Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Paradigma Journal of Administration

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan Di Kabupaten Polewali Mandar Jaya, Kesuma; Mustafa, Delly; Maldun, Syamsuddin
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Paradigma Journal of Administration, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i1.6028

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mengevaluasi empat aspek implementasi berdasarkan teori George C. Edward III: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD berjalan optimal pada aspek komunikasi (transmisi informasi efektif melalui platform digital), sumber daya (ketersediaan SDM dan fasilitas), serta struktur birokrasi (kepatuhan terhadap SOP dan pendelegasian wewenang). Namun, dimensi insentif dalam disposisi menjadi kendala utama. Kualitas perencanaan dinilai melalui tiga indikator—Keselarasan Antar Dokumen, Konsistensi Perencanaan-Penganggaran, dan Ketepatan Waktu—yang seluruhnya mencapai hasil positif. Tantangan teknis meliputi gangguan server dan keterbatasan fitur aplikasi, seperti ketiadaan opsi impor data. Temuan merekomendasikan penyempurnaan fitur teknis SIPD, pemberian insentif bagi pelaksana, serta peningkatan kapasitas infrastruktur untuk memperkuat tata kelola pembangunan berbasis teknologi. This study examines the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in development planning at the Research, Development, and Planning Agency (Balitbangren) of Polewali Mandar Regency. Employing a qualitative descriptive approach, the research evaluates four implementation aspects based on George C. Edward III's theory: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Findings indicate optimal SIPD implementation in communication (effective information transmission via digital platforms), resources (availability of human resources and facilities), and bureaucratic structure (compliance with SOPs and delegation of authority). However, the incentive dimension within disposition emerged as a primary constraint. Planning quality was assessed through three indicators—Document Alignment, Planning-Budgeting Consistency, and Timeliness Compliance—all demonstrating positive outcomes. Technical challenges include server disruptions and limited application features, such as the absence of data import functions. The study recommends enhancing SIPD's technical features, providing implementer incentives, and upgrading infrastructure capacity to strengthen technology-based development governance.
Strategi Penguatan Pengelolaan dan Pelaporan Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar Hafid, Andi Muh. Ahsan A.; Maldun, Syamsuddin; Ridha, Muhammad
Paradigma Journal of Administration Vol. 3 No. 2 (2025): Paradigma Journal of Administration, Desember 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/pja.v3i2.7389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan pengelolaan aset tetap pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Takalar. Studi ini dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah permasalahan krusial, termasuk ketidaksesuaian data aset, kelemahan dalam sistem pencatatan, rendahnya validitas laporan aset, serta temuan indikasi kerugian negara yang berpotensi mengganggu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengevaluasi kesesuaian praktik pengelolaan aset dengan regulasi yang berlaku, efektivitas upaya perbaikan yang dilakukan, serta integrasi antara proses pengelolaan dan pelaporan aset tetap di Bappelitbangda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan aset masih tergolong lemah, ditandai dengan rendahnya akurasi data, kurangnya pembaruan informasi, serta masih dominannya penggunaan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan administratif. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi, antara lain digitalisasi sistem administrasi aset, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, penyusunan kebijakan internal, serta pengembangan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan aset tetap. Penerapan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi tata kelola aset pemerintah daerah. This research aims to analyze strategies for strengthening fixed asset management at the Regional Planning, Development, Research, and Innovation Agency (Bappelitbangda) of Takalar Regency. The study is motivated by findings from the Supreme Audit Agency (BPK), which identified critical issues such as inconsistencies in asset data, weaknesses in record-keeping, low validity of asset reports, and indications of state financial losses that may undermine accountability in regional financial management. Using a qualitative approach and a case study design, this research evaluates the alignment of current asset management practices with regulatory standards, the effectiveness of improvement efforts, and the integration between asset management and reporting processes. The findings reveal that asset management implementation remains weak, characterized by low data accuracy, insufficient systematic updates, and the continued use of manual administrative systems vulnerable to human error. To enhance asset governance quality, this study proposes several strategic recommendations, including digitalizing systems, building human resource capacity through technical training, formulating internal policies, and developing standard operating procedures (SOPs) for fixed asset management. The implementation of these strategies is expected to improve accountability, transparency, and efficiency in regional government asset management.