Garuda - Garba Rujukan Digital

Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd) Yuniarlin, Prihati; Rahma, Fathia Firli; Isniyati, Qodriyah
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 1 tahun 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v8i1.5700

Perjanjian kawin sebagai pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum islam (KHI), masih adanya pengajuan pembatalan kawin dengan alasan dibohongi terhadap identitas pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian kawin sebagai alasan pembatalan perkawinan dan dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menolak permohonan pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor : 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Tempat pengambilan bahan penelitian ini berada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakata dan media internet. Hasil penelitian ini bahwa perjanjian kawin dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan jika perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, rukun perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, dan batalnya perkawinan hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja, serta dasar pertimbangan hakim menolak pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor: 2011/Pdt.G/2022/PA.Mkd. karena tidak sesuai dengan Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 51 dan 71 Kompilasi Hukum islam (KHI).

Normative Analysis of Unlawful Acts in the Context of Inhibition of the Certificate Name Reversal Process Jatmiko, Wisnu; Yuniarlin, Prihati
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.15156

This paper discusses illegal acts that hinder the process of turning over the certificate's name. An unlawful act can be categorized as an unlawful act if the act causes harm to other parties. There are two kinds of losses incurred by unlawful acts, namely material losses, and immaterial losses. With a normative approach, this article finds that an act is categorized as an act against the law if it meets the five elements of an unlawful act. Unlawful acts committed by the seller if based on the Cilacap District Court Decision number 25 / Pdt.G / 2017 / PNClp, namely the existence of an act (the act of buying and selling land), an unlawful act (reselling the object of sale and purchase and delaying the process of returning the name of the certificate), victim losses (immaterial losses), a causal relationship between the act and losses (defendants whose whereabouts are unknown), the offender's fault (reselling the object of buying and selling land). Thus, the author agrees with the judge of the Cilacap District Court that the lawsuit over the dispute is an illegal act.Tulisan ini membahas tentang perbuatan melawan hukum yang timbul dalam menghambat proses balik nama sertifikat. Suatu perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ada dua macam kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial. Dengan pendekatan normatif, artikel ini menemukan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi lima unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual jika berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap nomor 25/Pdt.G/2017/PNClp yaitu adanya Suatu perbuatan (perbuatan jual beli tanah), perbuatan melawan hukum (menjual kembali objek jual beli dan menunda proses balik nama sertifikat), kerugian korban (kerugian immaterial), hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian (tergugat yang tidak diketahui keberadaanya), kesalahan pelaku (menjual kembali objek jual beli tanah). Dengan demikian, penulis sependapat dengan hakim Pengadilan Negeri Cilacap bahwa gugatan atas sengketa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum

Legal Protection for Minors Through Guardianship Institutions Heriyani, Endang; Yuniarlin, Prihati
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 8, No 2 (2024): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Maret)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v8i2.6716

The child, as a legal subject, has rights protected from birth, even while in the womb. This is regulated in Article 2 of the Civil Code. Children are considered a group of individuals incapable of legal actions. To engage in legal actions, they must be represented by their parents or legal guardians. Not all children are under the authority of their parents. If both parents passing away, being unable to exercise parental authority, or having parental authority revoked by the court, the child falls under guardianship. This research aims to understand the protection of children through the guardianship institution according to the Civil Code and the Marriage Law No. 1 of 1974. The research follows a normative legal approach, and secondary data is collected through document analysis. The data obtained is analyzed using descriptive methods with a qualitative approach. This research concludes that through the guardianship institution, a guardian takes on the role of the parent in fulfilling all the needs of the child. Several provisions regarding guardianship found in the Civil Code and Marriage Law No. 1 of 1974, which provide protection for children, both in terms of personal and property rights, include: (1) the guardian's obligations, (2) the existence of a supervisory guardian, (3) prohibitions for the guardian, (4) limitations on the guardian's authority, (5) revocation of the guardian's authority, and (6) the guardian's accountability.

Analisis Yuridis Surat Pengakuan Utang Dengan Jaminan Tanah Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN.Kdi) Permadany, Indah; Yuniarlin, Prihati
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6893

Surat pengakuan utang yang berisi perjanjian peralihan benda jaminan kepada kreditur apabila debitur lalai atau wanprestasi adalah hal yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1154 KUHPerdata. Segala perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum. Eksekusi benda jaminan hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Praktiknya, sering terjadi perjanjian terkait peralihan benda jaminan secara sepihak, seperti dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2020/PN/Kdi yang penulis jadikan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis surat pengakuan utang dengan jaminan tanah dalam perjanjian utang piutang. Jenis penelitian menggunakan penelitian Hukum Normatif. Teknik penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menolak beralihnya benda jaminan secara otomatis dari pemberi jaminan kepada pemegang jaminan berpedoman pada Pasal 1154 KUHPerdata. Selanjutnya, akibat hukum ditolaknya peralihan jaminan tanah secara sepihak adalah tidak berakibat batalnya perjanjian pokok yang dalam hal ini adalah perjanjian utang piutang.

Normative Analysis of Unlawful Acts in the Context of Inhibition of the Certificate Name Reversal Process Jatmiko, Wisnu; Yuniarlin, Prihati
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.15156

This paper discusses illegal acts that hinder the process of turning over the certificate's name. An unlawful act can be categorized as an unlawful act if the act causes harm to other parties. There are two kinds of losses incurred by unlawful acts, namely material losses, and immaterial losses. With a normative approach, this article finds that an act is categorized as an act against the law if it meets the five elements of an unlawful act. Unlawful acts committed by the seller if based on the Cilacap District Court Decision number 25 / Pdt.G / 2017 / PNClp, namely the existence of an act (the act of buying and selling land), an unlawful act (reselling the object of sale and purchase and delaying the process of returning the name of the certificate), victim losses (immaterial losses), a causal relationship between the act and losses (defendants whose whereabouts are unknown), the offender's fault (reselling the object of buying and selling land). Thus, the author agrees with the judge of the Cilacap District Court that the lawsuit over the dispute is an illegal act.Tulisan ini membahas tentang perbuatan melawan hukum yang timbul dalam menghambat proses balik nama sertifikat. Suatu perbuatan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ada dua macam kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial. Dengan pendekatan normatif, artikel ini menemukan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi lima unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penjual jika berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap nomor 25/Pdt.G/2017/PNClp yaitu adanya Suatu perbuatan (perbuatan jual beli tanah), perbuatan melawan hukum (menjual kembali objek jual beli dan menunda proses balik nama sertifikat), kerugian korban (kerugian immaterial), hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian (tergugat yang tidak diketahui keberadaanya), kesalahan pelaku (menjual kembali objek jual beli tanah). Dengan demikian, penulis sependapat dengan hakim Pengadilan Negeri Cilacap bahwa gugatan atas sengketa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum

Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama Yuniarlin, Prihati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.418

Meskipun dalam undang-undang sudah disebutkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan, dalam kenyataannya di masyarakat masih ada pasangan suanmi istri yang melangsungkan perkawinan tidak dicatatkan, mereka melakukan perkawinan sesuai dengan syarat dan ketentuan agama yang berlaku tetapi tidak dicatatkan, sehingga perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara. Perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan perkawinan siri. Kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai anak luar kawin. jika kemudian orang tuanya mencatatkan perkawinannya bagaimanakah kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan dalam Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 termasuk anak Luar kawin karena dianggap tidak lahir dalam perkawinan yang sah. Namun, kalau kemudian orang tuanya melangsungkan perkawinan dengan dicatatkan sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahumn 1974, anak tersebut kemudian kedudukannya dapat berubah menjadi anak sah, dengan mengajukan penetapan ke Pangadilan Agama, hakim akan mengabulkan permohonan asal usul anak sebagai anak sah orangtuanya sepanjang perkawinan Siri yang telah berlangsung telah dilakukan sah menurut agama. Sebagaimana dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mgl.

Digitalization and Branding of Agung Manunggal Village Owned Enterprises in the New Normal Era Lestari, Ahdiana Yuni; Yuniarlin, Prihati; Misran, Misran; YH, Arya Ari Sepri
Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa Vol. 3 No. 2 (2024): April 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmf.v3i2.9192

This community service program aims to provide assistance in obtaining the legal entity status of BUMKal Agung Manunggal and provide assistance in the form of training and creation of the BUMKal Agung Manunggal Website. This program has five stages of implementation, Stage 1: Observation to identify problems and potentials that can be developed. Stage 2: Program conceptualization is the stage of developing the program to solve successful problems. Stage 3: Program Implementation, aims to carry out training and assistance related to the status of obtaining a legal entity as evidenced by the existence of a legal entity certificate and digital marketing training. Stage 4: Pre Test and Post Test. The results of this implementation show that after mentoring and managing the legal entity BUMKal Agung Manunggal has the status of a legal entity that has been issued by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Ministry of Villages of the Republic of Indonesia. Furthermore, the training program and the creation of the Agung Manunggal BUMKal website provide solutions to the limitations of BUMKal

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN JASA DI QUEEN LAUNDRY YOGYAKARTA DENGAN ADANYA KLAUSULA EKSONERASI Anugrah, Syafira Dwi; Yuniarlin, Prihati
UNES Law Review Vol. 5 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i3.438

Munculnya banyak usaha di masyarakat salah satunya usaha jasa laundry, tidak sedikit dari pelaku usaha dalam usaha tersebut mencantumkan ketentuan yang disebut dengan klausula untuk mempercepat proses transaksi yang ada di dalam nota laundry yang isinya dibuat secara sepihak tanpa adanya negosiasi dengan pelanggan pengguna jasa laundry tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah Bagaimana tanggung jawab pemilik usaha laundry terhadap kehilangan atau kerusakan barang dengan adanya klausula eksonerasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris normatif, yang berfokus pada perilaku masyarakat dan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak-pihak yang bersangkutan dan berdasarkan bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini bahwa pelaku usaha mengalihkan tanggung jawab dari pelanggan, dan tidak bertanggung jawab dengan kelalaian dari pelaku usaha, sikap dari pelaku usaha terhadap complain dari pelanggan tersebut sangat merugikan pihak pelanggan karena pelaku usaha tidak amanah.

Pengesahan Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Melalui Pengadilan Untuk Balik Nama Sertipikat Hak Milik Firli Rahma, Fathia; Yuniarlin, Prihati
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.792

Perjanjian jual beli tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT), akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah dengan di bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan pengesahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan yang terdapat dalam Putusan Nomor : 291/Pdt.G/2021/PN.Smn dan akibat hukum jual beli tanah di bawah tangan setelah mendapat pengesahan melalui pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normative yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tempat pengambilan bahan penelitian ini berada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, dan media internet. Hasil penelitian ini bahwa hakim mengabulkan gugatan pengesahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan atas dasar terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dikuatkan dengan adanya alat bukti surat berupa surat perjanjian jual beli tanah, kuitansi jual beli, dan keterangan para saksi sehingga putusan Nomor : 291/Pdt.G/2021/PN.Smn dapat dijadikan pengganti akta PPAT guna syarat balik nama sertipikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikarenakan putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search