Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENYULUHAN HUKUM TERKAIT PEMAHAMAN TENTANG PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI KABUPATEN SUKOHARJO Susilowardani, Susilowardani
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Mei-Agustus 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i2.3219

Abstract

Notaris memiliki beberapa kewenangan salah satu diantaranya yaitu memberikan penyuluhan terhadap masyarakat atas perubahan hukum terkait pembuatan akta otentik. Dimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e. Namun, dikarenakan tidak disebutkan secara terperinci dalam UUJN-P terkait hal tersebut, maka penyuluhan hukum yang dimaksud menimbulkan norma yang kurang jelas sebab tidak dijelaskan bentuk penyuluhan hukum seperti apa yang akan diberikan sehubungan dengan pembuatan akta tersebut. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Pemahaman tentang Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris di Kabupaten Sukoharjo. Bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum yang dalam hal ini Notaris terkait dengan pembuatan akta merupakan penjelasan mengenai syarat-syarat dan prosedur dalam pembuatan suatu akta otentik kepada orang – orang yang datang kepada Notaris tersebut
SOSIALISASI TENTANG PENGUATAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM PERDATA TERKAIT TANAH DAN WARIS PADA TINGKAT DESA DI DESA MULUR, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO Susilowardani, Susilowardani; Syamsiah, Desi
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 3: September-Desember 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i3.3576

Abstract

Kasus sengketa tanah merupakan permasalahan yang dari zaman ke zaman tidak pernah terhenti. Secara kultural, masyarakat desa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan. Kepala Desa memiliki peran penting dalam penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di tingkat desa untuk menghindari konflik dan permasalahan tersebut semakin memburuk atau terjadinya sengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai dalam perselisihan. Putusan yang dihasilkan sebagai hasil mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa itu bersifat kesepakatan yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan itu bisa masuk sebagai sebuah perjanjian yang mempunyai asas hukum “Pacta Sunt Servanda” dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Akibat dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa Sosialisasi tentang penguatan fungsi kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara hukum perdata terkait tanah dan waris pada tingkat desa di desa mulut, kecamatan bendosari, kabupaten sukoharjo