Articles
<![CDATA[PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Alifa Rizqi Fajriani]]>;
<![CDATA[Muridah Isnawati]]>
<![CDATA[ Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 16 No. 2 (2022): BILANCIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/blc.v16i2.941
<![CDATA[This study focuses on examining criminal oversight of children in conflict with the law in the Indonesian criminal system, the trend of increasing rates of juvenile delinquency and the level of offenses committed by minors which lead to crimes committed by children which encourages more supervision. Providing appropriate direction, countermeasures, or handling for children who commit violations that lead to criminal acts. This study uses the Statute Approach. The results of the study show how the juvenile criminal law policy regarding criminal supervision of children in conflict with the law.]]>
<![CDATA[Pendampingan Legalitas Usaha Perlindungan Hukum Bagi UMKM di Mitra PCM Gunung Anyar Surabaya Hingga Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) ]]>
<![CDATA[Supriyo, Agus]]>;
<![CDATA[Latifah, Luluk]]>;
<![CDATA[Isnawati, Muridah]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8558
<![CDATA[Keberadaan legalitas usaha sangat penting sekali. Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, walaupun usaha yang dijalankan berskala kecil atau mikro (UMKM) supaya usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum. Akan tetapi legalitas usaha sering diabaikan oleh para pelaku usaha, termasuk oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tujuan diadakan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pemilik UMKM di PCM Gunung Anyar, kecamatan Gunung Anyar Kotamadya Surabaya, tentang tata cara mengurus dokumen legalitas usaha sebagai upaya perlindungan kepada pelaku usaha UMKM. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan sosialisasi yang diikuti oleh pelaku usaha yang berada di wilayah PCM Gunung Anyar. Hasil yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sumber daya manusia terkait pentingnya memiliki legalitas usaha dan pembuatan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 22 (dua puluh dua) pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah PCM Gunung Anyar.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace ]]>
<![CDATA[Yunita Amalia, Erlyna]]>;
<![CDATA[Isnawati, Muridah]]>
<![CDATA[ Perspektif Hukum VOLUME 24 ISSUE 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Hang Tuah University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30649/ph.v24i1.263
<![CDATA[The times open up opportunities for convenience in various sectors of life, especially in the context of electronic media-based buying and selling transactions on the marketplace. With these developments there are advantages and disadvantages for users. This research aims to provide an understanding of legal protection for victims of electronic transaction fraud. The focus of this problem includes two main questions, namely, legal protection for victims and legal remedies that can be taken. This research is normative in nature using a statutory approach. This normative legal research is conducted through analysis of library materials and secondary data to overcome the legal problems faced. The findings of the research show that victims get legal protection regulated by the provisions in Article 19 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. There are two efforts to protect and maintain consumer rights such as, out-of-court settlement as an alternative method and settlement through court channels as the last step that can be taken.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ISTRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KDRT KEPADA SUAMI. ]]>
<![CDATA[Wibawa, Satria Mukti]]>;
<![CDATA[Isnawati, Muridah]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i1.4561
<![CDATA[Kekerasan terhadap suami yang dilakukan istri seringkali diabaikan dan tidak dipandang sebagai masalah yang serius. Selain itu, perlu diperjelas tanggung jawab istri sebagai pelaku KDRT dan dicari tahu bagaimana penyelesaiannya secara hukum. Secara umum, kekerasan dalam rumah tangga dipahami sebagai suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, yang dapat berupa tindakan kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis kekerasan spiritual. Namun demikian, dalam sebagian kasus KDRT, pelakunya bukanlah suami melainkan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami dan untuk mengetahui akibat hukum bagi istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa pertanggungjawaban istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di Pasal 351 KUHP jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga. Kedua, akibat hukum bagi istri yang melakukan tindak pidana KDRT terhadap suami diatur di Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT. ]]>
<![CDATA[Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Saputra, Satria Nenda Eka]]>;
<![CDATA[Isnawati, Muridah]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 1, Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.3822
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu dari bagian system pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Seiring dengan bertambahanya narapidana yang masuk ke lapas, banyak Lembaga pemasyrakatan yang mengalami overcrowding akibat tidak sebandingnya antara penghuni Lapas dengan kapasitas hunian dalam Lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara langsung solusi yang tepat bagi pemecahan permasalahan kelebihan kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan guna mengetahui kebijakan pengaturan yang telah diambil dalam mengani permasalahan ini. Untuk itu melalui metode penelitian yuridis empiris dengan penelitian yang difokuskan ke permasalhan mengenai hal hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada dan melalui pendekatan sosio legal guna menjawab masalah masalah karena ketidak adilan sosial. Kemudian, Data data yang dibutuhkan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data sekunder yang diambil meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan adanya beberapa factor yang mempengaruhi kondisi overcrowding dan juga kelestarian dari kebijakan yang masih belum signifikan dalam memberikan kontribusi bagi penurunanan angka Overcrowding masih ada.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS DALAM KUHP NASIONAL ]]>
<![CDATA[Febriani, Lola]]>;
<![CDATA[Isnawati, Muridah]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i1.4570
<![CDATA[Perbuatan cabul dewasa ini menjadi perhatian khusus dikarenakan perbuatan tersebut termasuk kejahatan seksual yang cukup meresahkan di masyarakat kita, sehingga mengakibatkan aktivitas seksual sesama jenis ini menyimpang dari yang seharusnya Perilaku cabul yang dilakukan antar orang dewasa sesama jenis telah diatur di KUHP yang bisa menjadi acuan agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam KUHP nasional dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis dalam KUHP nasional. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian ini adalah pertama, bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencabulan sesama jenis diatur di Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan sesame jenis diatur di Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2)]]>
<![CDATA[Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana ]]>
<![CDATA[Djatmiko, Devi Shalsabila Atika]]>;
<![CDATA[Ikshan, Ahmad Yulianto]]>;
<![CDATA[Isnawati, Muridah]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i1.14191
<![CDATA[Upaya kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan umum yang harus dicapai melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka membangun kesehatan yang menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan. Rekam medis merupakan berkas yang berisikan tentang tindakan dan pelayanan yang telah diberikan rumah sakit kepada pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian dan untuk mengetahui nilai kekuatan pembuktian alat rekam rekam medis. Metode penelitian ini adalah memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/20008 tentang Rekam Medis. Nilai kekuatan pembuktian rekam medis sebagai alat bukti diatur di dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Kata Kunci : Pembuktian, Rekam Medis, Alat Bukti.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online ]]>
<![CDATA[Fitri, Ramadhani Maghfirahtul]]>;
<![CDATA[Isnawati, Muridah]]>;
<![CDATA[Ihsan, Ahmad Yulianto]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i1.14200
<![CDATA[Tindak pidana perdagangan online yang saat ini marak terjadi di kota- kota besar yang melibatkan anak menjadi korban perdagangan online. Tujuan penelitian ini satu untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan online di aplikasi MiChat dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan perdagangan  online terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa perdagangan online terhadap anak melalui aplikasi MiChat sedang marak terjadi di kota-kota besar, koordinasi antar instansi yang sangat minim, dan kurangnya kesadaran hukum aparat, Lembaga sosial, keluarga dan lingkungan sekitar sehingga menyebabkan penanganan perkara tindak pidana prostitusi online kurang maksimal. Pelaku perdagangan anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang belum dapat maksimal sehingga perlu lebih dioptimalkan kembali agar perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online menjadi lebih maksimal.]]>
<![CDATA[Eksistentsi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Pada Saat Bencana ]]>
<![CDATA[Latjeno, Muh Anugerah]]>;
<![CDATA[Ikshan, Ahmad Yulianto]]>;
<![CDATA[Isnawati, Muridah]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i2.14339
<![CDATA[Corruption has always been the pros and cons of imposing the death penalty, which can be imposed on perpetrators of budget corruption during disasters. The purpose of this study was to find out the existence of the death penalty for Corruption Perpetrators during the Covid-19 disaster. In addition, this study uses a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach. The results of this study show that the Covid 19 outbreak that hit in 2020 yesterday was a non-natural disaster. Therefore, it is not uncommon to be a parameter in imposing the death penalty for perpetrators of budget corruption during a national natural disaster as in the Tipokor Law. The law mentions that the reason for the death penalty could be carried out under certain circumstances such as in a state of a national natural disaster. However, the Covid 19 outbreak is not a national natural disaster but a non-natural disaster other than that the amount of state losses is not clear. Hence, the existence of the threat of capital punishment is still very difficult to pass on to the perpetrators because the parameters that are the benchmark are not yet clear from the conditions in question.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika ]]>
<![CDATA[Dimas Ade Prayogo]]>;
<![CDATA[Ahmad Yulianto Ihsan]]>;
<![CDATA[Muridah Isnawati]]>
<![CDATA[ Academos Vol 2 No 1 (2023): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v2i1.15463
<![CDATA[Drug abuse by children is currently a concern of many people and continues to be discussed and published. In fact, the problem of drug abusers is of concern to various groups. Almost all of them have reminded and wanted the Indonesian people, especially children, to never try and consume narcotics. The purpose of this study is to determine the criminal responsibility of children as narcotics abusers and the legal consequences that can be imposed on children as narcotics abusers. This study used a normative juridical method using a statutory approach. The results of the study indicated that children as perpetrators of narcotics abusers with methamphetamine type can be subject to criminal penalties according to Article 127 number 1 point (a) of Law no. 35 of 2009 concerning narcotics. The explanation of Article 127 number 1 point (a) of the Narcotics Law is that every narcotics abuser of class I for himself can be subject for a maximum imprisonment of 4 (four) years and the legal consequences that can be imposed on a child as a narcotics abuser is that he gets ½ (one half) criminal witness of the maximum threat of imprisonment for adults in accordance with Article 81 number (2) of Law no. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. In this case, if the prosecutor sues the child as a class I of narcotics abuser based on Article 127 number 1 point (a) of the Narcotics law, the crime penalty which is originally 4 years becomes 2 years.Keywords: Narcotics abusers, Criminal, Children ]]>
