Maskan Maskan
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Studi Tentang Kualitas Pelayanan Publik (Terpadu Satu Pintu) Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Pankrasius Rera Liwun; Maskan Maskan; Raudah Mahmud
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 20, No 3 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.492 KB) | DOI: 10.31293/pd.v2i3.6126

Abstract

This research was conducted with the aim to find out the quality of public services (integrated one door) in the office of Samarinda City Welcome Subdistrict. This research is descriptive research with the type of research used is qualitative. Qualitative research is research that aims to describe and describe events and phenomena that occur in the field and present data systematically, factually, and accurately about facts or phenomena that occur in the field. The results of this study show that in general in the Study of The Quality of Public Services (Integrated One Door) in the District Office of Samarinda City Welcome has provided quality services to the community, this can be shown in research interviews so far among him in terms of transparency shows that they (residents) feel the services provided by the sub-district are not adequate and still unclear,  Accountability shows that the service is in accordance with the applicable laws and regulations and can be accounted for, conditionally shows that citizens feel disappointed and object to the certainty of time and satisfied with the professionality of employees in providing service cost guarantees, participation shows that the attitude of officers in providing services is in accordance with the SOP and socializing with the community about public services and some  Residents feel less clear about the service process and the lack of information in getting services provided by district officials, the equality of rights shows that there is no difference (equal) in giving and receiving services, the balance of rights and obligations shows that in providing services employees have carried out their duties professionally so that the fulfillment of rights is proportional to their obligations between the giver and the recipient of the service and the community feels that in providing services employees have carried out their duties professionally so that the fulfillment of rights is proportional to their obligations between the giver and the recipient of the service and the community feels  Satisfied with the service because his rights as a recipient of the service have been fulfilled.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik (terpadu satu pintu) di kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskriptifkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum dalam Studi Tentang Kualitas Pelayanan Publik (Terpadu Satu Pintu) di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sudah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, hal ini dapat ditunjukkan dalam wawancara penelitian selama ini diantara-Nya dari segi transparansi menunjukkan bahwa mereka (warga) merasa pelayanan yang diberikan oleh pihak kecamatan belum memadai dan masih kurang jelas, akuntabilitas menunjukkan bahwa pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan, kondisional menunjukkan bahwa warga merasa kecewa dan keberatan atas kepastian waktu serta puas dengan keprofesionalannya pegawai dalam memberikan jaminan biaya pelayanan, partisipasi menunjukkan bahwa sikap petugas dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan SOP dan bersosialisasi dengan masyarakat mengenai pelayanan publik serta beberapa warga merasa kurang jelas mengenai proses pelayanan serta minimnya informasi dalam mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh petugas kecamatan, kesamaan hak menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan (sama rata) dalam memberi dan menerima pelayanan, keseimbangan hak dan kewajiban menunjukkan bahwa dalam memberikan pelayanan pegawai telah melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga pemenuhan hak sudah sebanding dengan kewajibannya antara pemberi dan penerima pelayanan serta masyarakat merasa puas dengan pelayanan karena haknya sebagai penerima pelayanan sudah terpenuhi. 
Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Kantor Desa Long Iram Bayan Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat Rindiani Rindiani; Maskan Maskan
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 21, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.997 KB) | DOI: 10.31293/pd.v21i1.6231

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Kantor Desa Long Iram Bayan, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang berfokus pada peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Study pustaka (library studi), Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian dari wawancara yang penulis uraiakan diatas bahwa Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa diKantor Desa Long Iram Bayan, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat dengan melihat indikator Peran Kepala Desa, yaitu: Peran Kepala Desa sebagai motivator, Fasilitator dan Mobilisator  dinilai sudah cukup efektif serta factor-faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pendukung: Partisipasi Masyarakat, Kesadaran, dan Kewibawan dinilai sudah cukup efektif Faktor Penghambat: Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana dan prasarana, yang menjadi permasalahan dikarenakan kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang belum memadai
Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Marnawati Marnawati; Maskan Maskan; Marsuq Marsuq
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 21, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.447 KB) | DOI: 10.31293/pd.v21i1.6237

Abstract

Strategi dalam pemberian layanan kepada masyarakat berkaitan dengan sumber daya aparatur pelayanan, selain diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Kinerja diawali dengan perencanaan tentang bagaimana menyusun tujuan yang diharapkan di masa mendatang dan menyusun berbagai sumber daya serta kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan. Peningkatan kinerja dapat dilihat sebagai suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Pelayanan publik merupakan jiwa dasar dari penyelenggaraan administrasi negara. Seiring peningkatan kehidupan manusia, tuntutan akan pelayanan publik juga semakin meningkat. Masyarakat bukan hanya mengharapkan terpenuhinya kebutuhan pelayanan yang baik, tetapi lebih dari itu, masyarakat mulai mempertanyakan penjaminan ketersediaan dan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu Keluarga, e-KTP, IMB, Surat Keterangan, izin usaha.
Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daaerah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Eko Prasetyo Prayoko; Suhardiman Suhardiman; Maskan Maskan
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 20, No 2 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.128 KB) | DOI: 10.31293/pd.v2i2.6120

Abstract

This research aims to find out whether Human Resource Competence has a positive relationship with Employee Performance at the Education and Training Agency (DIKLAT) of East Kutai Regency. The results showed that there was a positive and significant relationship between the variables of the Influence of Competence of Local Government Apparatus on the Quality of Public Services at the East Kutai District Health Office.  This can be known from the results of statistical tests where the correlation coefficient (r) is 0.638 which means there is a strong relationship between the two variables. Meanwhile, the results of the t test (t-test) showed that the empirical t produced was 4,283.  This result when compared to the table of critical prices t for n – 2 is 1.721.  This means that there is a significant influence of the competence variables of local government apparatus on the quality of public services.  Thus it can also be said that the purpose of this research can be achieved, problems can be solved and hypotheses can be proven.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Kompetensi Sumber daya Manusia mempunyai hubungan yang positif dengan Kinerja Pegawai pada   Badan Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) Kabupaten Kutai Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur .  Hal ini dapat diketahui dari hasil uji statistik dimana koefisien korelasi (r) adalah sebesar 0,638 yang berarti terdapat hubungan yang kuat diantara kedua variabel. Sementara itu hasil uji t (t-test) menunjukkan bahwa t empiris yang dihasilkan adalah sebesar  4,283.  Hasil ini jika dibandingkan dengan tabel harga-harga kritis t untuk n – 2 adalah 1,721.  Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah  terhadap Kualitas Pelayanan Publik.  Dengan demikian maka dapat dikatakan pula bahwa tujuan penelitian ini dapat tercapai, permasalahan dapat terpecahkan dan hipotesis dapat dibuktikan.
Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Samarinda Reza Hariawan; Maskan Maskan; Wesley Liano Hutasoit
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 20, No 3 (2021)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.24 KB) | DOI: 10.31293/pd.v2i3.6128

Abstract

This type of research uses a type of qualitative research with a descriptive type. The number of informants in the study was 12 people who were determined by data collection techniques and used interview, observation, and documentation methods. The research methods used in this study are qualitative descriptive. The type of data used includes primary data and secondary data, while the data source taken from the key informant, including the Head of the Section for Social Rehabilitation of Children and The Elderly and some staff and informants are 8 street children. The results showed that the aspect of data collection conducted by the Social Service was very good, together with satpol pp carrying out the operation of the regulation on street children to get the data that was then used as the basis of coaching. Regarding the supervision carried out by the Social Service is still not maximal, this is because officers will not conduct raids if there are no complaints or complaints from the community who are disturbed by the presence of street children. The temporary shelter aspect is very appropriate, a place for street children waiting for families and officers to give input so that street children want to take skills training. Regarding the aspect of social assistance carried out by the Social Service is quite good, by helping street children who want to continue their education and want to accompany street children who do not have a family as their guardians.Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 12 orang yang ditentukan dengan tekhnik pengumpulan data dan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder, sedangkan sumber data yang diambil dari key informan, diantaranya yaitu Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia serta beberapa staff dan informannya ialah 8 anak jalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai aspek pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah sangat baik, bersama satpol pp melakukan operasi penertiban pada anak jalanan guna mendapatkan data-data yang selanjutnya dijadikan dasar pembinaan. Mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial masih belum maksimal, hal ini dikarenakan petugas tidak akan melakukan razia jika tidak ada keluhan atau aduan dari masyarakat yang terganggu dengan keberadaannya anak jalanan. Aspek penampungan sementara sudah sangat tepat, tempat untuk anak jalanan yang menunggu keluarga dan petugas memberi masukan agar anak jalanan mau mengikuti pelatihan keterampilan. Mengenai aspek pendampingan sosial yang dilakukan Dinas Sosial sudah cukup baik, dengan memberikan bantuan kepada anak jalanan yang ingin melanjutkan pendidikan dan mau mendampingi anak jalanan yang tidak memiliki keluarga sebagai walinya.
Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Keraton Sambaliung Kabupaten Berau Eka Purnama Annisa; Maskan Maskan; M. Ibnu Ashari. R
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i1.6858

Abstract

This research describes how to increase tourist visits in Berau regency. It was conducted with a qualitative descriptive approach using structured interviews as a data collection technique for six key informants from the head of the department while the informants were the Camat, Keraton Management, Youth Leaders, and visitors. This research also focuses on the Berau Regency Regional Regulation No. 13 of 2008 concerning the main tasks and functions of Berau Regency Culture and Tourism Office in increasing the number of tourist visits to the Sambaliung Palace through programs and activities. The results showed that the role of the cultural and tourism department in increasing tourist visits to the Sambaliung Palace, Berau Regency was recovered. However, budget and the way government used to improved and stabilized the image of tourism are the problems in increasing visits to the Sambaliung Palace. In this case the cultural tourism of the Sambaliung Palace has apparently been carried out through social media, and suggestions for contributions. Hopefully, in building the image of tourism, the promotions will be carried out well so that the benefits will be more enjoyed by the community and local government.enelitian ini dimaksudkan untuk mengambarkan bagaimana meningkatkan kunjugan wisatawan di Kabupaten Berau. Penelitian ini di lakukan dengan pendekatan deskriptip kualitatif dengan menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data terhadap enam orang key informan Kepala Dinas sedangkan informan adalah Camat, Pengurus Keraton,Tokoh Pemuda,Pengunjung. Penelitian ini berfokus Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 13 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau maka dalam pencapaian Visi-Misi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Keraton Sambaliung melalui program dan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di keraton Sambaliung Kabupaten Berau sudah cukup baik. Permasalahan dalam Meningkatkan kunjungan di Keraton Sambaliung perlu di tingkatkan ialah anggaran dan Pemerintah. meningkatkan dan memantapkan citra wisata daerah dalam hal ini wisata budaya Keraton Sambaliung ternyata telah dijalankan melalui media sosial, saran sumbangsih dalam membangun citra wisata ini diharapkan dapat berjalan seiring dengan promosi yang dilakukan sehingga manfaatnya akan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah.
Resolusi Konflik (Studi Kasus Pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat) Maskan Maskan; Marsuq Marsuq; Jamiah Jamiah; Evi Intansari
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 22, No 3 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v22i3.7509

Abstract

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, Penyebab dan Resolusi Konflik Organisasi pada Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelititian diskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini adalah Pimpinan dan Pegawai kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Bentuk-bentuk konflik di kantor Badan Satuan polisi  Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat adalah: (a) konflik pribadi, (b)  konflik antar pribadi, dan (c) konflik antar kelompok.  (2) Sumber atau penyebab konflik di kantor Badan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat adalah (a) Adanya hubungan  saling  ketergantungan yang tinggi; (b) Adanya distribusi pekerjaan yang tidak merata; (c) Pendelegasian pekerjaan yang tidak sesuai; (d) Keanekaragaman karakter pegawai; (e) Kurangnya komunikasi dan koordinasi tidak berjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik; (f) Adanya perbedaan pemberian insentif; (g) Kurangnya ketegasan pimpinan; dan Perjalanan dinas yang didominasi oleh pihak tertentu. (3) Resolusi Konflik yang dilakukan pimpinan dalam mengendalikan konflik pada Badan Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan teknik dominasi agar masalah dapat  diselesaikan dengan cepat, bahkan dengan memberlakukan sanksi-sanksi yang sah sesuai peraturan yang berlaku agar pegawai mentaati dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada sehingga semua dapat berjalan sebagaimana mestinya.