Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Menangani Dampak Urban Sprawl di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Guna Keberlanjutan Lingkungan Perkotaan Hapsah Rahmawati; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Abstract. This study was preceded by the emergence of urban problems, namely the urban sprawl phenomenon. Urban problems such as urban sprawl can have an impact on the environment so that it demands a concept that needs to be applied and prioritized in current development in order to realize sustainable development. Environmental problems are caused by the increasing population growth in urban areas. In addition, there is a need for a study related to the role of stakeholders in efforts to handle urban sprawl in order to determine the extent of the performance of the Bandung City Government in dealing with the impacts arising from this phenomenon. These things motivated the author to conduct a study related to the role of regional apparatus organizations (OPD) in dealing with the impact of urban sprawl in Cibiru District. This study also aims to identify the impact of the urban sprawl phenomenon in Cibiru District, Bandung City and the role of stakeholders in dealing with the impact of the urban sprawl phenomenon in Cibiru District. The analytical method used in this research is descriptive qualitative analysis and MACTOR method. With this method, the impact of the urban sprawl phenomenon in Cibiru District can be identified, namely the emergence of floods and landslides. Also, the identification of 3 (three) main actors who have the highest influence in dealing with urban sprawl in Cibiru District, namely the Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung; and Kecamatan Cibiru. Abstrak. Studi ini didahului dengan timbulnya permasalahan perkotaan yaitu fenomena urban sprawl. Permasalahan perkotaan seperti urban sprawl dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan sehingga menuntut adanya sebuah konsep yang perlu diterapkan dan diutamakan dalam pembangunan saat ini agar terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan diakibatkan dari pertumbuhan penduduk di perkotaan semakin tinggi. Selain itu, perlu adanya kajian terkait peran stakeholder dalam upaya penanganan urban sprawl guna mengetahui sejauh mana kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam menangani dampak yang timbul akibat fenomena tersebut. Hal-hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan kajian terkait peran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menangani dampak urban sprawl di Kecamatan Cibiru. Studi ini pun bertujuan untuk Mengidentifikasi dampak dari adanya fenomena urban sprawl di Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan peran stakeholder dalam menangani dampak dari fenomena urban sprawl di Kecamatan Cibiru. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dan metode MACTOR. Dengan metode tersebut, dapat teridentifikasi dampak dari fenomena urban sprawl di Kecamatan Cibiru yaitu timbulnya banjir dan longsor. Serta, teridentifikasinya 3(Tiga) aktor utama yang memiliki pengaruh tertinggi dalam menangani urban sprawl di Kecamatan Cibiru yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung; Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung; dan Kecamatan Cibiru.

Kajian Pembangunan Smart Society Kota Bandung Ega Ayu Gayatri; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Rancasari sub-district which is included in the Gedebage SWK with the theme of the technopolis area has a strong position in smart development because of the interest of this sub-district to accommodate the technopolis. Although the city of Bandung has implemented the smart city concept, there are still many problems with it, especially in the human resources component. The ability or skills and the total human resources in Bandung City are still lacking. In addition, the form of socialization carried out by the Bandung City Government regarding smart cities has not been evenly distributed in every district. The purpose of this study was to examine the development of a smart society in the Rancasari District. The approach method in this study is a mixed method using the Importance Performance Analysis method and qualitative descriptive analysis. The results of the analysis in this study indicate that the percentage of the average level of community satisfaction in the Rancasari District is 79,71% which indicates the level of conformity is not good so the community is not satisfied with the government's performance in the development of a smart society. The variables included in the low performance include the development of technology-based education management with Bandung Masagi character, the development of a collaborative and technology-supported security system, smart transportation, empowerment of social welfare potential, community social interaction, smart community, ICT-integrated community social assistance, improvement of social relations, smart education and security management systems by utilizing the Internet of Things (IoT). Abstrak. Kecamatan Rancasari yang termasuk ke dalam SWK Gedebage dengan tema kawasan teknopolis memiliki posisi yang kuat dalam pengembangan smart karena adanya kepentingan kecamatan ini untuk mewadahi teknopolis tersebut. Oleh karena itu, pemerintah memiliki program Bandung Smart City dalam dimensi smart society untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis. Walaupun Kota Bandung sudah menerapkan konsep smart city, namun masih terdapat banyak permasalahan di dalamnya terutama dalam komponen SDM (Sumber Daya Manusia). Kemampuan atau keterampilan dan jumlah SDM di Kota Bandung yang masih kurang. Selain itu, bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait smart city belum merata di setiap wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pembangunan smart society di Kecamatan Rancasari. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu mixed method dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persentase rata-rata tingkat kepuasan masyarakat di Kecamatan Rancasari sebesar 79,71% yang menunjukkan tingkat kesesuaian kurang baik sehingga masyarakat merasa belum puas terhadap kinerja pemerintah dalam pembangunan smart society. Adapun variabel yang termasuk ke dalam low performance meliputi pengembangan pengelolaan pendidikan yang berbasis teknologi berkarakter Bandung Masagi, pembangunan sistem keamanan yang kolaboratif dan didukung teknologi, smart transportation, pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial, interaksi sosial masyarakat, smart community, bantuan sosial masyarakat yang terintegrasi TIK, peningkatan hubungan sosial masyarakat, smart education dan sistem manajemen keamanan dengan memanfaatkan Internet of Things (IoT).

Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Penerapan Smart Living Asyifa Fadia Puspita; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v2i2.3174

Abstract. The city of Bandung applies the concept of a smart city, as an effort to overcome urban problems and provide a sense of life for the people of Bandung City, especially Coblong District through smart living. Smart living is the concept of urban development to realize a quality and sustainable life through smart thinking. However, until now, Coblong District itself still has various problems that occur in aspects of urban life such as congestion problems, uneven facilities and infrastructure, slums, inadequate public transportation, and low levels of security. Therefore, the author conducted a study that aims to examine the role of the performance of the Bandung City regional government in applying the Smart Living concept to realize the feasibility of living standards of people in Coblong District. There are 4 main indicators of Smart Living consisting of 15 variables that are used to assess the level of satisfaction of the people of District Coblong. The methodology used in this study is a mixed method approach with data collection methods carried out primarily and secondarily and processed using the Importance Performance Analysis method with the help of IBM SPSS software. The average value of entire smart living variable for suitability level between performance and importance is 76.07%, which means the quality of service that is being delivered by the government in the implementation of smart living haven't matched up with the expectations of Coblong district society, therefore, improvements in performance is needed, especially in variables that are a priority the main ones are Realizing access to the availability of healthy food and drink and health, Realizing a safe, peaceful and orderly urban environment, Integrated security. Abstrak. Kota Bandung menerapkan konsep smart city, sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan perkotaan dan memberikan kelayakan hidup bagi masyarakat Kota Bandung, khususnya Kecamatan Coblong melalui smart living. Smart living merupakan konsep pembangunan kota untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pemikiran cerdas. Namun hingga saat ini Kecamatan Coblong sendiri masih memiliki berbagai permasalahan yang terjadi dalam aspek kehidupan perkotaan seperti masalah kemacetan, sarana dan prasarana yang tidak merata, kawasan kumuh, transportasi umum yang tidak memadai, dan tingkat keamanan yang rendah. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji peran kinerja pemerintah daerah Kota Bandung dalam menerapkan konsep Smart Living untuk mewujudkan kelayakan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Coblong. Terdapat 4 indikator utama Smart Living yang terdiri dari 15 variabel yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Coblong. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode campuran dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara primer dan sekunder serta diproses menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) dengan bantuan software IBM SPSS. Nilai rata-rata seluruh variabel smart living untuk tingkat kesesuaian antara kinerja dan kepentingan adalah 76,07%, yang artinya kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Smart Living Belum Sesuai dengan harapan masyarakat di Kecamatan Coblong sehingga perlu peningkatan kinerja khususnya dalam variabel yang menjadi prioritas utama yaitu Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minum sehat dan kesehatan, Mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, tentram dan tertib , Keamanan yang terintegrasi.

Kajian Kinerja Pembangunan Smart Governance dengan Pendekatan Importance Performance Analysis Avina Husna; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Bogor City as a hinterland city is one of the cities included in the 'First 100 Cities Movement Towards a Smart City in Indonesia' as a pilot project since 2017-2021. The construction plan is stated in the Bogor City Smart City Masterplan document for 2017-2021. One of the important factors in the success of smart cities is smart governance. Smart governance is government governance that aims to improve government performance through the use of ICT. This study focuses on governance problems that occur in Bogor City, especially in Central Bogor subdistrict. Where there are several problems such as inactive sub-district government websites, publication of government agency performance reports (LAKIP) that are not updated, and so on. So that this study was prepared with the aim of measuring the achievements of smart governance development based on 14 indicators synthesized from journal sources and smart city masterplan documents. This research uses a mix method approach method with a descriptive research method. The analysis method used is an IPA (Importance Performance Analysis) analysis to measure the level of performance and the level of community expectations for the development of smart governance and a descriptive analysis to explain the results of the IPA analysis. Based on the analysis, it is known that development achievements based on the level of suitability of smart governance development in Central Bogor subdistrict reached a score of 84.19%, which means that the government's performance in general is considered not in accordance with community expectations so improvements need to be made to improve government performance. Abstrak. Kota Bogor sebagai kota penyangga ibu kota negara merupakan salah satu kota yang termasuk dalam ‘Gerakan 100 Kota Pertama Menuju Smart City di Indonesia’ sebagai pilot project sejak tahun 2017-2021. Rencana pembangunannya tercantum dalam dokumen Masterplan Smart City Kota Bogor Tahun 2017-2021. Salah satu faktor penting dalam keberhasilan smart city adalah smart governance. Smart governance adalah tata kelola pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui pemanfaatan TIK. Kajian ini berfokus pada permasalahan tata kelola pemerintahan yang terjadi di Kota Bogor khususnya di Kecamatan Bogor Tengah. Dimana terdapat beberapa permasalahan seperti website pemerintah kecamatan yang tidak aktif, publikasi laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang tidak diperbarui, dan sebagainya. Sehingga penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengukur capaian pembangunan smart governance yang didasarkan pada 14 indikator yang disintesis dari sumber jurnal dan dokumen masterplan smart city. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan mix method dengan metode penelitian deskriptif. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis IPA (Importance Performance Analysis) untuk mengukur tingkat kinerja dan tingkat harapan masyarakat terhadap pembangunan smart governance dan analisis deskriptif untuk menjelaskan hasil dari analisis IPA. Berdasarkan analisis IPA, diketahui bahwa capaian pembangunan berdasarkan tingkat kesesuaian pembangunan smart governance di Kecamatan Bogor Tengah mencapai skor 84,19% yang artinya kinerja pemerintah secara umum dianggap belum sesuai dengan harapan masyarakat sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Kajian Kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam Penerapan Smart Living : Studi Kasus Kecamatan Coblong Asyifa Fadia Puspita; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The city of Bandung applies the concept of a smart city, as an effort to overcome urban problems and provide a sense of life for the people of Bandung City, especially Coblong District through smart living. Smart living is the concept of urban development to realize a quality and sustainable life through smart thinking. However, until now, Coblong District itself still has various problems that occur in aspects of urban life such as congestion problems, uneven facilities and infrastructure, slums, inadequate public transportation, and low levels of security. Therefore, the author conducted a study that aims to examine the role of the performance of the Bandung City regional government in applying the Smart Living concept to realize the feasibility of living standards of people in Coblong District. There are 4 main indicators of Smart Living consisting of 15 variables that are used to assess the level of satisfaction of the people of District Coblong. The methodology used in this study is a mixed method approach with data collection methods carried out primarily and secondarily and processed using the Importance Performance Analysis method with the help of IBM SPSS software. The average value of entire smart living variable for suitability level between performance and importance is 76.07%, which means the quality of service that is being delivered by the government in the implementation of smart living haven't matched up with the expectations of Coblong district society, therefore, improvements in performance is needed, especially in variables that are a priority the main ones are Realizing access to the availability of healthy food and drink and health, Realizing a safe, peaceful and orderly urban environment, Integrated security. Abstrak. Kota Bandung menerapkan konsep smart city, sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan perkotaan dan memberikan kelayakan hidup bagi masyarakat Kota Bandung, khususnya Kecamatan Coblong melalui smart living. Smart living merupakan konsep pembangunan kota untuk mewujudkan kehidupan yang berkualitas dan berkelanjutan melalui pemikiran cerdas. Namun hingga saat ini Kecamatan Coblong sendiri masih memiliki berbagai permasalahan yang terjadi dalam aspek kehidupan perkotaan seperti masalah kemacetan, sarana dan prasarana yang tidak merata, kawasan kumuh, transportasi umum yang tidak memadai, dan tingkat keamanan yang rendah. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji peran kinerja pemerintah daerah Kota Bandung dalam menerapkan konsep Smart Living untuk mewujudkan kelayakan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Coblong. Terdapat 4 indikator utama Smart Living yang terdiri dari 15 variabel yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Coblong. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode campuran dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara primer dan sekunder serta diproses menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) dengan bantuan software IBM SPSS. Nilai rata-rata seluruh variabel smart living untuk tingkat kesesuaian antara kinerja dan kepentingan adalah 76,07%, yang artinya kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan Smart Living Belum Sesuai dengan harapan masyarakat di Kecamatan Coblong sehingga perlu peningkatan kinerja khususnya dalam variabel yang menjadi prioritas utama yaitu Mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minum sehat dan kesehatan, Mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, tentram dan tertib , Keamanan yang terintegrasi

Analisis Ketercapaian Kinerja Utama (Important Performance Analysis) City Branding Kota Surakarta di Sektor Pariwisata Muhammad Anwar Farouqi; Ernady Syaodih Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Abstract. City branding is an urban marketing strategy that aims to strengthen the relationship between visitors and build a good city image. Unfortunately, branding has made the name Solo more well-known, but has not had enough economic impact. The problem arises how the level of achievement of performance and importance in the development of city branding. The purpose of this study is to find out how city branding is carried out by the Surakarta City government in an effort to increase the potential for visiting tourists. Data analysis methods used include IPA analysis (Importance Performance Analysis) and primary data collection methods (interviews, questionnaires, observations) and secondary (document review). Based on the results of the analysis of the calculation of the government's performance and interests in each indicator, the government is expected to improve tourism branding, technology, and socio-cultural conditions. The conclusion of this research is that most of the government's performance exceeds expectations and the government carries out many programs that facilitate the community. The recommendation for the Surakarta City government is to synergize every program of activities and services in the development of city branding Abstrak.City branding adalah strategi pemasaran perkotaan yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pengunjung dan membangun citra kota yang baik. Sayangnya, branding telah membuat nama Solo semakin dikenal, namun belum cukup berdampak secara ekonomi. Timbul permasalahan bagaimana tingkat kertecapaian kinerja dan kepentingan dalam pengembangan city branding. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana city branding yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dalam upaya meningkatkan potensi berkunjung wisatawan. Metode analisis data yang digunakan meliputi Analisis IPA (Importance Performance Analysis) dan metode pengumpulan data primer (wawancara, kuesioner, observasi) dan sekunder (menelaah dokumen). Berdasarkan hasil analisis perhitungan kinerja dan kepentingan pemerintah dalam setiap indikator, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan branding wisata, teknologi, dan kondisi sosial budaya. Kesimpulan dari penilitian ini sebagian besar kinerja pemerintah melebihi ekspetasi dari harapan dan pemerintah banyak melakukan program yang memfasilitasi masyarakat. Adapun rekomendasi untuk pemerintah Kota Surakarta yaitu mensinergikan setiap program kegiatan dan pelayanan dalam pengembangan city branding.

Strategi Penataan Kawasan Tepian Sungai Kapuas di Kelurahan Benua Melayu Laut Muhammad Mahfud; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The changed-functioning riverside areas are characterized by the presence of different types of buildings that are not well organized, both physically and functionally. One of the river areas of interest is the Kapuas Riverside in Pontianak, which has become an icon and attraction to visitors. This research was conducted on the riverbanks of Benua Melayu Laut Urban Village, South Pontianak District, Pontianak City, West Kalimantan. This area became a built-up area (people's homes). One of the arrangements that are being carried out by the Pontianak city government is to construct a waterfront on the banks of the Kapuas river. This development is carried out as a new city program, in the Pontianak City Regional Spatial Plan (RTRW) for 2013-2033. The approach method used in this study is a quantitative descriptive approach and SWOT analysis. This analysis was carried out to develop a strategy for structuring the Kapuas riverbank area in the Benua Melayu Laut Urban Village. Based on the analysis that has been done, there are several strategies for structuring the banks of the Kapuas river using 8 elements of Hamid Shirvani's arrangement as well as social and economic aspects in the research area. One of the structuring strategies that have to be followed up by relevant stakeholders in the construction of street vendor stalls by the Department of Cooperatives and small and medium enterprises in order for the activities can continue and pedestrian circulation is not disrupted. The results of the study showed an aggressive strategy by optimizing the opportunities that exist in the arrangement effort. So the proper technique was to make internal improvements and actively develop existing opportunities so as to create better conditions). Abstrak. Wilayah Tepian Sungai yang sudah mengalami alih fungsi ditandai dengan adanya berbagai macam bangunan yang tidak tertata baik fisik maupun fungsinya. Salah satu kawasan tepian sungai yang menjadi perhatian adalah tepian Sungai Kapuas di Kota Pontianak yang menjadi ikon serta menjadi daya tarik pengunjung. Penelitian ini dilakukan di Tepian Sungai Kapuas di Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Wilayah ini menjadi kawasan terbangun (rumah tinggal warga). Salah satu penataan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak adalah dengan membangun waterfront di tepian Sungai Kapuas. Pembangunan ini dilakukan merupakan program Kota baru, pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak tahun 2013-2033. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Analisis ini dilakukan untuk menyusun strategi penataan Kawasan tepian Sungai Kapuas di Kelurahan Benua Melayu Laut. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan ada beberapa Strategi Penataan Kawasan Tepian Sungai Kapuas dengan menggunakan 8 elemen penataan Hamid Shirvani serta aspek sosial dan ekonomi di wilayah penelitian. Salah satu strategi penataan yang perlu ditindaklanjuti oleh stake holder terkait adalah pembangunan kios-kios PKL oleh Dinas Koperasi dan UMKM agar akivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan serta sirkulasi pejalan kaki tidak terganggu. Hasil penelitian menunjukan agresif strategy dengan mengoptimalkan peluang yang ada dalam upaya penataan. Maka startegi yang tepat adalah melakukan perbaikan internal dan secara aktif mengembangkan peluang yang ada sehingga dapat menciptakan kondisi yang lebih baik.

Kajian Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Alih Fungsi Lahan di Kelurahan Ciumbuleuit Muhammad Yusuf Fauzan; Ernady Syaodih; Saraswati
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The development of urban areas is a phenomenon that occurs due to the rapid development of the population and human mobility. Sustainable Development Goals (SDGs) are a long-term world program to optimize all the potential and resources owned by each country. Land conversion is the change in the function of part or all of the land area from its original function to another function. As happened in Ciumbuleuit Village, there is a lot of agricultural land and even conservation land that has changed its land function to become a residential area. this is the reason behind the author conducting a study on the role of the government and society in dealing with land conversion. This study aims to see the impacts that occur due to land conversion and how much role the government and the community play in suppressing land conversion. The method used is descriptive qualitative with the MACTOR analysis method. Based on the results of the MACTOR analysis, actors who play an important role in handling land function change in Ciumbuleuit Village are the Bandung City Bappelitbang with a value of 39.8, the Bandung City National Land Agency with a value of 32.1 and the Bandung City Copyright, Construction Development, and Spatial Planning Office with a value of 20.4. Meanwhile, the main objectives that have the highest approval value are Increasing Public Awareness with a value of 23.2, Increasing Socialization of Spatial Allocation with a value of 21.2 and Suppressing RTH Land Conversion with a value of 20.7. Abstrak. Perkembangan wilayah kota merupakan satu fenomena yang terjadi karena pesatnya perkembangan penduduk dan mobilitas manusia. Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain. Seperti yang terjadi di Kelurahan Ciumbuleuit banyak sekali lahan pertanian bahkan lahan konservasi yang beralih fungsi lahan menjadi Kawasan permukiman. hal inilah yang melatarbelakangi penulis melakukan kajian mengenai peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi alih fungsi lahan. Studi ini bertujuan untuk melihat dampak yang terjadi akibat alih fungsi lahan dan seberapa besar peran pemerintah dan masyarakat dalam menekan adanya alih fungsi lahan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode analisis MACTOR. Berdasarkan hasil analisis MACTOR aktor yang berperan penting dalam menangani alih fungsi lahan di Kelurahan Ciumbuleuit adalah Bappelitbang Kota Bandung dengan nilai 39.8 , Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung dengan nilai 32.1 dan Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung dengan nilai 20.4. Sedangkan tujuan utama yang memiliki nilai ketersetujuan tertinggi adalah Peningkatan Kesadaran Masyaraka dengan nilai 23.2, Peningkatan Sosialisasi Peruntukkan Ruang dengan nilai 21.2 dan Menekan Alih Fungsi Lahan RTH dengan nilai 20.7.

Kajian Kinerja Smart Mobility pada Mikrotrans di DKI Jakarta Putri Eripta Lestari; ernady syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.7755

Abstract. DKI Jakarta has limitations in public transportation services .Mikrotrans is one of the feeder transportation which is one of the efforts made by the government to make people switch to public transportation. The application of smart mobility in DKI Jakarta in the form of a transportation mode integration system through microtrans is not optimal and mass bus transportation has not been integrated with microtrans. The purpose of this study is to identify community assessments in the development of smart mobility on microtrans in Cilandak District and identify obstacles and solutions in the development of smart mobility on microtrans in Cilandak District. The approach method in this research is a mix method using the Importance Performance Analysis (IPA) method and descriptive analysis of the planning, implementation, monitoring and evaluation processes. The result of the analysis is that there is a gap between government performance and community expectations with an average gap of -0.93 and a total level of conformity of 77.94%, meaning that people are less satisfied with government performance in implementing smart mobility on microtrans in Cilandak District. 4 indicators that are included in the priority handling are access to information, the existence of public transport route information, the existence of schedules and waiting times for transportation and comfort in transportation. In the planning, implementation, supervision and evaluation process, there are constraints, namely in the process of integrating regular transportation, the microtrans program has not been socialized, and there is still limited supervision. Abstrak. DKI Jakarta memiliki keterbatasan dalam pelayanan angkutan umum.. Mikrotrans merupakan salah satu angkutan pengumpan yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadikan masyarakat beralih pada angkutan umum penerapan smart mobility di DKI Jakarta berupa sistem integrasi moda transportasi melalui mikrotrans ternyata belum optimal dan angkutan bus massal belum terintegrasi dengan mikrotrans. Tujuan dari penelitian ini adalah teridentifikasinya penilaian masyarakat dalam pembangunan smart mobility pada mikrotrans di Kecamatan Cilandak dan teridentifikasinya kendala dan solusi dalam pembangunan smart mobility pada mikrotrans di Kecamatan Cilandak. Metode pendekatan pada penelitian kali ini adalah mix method dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) dan analisis deskriptif terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Hasil analisis adalah terdapat kesenjangan antara kinerja pemerintah dan harapan masyarakat dengan rata-rata kesenjangan adalah -0,93.dan total tingkat kesesuaian adalah 77,94% hal ini menunjukan masyarakat kurang merasa puas dengan kinerja pemerintah dalam pelaksanaan smart mobility pada mikrotrans di Kecamatan Cilandak. Terdapat 4 indikator yang masuk ke dalam prioritas penanganan yaitu akses informasi, keberadaan informasi rute angkutan umum, keberadaan jadwal dan waktu tunggu transportasi dan kenyamanan dalam transportasi Pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terkendala yaitu pada proses pengintegrasi angkutan reguler menjadi mikrotrans, belum tersosialisasikannya secara utuh mengenai program mikrotrans,dan masih terbatasnya pengawasan kinerja operator sesuai kontrak perjanjian.

Penilaian Masyarakat terhadap Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Garut Nurul Jannah; Ernady Syaodih
Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Urban & Regional Planning
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsurp.v3i2.7882

Abstract. Garut Urban Area as an activity center has a population that continuously grows over time and the need for development continues to increase causing areas for green open space to become smaller and its performance get decrease. Therefore, there is a need to pontificate the assessment of the community related to the performance of the green open spaces and also the constraints and solutions regarding green open space development. This research is using mixed methods with importance performance analysis dan descriptive qualitative with constrained development analysis. The results of the analysis showed that the gap between performance and importance is -1,60. the negative number means that society is not satisfied with the performance of the government related to the development of green open space. The development constraints indicate that at this time Garut district has no regulation related to the development of green open space at the regional level, the budget can not be realized for the expansion of the green open space, and the low competence of human resources equipment qualification of the environmental. the existence of difficulties in coordination between the local and provincial parties, and the government is still difficult to give a penalty for communities and enterprises that violate. Abstrak. Kawasan Perkotaan Garut sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) memiliki populasi terus bertumbuh seiring berjalannya waktu dan kebutuhan pembangunan terus meningkat menyebabkan lahan untuk RTH semakin kecil juga kinerja pembangunan RTH semakin menurun. Sehingga perlu adanya identifikasi mengenai penilaian masyarakat terkait kinerja pembangunan RTH dan kendala serta solusi mengenai pembangunan RTH. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mix method dengan menggunakan metode analisis importance performance analysis dan deskripstif kualitatif dengan analisis kendala pembangunan. Hasil analisis menunjukkan bahwa GAP antara kinerja dan kepentingan masyarakat yaitu -1,60. Angka negatif berarti masyarakat belum.tidak merasa puas dengan kinerja pemerintah terkait pembangunan RTH. Kendala pembangunan menunjukkan bahwa saat ini Kabupaten Garut belum memiliki regulasi terkait pembangunan RTH di tingkat daerah, anggaran belum dapat direalisasikan untuk perluasan RTH, rendahnya komperetensi SDM aparatur kualifikasi bidang lingkungan hidup, adanya kesulitan koordinasi antara pihak daerah dan provinsi, dan pemerintah masih kesulitan memberikan sanksi pada masyarakat dan badan usaha yang melanggar.

Title

Found 13 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Urban

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search Journal : Bandung Conference Series: Urban

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series: Urban