Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TheJournalish: Social and Government ALACRITY : Journal Of Education Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Ria Anisa, Ria
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENANGANI MASALAH PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA PANGKALPINANG T. L. Huki, Salfan Chalvin; Pangestu, Aryo Bimo; Anisa, Ria; Markus, Fery; Kinasih, Futicha De'i
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 2 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v5i2.715

Abstract

Pandemik Covid 19, pengangguran menciptakan gelombang pengangguran yang dahsyat di seluruh negara, tidak terkecuali Indonesia. Upaya demi upaya dilakukan oleh berbagai level pemerintahan, dari level daerah hingga nasional. Pengangguran menjadi salah satu bentuk barometer keberhasilan kepala daerah, karena dapat menjadi indikator untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian. Besarnya dampak pengangguran ini, menjadi urgensi penulisan artikel ini. Pengangguran yang dipilih berjenis pengangguran terbuka dalam kurun waktu pandemic covid 19, tahun 2020 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penjabaran eksplanatif. Meskipun ini merupakan tugas pemerintah, namun tidak dapat menjadi actor tunggal dalam penangan persoalan pengangguran di Kota Pangkalpinang. Sehingga penulisan menggunakan konsep collaborative governance dalam penanganan pengangguran. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan (1) adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, terbukti adanya beberapa kali even job fair yang diselenggarakan oleh OPD tenaga kerja Kota Pangkalpiang. (2) adanya kolaborasi antara pemerintah dengan akademisi. Bentuk kerjasamanya dalam program kesempatan kerja berbasis kawasan yang dilakukan bersama Kemnaker dan IPB. (3) Kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta. Kolaborasi berhasil menghasilkan kebijakan kemudahan prosedur layanan perizinan bagi para investor melalui layanan digital.
Political Will Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Wijaya, Ardi Bayu; Anisa, Ria; Herlince Loy, Margaretha; Ranti, Maria Monika; loka, Rudianto
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i2.404

Abstract

Status infrastruktur jalan terbagi dalam beberapa lapis, ada jalan nasional, provinsi, kabupaten hingga desa. Demikian pula kewenangan pemeliharaan dan perbaikan jalan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal tersebut terwujud bila fungsi otonomi daerah berjalan normal dan tingginya political will pemerintah. Viralnya perbincangan mengenai infrastruktur di daerah memicu proses percepatan perbaikan jalanan di provinsi Lampung. Meski demikian, pihak pemerintah menolak anggapan bahwa tidak memiliki keprihatinan dan perencanaan infrastruktur jalan. Pengumpulan data terkait nasib perawatan jalanan di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan metode kualitatif dengan data pustaka, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman. Penelusuran data menggambarkan ketidaksesuaian antara rencana dan siklus anggaran pembangunan. Dalam kasus ini, pembangunan bergantung pemviralan dan take over pemerintah pusat. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan di Lampung Tengah tercermin dari nihilnya informasi transparan di laman web pemerintah daerah. Kemauan pemerintah daerah melibatkan publik dalam proses pembangunan sangat minimum. Penelusuran jejak akuntabilitas dari pertanggungjawaban anggaran infrastruktur juga menyulitkan proses pengukuran political will pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur jalan. Hasil penelitian ini ingin memulihkan kembali pentingnya pelibatan public dalam proses pembangunan dan peningkatan political will dalam perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Lampung Tengah.
Gencatan Senjata Negara Israel-Palestina tahun 2025 : Analisis dalam Perspektif Hobbesian Emanuel Widayat, Tri Nugroho; Anisa, Ria
TheJournalish: Social and Government Vol. 5 No. 4 (2024): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v5i4.885

Abstract

Gencatan senjata dalam konflik Israel-Palestina dapat dianalisis melalui perspektif teori politik Thomas Hobbes, khususnya dalam kaitannya dengan konsep state of nature, Leviathan, dan kontrak sosial. Hobbes berpendapat bahwa tanpa otoritas yang kuat, masyarakat akan terjebak dalam kondisi anarkis yang ditandai oleh kekerasan dan ketidakamanan. Dalam konteks Israel-Palestina, gencatan senjata sering kali berfungsi sebagai upaya sementara untuk keluar dari keadaan alamiah yang penuh konflik, namun tidak diiringi oleh keberadaan otoritas tunggal yang mampu menegakkan perdamaian secara berkelanjutan. Ketiadaan Leviathan dalam bentuk otoritas yang sah dan berdaulat membuat gencatan senjata tetap rapuh dan rentan terhadap pelanggaran. Selain itu, meskipun gencatan senjata dapat dianggap sebagai langkah awal menuju kontrak sosial, absennya kesepakatan politik yang stabil antara kedua pihak menghambat terciptanya perdamaian yang sejati. Dengan demikian, dari perspektif Hobbesian, gencatan senjata bukanlah solusi final, melainkan sekadar jeda dalam siklus kekerasan yang berulang. Tahun 2025 adalah pengulangan peristiwa kesebelas kalinya. Gencatan senjata juga bukan merupakan wujud dari kontrak sosial, karena hanya merepresentasikan bentuk dominasi kekuasaan bukan kesepakatan sejati. Untuk mencapai stabilitas jangka panjang, diperlukan otoritas kuat yang dapat bertindak sebagai Leviathan, baik dalam bentuk negara yang disepakati bersama maupun mekanisme eksternal yang mampu menegakkan perjanjian secara efektif.
Moderasi Beragama dan Literasi Digital: Pengembangan Kurikulum PAI Adaptif terhadap Tantangan Era Post-Truth Rajaminsah, Rajaminsah; Yudiyanto, Mohamad; Firdausi, Melisa Indah; Musoddiq, Musoddiq; Anisa, Ria
ALACRITY : Journal of Education Volume 5 Nomor 2 Juni 2025
Publisher : LPPPI Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52121/alacrity.v5i2.854

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang adaptif terhadap tantangan era post-truth, dengan fokus pada penguatan moderasi beragama dan literasi digital. Era post-truth, yang ditandai dengan dominasi informasi palsu dan hoaks, menuntut adanya pendekatan baru dalam pendidikan Islam untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan kritis dalam menghadapi arus informasi yang tidak terverifikasi. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi aspek penting yang harus diajarkan dalam kurikulum PAI, di samping pengajaran nilai-nilai agama. Penelitian ini menggunakan metode library research, yang mengkaji berbagai literatur yang relevan mengenai moderasi beragama, literasi digital, dan pengembangan kurikulum PAI dalam pendidikan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di era post-truth, pendidikan Islam perlu lebih menekankan pada kemampuan siswa untuk memilah informasi yang benar dan relevan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kurikulum PAI harus dirancang untuk mengajarkan keterampilan kritis dalam menilai informasi, serta memperkenalkan konsep moderasi beragama yang menekankan keseimbangan dalam beragama, menghindari ekstremisme, dan mendorong toleransi antar umat beragama. Implikasi penelitian ini adalah bahwa kurikulum PAI perlu memadukan pengajaran agama dengan pembekalan keterampilan digital dan sikap moderat agar siswa dapat menjadi individu yang tidak hanya paham agama, tetapi juga bijak dalam menyaring informasi di dunia digital.
Thrifting Mengguncang Keamanan Maritim di Kepuluan Riau dalam Perspektif Blue Security Anisa, Ria
JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 9, No1 (2025): April
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jisipunja.v9i1.48137

Abstract

Penyelundupan thrifting di Kepulauan Riau menjadi isu signifikan yang memengaruhi keamanan maritim. Praktik ini merupakan contoh blue crime, karena para penyelundup memanfaatkan jalur laut ilegal dan pelabuhan kecil tersembunyi untuk memasukkan pakaian bekas dari Singapura dan Malaysia. Masalah mendasar muncul dari lemahnya tata kelola maritim dan celah regulasi yang dimanfaatkan oleh jaringan transnasional, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini menganalisis dampak penyelundupan thrifting terhadap keamanan maritim Indonesia melalui lensa blue security, dengan menggunakan kerangka tata kelola maritim, Maritime Domain Awareness (MDA), dan Maritime Security Risk Analysis Model (MSRAM). Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari literatur akademik, dokumen regulasi, dan laporan resmi maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan thrifting berdampak pada tiga dimensi: pertama, keamanan ekonomi maritim, melalui pelemahan industri tekstil nasional dan munculnya ekonomi ilegal di Batam; kedua, keamanan sosial dan kesehatan, serta paparan terhadap limbah tekstil berbahaya; dan ketiga, keamanan lingkungan laut, melalui pembuangan ilegal di pelabuhan tersembunyi dan akumulasi limbah tekstil di sepanjang garis pantai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa respons kebijakan maritim Indonesia masih bersifat terfragmentasi dan normatif, sehingga tidak memadai untuk menangani kompleksitas penyelundupan thrifting. Penguatan tata kelola maritim yang terintegrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perbaikan koordinasi antar instansi menjadi langkah krusial untuk menghadapi ancaman keamanan maritim non-tradisional.
Co-Authors Emanuel Widayat, Tri Nugroho Firdausi, Melisa Indah Herlince Loy, Margaretha Kinasih, Futicha De'i loka, Rudianto M. Thoha B.S. Jaya, M. Thoha Markus, Fery Musoddiq, Musoddiq Pangestu, Aryo Bimo Rajaminsah, Rajaminsah Ranti, Maria Monika Sudarmi Sudarmi T. L. Huki, Salfan Chalvin Wijaya, Ardi Bayu Yudiyanto, Mohamad