Claim Missing Document
Check
Articles

TELAAH SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA Fatahuddin Aziz Siregar
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v9i1.7974

Abstract

The purpose of this study is to examine the phenomenon of divorce that occurs outside the Religious Courts, especially in Bangun Purba Village. Then describes the practice of divorce in the Bangun Purba community in terms of Sociology of Law. While this type of research is field, which uses a qualitative approach. While the primary data collection methods, namely observation, interviews and documentation. To examine more deeply, researchers use legal system theory which is categorized into three types, namely legal substance, legal structure and legal culture. The results of this study indicate that the occurrence of divorce outside the Religious Courts was caused by ordinary matters and was not questioned by positive law. In addition, according to three respondents, the method of divorce that was carried out was familial (custom), namely through intermediaries, and partly witnessed directly by their respective families.
Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 Liberny, Liberny; Siregar, Fatahuddin Aziz; Harahap, Zul Anwar Ajim
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11131

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan penetapan nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap penetapan nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn tahun 2021 terhadap penetapan itsbat nikah sirri oleh Wali Muhakkam. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan penetapan nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam penetapan itsbat nikah sirri oleh Wali Muhakkam yang dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah bahwa wanita jika memberikan kuasa kepada seorang yang bukan walinya, namun orang tersebut mengerti tentang ajaran Islam, seperti Tokoh Agama di suatu Desa, guru agama dan lainnya untuk menikahkannya sesuai aturan Islam, maka pernikahan tersebut dikategorikan sah dalam ajaran Islam. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 terhadap Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam yang dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah berdasarkan hukum positif berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan secara sah dan menurut agama dan kepercayaannya itu.
Penundaan Pembagian Harta Warisan bagi Ahli Waris di Kabupaten Padang Lawas Utara Samaruddin, Samaruddin; Siregar, Fatahuddin Aziz; HSB, Putra Halomoan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11132

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan penundaan pembagian harta warisan bagi ahli waris di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mengetahui pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiaannya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mendeskripsikan dampak dan solusi penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah alasan penundaan pembagian harta warisan, antara lain: 1) Karena tradisi yang mengikat serangkaian acara yang memerlukan waktu tertentu, 2) Hasil musyawarah, 3) Kondisi perbedaan pendapat di antara para ahli waris, 4) Masih adanya ahli waris yang bersekolah. Pengelolaan pembagian harta warisan yang ditunda pembagiaannya di Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan atas hukum Islam, yakni asas ijbari. Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain: a) terjadinya ketegangan di antara keluarga (ahli waris), b) adanya stress emosional, dan c) memblokir potensi ekonomi. Solusi yang dihadirkan di dalam penundaan tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an, yang mengandung pedoman yang kuat untuk mengatur masalah warisan dengan mempertimbangkan hasil musyawarah dan kondisi tradisi adat serta kepastian hukum warisan bagi para ahli waris.
Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat ‘Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Hukum Islam Akhyaruddin, Ilman MHD.; Siregar, Fatahuddin Aziz; Harahap, Ikhwanuddin
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11854

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Untuk mengetahui faktor pendistribuan zakat fitrah setelah shalat idul fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah setelah Shalat Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mentode pendistribusian zakat fitrah dikecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas adalah a) Pendistribusian zakat fitrah dari amil/panitia zakat kepada mustahik dilaksanakan pada tanggal 26 Ramadhan setelah shalat asar dengan system talangan, b) Pendistribusian dari amil kepada mustahik pada malam 1 (satu) syawal, c) Pendistribusian dari amil/panitia zakat kepada mustahik setelah shalat idul fithri. Faktor-faktor yang menyebabkan pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri adalah a) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan zakat fitrah, b) Kurangnya sumber daya manusia para panitia/amil zakat, c) Kurangnya manajemen amil zakat. Dilihat dari tinjauan hukum islam, pendistribusian zakat fitrah setelah shalat idul fitri adalah sah apabila dilaksanakan oleh amil zakat yang sah, yakni pendistribusian dari amil zakat yang sah kepada mustahik. Sekalipun hal tersebut kurang tepat dari sisi Maqasid Syari’ahnya. Sebab tujuan zakat fitrah itu adalah untuk menghindari adanya fakir miskin yang meminta-minta pada hari Raya idul Fitri.
Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Isnadi, Danil; Siregar, Fatahuddin Aziz; Nasution, M. Arsad
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.11856

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi asyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak melakukan Perceraian diluar sidang Pengadilan Agama. Untuk mengetahui alasan Kepala Desa mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan Bercerai bagi Suami Isteri yang telah bercerai. Dan untuk mengetahui akibat hukum perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya talak diluar sidang pengadilan agama yaitu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan tidak tersosialisasi dengan baik, Menutupi aib keluarga, Transfortasi yang sulit dan biaya perkara yang terlalu mahal, dan yang terakhir membutuhkan waktu yang begitu lama jika talak dihadapan sidang pengadilan. Adapun Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Bercerai adalah atas permintaan para pihak yang beralasan sebagai syarat untuk pengajuan perkara perceraian ke pengadilan agama. Akibat hukum talak tidak dihadapan sidang pengadilan ini dapat dirasakan oleh suami, isteri dan anak serta harta bersama mereka, seperti: hak-hak isteri dan anak pasca perceraian tidak terlindungi dengan baik berupa nafkah iddah, maskan, kiswah, mut’ah serta nafkah anak sampai dia berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
Pergeseran Peran Istri dalam Membangun Keluarga Ideal pada Masyarakat Mandailing Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam Siregar, Fatahuddin Aziz
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i1.3687

Abstract

Penelitian ini mengkaji pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal di masyarakat Mandailing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran peran istri dalam membangun keluarga ideal ditinjau dari hukum keluarga Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam hukum Islam tidak ada dalil yang melarang seorang istri untuk membantu mencari nafkah bagi keluarga asal berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan menurut Maqashid syari’ah, ditinjau dari aspek agama, bahwa keterlibatan istri mencari nafkah tidak ada larangan baik di ranah domestik maupun publik. Sementara itu, menurut aspek nalar, istri yang meninggalkan suami dan anaknya dapat menimbulkan tekanan psikologis karena jarang bertemu meskipun anak membutuhkan perhatian, kasih sayang dari ibu. Kemudian aspek menjaga keturunan, karena tempat tinggal yang berbeda, idealnya tidak terpenuhi tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan yang sah berdasarkan hukum. Oleh karena itu, timbul perselisihan dalam rumah tangga karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi sebagai suami istri. Dalam hal menjaga harta, istri yang bekerja di luar kota mengalami peningkatan ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya, terdapat suami yang menghabiskan hasil kerja keras istrinya sehingga berujung putusnya tali pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa pergeseran peran istri masyarakat Mandailing dalam membangun keluarga yang ideal merupakan tindakan yang mengabaikan konsep Maqashid syari’ah, yaitu aspek memelihara keturunan, akal dan harta. Karena dengan bekerja di luar kota akan sulit menciptakan rumah tangga yang ideal, karena tidak terpenuhi berbagai kebutuhan primer dalam keluarga.
Analisis Kausalitas Tingkat Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembiayaan Perbankan Syariah di Provinsi Sumatera Utara Mastira Romaito Hasibuan; Fatahuddin Aziz Siregar; Rukiah
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 9 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v9i3.22873

Abstract

Kondisi perekonomian akibat dampak dari pandemi covid 19 dimana masyarakat banyak yang di rumahkan dan kehilangan pekerjaan sehingga pendapatan juga berkurang dan akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi karena tidak stabilnya perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang menurun pada 2020-2021 maka pembiayan perbankan juga demikian karena kurangnya pendapatan masyarakat maka minat untuk melakukan pembiayaan dengan bank pun menurun. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan perbankan syariah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data sekunder dalam bentuk data panel, yakni penggabungan antara deret berkala yaitu data dari tahun 2015-2022 dengan data deret lintang sebanyak 9 kota/kabupaten yang termasuk populasi muslim terbanyak di Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling. Adapun metode analisis data yang digunakan penulis adalah dengan analisis keterkaitan antar variabel dengan menggunakan model Auto Regression (VAR), dengan menggunakan program EVIEWS versi 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek tidak terdapat hubungan kausalitas antara indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan perbankan syariah di Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi pembangunan manusia memiliki peran yang lebih besar dalam jangka panjang, memberikan dasar untuk kebijakan investasi jangka panjang dalam pendidikan dan kesehatan, begitu juga Pembiayaan Bank Syariah memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam jangka panjang, menekankan pentingnya sektor keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena Indonesia mengalami penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonomi akibat krisis ekonomi global pada periode pertama. Pada saat yang sama, pembiayaan perbankan syariah mengalami penurunan karena ketidakstabilan pasar keuangan global, sementara indeks pembangunan manusia menunjukkan peningkatan yang lebih lambat karena investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu penting bagi pemerintah untuk merespon perubahan ekonomi yang mendalam, seperti krisis global, dengan stimulus ekonomi yang sesuai, pemulihan Sektor Keuangan Syariah, investasi Jangka Panjang dalam Pembangunan Manusia, menerapkan manajemen risiko terhadap faktor eksternal, dan melakukan kerja sama Internasional.
Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Angkola Muara Tais Kabupaten Tapanuli Selatan Aumil Wahyudi; Fatahuddin Aziz Siregar; Budi Gautama Siregar
Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 9 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/jms.v9i4.23635

Abstract

Pembangunan di pedesaan fokus pada meningkatkan kesejahteraan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola lokal, kapasitas lembaga masyarakat, penciptaan lapangan kerja, swasembada, serta menyamakan peluang kerja dan pendapatan. Meskipun demikian, muncul permasalahan dalam pengelolaan dana tersebut, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, keahlian SDM desa dan adanya pengelolaan dana desa yang tidak sesuai, serta kurangnya kegiatan ekonomi yang beragam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi, kendala, serta solusi pengelolaan dana desa yang berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, dari Mei 2022 hingga Desember 2023. Penelitian mixed methods menerapkan metode Analytic Network Process (ANP). ANP digunakan untuk mengukur hubungan dan umpan balik antar faktor terkait dana desa, melibatkan kuisioner, wawancara mendalam dengan pakar keuangan syariah, praktisi pengelola dana desa, dan akademisi keuangan, dengan 8 informan yang dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah dengan ANP menggunakan aplikasi Super Decisions untuk menghasilkan prioritas solusi. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan kualitas dan kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik. Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan, ditemukan kendala internal seperti rendahnya kompetensi SDM dan ketidakmampuan BUMDES. Kendala eksternal melibatkan perubahan regulasi, kurangnya pendampingan praktisi, dan intervensi pemerintah yang berlebihan. Solusi utama mencakup membangun jaringan kerjasama BUMDES, dialog partisipatif, dan monitoring program dana desa. Strategi prioritas melibatkan inisiasi pembentukan Baytu al-Māli wa at-Tamwīli (BMT), pelatihan SDM, dan pemanfaatan teknologi. Implikasi penelitian menyoroti perlunya penguatan kapasitas SDM, program pendidikan di Angkola Muara Tais, dan advokasi untuk konsistensi regulasi. Rekomendasi meliputi dukungan jaringan BUMDES, inisiasi BMT, advokasi regulasi konsisten, dan promosi diversifikasi ekonomi melalui sektor non-tradisional.
Merantau in The Ethnic Tradition of Minangkabau: Local Custom Without Sharia Basis? Siregar, Fatahuddin Aziz; Yulika, Febri; Nofialdi, Nofialdi; Harahap, Ikhwanuddin; Ridwan, Benny; Syahputra, Iswandi
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2022): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v6i1.9954

Abstract

Customary practice in Minangkabau is based on sharia, and sharia is based on the Qur’an (as provisioned in the proverb Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah-ABS/SBK). As a customary practice, is merantau in the Minangkabau tradition based on sharia? This article explains the relationship between custom and sharia in Minangkabau’s merantautradition. This study is a qualitative research with in-depth interview data collection techniques and literature study. In-depth interviews were conducted with four distinct individuals representing customary figures and religious figures of West Sumatra. The study found that merantau in the Minangkabau tradition emerged out of the matrilineal customary system that has been in place long before Islam was introduced to the Minangkabau community. As a custom, several aspects of merantau in the Minang culture contradict Islamic sharia. This indicates that the relationship between custom and sharia is not hierarchical as stipulated in the ABS/SBK model. The study results may have implications on new relations between customary law, sharia, culture, and religion.
Persepsi Penerima Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengentas Kemiskinan Dengan Kinerja Pendamping Sebagai Variabel Moderasi Studi Emperis Di Kota Padangsidimpuan Harahap, Asmul Fauzi; Lubis, Rukiah; Siregar, Fatahuddin Aziz; Siregar, Nursalamah
YUME : Journal of Management Vol 7, No 2 (2024)
Publisher : Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/yum.v7i2.6629

Abstract

Kondisi perekonomian yang terdampak oleh pandemi ini mengurangi kemajuan terkini dalam pengentasan kemiskinan, dari angka yang semakin rendah sebesar 9,2 persen pada bulan September 2019 menjadi 9,7 persen pada bulan September 2021. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara menurun secara numerik pada tahun 2021, tampaknya angka kemiskinan di Indonesia dan Provinsi Sumatera Utara menurun secara numerik pada tahun 2021. Angka kemiskinan di Kota Padangsidimpuan dalam beberapa tahun terakhir dinilai masih cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kinerja Pendamping memoderasi pengaruh Persepsi Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif di Kota Padangsidimpuan dengan jumlah sampel sebanyak 147 responden di 6 kecamatan yang ada di kota tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah stratified sampling, data primer digunakan untuk menguji hipotesis dengan pendekatan Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) dengan menggunakan program WarpPLS Versi 8.0. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Padangsidimpuan, dan kinerja pendamping memoderasi pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan secara negatif. Dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Padangsidimpuan perlu dilakukan pelatihan secara berkala terhadap pendamping PKH dengan fokus pada peningkatan keterampilan komunikasi, manajemen dan pengembangan keterampilan. Evaluasi berkala terhadap kinerja asisten juga penting untuk mengidentifikasi potensi dan kelemahan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk mengukur dampak program dengan lebih baik. Hal ini akan membantu penyesuaian kebijakan yang diperlukan dan memastikan bahwa program tersebut benar-benar efektif dalam mengentaskan kemiskinan.