Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Masyarakat Indonesia JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Al Ushuliy
Ulya Atsani
UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Al Ushuliy

 1 
UJARAN KEBENCIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH Ulya Permatasari; Ulya Atsani; Muhammad Hizbi Islami
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/alushuliy.v2i1.9857

Abstract

The main problem in this thesis is the regulation of hate speech in Law Number 7 of 2017, because when the agenda for a democratic party or also known as elections is approaching, the behavior of hate speech has greatly increased. Certain groups of candidates may clash with other supporting groups, so that Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, "everyone has the right to freedom of association, assembly and expression of opinions", is very vulnerable to dealing with the right to freedom of opinion and expression. The purpose of this study is to find out more about the regulation of hate speech in Law Number 7 of 2017 concerning general elections and siyasa dusturiyyah reviews. To answer the object of the study, the authors used library research using a normative juridical approach with statutory and conceptual approaches. In this case, it includes primary legal materials, namely from laws and regulations, especially Law Number 7 of 2017 concerning Elections and secondary legal materials from legal and Islamic books and journals. In the research that the authors conducted, it can be concluded that, until now, hate speech in elections in Indonesia has not been clearly interpreted, even in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (Elections) it is not explained in detail regarding how to define, victims, perpetrators, sanctions imposed as well as benchmarks or limitations that can be categorized as hate speech in elections. Law Number 7 of 2017 concerning Elections in fiqh siyasa dusturiyyah, the source of its formation is siyasah wad'iyah because it is produced by mere human thought products which in the drafting process do not pay attention to norms and ethics. Hate speech in Islam is a prohibited act because it can cause harm, especially to the soul, and in it has an element of humiliation, namely lowering one's self-esteem/soul, which should be maintained or guarded for every human being from any group as per the concept of the formulation of the basis of the state (fiqh siyasa dusturiyyah). and the principle is to prioritize guarantees of human rights and realize justice.
KONTROVERSI BENTUK PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP ALAT TANGKAP IKAN DI NAGARI SIMAWANG Betry Indriani; Sulastri Caniago; Siska Elasta Putri; Ulya Atsani; Emrizal Emrizal
Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/alushuliy.v2i2.11153

Abstract

Studi ini mengkaji tentang Kontroversi tentang bentuk Pengawasan Pemerintah terhadap alat dan bahan tangkap ikan di Danau Singkarak yang digunakan oleh masyarakat Kenagarian Simawang (Studi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 tahun 2017), permasalahannya adalah  terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat dan nelayan yang berada di Danau singkarak khususnya Nagari Simawang. Lahirnya peraturan Gubernur tentang larangan penggunaan alat dan bahan tangkap ikan tersebut membuat masyarakat masih melanggar aturan yang diberikan oleh pemerintah, untuk itu diperlukan pengawasan lebih terhadap nelayan yang masih memakai alat dan bahan tangkap ikan seperti alat mengbom dan bahan seperti bagan .Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan : 1) apa bentuk alat dan bahan tangkap ikan di danau Singkarak kenagarian Simawang, 2) Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam mengimplementasikan  peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017, 3) Bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap peran Dinas Perikanan Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinisi Sumatera Barat. Sumber data primer yang diperoleh dari kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala bidang ruang laut dan pengawasan sumber daya Perikanan, kepala bidang Perikanan Tangkap, masyarakat serta Nelayan yang ada di Nagari Simawang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu, peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang penggunaan alat dan bahan tangkap ikan di Danau Singkarak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model interaktif analisis Miles dan Hubberman. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk alat dan bahan tangkap ikan yang diawasi oleh pihak dinas perikanan di danau Singkarak khususnya kenagarian Simawang yaitu bagan tancap dan bahan peledak seperti bom, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan diantarannya yaitu pengawasan dalam bentuk preventif (pencegahan) yaitu sosialiasi. Pengawasan represif (penindakan) yaitu patroli, dan razia, sanksi. Sosialisasi dan patroli sudah dilakukan pada tahun 2019 namun pengawasan dalam bentuk razia, belum dilakukan . Hal ini disebabkan adanya penolakkan dari masyarakat serta tingginya covid 19 yang mengakibatkan pemberhentian pengawasan pada tahun tersebut. Melihat Tinjauan Hukum Tata Negara Islam, kedudukan Dinas Perikanan sama halnya dengan sultah Tanfidziyah sebagai lembaga yang menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini bahwasanya Dinas Perikanan belum optimal melakukan pengawasan. Dalam hal penegakkan peraturan perundang-undangan disebut juga dengan sultah Qadha’iyyah. Namun dalam upaya penegakkan dinas Perikanan belum memberlakukan sanksi sebagai upaya jera terhadap pelaku perikanan.
Co-Authors Betry Indriani Emrizal Emrizal Hidayati Fitri Hidayati Fitri Jonni Iswanto Kieren Akbar Lili Suryana Marlindawati Marlindawati Muhammad Hizbi Islami Nurhikma . Nurhikma Nurhikma Nurhikma Nurhikma Putra, Mulyadi Roni Efendi Roni Efendi Siska Elasta Putri Sulastri Caniago Ulya Permatasari Utamy, Hebby Rahmatul Warman, Arifki Budia Yossy Deslavia