Articles
<![CDATA[Partisipasi publik Partisipasi Publik Sebagai Hak Konstitusional dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan: Hak Konstitusional ]]>
<![CDATA[Achmad Muchsin]]>
<![CDATA[ Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31078/jk2121
<![CDATA[Penelitian ini berupaya untuk menjawab persoalan hukum terkait pembatasan partisipasi publik dalam proses penyusunan dokumen lingkungan di dalam Pasal 22 angka 4 dan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja. Problematika hukum tersebut menarik untuk diteliti utamanya jika dikaitkan dengan hak konstitusional setiap warga negara untuk ikut berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian dan analisa terhadap hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi publik merupakan hak konstitusional, sehingga pembatasan terhadap partisipasi publik merupakan bentuk pelanggaran konstitusional; pembatasan partisipasi berpotensi menimbulkan antinomi atau konflik norma antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam satu peraturan perundang-undangan dan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain; dan dalam lingkup yang lebih luas, pembatasan partisipasi publik juga bertentangan dengan prinsip hukum lingkungan internasional, khususnya hukum lingkungan yang bersifat prosedural.]]>
<![CDATA[HAK KONSTITUSIONAL PESERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Achmad Muchsin]]>
<![CDATA[ JURNAL PENELITIAN Vol 11 No 2 (2014): Volume 11 Nomor 2 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28918/jupe.v11i2.10090
<![CDATA[This research is focused on students’ constitutional rights as consumers of education services in the perspective of consumer protection law. Using legislation and case-based approach, this research has uncovered, that the rights of learners related to the process of acceptance, fulfillment, and freedom of association. The admission process should be carried out at all levels, from the lowest to doctoral programs. Fulfillment of rights includes material and non-material. While its organizational freedom refers to the Higher Education Act.]]>
<![CDATA[Relationship Between Environmental Permitting Laws and Economic Development from the Perspective of Maqashid al-Shariah ]]>
<![CDATA[Achmad Muchsin]]>
<![CDATA[ Prophetic Law Review Vol. 6 No. 2 December 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/PLR.vol6.iss2.art6
<![CDATA[Economic development is fundamentally aimed at fulfilling human needs. The ever-increasing human needs are inversely related to the environment's declining support and carrying capacity. This condition demands efforts to ensure that human needs are met while environmental sustainability is maintained. One legal instrument used to regulate the interaction between humans and the environment to fulfill human needs while preserving the environment is through environmental permitting laws. The essence of using the environmental permitting legal instrument to regulate the interaction between humans and the environment aligns with the basic principles of maqashid al-shariah, namely jalbul mashalih wa dar'u al mafasid (bringing benefits and avoiding harm/damage). This study seeks to answer the question, "How is the relationship between environmental permitting law and economic development from the perspective of maqashid al-shariah?" This is doctrinal legal research using legislative, conceptual, and philosophical approaches. Data collection was conducted using document studies, while data analysis was performed using qualitative data analysis techniques. The research findings indicate a relationship between environmental permitting law, economic development, and maqashid al-shariah. From the perspective of maqashid al-shariah, economic development aimed at fulfilling human needs and using environmental permitting legal instruments to regulate the interaction between humans and their environment is an implementation of jalbu al mashalih wa dar-u al mafasid.]]>
<![CDATA[Politik Hukum Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan Menengah dalam Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ]]>
<![CDATA[Khsuna, Karimatul]]>;
<![CDATA[Muchsin, Achmad]]>
<![CDATA[ Manabia: Journal of Constitutional Law Vol 5 No 01 (2025): Politik Hukum Perundang-Undangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicabut serta diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Tujuan penelitian ini adalah menemukan politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketidakjelasan pembagian urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjawab oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak menyerahkan secara langsung kepada subjek pemerintahan, melainkan menunggu peraturan pelaksana dibentuk, sehingga tidak sesuai dengan arah yang ingin dicapai untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, peraturan pelaksana tersebut juga berdampak terhadap peningkatan biaya aparatur daerah yang cukup membebani anggaran daerah. Penyelenggaraan pendidikan menengah yang efektif dan efisien memerlukan pengaturan dengan mempertimbangkan hal-hal krusial yang harus tetap dipegang pusat dan tidak diserahkan kepada pemerintahan di bawahnya. Dengan demikian, urusan pendidikan menengah merupakan hal krusial yang sebaiknya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, bukan Pemerintah Kabupaten/Kota.]]>
<![CDATA[Program Mapankan Desa Dewan Energi Mahasiswa Banyumas dalam Mendukung Desa Mandiri Energi ]]>
<![CDATA[Al-Hakim, Rosyid Ridlo]]>;
<![CDATA[Sidiq, Miftakhul Hafidz]]>;
<![CDATA[Wulandari, Elsa]]>;
<![CDATA[Sudrajat, Amel Okky]]>;
<![CDATA[Permatasari, Ratna M.]]>;
<![CDATA[Saputra, Sentana W.]]>;
<![CDATA[Wati, Aulia Septia]]>;
<![CDATA[Muchsin, Achmad]]>;
<![CDATA[Ropiudin, Ropiudin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 3 No. 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33474/jp2m.v3i3.18755
<![CDATA[Desa Kedungweru mempunyai potensi energi angin dan surya yang dapat dioptimalkan secara baik untuk mendukung kemandirian desa energi. Salah satu program organisasi mahasiswa Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Banyumas adalah program mapankan desa, sehingga desa ini dipilih sebagai desa rintisan untuk memulai program desa energi. Potensi lain yang didapat pada desa ini antara lain adanya limbah sekam padi yang dapat diolah untuk pembuatan biobriket. Tujuan dari pengabdian program mapankan desa adalah untuk memberikan edukasi terkait energi baru dan terbarukan dan menginisiasi program desa energi. Kegiatan program mapankan desa berlangsung antara Agustus hingga Desember 2021. Metode pelaksanaan terdiri atas sosialisasi, pendampingan dan pelatihan, serta refleksi. Kegiatan program mapankan desa sebagai bentuk pengabdian masyarakat berhasil terlaksana dengan baik, dengan luaran: 1) memberikan pemahaman konsep energi bagi kelangsungan hidup manusia, 2) memberikan pengetahuan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai energi alternatif pengganti minyak dan batu bara, 3) memberi kesempatan masyarakat desa untuk mandiri energi, baik dengan memanfaatkan energi hibrid dan pengolahan limbah sekam padi menjadi biobriket untuk dijadikan sumber pengapian.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK ]]>
<![CDATA[Achmad Muchsin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Islam Vol 7 No 1 (2009) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In the therapeutic transaction, the relationship between patient and health service providers tends to bring the conflict. Many factors caused that conflict, e.g., lack of patient health understanding, inequality position between the patient and the provider before the law, and the imperfection of service quality handed over by the provider. Viewed from legal standing, therapeutic transaction has far consequences in reciprocal nature, between the patient and the doctor.]]>
<![CDATA[Reconstructing the Environmental Licensing Law Based on Ecological Justice ]]>
<![CDATA[Muchsin, Achmad]]>;
<![CDATA[Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi]]>;
<![CDATA[Wartini, Sri]]>;
<![CDATA[Arifin, Ridwan]]>
<![CDATA[ Administrative and Environtmental Law Review Vol 6 No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/aelr.v6i2.4222
<![CDATA[This research examines the legal implications of changing the nomenclature from “environmental permits” to “environmental approvals” in Indonesia’s environmental licensing law. Moving beyond a conventional public law focus, it highlights the role of private law instruments in advancing climate change mitigation and adaptation. The core question addressed is whether this terminological shift aligns with the principles of ecological justice and how environmental licensing law should be reconstructed to uphold these values. Using a doctrinal legal research method, the analysis integrates statutory, conceptual, and philosophical perspectives, employing techniques of interpretation and construction. The findings indicate that while certain reforms under the Job Creation Law support ecological justice, others undermine it. The research concludes that the current framework requires comprehensive reconstruction to more effectively embody ecological justice and strengthen climate action.]]>
<![CDATA[Using Regression Model Analysis for Forecasting the Likelihood of Particular Symptoms of COVID-19 ]]>
<![CDATA[Pangestu, Agung]]>;
<![CDATA[Sumirat, Ucu]]>;
<![CDATA[Al-Hakim, Rosyid Ridlo]]>;
<![CDATA[Yusro, Muhammad]]>;
<![CDATA[Ekawati, Risma]]>;
<![CDATA[Alrahman, Mahmmoud H. A.]]>;
<![CDATA[Arif, Machnun]]>;
<![CDATA[Muchsin, Achmad]]>;
<![CDATA[Wahyudiana, Nadhilla H]]>
<![CDATA[ Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi Vol 13, No 1 (2024): Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32520/stmsi.v13i1.3463
<![CDATA[A certainty factor (CF) rule-based technique is frequently used by traditional expert systems (TES) in the medical industry to compute several symptoms and identify the inference solutions. The primary concern for this TES was predicting the likelihood of a particular ailment in the circumstances of new patients. Based on symptoms connected to clinical indicators in patients' diagnosis, CF is estimated. This TES probably won't be able to forecast unknown things, like the possibility of a particular ailment. Therefore, supervised learning techniques like linear regression can address this issue. We attempted to analyze the current COVID-19 TES by modeling the regression equation to forecast the chance of a particular disease that is COVID-like based on the CF value and the confidence level of the symptoms. To examine the most effective regression model to address the issue, we employed multi-linear regression (MLR) and multi-polynomial regression (MPR). The findings demonstrate that the MLR and MPR models are the most accurate regression models for estimating the chance of a disease associated with COVID-like symptoms. Our work built a basis for the creation of expert systems by concentrating more on MLES (machine learning expert systems) analytical techniques than TES.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PRINSIP IN DUBIO PRO NATURA ]]>
<![CDATA[Achmad Muchsin]]>
<![CDATA[ Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 1 (2024): ECOLOGICAL JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Komisi Yudisial RI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29123/jy.v17i1.681
<![CDATA[Analisis Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023 ini mengangkat satu permasalahan hukum, yaitu penerapan prinsip in dubio pro natura sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara lingkungan hidup. Penelitian dilaksanakan dengan menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua bahan hukum ini diperoleh melalui studi dokumen. Oleh karena objek penelitian adalah putusan pengadilan, digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan asas menggunakan teori prinsip in dubio pro natura dan teori pertimbangan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan asas in dubio pro natura di dalam Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023 didasarkan pada keyakinan awal hakim tentang adanya perbuatan melanggar hukum oleh tergugat. Para tergugat tidak melaksanakan perlindungan hutan yang berada di wilayah Hutan Konservasi Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, sementara potensi kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan melanggar hukum mereka adalah nyata. Di sisi lain, hakim tidak menemukan alat bukti yang cukup berupa saksi dan/atau ahli atau akibat terbatasnya ilmu pengetahuan yang dapat menentukan besaran ganti rugi kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan melanggar hukum para tergugat. Dalam kondisi ini, prinsip in dubio pro natura dapat diterapkan.]]>
<![CDATA[Land Acquisition for Development Interest General Based On Ecological Justice Principles: (Reflection on Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XXI/2023) ]]>
<![CDATA[Muchsin, Achmad]]>;
<![CDATA[Derta Luluardi , Yunas]]>;
<![CDATA[Khasna, Syarifa]]>;
<![CDATA[Utami, Windi Tia]]>
<![CDATA[ AL-QISTHAS: JURNAL HUKUM DAN POLITIK Vol. 16 No. 2 (2025): Juli-Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/alqisthas.v16i2.01
<![CDATA[Specifically, the basis of this research is the Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XXI/2023 regarding the request for a judicial review that the application of Law 2/2002 is contrary to Article 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research emphasizes the importance of applying the principles of ecological justice in every decision and policy making related to the environment, especially in terms of land acquisition by the government for development in the public interest. This doctrinal legal research uses a conceptual approach, statute approach, philosophical approach for practical purposes of solving legal problems, efforts to discover law. The first target is to answer the judge's rationale in deciding case number 137/PUU-XXI/2023 related to land acquisition for development in the public interest. Second, exploring land acquisition for development in the public interest based on the principles of ecological justice. The philosophical level is expected to be able to answer the question of how land acquisition for development in the public interest can be carried out while still considering the principles of ecological justice, namely the principles of justice which according to Baxter is interpreted as justice between humans and all of nature.]]>
