Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.208
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Prosiding Seminar Nasional Darmajaya Progressive Law Review International Journal of Business, Law, and Education Keadilan Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS) Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Pro Justitia (JPJ) Keadilan JLASA (Journal of Law and State Administration)
Idham
Bandar Lampung University
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS HUKUM TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN Idham Idham
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.614 KB) | DOI: 10.24967/jcs.v1i2.84

Abstract

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (consumer finance company). Pembiayaan ini biasanya dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Kehadiran lembaga pembiayaan atau keuangan ini sangat membantu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan modal usaha maupun keperluan lainya. Namun yang sangat dihawatirkkan adalah pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang lembaga pembiayaan itu sendiri, banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan mana lembaga pembiayaan yang resmi berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah mana yang tidak resmi. Ini sangat penting sekali dipahami dan diketaui oleh masyarakat agar tidak terjadi penipuan atau persoalan di lain waktu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat normatif, metode yang diigunakan dengan melakukan kajian pustaka, yakni dengan menelaah tulisan dalam literatur maupun peraturan-undangan yang berlaku, sehingga data yang diperlukan adalah data skunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, bahan hukum sekunder. Untuk itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan lainnya selain bank. Adanya alternatif pembiayaan lainnya dimaksud dibutuhkan mengingat akses untuk mendapatkan dana dari bank sangat terbatas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pada tahun 1988 melalui Kepres Nomor 61 Tahun 1988 membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (leasing), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu.Kata kunci : analisis hukum, lembaga dan pembiayaan.
Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Idham Idham
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v3i2.364

Abstract

PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI MASYARAKAT Idham Idham; Sudewi Sudewi; Lenny Nadriana
JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI Vol 3, No 02 (2022): JURNAL ABDI MASYARAKAT SABURAI
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jams.v3i02.1950

Abstract

Pengabdian Masyarakat melalui tema “Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan” bertujuan untuk memberikan pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pancasila yang lebih dalam kepada masyarakat, bagaimana memahami Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuklah masyarakat berkarakter yang memahami Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara rasional Sosialisasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pancasila merupakan proses membangun kesadaran di kalangan masyarakat, betapa pentingnya pemahaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pancasila dilakukan sejak dini, sehingga Pancasila menjadi dasar negara. negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Model kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan ceramah dan diskusi dengan masyarakat dan tokoh masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar Negara. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pertama, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui perkembangan tentang Pancasila dan dinamikanya. Kedua, setelah adanya sosialisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, masyarakat mulai memahami dan memahami perkembangan dan dinamika Pancasila. Ketiga, meningkatkan kesadaran tentang pengetahuan pancasila yang benar penting bagi masyarakat.
ANALISIS BUKTI PENGAKUAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN (PERKARA NOMOR : 306/PDT.G/2011/PA.TB) idham idham; dina haryati sukardi
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i1.289

Abstract

Dalam mengemban tugasnya, Pengadilan Agama Berdasarkan Pasal  49Ayat (1)Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang­-Undang Nomor.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang , beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, dan Shadaqah yang di lakukan berdasarkan hukum islam. Khusus perkara perceraian, baik yang di ajukan oleh suami atau yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama maka surat Permohonan yang dibuat oleh suami atau surat gugatan yang dibuat oleh isteri haruslah memuat alasan yang melandasi permohonan/gugatannya tersebut.Dari pemeriksaan permohonan cerai thalak ataupun cerai gugat, Majelis Hakim di samping memeriksa kedua belah pihak (suami isteri) juga akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh mereka maupun yang di bebankan oleh Majelis kepada para pihak tersebut. Apabila dalam proses pemeriksaan tersebut, salah satu pihak mengakui dalil­-dalil dari pihak lain/pihak lawan misalnya dalam permohonan cerai thalak, sang suami (Pemohon) mengajukan alasan-alasan atau dalil-dalilnya kemudian alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon tersebut di akui kebenaranya oleh pihak Termohon (isteri) maka apakah dengan pengakuan tersebut sudah cukup bagi Hakim dan menjadikanya sebagi alat bukti yang mengikat dan sempurna untuk mengabulkan permohonan tersebut sehingga akhirnya akan terjadi perceraian, ataukah dalam perkara perceraian tersebut pengakuan dari pihak isteri belum dianggap cukup bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan perceraianya tersebut, hal inilah yang akan di uraikan dalam Skripsi ini, dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Bukti Pengakuan Dalam Persidangan Perkara Perceraian (Studi Perkara Nomor : 306/Pdt.G/2011/PA.Tb). Dari uraian singkat diatas, terdapat permasalahan sebagai berikut :Bagaimanakah kekuatan hukum pembuktian dengan pengakuan pada persidangan di Pengadilan Agama, Bagaimanakah proses pelaksanaan pembuktian dalam perkara perceraiandi Pengadilan Agama.  Adapun tujuan penelitian antara lain Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan bukti pengakuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dan Untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian dengan pengakuan disidang pengadilan. Kata Kunci : Pengadilan Agama, Perceraian, Gugatan
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI (Studi Kasus di Wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu) Fernando Nara Sendi; Idham Idham
Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol 2, No 02 (2023): Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jaeap.v2i02.2354

Abstract

Berdasarkan data harian Tribun Lampung, meningkatnya kasus pencurian ternak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya bagi para petani pemilik ternak. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah hukum Polsek Kabupaten Pringsewu; dan 2) Mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu Pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur kepada 3 narasumber. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode Induktif. Hasil penelitian didapat bahwa upaya Kepolisian Sektor Pringsewu dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak adalah berupa upaya Non-Penal dan upaya penal. Upaya Non-Penal antara lain 1) Melakukan Sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat terkait Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak; 2) Melakukan patroli ke beberapa desa dan wilayah yang dinilai memiliki kemungkinan akan di lakukan pencurian; 3) Pembuatan kandang bersama 1 (satu) titik minimal 15 ekor sapi dalam satu kandang; dan 4) Meningkatkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), sedangkan upaya penal berupa melakukan kegiatan strong point atau razia-razia ke tempat-tempat rumah pemotongan hewan setelah adanya laporan mengenai tindak pidana pencurian hewan ternak. Selain itu, berbagai faktor yang menghambat upaya penanggulangan ini berupa 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang); 2) Faktor Penegak Hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas; 4) Faktor masyarakat; dan 5) Faktor kebudayaan.
THE IMPACT OF TECHNOLOGY AND SOCIAL MEDIA ON THE INCREASE IN DIVORCE CASES Nadriana, lenny; Idham; Maulidiana, Lina
Progressive Law Review Vol. 6 No. 2 (2024): November
Publisher : Faculty of Law-Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/plr.v6i2.218

Abstract

This study examines the impact of social media on divorce rates in Bandar Lampung City. The phenomenon of social media and information technology has influenced the way people communicate, make friends, and establish romantic relationships. The problem in this study is why divorce can be caused by media use. This study aims to identify how social media plays a role in increasing divorce rates.This study uses a qualitative research method with a library study and case study approach. The study's results indicate that the development of social media impacts divorce rates and acts as a risk factor in marriage. It can trigger jealousy and distrust and cause disputes that lead to divorce. Social media has also become a means of online shopping and then online gambling, affecting economic factors that ultimately cause chaos and divorce.
Dynamic Development of Family Law in Muslim Countries Idham, Idham; Nur, Efa Rodiah; Hermanto, Agus
al-'adalah Vol 19 No 1 (2022): AL-'ADALAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v19i1.12421

Abstract

Abstract: Dynamic Development of Family Law in Muslim Countries. This article examines the dynamics of the development/renewal of Islamic family law in Muslim countries. The aim is to obtain a concrete picture of the development, from its original form, i.e conventional fiqh, to become positive law and apply it in Muslim countries. This research is classified as library research using a combination of historical and socio-anthropological approaches. Data were obtained from several secondary sources in the form of laws and regulations, books, articles, and many other documents related to the topic under study. The results of this study indicate that the role of the state in enforcing a legal system is absolute, in the sense that a law can be applied when it has been legislated as positive law. Apart from that, this study also found the fact that three models are applied in the development of family law in Muslim countries, namely; First, the state still applies the conventional legal system (fiqh). Second, the state carries out legal reforms within the school of thought. Third, the state makes its family law that is separate from religious norms to keep up with changes and developments in society.
THE MARRIAGE PRACTICES OF INDIGENOUS PEOPLES OF LAMPUNG SEBATIN FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA Idham, I.; Faizal, Liky; Qohar, Abdul; Hanif, H.
SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity Vol. 1 No. 1 June (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/smart.v1i1.9816

Abstract

This study analyzes the problems related to the existence of Lampung Sebatin Indigenous Marriages. Where the Lampung indigenous people Sebatin started a new life order in marriage combining custom and Islamic law. Marriage is divided into two ways, namely Nyakak/ Jujokh and Semanda marriages. The traditional marriage procedures have values and norms or rules. The problem in this research is how the practice of marriage and how the description of the relationship between customary law and Islamic law as well as positive law in Indonesia in the marriage of the indigenous community of Lampung Sebatin. The purpose of this study was to obtain information about: first, the practice of marriage traditional Lampung Sebatin procedures; and Second, positive law and Islamic law in the traditional marriage customs of Lampung Sebatin. This study uses the qualitative research method with a sociological legal approach that focuses on the process of implementing marriage based on Islamic law and customary law with predetermined objectives. The research data were obtained using the interview method conducted on the object of research or respondents. The findings of this study indicate that first, the practice of marriage traditional Lampung Sebatin in its implementation uses Islamic law, but there are several processions such as pre-marriage and after-marriage. Marriage Lampung traditional customs are Sebatin divided into two, namely Nyakak/ Jujokh and Semanda with the traditional stages before, the implementation customary stages and the customary stages after marriage and the pattern of settling after marriage. Second, the law of marriage in the teachings of the Islamic religion with the law on marriage, in the procedure of marriage, in Nyakak/ Jujokh and Semanda is general it can be said that line, in practice it is in accordance with the basis and reference, namely the law on marriage is al-Quran, al-Sunnah, Qaidah Fighiyah and Consensus (Ijma) of Muslims in Indonesia.Keywords: Marriage, Tradition, Lampung, Sebatin, Islamic Law
Tinjauan Penyelenggaraan Pemilu Lokal Serentak Sebagai Upaya Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Lebih Baik Melfa, Wendy; Idham, Idham
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v10i1.4477

Abstract

Filling the positions of existing regional government administrators requires two different elections. This at least displays different periods of office of the Regional Head and the Regional People's Representative Council, not focusing on local issues and solutions, election budget efficiency. These three things can be obstacles to building a better regional government. The problems in this study; 1) How is the law used as a means to realize a better regional government through the simultaneous filling of positions of regional government administrators? 2) Can the simultaneous filling of positions of regional government administrators in one simultaneous local election make a better regional government in perspective when juxtaposed with the filling of positions of regional government administrators through existing elections? This research method uses a literature study approach, concepts, and comparisons and by using the theory of law as a tool of social engineering (Roscoe Pond) it can be concluded that the law can be used as a means to design a better government through the renewal of the legal basis that is used as the legal basis for filling positions of regional government administrators through simultaneous local elections.
Analysis of Carding Crime as A Form of Cyber Crime in Indonesian Criminal Law Manaf, Idham
JLASA (Journal of Law and State Administration) Vol. 1 No. 1 (2023): JLASA (Journal of Law and State Administration)
Publisher : YHMM PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56327/jlasa.v1i1.2

Abstract

Technological developments have had a positive impact on human life but on the one hand they have also had a negative impact which has led to the emergence of a new type of crime in the field of technology called cybercrime, namely the crime of credit card data theft. Carding is credit card fraud where the perpetrator knows someone's credit card number that is still valid to use, then the perpetrator can buy goods online whose bill can be addressed to the original owner of the credit card, while the perpetrator is called a carder. This type of research uses a normative approach. The data collection technique is through the literature and laws and regulations then analyzed descriptively qualitatively. Carding crimes in Indonesia are charged with legal regulations using Articles 362, 363, and 378 of the Criminal Code and Article 31 paragraphs 1 and 2 of the 2008 ITE Law. With the existence of legal regulations regarding carding crimes, it is expected to reduce the number of carding crimes in Indonesia. Prevention of carding crimes by using penal or repressive means is by imposing criminal sanctions and trying to take action by correcting the perpetrators and non-penalty/preventive means, which include preaching activities, legal counseling lectures, counseling in the fields of religion, ethics and law
Co-Authors Abd. Qohar Agus Hermanto Agus Hermanto Dina Haryati Sukardi Efa Rodiah Nur Fernando Nara Sendi Hanif Hanif Hanif, H. Lenny Nadriana Liky Faizal Lina Maulidiana Marcello, Muhammad Reuben Marsanuddin Marsanuddin Muhadi Muhadi Qohar, Abd. Ria Delta Sapta Sapta Sudewi Ted Zadmiko Tian Terina Wahyudin Hafiz Wendy Melfa yogi sugiarto