di jelaskan oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam model penelitian ini. Selanjutnya Dari perhitungan F hitung diperoleh nilai sebesar 30,995 sedangkan F tabel sebesar  3,9604 pada signifikan α = 0,05 maka dapat di ketahui bahwa Fhitung > F tabel.  Hal ini berarti Ho di tolak dan Ha di terima, artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independent (komunikasi organisasi dan budaya organisasi) terhadap variabel dependent (kinerja pegawai) pada Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya hasil perhitungan uji t dapat di ketahui nilai t hitung dari variabel komunikasi organisasi (X1) adalah sebesar 3,429 dan t tabel sebesar 1,6649  (t hitung> t tabel) yang berarti pengujian hipotesis Ho di tolak dan Ha di terima.  Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial dengan LOS ( level of significance) α = 0,05 terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent, sedangkan untuk budaya organisasi (X2) thitung sebesar 2,772 dan ttabel  sebesar 1,6649 dengan LOS   ( level of significance) α = 0,05.  Dengan kata lain  t hitung > t tabel berarti pengujian  Ho di tolak.