Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA PROPERTY DI PT. GRAHA ADI JAYA SINGARAJA Ketut Wahyu Pratiwi; I Nyoman Lemes
Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan. Tujuan diberikannya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan resiko kecelakaan dan penyakit saat kerja. Penelitian ini membahas mengenai implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan di PT. Graha Adi Jaya, dengan menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara langsung ke lapangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di PT. Graha Adi Jaya belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya ketaatan dan kesadaran para tenaga kerja saat melakukan suatu pekerjaan. Dalam pelaksanaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, perusahaan telah memberikan alat pelindung diri serta pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja tersebut. Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja belum sepenuhnya terpenuhi karena terdapat kendala yaitu dalam hal keterbatasan biaya yang terkadang menyulitkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri bagi tenaga kerja, belum terbentuknya manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Graha Adi Jaya, serta masih banyak tenaga kerja yang melanggar peraturan atau tidak menggunakan alat pelindung diri.

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN PERHUBUNGAN DARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN Luh Putu Nariasih; I Nyoman Lemes; I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Panji Sakti

Program keselamatan transportasi jalan merupakan acuan penting dalam pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan dan penyelenggaraan program keselamatan transportasi jalan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum dan masyarakat. Hal ini penting karena kecelakaan lalu lintas masih serung terjadi. Penelitian ini meneliti peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan program keselamatan perhubungan darat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program keselamatan perhubungan darat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sifat penelitiannya deskriptif. Menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan dan jenis data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan program keselamatan perhubungan darat berkaitan dengan pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan, dan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor. Kendala-kendala yang dihadapi: terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas, pemanfaatan lahan/ruas parkir oleh para pedagang, keterbatasan anggaran, pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi, dan pusat., kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kelaikan kendaraannya masih rendah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program keselamatan perhubungan darat: meningkatkan kemampuan keahlian personil, mengadakan sarana prasarana jalan secara bertahap, senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait, memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama yang erat dengan Kepolisian Resor Buleleng.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM HAL KECEPATAN PELAYANAN SAMBUNGAN BARU TEGANGAN RENDAH (STUDI DI PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) SINGARAJA) Putu Suriawan; Ni Ny Mariadi; I Nyoman Lemes
Kertha Widya Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Panji Sakti

Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2019 menyatakan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, yang jika tidak terpenuhi wajib memberikan kompensasi kepada konsumen. Penelitian ini meneliti implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 dalam hal kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja, kendala-kendala dalam implementasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sifat penelitiannya deskriptif. Menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan dan jenis data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 dalam hal kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah PT PLN (Persero) di Unit Layanan Pelanggan (ULP) Singaraja belum terlaksana dengan maksimal. Kendala-kendala: ada titik-titik daerah yang belum teraliri listrik,adanya dugaan perusakan lingkugan dengan adanya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Celukan Bawang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala: sosialisasi bahaya pemasangan sambungan listrik sendiri-sendiri, menempel pada sambungan lain, penawaran kepada usaha-usaha/industri yang dikembangkan masyarakat yang memerlukan tenaga listrik, sosialisasi penambahan daya dengan nyaman, optimalisasi respon dan recovery time keluhan pengaduan keluhan pengembangan PLN Mobile, sosialisasi PLN, mengoptimalkan pelayanan pasang baru tanpa perluasan dan dengan perluasan jaringan dan gardu, mengurangi susut cara pemerataan beban di antara 14 penyulang yang dikelola.

IMPLEMENTASI PASAL 372 (HAK ANGGOTA DPRD KABUPATEN) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI DPRD KABUPATEN BULELENG Made Yuda Bahari; Putu Sugi Ardana; I Nyoman Lemes
Kertha Widya Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Panji Sakti

Penelitian Ini Berjudul “Implementasi Pasal 372 (Hak Anggota Dprd Kabupaten) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di DPRD Kabupaten Buleleng”. Adanya hak inisiatif juga merupakan salah satu pedoman untuk menilai positif atau negatifnya kinerja dari badan legislatif sebagai badan yang mewakili kepentingan rakyat. Dalam mengajukan rancangan undang-undang, semakin banyaknya rancangan undang-undang yang diusulkan oleh badan legislatif mengindikasikan bahwa badan legislatif berjalan baik. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu bagaimana Implementasi dan apa hambatan dari Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten) UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Di Kantor DPRD Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan bersumber dari hasil wawancara narasumber yang dipilih dapat memberikan informasi terkait rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara narasumber dari Kantor DPRD Kabupaten Buleleng. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori lembaga parlemen dan teori peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pengimplementasian Pasal 372 (Hak Anggota DPRD Kabupaten) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di DPRD Kabupaten Buleleng terkait sudah baik. Hambatan yang terjadi yakni kendala SDM dari Anggota DPRD, kendala Dukungan Fasilitas dan Tenaga Keahlian serta kendala pada anggaran.

PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA UNTUK PEMENUHAN KEWAJIBAN DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR. KANAYA Komang Agus Setiabudi; I Nyoman Lemes
Kertha Widya Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia, ternyata sering menimbulkan masalah. Masalah dapat datang dari pihak kreditur, atau dari debitur berupa upaya menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini meneliti pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk pemenuhan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit pada PT. BPR. Kanaya dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pada PT. BPR. Kanaya dilaksanakan jika wanprestasi disepakati oleh debitur. Jika debitur menyepakati wanprestasi yang terjadi dan menyerahkan objek fidusia secara suka rela maka dapat dijual melalui pelelangan umum atau di bawah tangan. Jika tidak harus diajukan permohonan kepada pengadilan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pada PT. BPR. Kanaya, antara lain adanya keharusan untuk mengajukan kepada Pengadilan Negeri apabila debitur tidak sepakat mengenai adanya wanprestasi dan tidak bersedia menyerahkan barang yang dibebani fidusia secara sukarela, ada kecenderungan debitur tidak bersedia membuat kesepakatan penjualan barang secara langsung, adanya potensi gangguan keamanan dalam eksekusi terhadap barang tersebut, dan adanya gangguan dalam pendaftaran fidusia secara elektronik.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KUASA HUKUM DAN UPAYA HUKUM DALAM SENGKETA PERPAJAKAN PADA PENGADILAN PAJAK Putu Mega Surya Pangastuti; I Nyoman Lemes; I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/kw.v10i2.1243

Dalam Pasal 34 UU No. 14 Tahun 2002 diatur mengenai persyaratan menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Perpajakan namun tidak dijelaskan mengenai apakah kuasa hukum pada Pengadilan Umum dapat beracara secara khusus pada Pengadilan Perpajakan serta menangani sengketa perpajakan dan menjalani upaya hukum sengketa pajak. Permasalahan ini menurut peneliti telah terjadi kekaburan norma, menunjukan adanya ketidakpastian hukum kemudian menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Sumber dan bahan hukumnya yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Dengan teknik analisis metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analisis. Kuasa hukum dalam pengadilan pajak diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 kemudian diatur mengenai persyaratan lain diterbitkan aturan PMK 184/2014. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2002 kemudian menjawab permasalahan peneliti yakni seorang kuasa hukum pada pengadilan umum dapat beracara di Pengadilan Pajak, apabila dia termasuk dalam pihak yang dikecualikan pada UU No. 14 Tahun 2002. Kuasa hukum yang memiliki pengetahuan dan keahlian perpajakan akan membawakan keadilan bagi pihak yang bersengketa dan melalui upaya hukum sengketa perpajakan.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search