Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Development of Catfish Cultivation Business as Off Fishing Activities in Glondonggede, Tuban Regency Pudji Purwanti; Edi Susilo
ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Vol 6, No 2 (2019): ECSOFiM April 2019
Publisher : Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.ecsofim.2019.006.02.10

Abstract

The pressure on the utilization of marine resources has decreased the results of fishermen's fishing both in quality and quantity. The use of fishing equipment that is not environmentally friendly also contributes to the decline in fishermen's catches. Catfish cultivation is one of an off fishing activity in Glondonggede Village, to reduce the pressure on the utilization of marine resources. The purpose of research: (1) Describe the technical aspects and market opportunities for catfish farming. (2) Analyzing the value of profitability. (3) Arrange the development of catfish farming. Purposive sampling was used in this descriptive research. The catfish cultivation business can be carried out by fishermen on the yard house using pond with a size of 3x4 m2, 60cm high, with a stocking density of 200 tails / m2. The results of catfish cultivation are marketed around Tambakboyo Subdistrict. Catfish cultivation is profitable and feasible to develop. The catfish consumption and financial analysis, the catfish cultivation business can be developed as an off fishing activity. The strategy for developing catfish business includes optimal land use; development of intensive cultivation technology; strengthening fishermen groups for aquaculture and marketing networks as well as preventing environmental pollution. 
Livelihoods Transformation of Tuban Coastal Communities Becomes Breeder of Shrimp Vannamei (Litopenaeus vannamei) Azhar Try Bintang; Edi Susilo; Mochammad Fattah
ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Vol 7, No 01 (2019): ECSOFiM October 2019
Publisher : Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.ecsofim.2019.007.01.10

Abstract

The research was conducted in the coastal community environment of Panyuran Village, Tuban District, East Java Province in May 2018. The purpose of this research is to analyze the transformation of livelihood become breeder shrimp vannamei of coastal communities at Panyuran Village Tuban District. Research methodology used in this study; the research is descriptive with an approach to the phenomenon, Type of data used qualitative, the data sources are primary data and secondary data with the sampling technique used purposive sampling and snowball sampling technique, data validation used source triangulation, data analysis used interactive analysis Miles and Huberman’s model. The results showed that the phenomenon of livelihood transformation becomes seeding shrimp vannamei influenced by internal factors and external factors. The driving factors and inhibiting factors affect the acceleration or obstruction of the transformation process. This shows that the existence of a shrimp venture can help people to survive and increase living standards.
Adaptation Patterns on Coastal Communities of the "Gopla" Forest Management Phenomenon at Tasikmadu Village, Trenggalek Regency Normansyah Fuad; Keppi Sukesi; Edi Susilo
ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Vol 8, No 2 (2021): ECSOFiM April 2021
Publisher : Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.ecsofim.2021.008.02.08

Abstract

Gopla is a coastal community adaptation phenomenon that occurs in the Prigi Beach Area which was pioneered by Mr. Paniyo (Gopla). This phenomenon is a change in deviant behavior where people use forest land that does not belong to them for personal gain. This adaptation is triggered by the increase in the necessities of life caused by the economic crisis and the reduction in basic income from the fisheries and agriculture sectors, which are his main livelihoods. This study has the objectives of 1) knowing the adaptation of coastal communities within the scope of community interaction with forest ecosystems, 2) formulating adaptation patterns that occur in these coastal communities. This study uses a qualitative method with a case study approach. From this research, it was found that the adaptation carried out in the community turned out to include adaptation to the ecosystem, socio-culture, and economic system which are interrelated.
KAJIAN PROFIL KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PESISIR PULAU GILI KECAMATAN SUMBERASIH KABUPATEN PROBOLINGGO JAWA TIMUR Hagi Primadasa Juniarta; Edi Susilo; Mimit Primyastanto
ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gili Ketapang (Pulau Gili Ketapang) Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo,  Jawa Timur pada bulan Februari hingga Maret 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang terdapat pada masyarakat pesisir Pulau Gili Kabupaten Probolinggo. Menjelaskan respon dan ketaatan masyarakat terhadap kearifan lokal di Pulau Gili. Menjelaskan fungsi dan manfaat kearifan lokal yang ada di masyarakat Pulau Gili. Menjelaskan bagaimana membangun model pengelolaan berbasis kearifan lokal masyarakat. Pulau gili memeliki beberapa budaya yang berpotensi sebagai kearifan lokal yang nantinya bisa digunakan sebagai landasan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Terdapat tujuh budaya yang ada di Pulau Gili, Onjem, Petik Laut, Nyabis, Kontrak kerja, Pengambek, Telasan dan Andun. Tetapi hanya dua budaya yang berpotensi sebagai kearifan lokal yaitu Petik laut dan Onjem ditinjau dari syarat menurut Christy(1992). Model pemberdayaan co manajemen bisa diterapkan jika mengacu pada kearifan lokla yang digunakan sebagai landasannya. Kata kunci : Kearifan Lokal, Budaya Lokal, Pemberdayaan Masyarakat, dan Co Manajemen
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PULAU-PULAU KECIL TERHADAP MASYARAKAT PESISIR DESA LIHUNU, KECAMATAN LIKUPANG, KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA Prima Farid Budianto; Edi Susilo; Erlinda Indrayani
ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terbitnya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2004 menegaskan bahwa pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil adalah prinsip partisipasi masyarakat, dalam hal ini masyarakat pesisir Desa Lihunu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan keputusan menteri tersebut terhadap masyarakat pesisir di Desa Lihunu, pengembangan perikanan di Desa Lihunu dengan pengelolaan melalui konsep kepariwisataan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Desa Lihunu. Metode penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data primer meliputi  wawancara mendalam kepada informan dan pengamatan berpartisipasi. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari data yang disajikan oleh pihak-pihak lain. Potensi sumber daya pesisir Desa Lihunu meliputi potensi alam/fisik dan potensi sumber daya manusia. Kebijakan perikanan di Kabupaten Minahasa Utara yang meliputi rencana strategis dan programnya masih belum melibatkan masyarakat lokal. Terbitnya Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2004 berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Desa Lihunu, menjadi lebih baik secara ekonomi, sosial, serta budaya masyarakat. Pengembangan perikanan di Desa Lihunu dilakukan dengan pengelolaan melalui konsep kepariwisataan, yaitu kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan perikanan tidak hanya dengan penangkapan dan budidaya, tetapi lebih pada kegiatan menjual jasa untuk wisata. Kuantitas sumber daya manusia, serta program-program instansi terkait menjadi daya dukung dalam pengembangan perikanan dengan konsep pariwisata (minawisata). Sedangkan rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama minimnya keterampilan masyarakat lokal, menjadi faktor penghambat belum dapat berjalannya pengembangan potensi-potensi tersebut.   Kata kunci : Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, masyarakat pesisir, pemgembangan perikanan
EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MELINDUNGI PELESTARIAN SASI IKAN LOMPA DI DESA HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH Sakina Safarina Karepesina; Edi Susilo; Erlinda Indrayani
ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal) Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Faculty of Fisheries and Marine Science, Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Pengaturan hukum adat sasi, (2) Upaya masyarakat mempertahankan dan menaati hukum adat  sasi, (3)  Eksistensi hukum adat sasi dalam hukum  nasional. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan cara pengambilan sampel adalah purposive sampling, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2011sampai 27 September 2011. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data  dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka, dan metode analisisisi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa: (1) Dalam sasiter dapat beberapa pengaturan hokum adat sasi mulai dari pengaturan pengelolaan, pemeliharaan, dan sampai pada waktu pemanenan. (2) Efektivitas masyarakat dalam menjaga hukum adat sangat kuat dari ribuan tahun lalu hingga tahun 2003 sampai 2007 terlihat masih terjaganya hukum adat dan tradisi sasi ikan lompa, akan tetapi tradisi hukum adat sasi sejak tahun 2008 hingga saat ini mulai mengalami penurunan hal ini dibuktikan dengan tidak terlihat lagi ikan lompa selama 4 tahun.  (3)  Eksistensi hukum adat sasi berisi peraturan-peraturan dan selalu mengikat masyarakatnya dalam menjaga lingkungan alam terutama laut sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu juga terdapat dalam hukum nasional Indonesia. Kata kunci : Pengaturan hukum adat sasi, efektivitas, eksistensi
KEBERLANJUTAN “KEJUNG SAMUDRA” DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA MANGROVE DI PANCER CENGKRONG DAN DAMAS, PANTAI PRIGI, TRENGGALEK Edi Susilo; Pudji Purwanti; Reski Agung Lestariadi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2091.475 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v5i1.1034

Abstract

Pada awalnya di Teluk Prigi terdapat enam lokasi hutan mangrove, yaitu di Karanggongso,Pancer Ledong, Ngemplak, Pancer Cengkrong, Pancer Bang dan Ngrumpukan. Saat ini tinggal ada tigalokasi saja, yaitu tiga terakhir yang disebutkan. Cofish Project telah meletakkan pondasi pengelolaansumberdaya perikanan di Teluk Prigi. Tujuan riset adalah (1) mendeskripsikan Kelembagaan KejungSamudra dalam melakukan pengelolaan dan pemfaatan sumberdaya mangrove, (2) mengidentifikasikelembagaan lain yang memberikan ancaman atau dukungan terhadap eksistensi Kejung Samudra.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sampel dipilih secara purposive, melakukanpengamatan lapang dan menggunakan Focus Group Discussion. Kesimpulan riset adalah sebagaiberikut: (1) dari analisis kelembagaan berdasarkan TURF, masalah internal Kejung Samudra adalahbelum adanya kejelasan tentang distribusi pendapatan. (2) Karena Pancer Cengkrong menjadi lokasiwisata maka menjadi “perebutan” beberapa kelembagaan yang ingin memperoleh distribusi pendapatan.(3) Kelembagaan LMDH Argo Lestari dan Perhutani mempunyai peluang untuk memperkuat ataumemperlemah eksistensi Kejung Samudra.Title: Sustainability “Kejung Samudra” in Management and Resource Usein Pancer Cengkrong Mangrove and Damas, Prigi Coast, TrenggalekAt first there were six mangrove forest locations in the Prigi Bay, namely in Karanggongso,Pancer Ledong, Ngemplak, Pancer Cengkrong, Pancer Bang and Ngrumpukan. Currently living thereare three locations, the last three mentioned. Cofish Project has laid the foundation of the fisheriesresources management in that place. The purpose of the research is to (1) describe the institutional ofKejung Samudra to management and utilization of mangrove resources, (2) identify other institutionalgiving threats or support for the existence of the Kejung Samudra. The research method used wasqualitative with the sample were selected purposively, conducting field observations and using focusgroup discussion. The conclusions of research are: (1) from the institutional analysis based on TURF,internal problems Kejung Samudra is the lack of clarity about the distribution of income. (2) BecausePancer Cengkrong become a tourist sites then become a “scramble” some institutions who wish toobtain the distribution of income. (3) LMDH Argo Lestari and Forestry department have the opportunityto strengthen or weaken the existence of the Kejung Samudra.
Komoditas Unggulan Ikan Air Tawar Pulau Kalimantan Mochammad Fattah; Pudji Purwanti; Edi Susilo; Tiwi Nurjannati Utami; Dwi Sofiati
JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research) Vol 5, No 2 (2021): JFMR VOL 5 NO.2
Publisher : JFMR (Journal of Fisheries and Marine Research)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jfmr.2021.005.02.8

Abstract

Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia yang mempunyai lima provinsi dengan 56 kabupaten/ kota. Produksi perikanan khususnya ikan air tawar mencapai 249.393 ton. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis komoditas unggulan dan kontibusi ikan air tawar dari Pulau Kalimantan. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research dengan menggunakan data sekunder dari BPS tahun 2021. Analisis data dalam penelitian ini adalah Location Quotient dan kontribusi. Jenis komoditas utama ikan air tawar yang diproduksi adalah gurame, patin, lele, nila dan ikan mas. Komoditas ikan lele merupakan ikan yang menghasilkan nilai LQ lebih besar pada 37 lokasi dan mendominasi dari komoditas sejenis. Wilayah yang berpotensi untuk dilakukan pengembangan ikan lele adalah Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Namun, secara keseluruhan komoditas air tawar yang memberikan kontribusi nilai produksi tertinggi adalah Kalimantan Tengah senilai Rp.2.091 milyar atau 5,71% dari nilai produksi sector perikanan pulau Kalimantan.
The Role of Local Wisdom as Social Capital of Remote Indigenous Communities (RIC) Dewinta Rizky R. Hatu; Darsono Wisadhirana; Edi Susilo
POLITICO Vol 19, No 1 (2019): Jurnal POLITICO Fisipol
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v19i1.2319

Abstract

This research sees that every community has local wisdom which is a source of social capital that can be accessed and utilized by its members. In this case, the community by itself builds their own social capital, with relationships built between communities through the local wisdom. The traditional remote community, certainly not separated from potential conflicts, but they can always overcome the potential conflicts that exist between them, because the role of local wisdom as a strong social capital among them. The theory used on this research is social capital Putnam and conducted in Buhu Village, Tibawa District, Gorontalo County, Indonesia. This research utilized case study as qualitative approach. Data collecting used in-depth interview, observation and documentation. Data were collected from six informants by using snowball sampling technique. This research found that the element of solidarity is important in building a strong social capital in the traditional remove community. This is different from Putnam which only emphasizes three elements, beliefs, networks and norms. In addition, the researchers found that in the process of networking, the traditional remote community is not only dealing with people they know, they are also different with Putnam as to realize various things, often people ask for help from their friends, family or trusted acquaintance (Field, 2010, hal. 3). The ‘huyula’ local wisdom that builds the social capital in the traditional remote community is able to bridge the differences that exist in a community, and can overcome the potential conflicts in the traditional remote community.
Sustainable Tourism as a Development Strategy in Indonesia Moh. Fadli; Edi Susilo; Dhiana Puspitawati; Abraham Mohammad Ridjal; Diah Pawestri Maharani; Airin Liemanto
Journal of Indonesian Tourism and Development Studies Vol. 10 No. 1 (2022)
Publisher : Program Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In recent years, Indonesia has increasingly shown its dependence on the tourism sector by adopting the idea of sustainable tourism as a development strategy. Based on doctrinal legal research method with a statutory and conceptual approach, this article used the concept of sustainable tourism to explore the opportunities and challenges faced by Indonesia in developing tourism sector. This article argues that even though Indonesia has the 2009 Tourism Law that specifically regulates tourism governance based on a multisectoral approach, this law does not clearly adopt the concept of sustainable tourism, resulting in different perceptions between actors at various levels of tourism administration. The sustainable tourism agenda in particular still depends on the initiatives of each actor, is fragmented and heavily influenced by various factors of power relations, financial capacity, and human resources. This article suggests the need for strengthening legal and institutional frameworks to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals that place communities as the subject of tourism development.Keywords: Sustainable tourism, the 2009 Tourism Law, the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, tourism governance.