Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Law Reconstruction Dinamika Bahari: Journal of Maritime Dynamic Majalah Ilmiah Gema Maritim Jurnal Maritim Polimarin JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM Jurnal Marine Inside International Journal of Economics and Management Sciences International Journal of Industrial Innovation and Mechanical Engineering Indonesian Journal of Port and Shipping Management
Ndori, Akhmad
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Peran perlindungan hukum merek dalam pembentukan brand image dan trust pelanggan untuk mendukung ekspansi jasa transportasi laut Ndori, Akhmad; Kwartama, Agung
Journal Marine Inside Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Pelayaran Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62391/ejmi.v7i2.115

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perlindungan hukum merek dalam pembentukan brand image  dan trust pelanggan sebagai faktor pendukung ekspansi jasa transportasi laut pada PT Yicheng Logistik Transportasi Jakarta. Persaingan yang semakin ketat di industri transportasi laut menuntut perusahaan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memastikan adanya perlindungan hukum terhadap merek guna menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods), dengan pengumpulan data kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada pelanggan serta data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan manajemen perusahaan dan pihak terkait. Data kuantitatif dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial, sedangkan data kualitatif dianalisis melalui pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum merek yang konsisten dan efektif berperan signifikan dalam memperkuat brand image  dan meningkatkan trust pelanggan, yang selanjutnya berkontribusi positif terhadap strategi ekspansi jasa transportasi laut perusahaan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara aspek hukum dan strategi pemasaran merupakan elemen kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di sektor transportasi laut. This study aims to analyze the role of trademark legal protection in shaping brand image  and customer trust as supporting factors for the expansion of maritime transportation services at PT Yicheng Logistik Transportasi Jakarta. Increasing competition in the maritime transportation industry requires companies not only to enhance service quality but also to ensure adequate legal protection of trademarks in order to safeguard reputation and customer trust. This research adopts a mixed-methods approach, combining quantitative data collected through customer questionnaires and qualitative data obtained from in-depth interviews with company management and relevant stakeholders. Quantitative data were analyzed using descriptive and inferential statistical techniques, while qualitative data were examined through thematic analysis. The findings indicate that effective and consistent trademark legal protection plays a significant role in strengthening brand image  and enhancing customer trust, which in turn positively supports the company’s maritime service expansion strategy. This study highlights that the integration of legal protection and marketing strategies is essential for improving competitiveness and achieving sustainable growth in the maritime transportation sector.
Efisiensi Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Waktu Berlayar pada Operasional Kapal TB Marina 21 hernanda, arga isyraq; Amrullah , Yozar Firdaus; Ndori, Akhmad; Prasetya, Tri Budi
Jurnal Angkutan Laut dan Kepelabuhanan Vol 1 No 2 (2024): August Edition
Publisher : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46484/ijpsm.v1i2.822

Abstract

Bahan bakar dan waktu berlayar adalah suatu hal yang penting dalam divisi operasional untuk mencapai targetnya dalam kemajuan perusahaan. Dalam penggunaan bahan bakar dan waktu berlayar terkadang mengalami ketidaksesuaian dengan ketentuan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi bahan bakar dan waktu berlayar kemudian dampak apa yang dialami perusahaan dengan tidak tercapainya target tersebut dan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencapai target BBM dan waktu berlayar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik. Kesimpulan dan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kurangnya SDM yang bertugas khusus untuk monitoring kapal, perawatan mesin kapal belum maksimal dan fasilitas untuk monitoring penggunaan BBM dan waktu berlayar belum memadai. Diperlukan evaluasi agar lebih diperhatikan perihal penggunaan BBM dan waktu berlayar. Dampak yang dialami dapat membuat penurunan pendapatan perusahaan akibat tidak tercapainya penggunaan BBM dan waktu berlayar. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kelebihan penggunaan BBM dan waktu berlayar ialah perusahaan memberikan penegasan kepada kru kapal dengan memberikan potongan bonus yang diberikan jika target tidak tercapai serta memberikan apresiasi kepada kru kapal jika target tersebut tercapai.
TERHAMBATNYA PROSES HIBOB JANGKAR PADA MT. ETERNAL II A.D.I, Firnanda; A., Ndori
Majalah Ilmiah Gema Maritim Vol 23 No 2 (2021): Gema Maritim Vol 23 No 2 tahun 2021 tanggal 30 September 2021
Publisher : Politeknik Bumi Akpelni

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.02 KB) | DOI: 10.37612/gema-maritim.v23i2.163

Abstract

MT. Eternal Oil II berlabuh jangkar di Muntok, Selat Bangka terjadi suatu permasalahan, di antaranya Kelasi jaga saat itu lalai saat mengisi angin di pompa hidrolik, mengakibatkan tidak maksimalnya kekuatan windlass jangkar, sehingga jangkar kiri tidak dapat di hibob. Ini mengakibatkan kapal tidak dapat beroperasi dan perusahaan mengalami kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data berupa da yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya kelebihan tekanan angin pada tabung mesin pompa hidrolik yang mengakibatkan terhambatnya proses hibob jangkar kapal ketika akan memasuki alur sungai Musi menuju Palembang adalah kurangnya pengetahuan Kelasi jaga akibat yang dapat ditimbulkan atau prosedur yang dilakukan saat akan mengisi angin pada tabung mesin pompa hidrolik, kurangnya komunikasi antara awak kapal, kurangnya perawatan pada mesin pompa hidrolik dan mesin windlass sebelah kiri pada kapal MT. Eternal Oil II.
The Role of ODM (Oil Discharge Monitoring) in Preventing Oil Pollution Referring to MARPOL Rules 73/78 Annex I Akhmad Ndori; Astri Kustina Dewi; Riza Nur Amala; Sarlita Inka Saputri Yuliani
International Journal of Industrial Innovation and Mechanical Engineering Vol. 2 No. 3 (2025): August: International Journal of Industrial Innovation and Mechanical Engineeri
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Teknik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/ijiime.v2i3.364

Abstract

An oil spill at sea is the release of oil, either directly or indirectly, into the marine environment originating from shipping activities, oil and gas business activities, or other activities. In order to handle and prevent pollution due to oil spills, the IMO (International Maritime Organization) has made regulations that must be implemented in the world of international shipping. MARPOL Regulation 73/78 Annex 1 is a regulation issued to overcome this. In implementing this regulation, ships are required to have equipment in the form of an Oil Discharger Monitor (ODM). This tool functions as a monitor of activities in the process of disposing of waste into the sea by ships. So in this study the researcher wants to discuss the role of ODM (oil discharger monitor) in preventing marine pollution in accordance with MARPOL 73/28 Annex I standards.
Analisis Yuridis dan Tanggung Jawab Hukum atas Kelalaian Survey Kelaikan Kapal: Studi Kasus pada Pelayaran Nasional Pambudi, M Aji Luhur; Dewi, Aditya Mutiara; Ndori, Akhmad
Journal Marine Inside Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Pelayaran Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62391/ejmi.v7i2.170

Abstract

Kelalaian dalam pelaksanaan survei kelaikan kapal merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan laut di pelayaran nasional. Dalam praktiknya, lemahnya pengawasan dan belum optimalnya pertanggungjawaban hukum terhadap surveyor dan lembaga klasifikasi menyebabkan kapal yang tidak memenuhi standar teknis dan keselamatan tetap dinyatakan layak laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum atas kelalaian dalam survei kelaikan kapal serta menilai efektivitas mekanisme hukum yang berlaku dalam menjamin keselamatan pelayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian dalam survei kelaikan kapal dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata, pidana, dan administratif. Namun demikian, pengaturan mengenai akuntabilitas personal surveyor dan lembaga survei independen masih belum diatur secara tegas dan komprehensif dalam hukum nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan fungsi pengawasan, serta harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional guna meningkatkan akuntabilitas dan menjamin keselamatan pelayaran. Negligence in the conduct of ship seaworthiness surveys is a significant factor contributing to maritime accidents in national shipping. In practice, weak supervision and inadequate legal accountability of surveyors and classification bodies allow vessels that fail to meet technical and safety standards to be declared seaworthy. This study aims to analyze the forms of legal liability arising from negligence in ship seaworthiness surveys and to assess the effectiveness of existing legal mechanisms in ensuring maritime safety. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that negligence in seaworthiness surveys may result in civil, criminal, and administrative liability. However, the legal framework governing the personal accountability of surveyors and independent survey institutions remains insufficient and lacks clarity. This study recommends strengthening regulatory frameworks, enhancing supervisory mechanisms, and harmonizing national laws with international maritime standards to improve accountability and ensure maritime safety.
Kajian Yuridis terhadap Green Shipping Practices Berdasarkan Instrumen Hukum Maritim Internasional Ndori, Akhmad; Dewi, Aditya Mutiara; Pambudi, M Aji Luhur
Journal Marine Inside Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Pelayaran Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62391/ejmi.v7i2.171

Abstract

Transisi menuju pelayaran berkelanjutan menuntut penerapan green shipping practices sebagai respons atas meningkatnya emisi dan degradasi lingkungan laut. Instrumen hukum maritim internasional—termasuk MARPOL, UNCLOS, ISM Code, serta regulasi IMO—telah membentuk kerangka normatif yang mengatur pengendalian pencemaran, efisiensi energi, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Meski demikian, efektivitas penerapannya di banyak negara masih terhambat oleh ketidaksinkronan regulasi nasional, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, serta rendahnya kesiapan infrastruktur dan industri untuk beradaptasi. Kajian ini menganalisis kesesuaian serta kecukupan instrumen hukum internasional dalam mendukung green shipping, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasi di tingkat nasional. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif melalui analisis dokumen hukum dan literatur, penelitian ini menemukan bahwa kerangka internasional telah cukup komprehensif, tetapi keberhasilan implementasi bergantung pada harmonisasi regulasi domestik, transformasi digital, dan komitmen industri pelayaran terhadap kepatuhan lingkungan. Temuan ini menegaskan perlunya integrasi hukum–teknologi dan peningkatan kapasitas negara untuk memastikan pelayaran berkelanjutan dapat diwujudkan secara konsisten.   The transition toward sustainable shipping requires the adoption of green shipping practices in response to increasing emissions and marine environmental degradation. International maritime law instruments—such as MARPOL, UNCLOS, the ISM Code, and various IMO regulations—establish the normative framework governing pollution control, energy efficiency, and environmentally friendly technologies. However, their effectiveness remains constrained by gaps in national regulatory harmonization, limited enforcement capacity, and the maritime industry's uneven readiness to adapt. Using a normative juridical approach through legal document and literature analysis, this study evaluates the adequacy of international regulations in supporting green shipping and identifies key implementation challenges at the national level. The findings indicate that although the international framework is comprehensive, successful implementation depends on national regulatory alignment, digital transformation, and strong industry commitment. This study underscores the need for integrated law–technology governance and strengthened institutional capacity to realize sustainable maritime operations.
Co-Authors A.D.I, Firnanda Agus Subardi Akbar Rivan Insanul Amrullah , Yozar Firdaus Asri Dwi Sulistiana Bayu Arya Pamungkas Dewi, Aditya Mutiara Duchan Adief Achriyan F Pambudi Widiatmaka Hermawati, Renny hernanda, arga isyraq Kustina Dewi, Astri Kwartama, Agung Mariana Kristiyanti, Mariana Mavji Mochammad Fauzi Mochamad Imroni Mubin Muchamad Imroni Mubin Muhammad Widiyantoro Pambudi, M Aji Luhur Prapti Utami Prasetya, Tri Budi Riza Nur Amala Sarlita Inka Saputri Yuliani Setiangga Fachrurrozi Susanto Susanto