Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Journal of Governance and Public Policy

AGENDA SETTING PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) KABUPATEN BANTUL Aswari, Talitha Andwi; Darumurti, Awang; Febrian, Kurnia Rifqi
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program One Village One Product atau OVOP adalah suatu program yang diinisiasi Dr.Morihiko Hiramatsu. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan OVOP adalah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menerapkan program OVOP sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan kemampuan masyarakat miskin pada produk tertentu dan meningkatan pendapatan mereka. Penelitian ini difokuskan pada tahap Agenda Setting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Agenda Setting program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber-narasumber yang mewakili institusi mereka, dan semuanya terlibat di dalam proses Agenda Setting program OVOP, sedangkan observasi dilakukan kepada kelompok usaha yang mengikuti program OVOP. Dokumentasi dilakukan kepada dokumen-dokumen terkait dengan OVOP seperti draft kebijakan, data kemiskinan, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dianalisa dengan ketiga teknik pengumpulan data di atas, yaitu: metode Agenda Setting program OVOP, teknik menyusun prioritas masalah publik  terkait OVOP, dan proses Agenda Setting program OVOP yang melibatkan Three Stream Theory. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa Agenda Setting Program OVOP Kabupaten Bantul menggunakan metode Quick Decision Analysis. Sedangkan Teknik Penyusunan Prioritas Masalah Publik yang digunakan yakni melewati tahap penyusunan prioritas masalah publik, penilaian oleh stakeholders terhadap alternatif kebijakan, dan penyimpulan prioritas masalah. Proses Agenda Setting menurut Three Stream Theory, yaitu dari segi Problem Stream, diketahui pemetaan masalah dilakukan oleh BAPPEDA Bantul. Apabila dari Policy Stream, single-issue yang menjadi latar belakang adalah isu kemiskinan yang kemudian dikaji lalu menghasilkan program OVOP. Apabila dari Politics Stream, program ini mendapatkan dukungan semua fraksi di DPRD Bantul dan penganggarannya masuk di dalam RKA-SKPD yang mengampu yang kemudian masuk di dalam KUA-PPAS dan APBD. Keywords: Agenda Setting, Program, Kebijakan, One Village One Product, OVOP, Bantul
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MANJEMEN BENCANA DWulansari, Diah; Darumurti, Awang; Akta Padma Eldo, Dwian Hartomi
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengakibatkan korban penderitaan manusia dan dapat mengganggu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana pada dasarnya tidak bisa dihindari, namun manusia hanya mampu sebatas untuk mencegah dan mempersiapkan diri sebelum bencana itu datang secara tiba-tiba. Saaat ini dibutuhkan pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah menjadi hal penting dalam manajemen suatu bencana. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan 3 teknik meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan secara informal dilakukan dengan pegawai membaca dan mempelajari buku/literature. Sedangkan pengembangan secara formal dilakukan dengan pegawai mengikuti pendidikan atau pelatihan. Dengan adanya pengembangan SDM baik secara informal dan formal dapat membantu BPBD dalam melakukan tahapan-tahapan manajemen bencana. Dari tahapan manajemen bencana di atas masih ada 3 tahapan yang belum dilakukan diklat yaitu diantarannya Mitigasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi. Faktor penghambat dalam Pengembangan SDM di BPBD Kabupaten Wonosobo meliputi, perbedaan tipe organisasi, keterbatasan sarana dan prasarana, heterogenitas pegawai. Sedangkan faktor pendukungnya meliputi motivasi pegawai yang tinggi, dukungan kebijakan Pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan swasta.
AGENDA SETTING PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) KABUPATEN BANTUL Aswari, Talitha Andwi; Darumurti, Awang; Febrian, Kurnia Rifqi
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v4i3.3606

Abstract

Program One Village One Product atau OVOP adalah suatu program yang diinisiasi Dr.Morihiko Hiramatsu. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan OVOP adalah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menerapkan program OVOP sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan kemampuan masyarakat miskin pada produk tertentu dan meningkatan pendapatan mereka. Penelitian ini difokuskan pada tahap Agenda Setting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Agenda Setting program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber-narasumber yang mewakili institusi mereka, dan semuanya terlibat di dalam proses Agenda Setting program OVOP, sedangkan observasi dilakukan kepada kelompok usaha yang mengikuti program OVOP. Dokumentasi dilakukan kepada dokumen-dokumen terkait dengan OVOP seperti draft kebijakan, data kemiskinan, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dianalisa dengan ketiga teknik pengumpulan data di atas, yaitu: metode Agenda Setting program OVOP, teknik menyusun prioritas masalah publik  terkait OVOP, dan proses Agenda Setting program OVOP yang melibatkan Three Stream Theory. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa Agenda Setting Program OVOP Kabupaten Bantul menggunakan metode Quick Decision Analysis. Sedangkan Teknik Penyusunan Prioritas Masalah Publik yang digunakan yakni melewati tahap penyusunan prioritas masalah publik, penilaian oleh stakeholders terhadap alternatif kebijakan, dan penyimpulan prioritas masalah. Proses Agenda Setting menurut Three Stream Theory, yaitu dari segi Problem Stream, diketahui pemetaan masalah dilakukan oleh BAPPEDA Bantul. Apabila dari Policy Stream, single-issue yang menjadi latar belakang adalah isu kemiskinan yang kemudian dikaji lalu menghasilkan program OVOP. Apabila dari Politics Stream, program ini mendapatkan dukungan semua fraksi di DPRD Bantul dan penganggarannya masuk di dalam RKA-SKPD yang mengampu yang kemudian masuk di dalam KUA-PPAS dan APBD. Keywords: Agenda Setting, Program, Kebijakan, One Village One Product, OVOP, Bantul
Local Wisdom-Based Policy Innovation in Indonesia During 2018-2021 Suranto, Suranto; Darumurti, Awang
Journal of Governance and Public Policy Vol 11, No 1 (2024): February 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v11i1.16920

Abstract

Several studies on the innovation of Indonesian public services only provide general and less specific descriptions of inclusive public services based on local wisdom. This study aims to find innovative models of local wisdom-based public services in Indonesia. This study is a descriptive-exploratory study, and the research method is an archival one emphasizing secondary data use. The findings revealed that  (1) Local government dominated policy innovation proposals based on local wisdom compared to the central government because of the proximity aspect of service distance to objects, so the type of service is specific. 2) Product-oriented service types dominated service innovation due to specific, urgent, and critical service needs that must be resolved immediately. 3) Innovation with the outcome of problem-solving was very dominant because it is related to critical service issues that require solving problems by minimizing existing local cultural clashes. 4) The sectors of education, community empowerment, food security, environmental preservation, and the health sector almost evenly influenced service policy innovations based on local wisdom, because it is a wedge between direct contact with basic community services and the culture adopted by local communities. 5) Innovator originating from Java and Outside Java had competed quite dynamically over the last four years, because Outside Java excelled in the quantity of both organizations and local communities, while Java excelled in its human resources and infrastructure's quality.
Local Wisdom-Based Policy Innovation in Indonesia During 2018-2021 Suranto, Suranto; Darumurti, Awang
Journal of Governance and Public Policy Vol. 11 No. 1 (2024): February 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v11i1.16920

Abstract

This study seeks to identify innovative models of local wisdom-based public services in Indonesia, addressing the gaps in previous research that primarily provided broad descriptions of inclusive public services. Employing a descriptive-exploratory approach, the research utilized an archival method that focused on secondary data. The findings revealed several key insights: (1) Local governments were more active in proposing policy innovations rooted in local wisdom compared to the central government, owing to their closer proximity to service delivery sites; (2) service innovations were predominantly product-oriented, driven by urgent and critical needs; (3) problem-solving innovations were highly prevalent, effectively addressing critical service issues while minimizing cultural clashes; (4) sectors such as education, community empowerment, food security, environmental preservation, and health significantly influenced policy innovations, acting as a bridge between basic community services and local cultural practices; and (5) a dynamic competition emerged between innovators from Java and those outside it, with the latter excelling in the quantity of organizations and local communities, while Java demonstrated superior human resources and infrastructure. The study's novelty lies in its specific focus on the interplay between local wisdom and service delivery in various sectors, providing empirical evidence on how cultural contexts shape policy innovations. This research contributes to the field by offering a nuanced understanding of how local wisdom informs public service innovation, highlighting the importance of localized approaches in service delivery and advocating for the integration of cultural context in public policy development.