Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.679
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justitia et Pax Jambura Law Review Jurnal Yuridis Jurnal Yudisial SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Yustitia IBLAM Law Review Jurnal Hukum dan Pembangunan LAWPASS Journal of Law PESHUM
Hapsoro, Fakhris Lutfianto
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Yuridis

 1 
STUDI KRITIS EKSAMINASI PUBLIK DALAM MENGAWASI PUTUSAN HAKIM PERKARA KORUPSI Fakhris Lutfianto Hapsoro; Susi Dwi Harijanti; Ali Abdurahman
Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v8i2.3443

Abstract

Eksaminasi publik terhadap putusan perkara korupsi kerap dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan lembaga kajian di Fakultas Hukum. Ada tiga lembaga yang menyelenggarakan eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan BG, dimana rekomendasi hasil eksaminasi publik dari ketiga lembaga tersebut diabaikan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini dibatasi dengan dua identifikasi masalah: bagaimana pelaksanaan eksaminasi publik terhadap putusan praperadilan BG yang dilakukan oleh ICW, LKBH FH Unand, dan MaPPI FH UI; dan bagaimana upaya penguatan eksistensi eksaminasi publik agar dapat diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Kedua identifikasi masalah tersebut dijawab menggunakan metode pendekatan sosio-legal, menggunakan spesifikasi penelitian evaluatif dan deskriptif analitis, serta menggunakan data sekunder (studi kepustakaan) yang didukung oleh data primer (wawancara). Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal, yaitu pertama, pelaksanaan eksaminasi publik yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut menghasilkan hasil yang sama, yaitu menilai hakim praperadilan telah keliru dalam melakukan penemuan/penerobosan hukum untuk memperluas ruang lingkup upaya paksa. Namun, komposisi majelis eksaminator pada MaPPI FH UI bersifat internalistik dan teknokratis; Kedua, upaya penguatan eksistensi eksaminasi publik dapat dimuat klausul akomodasi hasil eksaminasi publik di dalam Peraturan Mahkamah Agung.
NETRALITAS PEJABAT NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM 2024 Hapsoro, Fakhris Lutfianto; Sodik, Rozy Brilian
Jurnal Yuridis Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v11i2.9213

Abstract

The neutrality of state officials has one of the benefits of maintaining objectivity in the organisation of the 2024 presidential and vice presidential elections. However, indications of ignoring neutrality clearly appear to be carried out structurally and systematically to maintain the power of the Joko Widodo Government. To find out how the practice of ignoring neutrality is, it is important that this research is carried out using the normative juridical method through the study of Constitutional Court decisions related to the 2024 presidential and vice presidential elections. The results of this study show 4 (four) things, namely first, the conflict of interest of the Chief Justice of the Constitutional Court; Second, the existence of state civil apparatus campaigning; Third, the weak integrity of the election organiser; and Fourth, the abuse of the President's authority.
Co-Authors Al Karim, Habib Musa Ali Abdurahman Cahyo, Cahyo Haldiansyah, Raden Moch Fabian Hendra Wahanu Prabandani Ismail Ismail Ismail Ismail Jadidah, Fikrotul Karli Lita, Ade Maulidah, Khilmatin Muhammad Khoerul Umam Rofiqi, Moh. Hasbi Sodik, Rozy Brilian Supriyanto Susi Dwi Harijanti Wendra, Muhammad Wicaksono, Muhammad Ragil