Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Jurnal Pengabdian Ilung (Inovasi Lahan Basah Unggul) Notary Law Journal JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah LamLaj
Mispansyah, Mispansyah
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
TindakPidana Penipuan Dalam Kaitan Wanprestasi (Studi Terhadap Putusan No 485/K/Pid/2019/PN Bjb) Kurniawan*, Purnama; Helmi, Helmi; Mispansyah, Mispansyah
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25618

Abstract

Terjadinya Wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (Characteristics of defaults is always preceded by a contractual relationship). Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau perdata Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP adapaun dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Penipuan terkait Wanprestasi namun dalam putusannya oleh pengadilan Negeri Banjarbaru, hingga pada putusan kasasinya yang Kembali diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Tujuan dari Penelitina ini adalaha Mengkaji dan menganalisis Konstruksi pertimbangan hakim dalam memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara NOMOR 485 K/Pid/2019 PN Bjb dan menganalisis tepatkah pertimbangan hakim dalam memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara NOMOR 485K/Pid/2019/PN Bjb Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Putusan perkara NOMOR 485K/Pid/2019/PN Bjb dalam putusan tersebut telah terbukti melakukan sebagaimana dalam surat dakwaan tetapi perbuatan tersebut merupakan wanprestasi bukan pidana hal ini membuat tidak ada kepastian Hukum dalam hal ini tidak adanya keadilan bagi Korban dengan diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa, sedangkan tidak ada upaya ataupun itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik terdakwa hal ini tentunya tidak sejalan dengan apa yang dimaksud dengan teori kepastian hukum. Kedua Putusan Mahakmah Agung 485/K/Pid/2019/PN Bjb belum mencerminkan keadilan subtantif maupun keadilan prosedural , karena tidak semua parameter yang dijadikan dasar untuk menganalisis putusan tersebut dapat terpenuhi
Problems of Mangrove Forest Deporestation with the Status of Other User Areas for the Development of Residential Areas and Pond Activities in Kotabaru Regency From A Criminal Perspective Kity, Kity Tokan; Amin, Muhammad Erham; Syaufi, Ahmad; Mispansyah, Mispansyah
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 3 No. 2 (2023): October Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v3i2.79

Abstract

The purpose of carrying out this journal is to find out that deforestation of mangrove forests in Kotabaru Regency carried out by the community is an environmental crime and they want to know the sanctions that can be imposed on perpetrators of mangrove forest deforestation in Kotabaru Regency which cause damage to the mangrove forest ecosystem. The results of this writing are that the act of deforestation of mangrove forests in Kotabaru Regency, South Kalimantan Province is caused by the local government's RTRWK inventory process being less than thorough because there are still mangrove forests that are included in residential areas and fisheries cultivation areas. Furthermore, the act of mangrove deforestation is a criminal act of environmental destruction because it pollutes and destroys the surrounding environment, destroying mangrove forests, and destroying the mangrove ecosystem. Normative research type, doctrinal legal research type using philosophical thinking by finding a concept, research approach, statutory approach, and conceptual approach. Prescriptive nature of research types and primary secondary and tertiary research. There are still mangrove forest plants based on the author's research which are located on the sea coast of Silver Street, Semayap Village, Kotabaru Regency which extends to the Semayap Village housing complex which is a residential area in the RTRWK Kotabaru Regency is located in a residential area, so the author can conclude that the regional government's inventory process in the RTRW process is not thorough enough and the need for the RTRWK to be revised again, as well as the sea coast area, city boundaries, the village of Stagen District. Kotabaru with the presence of fish and shrimp ponds included in the RTRWK for cultivation areas, the writer can conclude that the regional government inventory process in the RTRW process is not thorough enough and the RTRWK needs to be revised again so that the writer concludes that the local regional government is also responsible for the deportation carried out by residential business actors. and pond cultivation on the side of Silver Street, Semayap Village, Kotabaru Regency up to the Semayap housing complex as well as fish pond cultivation on the coast at the city limits of Stagen Village, Kec. North Sea Island District. new city. The current impact is that this location often floods when the sea water is at high tide. The act of deforestation of mangrove forests in Kotabaru Regency, South Kalimantan Province is an environmental crime. Sanctions that can be imposed on the perpetrators are Article 98 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment Article 35 Letter e of the Republic of Indonesia Law Indonesia Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands and article 73 letter b of Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands and the regional government should be asked for criminal liability in article 112 and article 113 UUPPLH.
Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan oleh Notaris/PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Utami, Putri Resa; Effendy, Mohammad; Mispansyah, Mispansyah
Notary Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): April-Juni
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.583 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i2.13

Abstract

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan di Indonesia lantaran sektor pajak di Indonesia merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Salah satu asal potensi pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Terhadap pembelian atas tanah maka terdapat pajak yang wajib dibayarkan oleh para pihak, penjual tanah pada hal ini akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) & Pajak Bumi Bangunan (PBB) sedangkan pembeli akan dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB. Terhadap pembayaran PBB, Notaris/PPAT memiliki peran yang penting. Notaris/PPAT dapat aktif melaksanakan kewajiban pajak dari wajib pajak, yaitu wajib pajak dapat menitipkan pembayaran PBB pada Notaris/PPAT. Namun dalam praktiknya terdapat transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan di mana pembayaran PBB-nya dititipkan oleh penjual tanah dan/atau bangunan kepada PPAT. Dalam kenyataannya, PPAT yang telah menerima penitipan pembayaran PBB tersebut tidak pernah melakukan pembayaran PBB ke Negara. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui mengenai uang pajak bumi dan bangunan dapat di kategorikan keuangan negara apabila digelapkan dan untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana atas penggelapan uang pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT. Metode penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa uang yang digelapkan oleh Notaris/PPAT tersebut bisa dikategorikan keuangan negara apabila memenuhi unsur pemalsuan, di antaranya pemalsuan dokumen dan pemalsuan bukti validasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pertanggungjawaban Notaris/PPAT tersebut juga dikenakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama bagi mereka yang menjalankan jabatan umum, yaitu pidana minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal lima belas tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak  Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Wasiat Wajibah bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Persfektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Trinanda, Deswandie; Mispansyah, Mispansyah; Nurunnisa, Nurunnisa
Notary Law Journal Vol. 1 No. 3 (2022): July-September
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.906 KB) | DOI: 10.32801/nolaj.v1i3.30

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan wasiat wajibah kepada orang tua atau anak yang berbeda agama dalam KHI dan menganalisis rumusan peraturan tentang pemberian wasiat wajibah bagi orang tua atau anak yang berbeda agama di masa yang akan datang. Konstituendum). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mempelajari dan memanfaatkan sumber hukum yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini. Hasil penelitian adalah bahwa ketentuan maksimal sepertiga bagian sangat dimungkinkan untuk dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama sebagai non muslim, yaitu wasiat yang dibuat oleh Hakim. Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995 tanggal 16 Juli 1998, dimana besarnya wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang bukan Islam (tiga pertiga) bagian dari harta peninggalan orang yang meninggal. harta warisan. Terkait dengan rumusan peraturan tentang pemberian wasiat wajibah kepada orang tua atau anak yang berbeda agama (ahli waris non muslim) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/Ag/1995, dimana untuk pertama kalinya Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan undang-undang yang dibuat oleh hakim tentang wasiat wajibah kepada anak kandung dari seorang wanita murtad. Kemudian dalam Putusan Nomor 51/K/Ag/1999 Mahkamah Agung membuat Putusan tentang pemberian wasiat wajibah kepada saudara yang murtad, dan yang terbaru adalah Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 331/K/Ag/2018 tentang pemberian wasiat wajibah kepada suami yang murtad
Tanggung Jawab Notaris Pengganti atas Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tidak Berwenang dalam Kewenangan Notaris Pengganti Wahyudi, Anton; Erliyani, Rahmida; Mispansyah, Mispansyah
Notary Law Journal Vol. 2 No. 3 (2023): July-September
Publisher : Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/nolaj.v2i3.47

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban notaris pengganti yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai notaris pengganti dan untuk mengkaji sanksi terhadap notaris pengganti yang telah diambil sumpah tetapi tidak menjalankan tugas dan kewenanganannya. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu menjawab isu hukum dengan cara menggambarkan, menelaah, mengkaji, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Hasil Penelitian Pertama : Pertanggungjawaban notaris pengganti yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai notaris pengganti adalah pertanggungjawaban dengan berdasarkan pada berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based on fault), hal ini diukur dari besar dan kecilnya suatu kesalahan dijadikan sebagai landasan untuh menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Kedua : Sanksi terhadap notaris pengganti yang telah diambil sumpah tetapi tidak menjalankan tugas dan kewenanganannya tidak dapat dianggap sudah melanggar kode etik karena tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, karena berdasarkan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris notaris pengganti bukan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat kekosongan hukum yang mana tidak ada aturan yang mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris Pengganti yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya.
Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi Bagi Siswa Global Islamic Boarding School Barito Kuala Ahmad, Syaufi; Haiti, Diana; Mispansyah, Mispansyah; Nurunnisa, Nurunnisa; Ratomi, Achmad
Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul) Vol 4, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ilung.v4i3.14358

Abstract

Ruang digital menjadi tempat bagi remaja untuk beraktivitas, belajar, dan bersosialisasi. Sebagian besar siswa dan siswi menggunakan kontak pribadi masing-masing dalam registrasi akun pada berbagai media sosial, yang mana kurang lebih setengahnya cukup rentan dalam keamanan akun data pribadi dengan menggunakan sandi yang memuat unsur angka dari tanggal berkesan seperti tanggal, bulan, dan/atau tahun lahir. Keamanan data identitas siswa SMA sangat penting karena data identitas siswa merupakan informasi pribadi yang sangat sensitif dan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan kampanye perlindungan data pribadi agar Siswa Global Islamic Boarding School Kabupaten Barito Kuala mengetahui dan memahami jenis-jenis data pribadi yang dilindungi  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
POSITION OFFENSES BY NOTARY IN MAKING AUTHENTIC DEED: REVIEWING THE NOTARY RESPONSIBILITY Lsestari, Santi Rosiana; Anwary, Ichsan; Mispansyah, Mispansyah
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 2 No. 2 (2017): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v2i2.51

Abstract

The research aims to analyze the notary’ responsibility as common officialwho conduct contempting of court in making deed and notary’ criminal responsibilityin running the deed and criminal liability of Notary in conducting its position. Thetype of research is normative-legal or also called as doctrinal research. The resultsof research indicate the form of notary’ responsibility can be administrative, civil orcriminal responsibility. Especially the notary’ criminal responsibility is not clearlyregulated in the Notary Act, but its responsibility is very dependent on “deliberate”(opzet) in notay’ conduct. In making the deed, the notary shall be responsible forthe deeds which are made there or which are intentional mistake, on the contrary ifthe element of mistake occurs from the parties confronting, so as long as the Notaryconducitng ith authority in accordance with the laws and regulations, the Notaryconcerned cannot be requested accountability, since the Notary simply records whatthe parties are saying to be contained into a deed.
FISHERY CRIME IN WETLAND ENVIRONMENT Mispansyah, Mispansyah; Nurunnisa, Nurunnisa; Ratomi, Achmad; Fahmanadie, Daddy
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i2.86

Abstract

The aim of this research is first, to find out the characteristic of crimein Wetland Environment in Hulu Sungai Utara Regency. Secondly, to know the description of law enforcement in the Wetland Environment Area in Hulu Sungai Utara Regency. The method of this research is normative law research supported by field data (sociolegal research). The result of the research shows the characteristic of criminal acts in the environment, which is the Illegal Fishing of small fishermen by using the stun device with the transportation of boats conducted in the river, lake, and swamp areas. Illegal Fishing Crime is done to meet the needs of daily economic life. The law enforcement on illegal fishing, conducted by preventive efforts by the way of socialization to the community both collectively and individually, both organized and situational at the scene. Repressive efforts are conducted in 2 (two) forms: (1) through the process outside the judiciary and (2) in the judiciary. The process outside of the judiciary is conducted through criminal mediation based on police discretion, whereas through the judicial process is carried out by the process of investigation followed by prosecution and criminal detention through a court decision.
Tanggung Gugat Bank Selaku Pelaku Usaha Sektor Keuangan terhadap Nasabah Bank yang Terkena (Skimming) Rachmawati*, Farida; Usman, Rachmadi; Mispansyah, Mispansyah
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28969

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk memecahkan masalah terkait tanggung tanggung gugat bank selaku pelaku usaha sektor keuangan terhadap nasabah bank yang terkena skimming dan Untuk memberikan analisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen yang terkena skimming. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. hal tersebut mengingat karena penulisan ini dilakukan dengan cara menelaah bagaimana tanggung gugat dari pihak bank yang nasabahnya terkena Skimming. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Tanggung gugat yang dilakukan pihak bank yaitu mengganti seluruh kerugian selama tidaka adanya kelalaian yan di timbulkan oleh nasabah. Kedua, Bentuk Perlindungan yang di dapat oleh nasabah terbagi dua yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat berupa edukais dari pihak terkait keamanan bertransaksi secara digital. Kemudian untuk perlindungan hukum secara represif yaitu dapat berupa adanya penyelesaian perkara melalui litigasi dan non litigasi.
NOTARY OBLIGATIONS TO REPORT BENEFICIARIES OR BENEFICIAL OWNERSHIP (BO) IN EACH MAKING OF DEEDS Mastuti, Endang; Mispansyah, Mispansyah; Ifrani, Ifrani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1726-1736

Abstract

Abstract This study aims to analyze the urgency of the notary's obligation to report the beneficial owner in each deed to the Financial Transaction Analysis Reporting Center (PPATK) and how to assess the beneficial owner.Beneficial Ownership) referred to by the Legislation. The method used isnormative with the Antinomy research type, namely conflicting norms in the authority and obligations of a notary in reporting beneficial owners(beneficial ownership). The research results areThe urgency of the notary's obligation to report the beneficial owner(beneficial ownership) in each Deed to the Notary Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) as a state official or general official appointed by the state in making Deeds that are vulnerable to being exploited by money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT) perpetrators.Authority The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) requests reports from professions that are vulnerable to being misused by money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT) perpetrators. PPATK asfinancial intelligence unit Whichhave duties and functions of receiving financial transaction reports, analyzing financial reports, and forwarding the results of the analysis to other law enforcement agencies. So the obligation to report the beneficial owner(beneficial owner) by a Notary to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is very important and urgent in the prevention and eradication of money laundering (TPPU) and terrorism funding (TPPT) crimes
Co-Authors Achmad Ratomi Ahmad Syaufi Ahmad, Syaufi Amin, Muhammad Erham Anton Wahyudi David Setiawan, David Diana, Sophia Nur Djoni Sumardi Gozali Endang Mastuti Erliyani, Rahmida Fahmanadie, Daddy Haiti, Diana Helmi Helmi Ichsan Anwary, Ichsan Ifrani, Ifrani Kity, Kity Tokan Kurniawan*, Purnama Lestari, Santi Rosiana Lsestari, Santi Rosiana Mohammad Effendy Nurunnisa, Nurunnisa Rachmadi Usman, Rachmadi Rachmawati*, Farida Trinanda, Deswandie Utami, Putri Resa