Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : LAW REFORM

KAJIAN LEGALITAS DAN MANAJEMEN MEREK PADA UMKM MUNAKU SULAM PITA SEMARANG Yudhitiya Dyah Sukmadewi
LAW REFORM Vol 14, No 2 (2018)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.58 KB) | DOI: 10.14710/lr.v14i2.20874

Abstract

Pengaturan merek di Indonesia diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek) tidak diimbangi dengan kesadaran pendaftaran merek khususnya UMKM. Pengkajian dilakukan pada salah satu Pelaku Usaha UMKM di Kota Semarang yaitu “Munaku Sulam Pita” dengan fokus permasalahan yaitu faktor pendukung pelaku usaha dalam menentukan merek dagang, pelaksanaan implementasi UU Merek pada pelaku usaha, dan urgensi pelaksanaan implementasi UU Merek dalam kegiatan usaha. Pengkajian dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pengkajian data primer sebagai data utama serta dilengkapi dengan data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukkan sudah ada kesadaran hukum pada subyek yang diteliti namun terkendala pada kurangnya perhatian Lembaga terkait.Kata kunci : Pendaftaran Merek; UMKM; Hukum Bisnis.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013 PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Yudhitiya Dyah Sukmadewi
LAW REFORM Vol 10, No 1 (2014)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.246 KB) | DOI: 10.14710/lr.v10i1.12460

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahDaerah Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan UUNo.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalampelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan danbahan kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerahdi bidang pendidikan pada tahun 2013, oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telahsesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2004, namun masih terdapat beberapa program kerjayang belum dapat memenuhi indikator kinerja. Yang menjadi hambatan, meliputi: rendahnyatingkat kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan; masih terbatasnya sarana dan prasarana;persebaran tenaga kependidikan yang berkualitas dan berkompeten, serta pengembangankurikulum dan metode pembelajaran yang belum merata sehingga Dinas Pendidikan haruslebih aktif lagi melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan,dan menyediakan sarana prasarana.Kata Kunci: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2013, DinasPendidikan Provinsi Jawa Tengah, Otonomi Daerah
Harmonizing the Rules: “A Socio-Legal Analysis of FIFA Stadium Safety and Security Standards and Indonesian Football Regulations – Aftermath Kanjuruhan Tragedy" Utama, Kartika Widya; Putrijanti, Aju; Sukmadewi, Yudhitiya Dyah; Apriliani, Lydia
LAW REFORM Vol 20, No 1 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i1.61955

Abstract

The death of over 100 Indonesian football supporters at Kanjuruhan Stadium has raised significant concerns about the legal aspects of security and safety management in Indonesian stadiums. This conceptual article conducts a comparative legal analysis between FIFA's Stadium Safety and Security Regulations and the PSSI Safety and Security Regulation 2021, exploring potential avenues for harmonization. With a focus on ensuring the safety of spectators, players, and officials, the study examines the nuanced differences and commonalities between these regulatory frameworks. By identifying areas of convergence, the article aims to contribute to a more unified approach in addressing critical aspects of stadium safety and security within Indonesian football culture, particularly regarding the presence of police officers. Through this socio-legal approach, the article seeks to stimulate discourse on necessary adjustments and reforms to align domestic regulations with FIFA standards, fostering a safe and standardized environment for football enthusiasts in Indonesia. The findings of the article indicate a shift in principles in the management of football matches within PSSI. Regulations that should serve as a reference for upholding the principles of safety and security for all parties involved in a football match have shifted towards becoming regulations designed to avoid responsibility.