Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.165
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium
Dilli Trisna Noviasari
Universitas Muhammadiyah Magelang
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia Dhany Ibrahim; Basri Basri; Dilli Trisna Noviasari; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11770

Abstract

Kejahatan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga Reformasi mengalami peningkatan di setiap penyelenggaraanya. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan bentuk apa saja tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan menjelaskan bagaimana mekanisme penegakan hukumnya. Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilu harus dilakukan secara tegas, agar penegakan hukum pemilu dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan pemilu berintegritas, jujur dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Penegakan hukum dalam pemilu penting untuk menjaga integritas dan keamanan, melibatkan koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, meskipun terdapat kendala dalam pemahaman antar lembaga. Tindak pidana pemilu seperti politik uang harus ditindak tegas, dengan pelaksanaan sanksi yang diatur dalam Pasal 280 UU Pemilu yang melarang beberapa pihak terlibat dalam kampanye.
Good Governance: Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Magelang Vita Ayu Romanti; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari; Suharso Suharso
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11773

Abstract

Penerapan SID berupa website di Indonesia masih banyak menghadapi kendala, di Kabupaten Magelang sendiri masih banyak desa yang belum melaksanakanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dalam mewujudkan good governance melalui SID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Kabupaten Magelang masih belum optimal karena beberapa faktor. Diperlukan perbaikan di aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi program.
Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Boyolali Erna Sri Rejeki; Suharso Suharso; Dilli Trisna Noviasari; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11780

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. BPD berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal, mendukung kemajuan dan perkembangan demokrasi, serta menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat di lingkungan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan sumber data primer dan sekunder, menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pembentukan peraturan desa belum optimal. Hambatan seperti kurangnya sarana, ketidakpahaman anggota BPD terhadap fungsi BPD, dan rendahnya partisipasi masyarakat menghambat efektivitas BPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan komunikasi antara anggota BPD dan masyarakat, dukungan sarana yang memadai, pelatihan bagi anggota baru, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan peran BPD dalam pembentukan peraturan desa.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Erni Muzairoh; Suharso Suharso; Dilli Trisna Noviasari; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11824

Abstract

Di era digital ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menyimpan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi di era digital, dengan fokus pada perspektif hak asasi manusia, di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam melindungi privasi data pribadi melalui regulasi dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan perlindungan yang efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kendala utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak privasi data pribadi, penguatan penegakan hukum, dan pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan dinamika era digital. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengelolaan data pribadi di Kota Magelang.
Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Sumberadi Nihayati Tamimah; Habib Muhsin Syafingi; Dilli Trisna Noviasari; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11827

Abstract

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat yang mana diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 dan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi PTSL di Kelurahan Sumberadi Mlati Kabupaten Sleman, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memberikan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan temuan awal, pelaksanaan PTSL di Kelurahan Sumberadi menghadapi masalah kecurangan oleh panitia pelaksana yang memungut biaya lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam SKB 3 Menteri Tentang Pembiayaan Persiapan Tanah Sistematis. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian pendekatan pendekatan sosiologi hukum. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menyatakan terdapat 4 faktor keberhasilan implementasi pelayanan. Sumberdata yang digunakan terdiri dari data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Dan analisis data menggunakan metode kualitatif dan disajikan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pelayanan PTSL di Kelurahan Sumberadi belum efektif berdasarkan analisis faktor komunikasi, anggaran, dan komitmen implementor.
Co-Authors Agil Yahya Agus Saputro Basri Basri Budiharto Budiharto Damar Aji Sura Dhany Ibrahim Donny Irawan Dyah Adriantini Sintha Dewi Erna Sri Rejeki Erni Muzairoh Evi Andri Ani Ferman Bagus Istuhri Habib Muhsin Syafingi Muchamad Darmawan Ikhsan Muhammad Arsy Yogatama Najwa Azizatun Niqmah Nihayati Tamimah Nurwati Shamanta Gebhricya Putri Wicahyani Suharso Suharso Suharso Suharso Tri Widyawati Vita Ayu Romanti Wahyu Cahyo Hadiyono Yulia Kurniaty