Garuda - Garba Rujukan Digital

Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd) Yuniarlin, Prihati; Rahma, Fathia Firli; Isniyati, Qodriyah
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5700

Perjanjian kawin sebagai pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam (KHI), masih adanya pengajuan pembatalan kawin dengan alasan dibohongi terhadap identitas pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian kawin sebagai alasan pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tempat pengambilan bahan penelitian ini berada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakata dan media internet. Hasil penelitian ini bahwa perjanjian kawin dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, rukun perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, dan batalnya perkawinan hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja, serta dasar pertimbangan hakim menolak pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. karena tidak sesuai dengan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 51 dan 71 Kompilasi Hukum islam (KHI).

Normative Analysis of Unlawful Acts in the Context of Inhibition of the Certificate Name Reversal Process Jatmiko, Wisnu; Yuniarlin, Prihati
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.15156

This paper discusses illegal acts that hinder the process of turning over the certificate's name. An unlawful act can be categorized as an unlawful act if the act causes harm to other parties. There are two kinds of losses incurred by unlawful acts, namely material losses, and immaterial losses. With a normative approach, this article finds that an act is categorized as an act against the law if it meets the five elements of an unlawful act. Unlawful acts committed by the seller if based on the Cilacap District Court Decision number 25 / Pdt.G / 2017 / PNClp, namely the existence of an act (the act of buying and selling land), an unlawful act (reselling the object of sale and purchase and delaying the process of returning the name of the certificate), victim losses (immaterial losses), a causal relationship between the act and losses (defendants whose whereabouts are unknown), the offender's fault (reselling the object of buying and selling land). Thus, the author agrees with the judge of the Cilacap District Court that the lawsuit over the dispute is an illegal act.Tulisan ini membahas tentang perbuatan melawan hukum yang timbul dalam menghambat proses balik nama sertifikat. Suatu perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ada dua macam kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial. Dengan pendekatan normatif, artikel ini menemukan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi lima unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual jika berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap nomor 25/Pdt.G/2017/PNClp yaitu adanya Suatu perbuatan (perbuatan jual beli tanah), perbuatan melawan hukum (menjual kembali objek jual beli dan menunda proses balik nama sertifikat), kerugian korban (kerugian immaterial), hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian (tergugat yang tidak diketahui keberadaanya), kesalahan pelaku (menjual kembali objek jual beli tanah). Dengan demikian, penulis sependapat dengan hakim Pengadilan Negeri Cilacap bahwa gugatan atas sengketa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum

Legal Protection for Minors Through Guardianship Institutions Heriyani, Endang; Yuniarlin, Prihati
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6716

The child, as a legal subject, has rights protected from birth, even while in the womb. This is regulated in Article 2 of the Civil Code. Children are considered a group of individuals incapable of legal actions. To engage in legal actions, they must be represented by their parents or legal guardians. Not all children are under the authority of their parents. If both parents passing away, being unable to exercise parental authority, or having parental authority revoked by the court, the child falls under guardianship. This research aims to understand the protection of children through the guardianship institution according to the Civil Code and the Marriage Law No. 1 of 1974. The research follows a normative legal approach, and secondary data is collected through document analysis. The data obtained is analyzed using descriptive methods with a qualitative approach. This research concludes that through the guardianship institution, a guardian takes on the role of the parent in fulfilling all the needs of the child. Several provisions regarding guardianship found in the Civil Code and Marriage Law No. 1 of 1974, which provide protection for children, both in terms of personal and property rights, include: (1) the guardian's obligations, (2) the existence of a supervisory guardian, (3) prohibitions for the guardian, (4) limitations on the guardian's authority, (5) revocation of the guardian's authority, and (6) the guardian's accountability.

Analisis Yuridis Surat Pengakuan Utang Dengan Jaminan Tanah Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Kdi) Permadany, Indah; Yuniarlin, Prihati
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6893

Surat pengakuan utang yang berisi perjanjian peralihan benda jaminan kepada kreditur apabila debitur lalai atau wanprestasi adalah hal yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1154 KUHPerdata. Segala perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum. Eksekusi benda jaminan hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Praktiknya, sering terjadi perjanjian terkait peralihan benda jaminan secara sepihak, seperti dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN/Kdi yang penulis jadikan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis surat pengakuan utang dengan jaminan tanah dalam perjanjian utang piutang. Jenis penelitian menggunakan penelitian Hukum Normatif. Teknik penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menolak beralihnya benda jaminan secara otomatis dari pemberi jaminan kepada pemegang jaminan berpedoman pada Pasal 1154 KUHPerdata. Selanjutnya, akibat hukum ditolaknya peralihan jaminan tanah secara sepihak adalah tidak berakibat batalnya perjanjian pokok yang dalam hal ini adalah perjanjian utang piutang.

Normative Analysis of Unlawful Acts in the Context of Inhibition of the Certificate Name Reversal Process Jatmiko, Wisnu; Yuniarlin, Prihati
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.15156

This paper discusses illegal acts that hinder the process of turning over the certificate's name. An unlawful act can be categorized as an unlawful act if the act causes harm to other parties. There are two kinds of losses incurred by unlawful acts, namely material losses, and immaterial losses. With a normative approach, this article finds that an act is categorized as an act against the law if it meets the five elements of an unlawful act. Unlawful acts committed by the seller if based on the Cilacap District Court Decision number 25 / Pdt.G / 2017 / PNClp, namely the existence of an act (the act of buying and selling land), an unlawful act (reselling the object of sale and purchase and delaying the process of returning the name of the certificate), victim losses (immaterial losses), a causal relationship between the act and losses (defendants whose whereabouts are unknown), the offender's fault (reselling the object of buying and selling land). Thus, the author agrees with the judge of the Cilacap District Court that the lawsuit over the dispute is an illegal act.Tulisan ini membahas tentang perbuatan melawan hukum yang timbul dalam menghambat proses balik nama sertifikat. Suatu perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ada dua macam kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial. Dengan pendekatan normatif, artikel ini menemukan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi lima unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual jika berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap nomor 25/Pdt.G/2017/PNClp yaitu adanya Suatu perbuatan (perbuatan jual beli tanah), perbuatan melawan hukum (menjual kembali objek jual beli dan menunda proses balik nama sertifikat), kerugian korban (kerugian immaterial), hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian (tergugat yang tidak diketahui keberadaanya), kesalahan pelaku (menjual kembali objek jual beli tanah). Dengan demikian, penulis sependapat dengan hakim Pengadilan Negeri Cilacap bahwa gugatan atas sengketa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search