Muridah Isnawati
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring Dalam Metode Pembayaran Ditempat Farhani, Muhammad Thufail; Isnawati, Muridah
Academos Vol 2 No 1 (2023): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v2i1.17460

Abstract

As a result of the development of information technology, there is a new form of fraud that is associated with the "criminal act of online fraud". Customer likes the convenience of on-site payment options because it frees them from the burden of admin fees and is easier to process payments. Cash on delivery options have a high level of risk, contributing significantly to the prevalence of eIectronic transaction fraud. Sellers use a variety of strategies in the hope of increasing their revenue, most of which will ultimately be unavailable to the person who buys the goods sold by the seller. This research uses normative legal research using the statutory approach method. The criminal liability of online shopping fraud in the cash on delivery method can be charged to Paragraph 45A section (1) of the ITE Law
Unilever brand share price decline in Indonesia due to brand boycott action related to the israeli-palestinian conflict in the perspective of islamic economic law Erwinata, Christy Wahyuni; Swadjaja, Isma; Isnawati, Muridah
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 4 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243804

Abstract

The Israeli-Hamas war has come to public attention due to acts of violence and genocide in Palestine, public condemnation pays special attention to stock prices and public buying interest in products supporting Israel, one of which is Unilever brand products. This study aims to determine the decline in stock prices before the Israeli military aggression and after the military aggression, namely on September 1, 2023, and November 1, 2023. This study used normative legal methods. The results showed that the Israeli-Hamas war had an impact on the decline in Unilever's brand share price. The Israeli-Hamas war has resulted in a decrease in interest in buying products supporting Israel. The researcher concluded that the military aggression of the Israeli-Hamas war and criticism of the Israeli genocide against Palestinians had a significant impact on several countries. To fight colonialism around the world and support Palestinian independence, solidarity movements were held in several countries. The public's response to the criticism has been to boycott goods made by pro-Israel companies, including Unilever.
Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya Muhammad Rif'an Baihaky; Muridah Isnawati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4mqgaj17

Abstract

Pendekatan restorative justice merupakan tonggak pembaharuan reformasi sistem hukum pidana ke arah positif. Namun dewasa ini, sistem hukum pidana Indonesia belum mengakomodasi penjelasan secara komprehensif mengenai definisi, prinsip, serta penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan restorative justice di level Undang-Undang dan restorative justice masih dimaknai secara sempit sebagai penghentian perkara. Hal demikian menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya tujuan tegaknya keadilan baik bagi korban maupun pelaku tindak kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literasi mengenai pendekatan restorative justice, sehingga konsep restorative justice dapat memberikan kebermanfaatan semaksimal mungkin bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menerapkan pendekatan konseptual dan historis. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa penerapan restorative justice di Indonesia dapat diterapkan terhadap beberapa kategori tindak pidana dan dapat diterapkan pada setiap tahapan dalam peradilan pidana dengan mempertimbangkan sejumlah faktor serta restorative justice merupakan pelengkap dari sistem hukum pidana saat ini.
PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA Alifa Rizqi Fajriani; Muridah Isnawati
Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 16 No. 2 (2022): BILANCIA
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/blc.v16i2.941

Abstract

This study focuses on examining criminal oversight of children in conflict with the law in the Indonesian criminal system, the trend of increasing rates of juvenile delinquency and the level of offenses committed by minors which lead to crimes committed by children which encourages more supervision. Providing appropriate direction, countermeasures, or handling for children who commit violations that lead to criminal acts. This study uses the Statute Approach. The results of the study show how the juvenile criminal law policy regarding criminal supervision of children in conflict with the law.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Balap Liar di Kota Surabaya Alhafidz, ilham; Isnawati, Muridah
Academos Vol 3 No 2 (2024): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v3i2.26214

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku balap liar di Kota Surabaya, Indonesia, serta akibat hukum yang dihadapi oleh mereka. Tujuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi hukum yang mengatur balap liar, serta memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah tersebut..Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang memungkinkan analisis teks-teks hukum dan peraturan terkait.. Terdapat beberapa hal yang akan dibahas (1) Sejauh mana sanksi hukum yang ada di Kota Surabaya telah berhasil dalam mengurangi kasus balap liar (2) Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Balap Liar Di Kota Surabaya ? Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku balap liar diatur oleh Pasal 503 KUHP dan peraturan daerah setempat, seperti Pasal 12 juncto Pasal 8 Perda Kota Surabaya Nomor 10 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan. Sanksi yang diberlakukan termasuk pidana kurungan, denda, penahanan kendaraan, penangguhan atau pencabutan izin mengemudi, dan tuntutan ganti rugi. Hasil penelitian ini menunjukkan komitmen untuk mencegah tindakan berbahaya di jalan raya dan memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku balap liar. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kerangka hukum yang mengatur balap liar di Kota Surabaya dan menawarkan rekomendasi untuk peningkatan penegakan hukum serta kesadaran masyarakat akan bahaya balap liar.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ekspolitasi Anak Secara Ekonomi di Panti Asuhan Melalui Media Sosial Tiktok Zafika, Nurul; Isnawati, Muridah
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 1, Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6917

Abstract

Dewasa ini digitalisasi semakin mendominasi kehidupan sehari-hari seperti TikTok kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengeksploitasi anak demi kepentingan ekonomi, popularitas, atau tujuan lainnya. Kasus eksploitasi anak secara ekonomi yang terjadi di panti asuhan menjadi isu yang serius karena dalam kasus ini anak-anak dimanfaatkan guna mendapatkan keuntungan finansial melalui media sosial tiktok. Donasi yang telah terkumpul disalahgunakan oleh pihak terkait untuk kepentingan pribadi pihak panti. Tindakan ini melanggar hak-hak anak, terutama hak memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana eksploitasi anak dan apa akibat hukum bagi pelaku eksploitasi anak melalui  media tiktok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku ekspolitasi anak di panti asuhan melalui tiktok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku eksploitasi anak dapat dijerat dengan pasal 76 i jo Undang -undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta sesuai dengan pasal 88  Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.