Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Paulus Law Journal

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KURIR MARKETPLACE PENGANTAR BARANG YANG MENYELESAIKAN ORDER TRANSAKSI ELEKTRONIK FIKTIF Nurlina Husnita; Nella Sumika Putri; Ajie Ramdan
Paulus Law Journal Vol 4 No 1 (2022): September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v4i1.421

Abstract

Technological developments in the digital era have given rise to marketplace platforms that provide convenience in conducting buying and selling transactions online. The existence of promos in the marketplace platform raises the attraction for the community. In practice there are occnums who make fictitious electronic transactions to get a large number of promos. Delivery marketplace couriers have an important role in the completion of fictitious electronic transaction orders. The act of fictitious electronic transactions is a criminal offense as Article 378 of the Criminal Code and Article 35 of the ITE Jo Law. Article 51 Paragraph (1) of the ITE Law. Although involved in a criminal offense, the reality is that the courier is not carried out by criminal law enforcement. This research aims to examine the enforcement of criminal law against delivery marketplace couriers. This research uses legal research methods to answer problems. The results showed that there were several factors and obstacles that made criminal law enforcement against delivery marketplace couriers who completed fictitious electronic transaction orders ultimately not carried out.
PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA TERDAKWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 Annisa Rahmadiana; Lies Sulistiani; Ajie Ramdan
Paulus Law Journal Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v4i2.545

Abstract

Abstract Obtaining legal aid is one of the defendant's rights at trial. There have been more or less barriers in providing legal aid to defendants during COVID-19. The shift in the legal aid mechanism during the Covid-19 Pandemic, which used to be carried out face-to-face to online using electronic intermediaries, is considered to have triggered the emergence of obstacles and obstacles for Posbakum to provide optimal legal aid to the defendant. Based on this, this research was conducted to determine the extent of Posbakum's role as a provider of free legal services in court and the effectiveness of the implementation of legal aid provided by Posbakum to defendants during the Covid-19 Pandemic. The research was conducted using empirical legal methods so that the problems were not only seen as normative, but also directly the realities that occurred in the field. Field data was obtained through observations and interviews with several informants who were involved in the process of providing legal aid. The results of the study show that the implementation of the provision of legal aid carried out by the Cibinong Court Posbakum during the Covid-19 Pandemic was not fully effective because in practice there were still obstacles that prevented legal aid from being provided optimally, as a result of limited interaction and communication between advisers law with the accused and the absence of inadequate facilities or infrastructure. Keywords: Legal Aid, Posbakum, Defendant
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KURIR MARKETPLACE PENGANTAR BARANG YANG MENYELESAIKAN ORDER TRANSAKSI ELEKTRONIK FIKTIF Nurlina Husnita; Nella Sumika Putri; Ajie Ramdan
Paulus Law Journal Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi di era digital telah memunculkan platform marketplace yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Keberadaan promo dalam platform marketplace memunculkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dalam praktiknya terdapat oknum yang melakukan transaksi elektronik fiktif untuk mendapatkan jumlah promo yang banyak. Kurir marketplace pengantar barang memiliki peran yang penting dalam terselesaikannya order transaksi elektronik fiktif. Perbuatan transaksi elektronik fiktif merupakan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 UU ITE jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE. Meskipun terlibat dalam suatu tindak pidana, kenyataannya terhadap kurir tersebut tidak dilakukan penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap kurir marketplace pengantar barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor dan hambatan yang membuat penegakan hukum pidana terhadap kurir marketplace pengantar barang yang menyelesaikan order transaksi elektronik fiktif pada akhirnya tidak dilakukan.
PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA TERDAKWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 Annisa Rahmadiana; Lies Sulistiani; Ajie Ramdan
Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memperoleh pendampingan hukum merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan. Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa selama masa pandemi Covid-19 sedikit banyak mengalami kendala. Beralihnya mekanisme pendampingan hukum selama masa Pandemi Covid-19 yang dahulu dilaksanakan tatap muka secara langsung menjadi daring menggunakan perantara alat elektronik dianggap memicu munculnya hambatan dan kendala bagi Posbakum untuk melakukan pendampingan hukum secara optimal kepada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana peran Posbakum sebagai penyedia layanan hukum cuma-cuma di pengadilan dan efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum kepada terdakwa selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris, sehingga permasalahan tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan secara langsung. Data lapangan didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki keterlibatan dengan proses pemberian bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Cibinong selama masa Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya efektif karena dalam pelaksanaannya masih menemukan kendala-kendala yang menjadikan pendampingan hukum tidak dapat diberikan secara optimal, sebagai akibat dari keterbatasan interaksi dan komunikasi antara penasihat hukum dengan terdakwa dan ketiadaan sarana atau prasarana yang kurang mumpuni.