Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review NOMOI Law Review Law_Jurnal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Pencerah Bangsa JUSTICES: Journal of Law Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik
Wessy Trisna
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTABES MEDAN Amalia Syamsyah Pasaribu; Wessy Trisna; Rosmalinda Rosmalinda
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4658

Abstract

Abstract: Legal protection for children is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, participate optimally in accordance with human dignity and receive protection from violence and discrimination. This study aims to answer the problems of How is legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse in the Indonesian Child Criminal Justice System, How is the implementation of legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse in the Medan Police Headquarters Jurisdiction, and What are the obstacles encountered by investigators at the Medan Police Headquarters in providing legal protection for children as perpetrators of criminal acts of abuse. The method used in this thesis research is an empirical research method, namely legal research that obtains its data from primary data or data obtained directly from the community. This research is descriptive, and the data analysis method used is descriptive qualitative. The results of the research on legal protection for children as perpetrators of crimes in the Juvenile Criminal Justice System can be seen from the legal process, starting from the investigation stage, arrest and detention, prosecution, trial, and guidance. In the implementation of providing protection, the concept of diversion is prioritized to achieve restorative justice that applies to children under 12 (twelve) years old and does not commit repeat crimes (recidivism). In this case, the obstacles encountered by investigators in providing protection are law enforcement who are not equipped with an understanding of child cases, legal factors that have not provided alternatives regarding mechanisms in implementing diversion and factors of facilities and infrastructure that are inadequate. Keyword: Legal Protection, Children as Perpetrators, Abuse, Investigation Abstrak: Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia, Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, dan Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh Penyidik di Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Metode yang digunakan di dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dari proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan. Pada pelaksaanaan dalam memberikan perlindungan lebih mengutamakan konsep diversi untuk tercapainya keadilan restoratif (restorative justic) yang berlaku pada anak umur dibawah 12 (dua belas) tahun dan tidak melakukan pengulangan kejahatan (residivis). Dalam hal ini hambatan yang didapat pihak penyidik dalam memberikan perlindungan yaitu penegak hukum yang kurang dibekali pemahaman tentang kasus anak, faktor hukum yang belum memberikan alternatif mengenai mekanisme dalam penerapan diversi dan faktor sarana dan prasana yang belum memadai. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Sebagai Pelaku, Penganiayaan, Penyidikan
KEWENANGAN HAKIM DALAM MENILAI KEABSAHAN DAN KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 20/PUU-XIV/2016 (Studi Pengadilan Negeri Medan) Winda Situmorang; Wessy Trisna; Joiverdia Arifiyanto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5883

Abstract

Abstract: The development of information technology has given rise to electronic evidence, which now plays a crucial role in proving criminal cases, particularly corruption. However, the differences in the nature of electronic evidence compared to written evidence pose challenges for judges in assessing its validity and strength. Electronic evidence is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This study uses an empirical juridical method with data collection through literature studies and interviews with judges at the Medan District Court. The results show that although the Criminal Procedure Code has not explicitly regulated electronic evidence, the existence of the ITE Law, the Corruption Law, and the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016 confirms the position of electronic evidence as valid evidence. Electronic evidence has strong evidentiary power, but must undergo strict authentication procedures and be supported by digital forensic expertise. The main obstacles faced are limited infrastructure, differences in legal interpretation, and the vulnerability of evidence to manipulation. Therefore, it is necessary to increase the capacity of law enforcement and harmonize regulations so that electronic evidence can provide legal certainty and justice. Keywords: validity, proof, electronics, corruption. Abstrak: Perkembangan teknologi informasi melahirkan alat bukti elektronik yang kini memegang peranan penting dalam pembuktian perkara pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Namun, perbedaan sifat bukti elektronik dengan bukti tertulis menimbulkan tantangan bagi hakim dalam menilai keabsahan dan kekuatannya. Bukti elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik adalah Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP belum secara eksplisit mengatur bukti elektronik, keberadaan Undang-Undang ITE, UU Tipikor, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 menegaskan kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, namun harus melalui prosedur autentikasi yang ketat serta didukung keahlian forensik digital. Hambatan utama yang dihadapi ialah keterbatasan infrastruktur, perbedaan penafsiran yuridis, serta kerentanan bukti terhadap manipulasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum dan harmonisasi regulasi agar bukti elektronik dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan. Kata Kunci : keabsahan, pembuktian, elektronik, korupsi.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGUASAAN DAN PENGALIHFUNGSIAN KAWASAN HUTAN KONSERVASI (Studi Putusan PN Medan Nomor: 138/Pid.SUS-TPK/2024/PN Mdn) Dika Wirapratama; Wessy Trisna; Fajar Khaify Rizky
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 3 (2026): June 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i3.6575

Abstract

Abstract: The unlawful occupation and conversion of conservation forest areas constitute acts that not only cause state financial losses but also result in environmental degradation and the loss of conservation functions. This study aims to analyze the legal regulation of corruption crimes related to the occupation and conversion of conservation forest areas and to examine judicial considerations in Medan District Court Decision Number 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results indicate that the legal framework governing corruption crimes in the forestry sector is relatively comprehensive; however, challenges remain regarding unclear legal norms and regulatory disharmony. The judges’ considerations in the case were based on the legal status of the conservation forest area, the existence of unlawful acts, state losses, and the environmental damage caused by the defendant’s actions. The court concluded that the defendant had fulfilled the elements of corruption, and therefore the decision was not solely based on juridical considerations but also on environmental protection and broader public interests. This study highlights the importance of strict law enforcement against corruption in the forestry sector to ensure legal certainty, environmental protection, and sustainable natural resource management. Keywords: Corruption Crime; Conservation Forest; Judicial Consideration; State Losses; Environmental Protection   Abstrak: Penguasaan dan pengalihfungsian kawasan hutan konservasi secara melawan hukum merupakan perbuatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya fungsi konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam penguasaan dan pengalihfungsian kawasan hutan konservasi serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di sektor kehutanan telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan norma dan disharmonisasi peraturan. Pertimbangan hakim dalam putusan a quo didasarkan pada pembuktian status kawasan hutan konservasi, adanya perbuatan melawan hukum, kerugian negara, serta dampak kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi di sektor kehutanan guna menjamin kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam. Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi; Hutan Konservasi; Pertimbangan Hakim; Kerugian Negara; Lingkungan Hidup
Co-Authors Abdul Aziz Alsa Alvi Syahrir Amalia Syamsyah Pasaribu Delfiandi Delfiandi Dika Wirapratama Edy Ikhsan Gamaliel Ginting Helen Mutiara Silaban Herlina Sitorus Immanuel Pasaribu Jaka - Kelana Joiverdia Arifiyanto Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Marlina Marlina Marlina, Marlina Mery Christina Sinaga Nadya Chairani Parwila Qonitah Rizky, Fajar Khaify Rosmalinda Sunarmi - Sunarmi, Sunarmi Winda Situmorang Yulinda Regina C. Lumban Gaol