Garuda - Garba Rujukan Digital

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA I Nyoman Gede Remaja
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v10i1.1172

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan dalam era Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak saja berdampak positif tetapi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah terbitnya sertipikat ganda atas suatu bidang tanah. Sertipikat Ganda ini menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan bidang tanah, yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal mencari keadilan, apakah upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang mengalami kerugian akibat diterbitkannya sertipikat ganda tersebut ?. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Sertipikat Ganda setelah pihak yang merasa dirugikan menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan absolut, dikarenakan sertipikat merupakan KTUN yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Karena itu, jika ada warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya sertipikat ganda, maka dapat menempuh upaya administratif terlebih dahulu berupa: Upaya Keberatan dan Banding Administratif. Upaya Keberatan diajukan kepada Pejabat Pemerintah yang menerbitkan sertipikat tersebut, sedangkan Upaya Banding Administratif diajukan kepada atasan dari Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan sertipikat tersebut. Jika masyarakat belum mendapatkan penyelesaian yang adil dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam tenggang waktu yang dihitung 90 hari kerja sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif tersebut, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2018.

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK PENGINGKARAN TERHADAP HAKEKAT PERKAWINAN I Nyoman Gede Remaja
PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu Vol 3, No 1 (2019): PARIKSA - JURNAL HUKUM HINDU STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Hindu Mpu Kuturan Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55115/pariksa.v3i1.705

istri dengan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari hubungan perkawinan tersebut kemudian melahirkan anak-anak yang suputra sebagai suatu harapan yang diinginkan oleh kedua orang tuanya, kemudian terbentuklah sebuah keluarga.Keluarga yang diinginkan oleh setiap pasangan suami-istri tentu keluarga yang bahagia, yang ditandai dengan adanya keharmonisan di dalam keluarga itu sendiri. Namun keadaan seperti itu tidaklah selalu dapat dicapai, kadang kala terjadi juga ketidakharmonisan dalam suatu keluarga yang dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan yang terjadi dapat bersifat pidana dan dapat juga bersifat non-pidana. Perselisihan yang bersifat pidana adalah perselisihan-perselisihan yang menggunakan kekerasan, yang kemudian disebut sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).Kekerasan dalam Rumah Tangga, dapat berupa: Kekesaran Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual dan Penelantaran dalam Rumah Tangga. Upaya penanggulangan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: upaya Non-Penal adalah upaya yang dilakukan diluar proses peradilan, yang utamanya ditujukan untuk melakukan pencegahan terjadinya kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penal adalah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui lembaga peradilan yang ada.Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran, akan dapat terhindar ketika keluarga tersebut komitmen menjaga arti penting atau makna sebuah perkawinan, yang di dalamnya ada ikatan lahir bathin dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

PERANAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PENANGANAN KASUS TATA USAHA NEGARA DI KABUPATEN BULELENG I Gede Budhi Mahayana; I Nyoman Gede Remaja; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Panji Sakti

Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai unsur staf dan salah satu organisasi perangkat sekretariat daerah bersama DPRD dan satuan kerja perangkat daerah (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut OPD) mempunyai peranan penting sekali dalam proses pembentukan dan penetapan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Permasalahan hukum dapat menimpa setiap orang tidak terkecuali dengan OPD, yang dalam menjalankan tugasnya, tidak luput dari kesalahan, yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal ini diperlukan adanya upaya litigasi dan non litigasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti: peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam penanganan kasus tata usaha negara di Kabupaten Buleleng dan faktor–faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan kasus tata usaha negara dan solusinya di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki peran yaitu selaku kuasa substitusi yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini mewakili Bupati Buleleng terhadap kasus yang di hadapi. Dalam menangani Kasus Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bagian Hukum Sekretariat Daerah membentuk suatu tim yaitu Tim Pelaksana Fasilitasi Bantuan Hukum Kabupaten Buleleng. Hambatan yang dihadapi dalam mengkaji permasalahan hukum Tata Usaha Negara oleh bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Buleleng dibagi pada dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal. Solusi yang dilakukan yaitu dilaksanakannya penyuluhan hukum, dilaksanakannya peningkatan kualitas,mekanisme dan pola kerja aparat pemerintah dan dilaksanakannya peningkatan koordinasi berbagai pihak.

PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN PERHUBUNGAN DARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN Luh Putu Nariasih; I Nyoman Lemes; I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Panji Sakti

Program keselamatan transportasi jalan merupakan acuan penting dalam pelaksanaan program keselamatan transportasi jalan dan penyelenggaraan program keselamatan transportasi jalan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum dan masyarakat. Hal ini penting karena kecelakaan lalu lintas masih serung terjadi. Penelitian ini meneliti peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan program keselamatan perhubungan darat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program keselamatan perhubungan darat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, sifat penelitiannya deskriptif. Menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan dan jenis data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan program keselamatan perhubungan darat berkaitan dengan pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan, dan berkaitan dengan pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor. Kendala-kendala yang dihadapi: terbatasnya sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas, pemanfaatan lahan/ruas parkir oleh para pedagang, keterbatasan anggaran, pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi, dan pusat., kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kelaikan kendaraannya masih rendah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program keselamatan perhubungan darat: meningkatkan kemampuan keahlian personil, mengadakan sarana prasarana jalan secara bertahap, senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi terkait, memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama yang erat dengan Kepolisian Resor Buleleng.

EFEKTIVITAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BULELENG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KABUPATEN BULELENG Ni Kadek Citra Purnama Dewi; I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban tindak pidana kekerasan. Penelitian ini meneliti tentang efekttivitas P2TP2A dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi P2TP2A dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian adalah deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di P2TP2A Kabupaten Buleleng. Sumber dan jenis data penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng sangat efektif dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Buleleng. Kendala-kendala yang dihadapi adalah: masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi pada istri dalam rumah tangga memilih mendiamkan masalah yang dihadapi, adanya budaya patriarkhi di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian khusus, kurangnya rumah singgah atau rumah aman di P2TP2A Kabupaten Buleleng untuk korban tindak pidana kekerasan.

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERDATA YANG BERSIFAT CONDEMNATOIR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BULELENG I Wayan Parta; I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pelaksanaan putusan penting untuk menjamin hak-hak perseorangan atau badan hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan. Tidak terlaksananya putusan pengadilan berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan. Penelitian ini meneliti tata cara pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat condemnatoir oleh Polres Buleleng, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Kapolres menerima permohonan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata yang bersifat condemnatoir dan meneruskan kepada Kasubbagkum Polres Buleleng, jika permohonan dinyatakan memenuhi syarat, Kapolres memerintahkan Kabagops untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan eksekusi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan perdata antara lain: belum ada peraturan teknis yang khusus mengatur, keterbatasan jumlah personil, dan beban biaya bagi masyarakat jika eksekusi gagal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya: mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadikan Perkap Nomor 8 Tahun 2011 sebagai perbandingan, melibatkan personil Sabhara yang bertugas di Polsek-Polsek, mengupayakan agar eksekusi berjalan dengan baik agar tidak menambah beban bagi masyarakat.

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SINGARAJA Rahmad Basuki; I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 menyatakan apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Penelitian ini meneliti pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 di KPKNL Singaraja, hambatan-hambatan yang ditemui dan upaya-upaya untuk mengatasai hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data bersumber dari kepustakaan dan lapangan dan pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL Singaraja telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Hambatan-hambatan yang ada antara lain: terbatasnya jadwal lelang, adanya gugatan, SKPT tidak dapat diterbitkan, dokumen yang tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek, pemohon kurang paham kelengkapan dokumen permohonan lelang, listrik mati dan putusnya koneksi internet, masyarakat belum familiar tentang lelang, laporan kepada Kepolisian ada penyelewangan, pemenang lelang tidak dapat mengusai obyek lelang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasai hambatan-hambatan tersebut: menyampaikan kepada pemohon lelang untuk teliti menyiapkan berkas, mengarahkan pemohon lelang lebih hati-hati dalam penulisan redaksi pengumuman lelang, meningkatkan pelaksanaan sosialisasi, menambah pejabat lelang, mengarahkan pemohon lelang menyiapkan petugas pengganti atau (PIC) Person In Charger untuk mengantisipasi adanya mutasi.

KEKABURAN PASAL 54, 112, 117, 122, DAN 127 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA, PENGARUHNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM I Nyoman Gede Remaja
Kertha Widya Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Panji Sakti

Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang terkategori extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa). Maka penanggulangannya pun harus dilakukan secara extra ordinary (luar biasa), yaitu penanggulangan yang melibatkan semua komponen, menggunakan seluruh kemampuan atau sarana yang ada dan diperlukan perlakukan khusus dibandingkan perlakuan terhadap kejahatan-kejahatan lainnya. Dikarenakan penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika belum dapat dilaksanakan secara optimal, meskipun telah mengerahkan segala upaya dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki, maka perlu dikaji norma-norma yang mengatur tentang narkotika untuk mengetahui kemungkinan adanya kelemahan-kelemahan dalam peraturan tersebut . Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik bola salju, dengan teknis analisis deskriptif-analisis. Makna norma dalam Pasal 54, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 memiliki makna kabur atau ambigu, dan pengaruhnya terhadap praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia akan menimbulkan kerancuan dalam praktik hukum dan sangat berpotensi besar norma seperti ini disalahgunakan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab dengan alasan tertentu, sehingga masyarakat menjadi korban baik secara psikis maupun materiil. Jika norma itu sendiri saja bermasalah atau memiliki makna yang kabur atau ambigu, penegakan hukum dalam menangani tindak pidana narkotika tidak akan dapat berjalan secara optimal, bahkan dapat menimbulkan masalah lain di masyarakat.

KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN HUKUM DI DESA JELIJIH PUNGGANG, KECAMATAN PUPUAN, KABUPATEN TABANAN-BALI I Nyoman Gede Remaja; I Gede Surata; Nyoman Surata; Nyoman Mariadi; I Gede Arya Wira Sena; I Ketut Kawi Arta
Jnana Karya Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat paham dan sadar terhadap penerapan hukum di lingkungan sosial masyarakat baik hukum pidana maupun hukum perdata khususnya tentang undang-undang teknologi informasi, hukum pertanahan, aturan BUMDESA, hukum perkawinan dan pewarisan menurut hukum adat Bali dan tentang perceraian. Kegiatan ini telah diikuti oleh masyarakat Desa Jelijih Punggang. Kendala dalam kegiatan ini masih terbatasnya waktu dan masih dalam situasi pandemic covid-19. Penyuluhan hukum ini sangat diperlukan masyarakat mengingat akses masyarakat terhadap pemahaman hukum sangat rendah. Akibat dari kurangnya pemahaman hukum berimplikasi terhadap banyaknya prilaku-prilaku masyarakat yang melanggar hukum. Akhir kegiatan penyuluhan hukum ini para peserta dari kalangan masyarakat maupun aparat pemerintahan Desa Jelijih Punggang menjadi sadar betapa pentingnya paham terhadap hukum.

PENERAPAN HUKUM PERDATA SECARA NYATA DI DESA MENYALI, KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG-BALI I Gede Arya Wira Sena; I Nyoman Gede Remaja; Ni Nyoman Mariadi; I Gede Surata; I Ketut Kawi Arta; Nyoman Surata; Putu Sugi Ardana
Jnana Karya Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam penerapan hukum perdata merupakan semua hukum privat materiil berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata terbagi menjadi empat, yaitu: Hukum tentang diri seseorang, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris. Kegiatan ini telah diikuti oleh orang masyarakat di desa Menyali. Kendala yang terdapat dalam kegiatan ini adalah masih kurangnya waktu dan batasan kerumunan masyrakat karena masih dalam situasi pandemi covid-19. Penyuluhan hukum ini dilakukan mengingat terlalu banyak permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Permasalahan hukum tersebut sering terjadi, umumnya disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah, salah satunya disebabkan karena pengetahuan hukumnya juga rendah. Akhir kegiatan penyuluhan hukum ini para peserta dari kalangan masyarakat maupun perangkat desa Menyali menjadi sadar dan paham terhadap hukum.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search