Garuda - Garba Rujukan Digital

PRAKTIK AKAD SEWA MENYEWA KEBUN KELAPA DESA TELUK NANGKA KECAMATAN KUBU DALAM TINJAUAN KHES Ade Juniar; Abu Bakar; Nur Rahmiani
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1467

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kegiatan sewa-menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka Kecamatan Kubu dalam hal ini sewa-menyewa dilakukan dengan dua sistem akad yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana praktik sewa-menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka. 2) Bagaimana tinjauan KHES terhadap praktik sewa-menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berkaitan dengan hukum, maka peneliti menghubungkannya dalam pradigma penelitian hukum yaitu normatif-empiris. Sumber data primer berupa wawancara dari pihak Musta’jir (penyewa) dan Mu’ajir (menyewakan). Sedangkan data sekunder bersumber dari berbagai pihak seperti hasil buku jurnal, artikel-artikel, skripsi atau yang telah diterbitkan baik online maupun offline yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, peneliti melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kemudian, data tersebut diperiksa keabsahan datanya dengan melakukan triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pada praktik akad sewa menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka menggunakan dua sisem, yakni secara bulanan dan tahunan. Sistem bulanan dengan membayar uang sewa setiap bulannya dan objek sewa dalam pemanfaatnya adalah hanya kebunnya saja. Sedangkan sistem tahunan adalah dengan pembayaran sekali biasanya dilakukan secara cash atau tempo berapa hari dengan diberikan bonus 1 bulan sehingga masa waktu sewa tahunan adalah 13 bulan. Akad perjanjian dilakukan secara lisan dan belum pernah menggunakan akad secara tertulis. 2) Bahwa praktik akad sewa menyewa yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Bab XI Pasal 295-320, mendukung terkait akad sewa menyewa kebun kelapa di Desa Teluk Nangka. Hanya saja perjanjian antara kedua belah pihak harus terdapat kesepakatan yang jelas agar transaksi penuh dengan kejujuran dan keadilan.

UPAH JURU KUNCI MAKAM BATU LAYANG PONTIANAK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Syarifah Nur Halimah; Abu Bakar; Nur Hakimah
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1545

This study aims to find answers to the main problems, namely the system of caretaker services for the Batu Layang Pontianak tomb and the legal fees for caretakers for the Batu Layang Pontianak tomb in the review of the Sharia Economic Law Compilation (KHES). This type of research uses qualitative methods and a normative-empirical approach. Researchers collect primary data from observations, interviews, and documentation, while secondary data researchers obtain from literature, articles, journals, and websites. Based on the results of the study it can be concluded that: 1) The caretaker of the Batu Layang tomb applies two practices, namely wages from pilgrims who are voluntary and wages from the Pontianak Cultural Heritage Service worth IDR 1,000,000.00 per month. 2) The law on the wages of caretakers of the Batu Layang tomb in KHES has complied with and is by the provisions in the ijarah chapter, namely pillars and ijarah contracts, and is not contradictory. However, there is one article that is inconsistent with the caretaker wages for the caretaker of the Batu Layang Pontianak tomb, namely article 311. The results of this study indicate that concerning pilgrims if they do not require the services of a caretaker, they will not receive ijarah. However, the caretaker always does the work in his contract with the Pontianak Cultural Heritage Service.

ASPEK HUKUM DALAM PERMAINAN LAYANAN VOUCER GRATIS ONGKIR XTRA SHOPEE PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH Nabila Putri Wuryani; Abu Bakar; Nur Rahmiani
Al-Aqad Vol. 3 No. 1 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i1.1677

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk permainan layanan gratis ongkir XTRA pada Shopee yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam menghindari penjual membayar biaya admin yang sudah di tentukan oleh pihak Shopee. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Peneliti ini dapat di simpulkan bahwa: 1) Bentuk permainan layanan gratis ongkir ini dimana penjual membebankan biaya admin kepada pembeli. Sehingga penjual tidak perlu menanggung biaya admin yang besar dari pihak Shopee dan pembeli dapat menikmati potongan gratis ongkir dari Shopee tanpa harus menanggung biaya ongkir yang besar. 2) Hukum permainan layanan gratis ongkir XTRA terhadap akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli tidak memenuhi norma keabsahan fikih muamalah dan KHES pasal 26 huruf a. Sebagai akibatnya, akad tersebut masuk ke dalam kategori akad fasad yaitu akad yang dapat dibatalkan. Akad fasad yang diatur dalam pasal 27 huruf b yaitu akad fasad/dapat dibatalkan yang penjelasannya diatur di pasal 28 angka 2. Ketentuan tentang asas akad yang diatur dalam pasal 21 tentang asas akad di atas memberikan konsekuensi hukum yang membatalkan keabsahan akad gratis ongkir yang telah memenuhi unsur pasal 22 tentang rukun akad dikarenakan tidak adanya unsur transparasi antara penjual dan market place Shopee sehingga menjadi akad fasad yaitu akad yang dapat dibatalkan atau tidak sah.

ASPEK HUKUM ISLAM DALAM PENGELOLAAN MAKAM ULAMA SEBAGAI DESTINASI WISATA RELIGI DI BATU LAYANG PONTIANAK Marhaban Marhaban; Firdaus Achmad; Abu Bakar
Al-Aqad Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i2.1960

This research aims to analyze the development of Batu Layang tomb from a pilgrimage center to a religious tourism destination and how the aspects of Islamic law in the management of ulama tombs as religious tourism destinations in Pontianak City. This type of research is field research with qualitative methods and a juridical-empirical approach. The research data source uses primary data in the form of interviews with religious leaders of MUI West Kalimantan while secondary data is in the form of journals, books, theses, and articles related to legal aspects in the management of ulama tombs. The researcher concluded that: 1) The development was also promoted in online media and received many visits in various regions. This was followed by changes in the governance of Batu Layang and the emergence of local businesses. At that limit, Batu Layang opened up jobs and economic activity. This economic development is one of the objectives of RI Law No. 10/2009 and the interests of the Pontianak local government. 2) The aspect of Islamic law in the management of Batu Layang's tomb as a religious tourism destination is considered valid by MUI religious leaders.

FENOMENA TOP UP DIAMOND GAME FREE FIRE BAGI ANAK YANG BELUM BALIGH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT Muhammad Rezeki Febriyadi; Abu Bakar; Suhardiman Suhardiman
Al-Aqad Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v4i1.2370

This study aims to analyze the phenomenon of Top Up Diamond in the Free Fire game from the Maqashid Asy-Syariah perspective in the West Pontianak District. This research uses a qualitative approach with interview and observation techniques as data collection methods. Respondents in this study are Free Fire game players who do diamond top-ups in the West Pontianak District. The results of the study show that the Top Up Diamond phenomenon can be seen as an act that violates the principles of Maqashid Asy-Syariah, especially the principle of guarding wealth. This research recommends the need for intensive education for users or parents about Maqashid Asy-Syariah so that children are more directed in their lives.

UPAH JASA TENAGA PEKERJA MUSLIM DALAM PERAYAAN CAP GO MEH PERSPEKTIF KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA SINGKAWANG Adi Rahman Doni; Abu Bakar; Moh Fadhil
Al-Aqad Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v4i1.2400

This research aims to find out how is the implementation of Muslim labor services in the Cap Go Meh celebration in Singkawang City and the law of wages for Muslim labor services in the Cap Go Meh celebration from the perspective of the Indonesian Ulema Council of Singkawang City. Based on the above objectives, this research uses qualitative types of legal research with a normative-empirical approach, and the sources used are primary data sources obtained directly from the wage giver and the Indonesian Ulema Council of Singkawang City, then secondary data sources from books, journals, theses and documents related to the formulation of the problem being studied. The results showed: The form of implementation of wages for labor services in the Cap Go Meh celebration where there are 3 types of labor needed, namely flag bearers, stretcher bearers, and music players and the time of work is 2 days on the day of street washing on the 14th day of the Lunar New Year and the peak of the Cap Go Meh event on the 15th day of the Lunar New Year for the Chinese community; That according to the Indonesian Ulema Council of Singkawang City, the law of wages for Muslim labor services in the Cap Go Meh celebration is permissible as long as it is not directly related to religious rituals such as photographers, food and beverage vendors, makers of spectator benches, the law is permissible.

ANALISIS FATWA DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI DANA Dafa Rizqi Maulana; Abu Bakar; Nanda Himmatul Ulya
Al-Aqad Vol. 4 No. 1 (2024): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v4i1.2776

This research is to find out the practice of using DANA electronic money and Analysis of DSN-MUI fatwa No.116/DSNMUI/IX/2017 concerning Sharia Electronic Money on DANA Electronic Money Practices. This research uses the type of emperis research. The data source uses primary data in the form of observation and documentation, while secondary data is in the form of books, journals, theses, and articles that discuss electronic money to reinforce data collection. The collection techniques of this research are observation and documentation. The data was analyzed using the descriptive analysis method. Then, the data was checked for validity using member-check. The results of this study indicate that the practice of using DANA electronic money has several stages; starting from downloading the DANA application, registering DANA by providing the terms and conditions of DANA registration to verify the electronic money account, and then topping up the balance (top up) on DANA, and the last stage of the DANA account can be used to transact and make payments on various features in it. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 explains several rules that include general provisions, laws, contracts and related legal personnel, facility service fees, organization and use of electronic money, special provisions, and problem-solving. All of these provisions are following the use of DANA which has been explained previously. This fatwa was issued because the development of electronic money issued by banks and non-banks is growing, so it requires a sharia explanation of the limits and legal provisions related to electronic money. Based on the analysis of user practices and the fatwa, it can be concluded that DANA fulfils the provisions listed in the fatwa.

UPAH PENGGALI KUBUR MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA SINGKAWANG Muhammad Iqbal Maulana; Abu Bakar; Nanda Himmatul Ulya
Al-Aqad Vol. 4 No. 2 (2024): Al-Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v4i2.3425

This research is a field study with a qualitative approach that follows the juridical-empirical paradigm. Data collection techniques were conducted through interviews and documentation using interview guidelines as the main tool, as well as cell phones and stationery as support. Primary data sources were obtained from sources, while secondary data were taken from literary references. The technique of checking the validity of the data was carried out by triangulating sources, namely verifying the data that had been collected through various sources. The purpose of this research is to find out the practice of giving wages to gravediggers in Singkawang City and the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Singkawang City regarding the practice. The results showed that in Sungai Garam Village, North Singkawang Subdistrict, there is a practice of giving wages to gravediggers in the process of burying bodies that are following the pillars and conditions of wages and are justified in Islamic muamalah fiqh. MUI Singkawang City stated that in muamalah activities that have the principle of helping, giving wages to gravediggers is permissible as long as it does not burden the bereaved and fulfils the conditions of wages/ijarah. In conclusion, the practice of giving wages at funerals is allowed in Islam as long as it is done with sincerity from both parties.

PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN DI DESA SUNGAI PURUN BESAR PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH BAB XI TENTANG IJARAH Muhammad Husni; Abu Bakar; Husnun Nahdhiyyah
Al-Aqad Vol. 5 No. 1 (2025): Al Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The objective of this research is to examine: 1) The implementation of agricultural land lease agreements in Sungai Purun Besar Village, Mempawah; and 2) The practice of such leases from the perspective of the ijarah contract under the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The researcher employed a qualitative research method. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. For data analysis, the researcher conducted data verification, tabulation, reconstruction, and systematic organization. The findings indicate that: 1) The implementation of agricultural land lease agreements in Sungai Purun Besar Village, Mempawah Regency, can be observed through three aspects: the contract itself, the object of the contract, and the rental payment arrangement agreed upon by both the landowner and the land manager. The contract used is an oral ijarah agreement. The object of the contract in this study is agricultural land. Rental payments are made after harvest, according to prior mutual agreement based on the size of the leased land. 2) The implementation of agricultural land leasing in Sungai Purun Besar Village, viewed from the perspective of the ijarah contract, complies with KHES provisions regarding the pillars (rukun) of ijarah, the form of contract (sighat), conditions for execution, rental payment mechanisms, use of the leased object, rental price, type of ma’jur (lessee), and return of the land. These practices are consistent with KHES regulations.

Studi Kompetatif Over Kredit Motor Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Muhammad Muhammad; Abu Bakar; Nur Hakimah
Al-Aqad Vol. 5 No. 1 (2025): Al Aqad: Journal of Shariah Economic Law
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze the practice of motorcycle credit transfer (oper kredit motor) among the community in Pontianak City from the perspectives of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The research employs a juridical-empirical approach. Secondary data sources include books on civil law, Islamic law, literature on credit and banking, journals, theses, dissertations, and relevant websites. Data were collected through observation and documentation, and analyzed qualitatively to draw conclusions. The findings indicate that: 1) The procedure for motorcycle credit transfer is permissible under the Civil Code, provided that the essential elements and conditions of the agreement are fulfilled and mutually agreed upon by the debtor and creditor; 2) Under KHES, such credit transfer is also allowed, as long as it complies with the requirements of hiwalah, including legal capacity (ahliyyah), sound mind, and tamyiz (discernment); 3) Both legal systems share similarities in requiring the parties involved in the contract—muhiil (the original debtor), muhal (the creditor), and muhal ‘alaih (the new debtor)—to be legally competent, mentally sound, and to express a valid offer and acceptance (ijab-qabul). The main difference lies in the age requirement for legal capacity: the Civil Code sets it at 21 years, whereas KHES recognizes legal capacity from the age of 18.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search