Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search
Journal : Proceeding SENDI_U

BUDAYA HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN ., Rochmani; Faozi, Safik; Suliantoro, Adi
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperaan diantaraunsur-unsur peradilan lainnya. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup dalampenyelesaian perkara lingkungan hidup akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkunganhidup. Hal ini juga berpotensi penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan selalu kalah dan”tidak ada keberpihakan kepada yang paling menderita” dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakanlingkungan hidup.. Sebagai tujuan penelitian untuk menjelaskan budaya hukum hakim dalampenyelesaian perkara lingkungan hidup. Metode penelitian menggunakan socio-legal. Hasil peneleitianmenunjukkan bahwa budaya hukum hakim yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dandiimplementasikan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan suatu kelemahan yang padaakhirnaya tidak akan menghasilkan suatu keadilan ekologis. Kesimpulan, Hakim wajib mengggali hukumyang hidup dimasyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis. Hakim tidak hanya berpedoman padapemikiran tradisioanl, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang saja (law in books), tetapi hakimperlu memperhatikan bahwa hukum juga ada dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (law inaction).Kata kunci: hakim, budaya hukum, penyelesaian perkara, lingkungan hidup, keadilan ekologis
ANALISIS POLITIK KRIMINAL TERHADAP PENYEBARAN KEJAHATAN NARKOTIKA Faozi, Safik; ., Rochmani; Andraini, Fitika
Proceeding SENDI_U 2016: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan narkotika telah lama berlangsung di masyarakat Indonesia. Penyebarannya sungguh sangatmengkhawatirkan. Tidak saja menimbulkan korban tetapi juga dilakukan oleh oknum aparat hukum. Upayapenanggulangan yang dikoordinasi oleh Badan Narkotika Nasional baik dengan berbagai cara pencegahan, danpemberantasan melalui penerapan hukum pidana telah dilakukan. Bahkan pengenaan dan pelaksanaan pidana matipun telah dijalankan atas dasar perintah Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Dalam sudut pandang politik kriminal,upaya penanggulangan yang dilakukan tidak bersifat rasional, apalagi upaya ini berada pada sistem sosial yangrawan terjadi kejahatan narkotika. Permasalahan yang diajukan : Bagaimana angka penyebaran narkotika dalamstatistik kriminal Badan Narkotika Nasional ?, Bagaimana analisis kriminologi terhadap penanggulangan narkotikaoleh Badan Narkotika Nasional ? Metode penelitan yang digunakan yuridis normatif dengan jenis data sekunder,metode pengumpulan data melalui kepustakaan dan analisis data deskripif-kualitatif. Kesimpulannya bahwapenyebaran narkotika sudah menyentuh lapisan masyarakat, termasuk aparatur negara seperti oknum TNI, oknumpenegak hukum, administrasi pemerintah, pelajar, mahasiswa. Media penyebarannya sangat kompleks, canggih,dengan memanfaatkan semua jalur transportasi darat, udara, laut, sungai dan perbatasan wilayah. Analisiskriminologi terhadap penanggulangan narkotika oleh BNN mengindikasikan adanya pendekatan politik kriminalbaik melalui jalur penal dan non penal. Meskipun demikian, penyebaran kejahatan narkotika masih berlangsung dimasyarakat dan sangat mengkhawatirkan.Kata kunci: politik kriminal, kejahatan, narkotika
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENKETA DI LUAR PENGADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN Rochmani, Rochmani; Faozi, Safik; Megawati, Wenny
Proceeding SENDI_U 2020: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masih banyaknya penumpukkan atau tunggakan sengketa di pengadilan melalui peradilan umumnya, halini tidak sesuai dengan asas, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila asas tersebut belumterlaksana dengan baik akan berdampak terhadap menumpuknya sengketa di pengdilan. Dengan menumpuknyasengketa yang banyak di pengadilan berarti pencari keadilan belum dapat terlayani dengan baik. Denganbanyaknya penumpukan sengketa di pengdilan, maka perlu alternatif penyelesaian sengketa yang dapatmengurangi penumpukan sengketa di pengadilan. Pentingnya topik penelitian ini, untuk memberikan pemahamanbagi penegak hukum dan pencari kedilan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya melalui pengadilan, tetapidapat juga diselesaiakan di luar pengadilan melalui mediasi. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajianhukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat kualitatif, Sumber data sekunder dan menggunakan analisis datakualitatif. Sengketa yang terjadi di masyarakat tidak harus diselesaikan di pengadilan, bahkan boleh langsungdiselesaiakan dengan menggunakan mediasi sebagai alaternatif penyelesaian sengketa. Mediasi sebagaialternatif dalam penyelesaian sengketa sangat efektif untuk mengurangi penumpukan sengketa di pengadilan.Mediasi merupakan penyelesaian yang menanamkan kepada pihak yang menang tidak merasa menang dan pihakyang kalah tidak merasa pada pihak yang kalah. Jadi mediasi mengedepankan win-win solution bagi parapihak.
DIALOG HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL Faozi, Safik; Rochmani, Rochmani; Suliantoro, Adi
Proceeding SENDI_U 2020: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan sosial dewasa ini dikontruksi oleh hasil perpaduan perkembangan teknologi informasi dan kapitalisme internasional. Era Industri 5.0 yang berbasis teknologi dan berpusat pada perlindungan kemanusiaan menempatkan posisi hukum dalam perubahan sosial yang sangat strategis yaitu mengintegrasikan pengaruh konvergensi teknologi informasi dan ekonomi global dengan cita hukum untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakatnya. Pada era industri 5.0 yang berbasis teknologi dan berpusat pada kemanusiaan, terbuka kemungkinan hukum justru dapat digunakan sebagai media untuk mendialogkan secara kritis nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, keberadaban, pluralitas, dan keadilan sosial.
POLITIK SOSIAL DAN POLITIK KRIMINAL PENANGGULANGAN COVID19 Faozi, Safik
Proceeding SENDI_U 2021: SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU DAN CALL FOR PAPERS
Publisher : Proceeding SENDI_U

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanggulangan Covid19 merupakan politik sosial untuk melindungi masyarakat dari penyebaran covid19 yang telah membahayakan keselamatan hidup dan kelangsungan masyarakat, bangsa dan negara. Politik sosial ini bisa dilakukan melalui upaya-upaya rasional dan total untuk menanggulangi upaya penyebaran covid19. Penegakan aturan hukum dengan mengenakan sanksi bagi pelanggar merupakan implementasi dari upaya politik kriminal. Integrasi penanggulangannya dilakukan dengan mengintegrasikan secara rasional pendekatan penal dan penal yang berpijak pada perlindungan sosial, seperti pemanfaatan media membangun kesadaran masyarakat, pelibatan jaringan tokoh-tokoh stratgis, manajemen pengendalian berbasis pada ilmu, pemanfaatan teknologi informasi untuk pencegahan penyebaran covid19 dan penyedian bantuan lansung tunai yang terintegrasi, dan penerapan sanksi pidana yang berfungsi subsider.