Claim Missing Document
Check
Articles

Nikah Muhallil; Analisis Pendapat Empat Imam Mazhab Thahir Maloko
Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab VOLUME 1 ISSUE 2, DECEMBER 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/mh.v1i2.10627

Abstract

 Nikah muhallil adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Apabila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, maka suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis masa iddahnya. Yang dimaksud menikah dengan laki-laki lain, bukan hanya sekedar melakukan akad nikah, tetapi telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya, kemudian menceraikannya dengan sebenarnya sehingga suami pertama dapat menikah dengan mantan istrinya. 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAYANAN JASA DAN PENERAPAN AKAD PADA BNI SYARIAH MAKASSAR Risaldi Risaldi; M. Thahir Maloko; Andi Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2 Januari 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i1.15026

Abstract

AbstrakPelayanan jasa dan penerapan akad pada BNI Syariah Makassar belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah,  jika ditinjau dari hukum Islam dalam hal ini sistem pelayanan jasanya tidak terdapat unsur-unsur yang menyalahi atau bertentangan dengan prinsip syariah dengan pelayanan cepat dan akurat artinya tidak ada spekulasi didalamnya, akan tetapi dalam penerapan akadnya jika ditinjau dari hukum Islam masih ada beberapa praktik penerapan akad yang melanggar ketentuan syariah dimana masih ada unsur riba, maysir dan kezaliman didalamnya seperti langka lelang sepihak dari pihak BNI Syariah Makassar yang mencederai prinsip al-hururriyat atau kebebasan dalam berkontrak dan dalam akad pembiayaan masih memakai metode historical cost jika diteliti terdapat unsur riba diidalamnya karena keuntungan terikat oleh waktu. Implikasi dari penelitian ini ialah 1) harapan nasabah dalam pelayanan jasa pada BNI Syariah Makassar tetap terjaga keakuratan, dalam pelaksanaannya tetap mengikuti aturan syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.2) BNI Syariah Makassar kedepannya diharapkan bisa benar-benar menggunakan sistem syariah secara kaffah/ secara menyeluruh dan dalam penerapan produk-produknya tetap berpedoman pada al-Quran dan hadist.Kata Kunci: Hukum Islam, Pelayanan Jasa, Penerapan Akad. AbstractServices and contract implementation at BNI Syariah Makassar have not fully implemented sharia principles, if viewed from Islamic law, in this case, the service system does not contain elements that violate or conflict with sharia principles with fast and accurate service meaning there is no speculation in it but in the application of the contract when viewed from Islamic law there are still several practices of implementing the contract that violate sharia provisions where there are still elements of usury, maysir and injustice such as the rare unilateral auction from the BNI Syariah Makassar which injures the principle of al-hururriyat or freedom in contracting and in the financing contract still uses the historical cost method if it is examined there is an element of usury in it because profits are time-bound. The implications of this research are 1) the expectations of customers in service services at BNI Syariah Makassar are maintained for accuracy, in implementation they still follow sharia rules and do not violate sharia principles. 2) BNI Syariah Makassar in the future is expected to be able to actually use the syariah system kaffah / as a whole and in the application of its products still adhere to the Koran and hadiths.Keywords: Islamic Law, Implementation Of The Contract, Services.
PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA PEDAGANG Nur Aidil; M. Thahir Maloko; A. Intan Cahyani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 3 April 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i2.16229

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas peran lembaga keungan mikro baitul maal wa tamwil (BMT) terhadap pengembangan usaha pedagang, dan dampak yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan BMT dalam pengembangan usaha pedagang.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari  BMT fastabiqul Khorat, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian tekhnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan pengujian keabsahan data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran mengurangi praktek riba, serta mensejahterahkan masyarakat kecil. Sedangkan dampak  yang diberikan BMT terhadap pengembangan usaha pedagang yakni BMT memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha pedagang karena BMT melakukan pembiayaan kepada pedagang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedagang.Kata Kunci : Baitul Mal Wa Tanwil, Pedagang, Pembiayaan Mikro. AbstractThis thesis discusses the role of microfinance institutions baitul maal wa tamwil (BMT) in the development of merchant businesses, and the impact caused by BMT financial institutions in the development of merchant businesses. This type of research is field research (field research) using qualitative methods which is carried out with a theological approach. normative, sociological and phenomenological with data sources from BMT fastabiqul Khorat, then the data collection methods used are observation, interviews, documentation, then data management techniques are carried out through several stages including: data reduction, data management and data validity testing. The results of this study indicate that Baitul maal wat tamwil Fastabiqul Khoirat (BMT) as a microfinance institution has a role in reducing the practice of usury, and in prospering the poor. Meanwhile, the impact given by BMT on the development of merchant business, namely BMT contributes to the development of merchant business because BMT provides financing to traders so that it can encourage economic growth of traders.Keywords: Baitul Mal Wa Tanwil, Micro Financing, Trader.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DALAM KELOMPOK SINOMAN DI KABUPATEN GOWA Mahatir Makmur; M. Thahir Maloko; Alimuddin Alimuddin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i1.18853

Abstract

AbstrakPenelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam kelompok sinoman di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini tergolong  kualitatif (field research) dengan pendekatan penetian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Mangalli. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengeloaan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kelompok sinoman di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ini sudah biasa dipraktikan oleh masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan ataupun tidak memiliki hubungan kekerabatan. Masyarakat membentuk sinoman karena memiliki manfaat yang sangat membantu dalam meringankan beban pengeluaran saat menghadapi musibah kematian dan juga sinoman ini mempererat silaturahmi. Adapun akad yang terdapat pada kelompok sinoman  yaitu memiliki hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak sinoman, yaitu hak pihak sinoman mendapatkan bantuan dari kelompok sinoman sedangkan kewajiban pihak sinoman membayar Rp. 10.000 pada saat terjadi musibah kematian.  Ketika kewajiban tidak dilakukan maka akan dikeluarkan dari sinoman dan tidak lagi mendapatkan bantuan sinoman. Analisis hukum Islam terhadap akad dalam kelompok sinoman di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, pada praktiknya dilakukan secara tertulis dan sejalan dengan hukum Islam karena rukun dan syarat akad pada kelompok sinoman terpenuhi.Kata Kunci : Akad, Hukum Islam, Sinoman. AbstractThis research is how to review Islamic law on the contract in the Sinoman group in Mangalli Village, Pallangga District, Gowa Regency. This type of research is classified as qualitative (field research) with the determination approach used is juridical-normative. The data source of this research is the people of Mangalli Village. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and documentation. Then, data management and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results obtained show that the Sinoman group in Mangalli Village, Pallangga District, Gowa Regency is commonly practiced by people who have kinship or not. The community forms sinoman because it has very helpful benefits in easing the burden of expenses when facing a death disaster and also this sinoman strengthens friendship. The contract contained in the sinoman group, which has rights and obligations that bind the sinoman parties, namely the right of the sinoman party to get assistance from the sinoman group while the obligation of the sinoman party to pay Rp. 10,000 in the event of a death accident. When the obligation is not carried out, it will be removed from Sinoman and will no longer receive Sinoman assistance. Islamic law analysis of the contract in the sinoman group in Mangalli Village, Pallangga District, Gowa Regency, is in practice carried out in writing and is in line with Islamic law because the harmonious and contract requirements of the Sinoman group are fulfilled.Keywords: Contract, Islamic law, Sinoman.
PEMANFAATAN ZAKAT PROFESI SEBAGAI BANTUAN EKONOMI UMAT DI TENGAH WABAH COVID-19 DI BAZNAS KABUPATEN BONE Muhammad Mardianto P; M. Thahir Maloko
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 4 Juli 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i2.21936

Abstract

AbstrakIslam merupakan agama yang paling banyak di anut oleh masyarakat Indonesia. Tentunya dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di dunia memberikan salah satu potensi yaitu merealisasikan, mengaktualisasikan sungguh pentingnya pemberdayaan zakat untuk pembangunan ekonomi umat. Zakat profesi dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat saat ini. Apalagi pandemi Covid-19 mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 2020, pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas bagi masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga memberikan dampak pada sektor perekonomian. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan zakat profesi sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19 di BAZNAS Kabupaten Bone. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif (syar’i), yuridis, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penyaluran dana zakat profesi sebagai bantuan ekonomi umat di tengah wabah covid-19 yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bone dengan cara menghimpun zakat profesi dan jenis zakat lainnya yang di peroleh dari muzakki, bersama mitranya BAZNAS Kabupaten Bone melakukan pendataan dan melakukan survei secara langsung kepada mustahik yang terkena dampak covid-19 kemudian di berikan bantuan kepada para mustahik yang memenuhi  pensyaratan yang telah di tetapkan sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Peran lembaga BAZNAS Kabupaten Bone sangat besar manfaatnya bagi masyarakat karena sedikit demi sedikit mampu mengurangi masalah ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan bantuan komsumtif atau produktif kepada mustahik sehingga membantu ekonomi umat Islam di tengah wabah covid-19.Kata Kunci: Bantuan Ekonomi, Wabah Covid-19, Zakat Profesi.AbstractIslam is the most widely practiced religion by indonesian people. Of course, with the largest number of Muslims in the world gives one of the potentials that is to realize, actualize the importance of empowerment of zakat for the economic development of the people. Zakat profession can be used as one of the solutions in increasing people's income today. Moreover, the Covid-19 pandemic began to enter Indonesia in early 2020, the government imposed restrictions on activities for the community for a long period of time so as to have an impact on the economic sector. The main problem in this study is how the use of professional zakat as an economic assistance of the people in the midst of the covid-19 outbreak in BAZNAS Bone Regency. This type of research is field research using qualitative methods, with the research approach used is normative theological approach (syar'i), juridical, and empirical. The results showed the mechanism of distribution of professional zakat funds as economic assistance to the people in the midst of the covid-19 outbreak conducted by BAZNAS Bone Regency by collecting professional zakat and other types of zakat obtained from muzakki, together with its partners BAZNAS Bone Regency conducted data collection and conducted a survey directly to mustahik affected by covid-19 then provided assistance to the mustahik who meet the requirements that have been set in accordance with Islamic law and applicable legislation. The role of BONE BAZNAS institutions is very beneficial for the community because little by little able to reduce the economic problems of low-income people by providing consumer or productive assistance to mustahik so as to help the Economy of Muslims in the midst of the covid-19 outbreak.Keywords: Covid-19 Outbreak, Economic Assistance, Zakat Profession.
TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PENERAPAN UPAH BURUH CETAK BATU BATA Nurindah Pertiwi Ismail; M. Thahir Maloko
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakIslam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. membawa misi yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia. Hal tersebut bisa dilihat dan dipahami dalam al-Qur’an dan hadis. Hal itu dapat dikategorikan kedalam tiga bidang keilmuan yang saling berhubungan. Ketiga hal itu yakni aqidah, ibadah dan muamalah, yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo dan mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap sistem pengupahan buruh cetak batu bata tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan (field research). Data yang dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa diberikan sesuai dengan jumlah batu bata yang dapat dicetak oleh buruh dalam satu hari kerja yang akan dikalikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha. Berdasarkan tinjauan dalam fikih muamalah sistem pengupahan buruh cetak batu bata di Desa Romanglasa telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi semua rukun dan syarat dalam ijarah. Kata Kunci: Batu Bata, Fikih Muamalah, Upah (Ijarah).AbstractIslam is a religion revealed by Allah swt. To the Prophet Muhammad SAW. Carrying a mission that is full of benefits for humans. This can be seen and understood in the Qur'an and Hadith. It can be categorized into three interrelated scientific fields. These three things are aqidah, worship and muamalah, which must be carried out by humans in living life in this world. The purpose of this study was to determine the wage system for brick-printing workers in Romanglasa Village, Bontonompo District and to know the views of muamalah fiqh on the wage system for brick-printing workers. This research is qualitative research (field research). Data collected using data collection methods through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the wage system for brick printing workers in Romanglasa Village, Bontonompo District, Gowa Regency is given according to the number of bricks that can be printed by workers in one working day which will be multiplied by the price set by the business owner. Based on a review in muamalah fiqh, the wage system for brick-printing workers in Romanglasa Village is in accordance with Islamic law because it has fulfilled all the pillars and requirements of the ijarah.Keywords: Bricks, Muamalah Fiqh, Wages (Ijarah)
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK PATOHO BONGI Dewi Rahmawati; M. Thahir Maloko
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29693

Abstract

Abstrak Patoho bongi merupakan transaksi jual beli dala bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa sangga kecematan lambu kabupaten bima dengan pembayaran secara tertangguh pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada musim panen padi dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Ada dua macam praktek patoho bongi yang dilakukan yaitu patoho bongi dari uang ke barang dan praktek patoho bongi dari barang ke uang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research), dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum ekonomi syariah dan sosiologi. Sumber data yag digunakan dalam peneitian ini yaitu sumber data primer dan skunder. Implikasi dari penelitian ini 1) sebaiknya transaksi patoho bongi dilakukan secara tertulis, untuk menghindari kesalah pahaman di masa yang akan datang. Transaksi tertulis ini bisa dengan menggunakan nota atau kwintasi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 2) Bagi masyarakat Desa Sangga Kecematan lambu Kabupaten Bima diharapkan mampu menigkatkan praktek patoho bongi ini agar lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan praktek patoho bongi ini agar lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan kepada para tengkulak dalam mengambil keuntungan untuk memperlihatkan prinsip menolong yang tidak mengambil keuntngan besar. Kata Kunci: Jual Beli, Masyarakat, Pertanian. Abstract Patoho bongi is a sale and purchase transaction in agriculture carried out by the community of sangga village, lambu Ditrict, Bima regency with deferred payments at a predetermined time, namely during the rice harvest season and carried out to meet urgent needs. There are two kinds of patoho bongi practices that are carried out, namely patoho bongi from money to goods and patoho bongi practices from goods to money. The type of research used in this study is the primary data source and secondary data source. Implications of this research 1 that patoho bongi transactions should be made in writing, to avoid misunderstandings in the future. This written transaction can use a memorandum or receipt signed by both parties. 2 For the community of sangga village, lambu district bima regency, it is hoped that they will be able to improve the practice of patoho bongi so that they can help others more, and it is hoped that middlemen will take advantage to demonstrate the principle of helping those who don’t take advantage to show the principle of helping those who don’t take big profits. Keywords: Agriculture, Buying and Selling, Community.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN DI KOPERASI MAHASISWA SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR Ambo Sagena; M. Thahir Maloko; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.24720

Abstract

Abstrak Islam merupakan agama yang sempurna dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Islam menegakkan sistem prekonomian dan seluruh sistem kehidupan berdasarkan asas tauhid yang bertujuan menstabilkan keseimbangan ekonomi baik dalam kehidupan individual maupun masyarakat. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan hukum normatif empiris. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pembiayaan kerja sama usaha sistem bagi hasil di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam prosesnya rukun transaksi sesuai hukum Islam terpenuhi dan juga kontrak kerja samanya dinarasikan dalam bentuk tulisan. Dalam hal penentuan akad produk pembiayan kerjasama usaha bagi hasil pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin berdasarkan hukum Islam belum sesuai, kerena proses penentuan akad berdasarkan kesepakatan bersama sedangkan menurut hukum Islam proses penentuan akad yang akan digunakan harus sesuai dengan tujuan transaksi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya pihak koperasi mahasiswa Sultan Alauddin Makassar lebih mengutamakan kepada tujuannya. Agar akad yang digunakan dan tujuan dari transaksi tersebut sejalan, sehingga hak dan kewajiban antara mitra dan koperasi lebih jelas pembagiannya. Kata Kunci: Analisis, Hukum Islam, Koperasi, Pembiayaan. Abstract Islam is a perfect religion by regulating all aspects of human life both in faith, worship, morals and muamalah. Islam enforces the economic system and the entire system of life based on the principle of monotheism which aims to stabilize the economic balance in both individual and community life. The main problem in this study is the analysis of Islamic law on financing practices in the student cooperative of Sultan Alauddin Makassar. The type of research used in this research is descriptive qualitative or field research. The approach used is a sociological juridical approach and empirical normative law. The research shows that the process of financing business cooperation with the profit-sharing system in the student cooperative of Sultan Alauddin is in accordance with Islamic law. Because in the process the pillars of transactions according to Islamic law are fulfilled and the cooperation contract is narrated in written form. In terms of determining the product agreement for the financing of business cooperation for profit sharing at the student cooperative of Sultan Alauddin based on Islamic law, it is not appropriate, because the process of determining the contract is based on mutual agreement while according to Islamic law the process of determining the contract to be used must be in accordance with the purpose of the transaction. Based on the results of this study, the student cooperative of Sultan Alauddin Makassar should prioritize its goals. So that the contract used and the purpose of the transaction are in line, so that the rights and obligations between partners and cooperatives are more clearly divided. Keywords: Analysis, Cooperatives, Financing, Islamic Law.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAKASSAR VETERAN Muh. Sabir Rusli; M. Thahir Maloko
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26886

Abstract

Abstrak Mekanisme pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indoensia Tbk KC Makassar Veteran yakni menggunakan penggabungan semua modal dari kedua belah pihak antara bank dan juga nasabah untuk dijadikan modal usaha dan dikolola secara bersama-sama, Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan dalam melakukan usaha yang akan di jalankannya, dan pelaku usaha yang akan menjalankan usaha agar tercapai tujuan dari kedua belah pihak sebelum terjadi perjanjian antara bank dan juga nasabah, serta akad yang akan di perjanjikan harus di uraikan dalam surat perjanjian. Kedua, Ketentuannya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.8 tahun 2000 serta fatwa DSN-MUI No. 73 tahun 2008. Kedua belah pihak harus lebih memahami akad serta agunan yang akan di lakukan dalam menjalankan suatu usaha dengan mempertimbangkan resiko yang akan di terima, serta peningkatan pengawasan dari pihak bank agar resiko bisa lebih rendah. Kata Kunci: Hukum Islam, Pembiayaan, Musyarakah. Abstract The mechanism for musharaka financing at Bank Syariah Indonesia Tbk KC Makassar Veterans is to use the combination of all capital from both parties between the bank and the customer to be used as business capital and managed together. carried out, and business actors who will run the business in order to achieve the goals of both parties before an agreement occurs between the bank and the customer, as well as the contract to be agreed upon must be described in the agreement letter. Second, the provisions are in accordance with the DSN-MUI fatwa No. 8 of 2000 and the DSN-MUI fatwa No. 73 of 2008. Both parties must better understand the contract and collateral that will be carried out in running a business by considering the risks that will be accepted, as well as increasing supervision from the bank so that the risk can be lower. Keywords: Financing, Islamic Law, Musyarakah.
Analisis Mazhab Hanafi Dan Syafi’i dalam Nikah Syigār Alamsyah Alamsyah; Thahir Maloko
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum MEI
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i2.18439

Abstract

Artikel ini membahas tentang pandangan Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang nikah syighar. Dengan pokok masalah yang kemudian diuraikan kedalam berbagai sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Hakikat Nikah Syighar ?; 2) Bagaimana Dampak Nikah Syighar ?; 3) Bagaimana Pandangan Hanafi dan Syafi’i tentang Nikah Syighar ?. Tujuan dan jenis penelitian skripsi ini deskripsi kualitatif dengan menggunakan metode content analysis (analisis isi). Penelitian kualitatif atau  yang dikenal dengan penelitian kepustakaan, dimulai dari menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang dikaji, menyadur, dan menganalisis terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) hakikat nikah syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan anak perempuannya yang ia miliki dengannya. 2) dampak nikah syighar adalah akan ada rasa menyesal terhadap dirinya. 3) menurut Mazhab Hanafi bahwa hukum pernikahan ini masih dianggap sah. Alasannya ialah karena nikah syighar menjadikan hubungan jima’ diantara keduanya anak atau saudari perempuannya sebagai syarat pengganti mahar. Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i menegaskan bahwa hukum nikah syighar ialah haram, dan status pernikahan seseorang melalui akad syighar ialah dianggap akad yang bathil, tidak boleh dilanjutkan dan tidak sah.
Co-Authors A, Abriansyah A, Ativa A. Intan Cahyani Abdul Halim Talli Abdullah Azzam Achmad Musyahid Idrus Adil, Syafaat Muhammad Wildan Adriani, Dwi Agus Indiyanto Ahmad Qurais Wahid Alamsyah Alamsyah Aldiansyah Alimuddin Alimuddin Alwi, Mujahid Ambo Sagena Andi Iismiaty Andi Intan Cahyani Arif Rahman Asbar Asni Assiddiq, Mahfuz Barsyami, M Abid Tribuana Cahyani, A. Intan Darsa, Muh Ikhwan Dewi Fransiska Dewi Rahmawati DT, Kiki Reski Amalia ERLINA Fatmawati Nur Fatmawati, Fatmawati Fauziah, Hikmah Fauziah Fernando, Henky Fitri, Nurul Amalia Hamzah Hamzah Hasan Has Rianingshi Hasanuddin, Hasriah Hasri ainun Pratiwi Iqrahayu Irawanda, Mulsir Irfan Iskandar, Rosdiana Ismiraj Ayu Nanda Jabal Nur, Jabal Kadafi, Muh. Khaerunnisa, Nadia Larasati, Yuniar Galuh Larissa, Dea Lewa, Irfan Mahatir Makmur Mahmudah Mulia Muhammad Mahmudah Muliah Muhammad Mahyuddin Latuconsina Mardawiah Gama Marwah, Dhirga Tri Setiawan R Maryam, Bismi Nursyamsia MMSI Irfan ,S. Kom Muh Munandar Muh. Aidil Fitra, Aidil Muh. Sabir Rusli Muhammad ishky rumaf Muhammad Ma'ruf Syafruddin Muhammad Mardianto P Muhammad Saleh Ridwan Muhammad Shuhufi Muhammad Tahir Muhammad Wildan Muhammad, Mar'i Mukti, Haeni Musdalifah, Zahra Ridha Magfirah SR Mustafa, Adriana N, Nurfianalisa Nining Safira Sari Nur Aidah Fauziah Nur Aidil Nur Rakhmi Said Nur Taufiq Sanusi Nurindah Pertiwi Ismail Nurul Fatimah Nurul Jihan Tribuana Oktaviani, Ria Putri Mujahida Rusana R, Rahmatullah Rahmat Nur Hidayat Rahmat Ramadhani, Rahmat Rahmi Aulia Abshir Reni Kurniawati rezki dayat Ridwan Malik Ridwan Malik Risaldi Risaldi Rosmiyati Rosmiyati Rusman Rusman Sahruni Sakina Salamon H, Tajuddin Salsabila, Shabrina Syifa Sanusi, Nur Taufiq Selsa, Febi Lianda Sheila Nur Alifah Siti Aisyah St Halimang Sumardianti, Dwi Suriani Suriyadi Syamsuddin, Darussalam Usman Wahid, Khaerunnisa Yusuf, Albab Hoalidi'n Zakirah