Garuda - Garba Rujukan Digital

TERJEMAHAN KONVENSI DEN HAAG IV 1907 MENGENAI HUKUM DAN KEBIASAAN PERANG DI DARAT Arlina Permanasari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 1 No. 1 (2005): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Yang Mulia Kaisar Jerman, Raja Prussia dan Menimbang bahwa, pencarian cara untuk memelihara perdamaian dan mencegah konflik bersenjata antarbangsa-bangsa, demikian pula perlunya memperhatikan kasus-kasus di mana seruan untuk mengangkat senjata terjadi karena peristiwa-peristiwa di mana kekhawatiran mereka tidak dapat dihindari; Juga dijiwai oleh keinginan untuk menyediakan, bahkan dalam kasus yang ekstrim, kepentingan-kepentingan kemanusiaan dan kebutuhan-kebutuhan kemajuan peradaban; Mengingat pentingnya hal ini, untuk meninjau kembali hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan umum dalam perang, baik dengan memberikan pengertian, atau meletakkan beberapa batasan tertentu dalam rangka untuk sejauh mungkin mengurangi kerusakan

ANALISIS YURIDIS STATUS HUKUM GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) MENURUT HUKUM HUMANITER Arlina Permanasari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 4 (2007): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/teras-lrev.v3i4.5412

Sengketa bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat dianggap sebagai sengketa bersenjata non-internasional, menyebabkan pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 berlaku. Istilah yang dianggap tepat adalah pemberontak, dimana GAM telah memiliki kapabilitas untuk dianggap sebagai salah satu pihak yang bersengketa, karena telah memenuhi sebagian besar persyaratan yang diminta dalam hukum humaniter. Walaupun demikian Penerapan pasal 3 Konvensi .Jenewa1949 dalam konflik ini tidak akan merubah status hukum GAM.

ANALISIS YURIDIS STATUS HUKUM GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) MENURUT HUKUM HUMANITER Arlina Permanasari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 2 No. 3 (2006): Jurnal Hukum Humaniter
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sengketa bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat dianggap sebagai sengketa bersenjata non-internasional, menyebabkan pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 berlaku. Istilah yang dianggap tepat adalah pemberontak, dimana GAM telah memiliki kapabilitas untuk dianggap sebagai salah satu pihak yang bersengketa, karena telah memenuhi sebagian besar persyaratan yang diminta dalam hukum humaniter. Walaupun demikian Penerapan pasal 3 Konvensi .Jenewa1949 dalam konflik ini tidak akan merubah status hukum GA

URGENSI PENERAPAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (1) UNITED NATIONS CHARTER (PIAGAM PBB) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAIWAN DAN CHINA Muhammad Akbar Fauzan Aziz; Arlina Permanasari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

The dynamics of the conflict between China and Taiwan have not yet been resolved. Internationallaw as a legal norm that is recognized and applied internationally has an important role inresolving disputes that arise between countries. The provisions of international law haveprohibited the use of anxiety in relations between countries, China as a country that dominatesthe recognition of sovereignty from 171 other countries considers that this matter is an internalproblem of their own country which is sought to be resolved peacefully, based on the provisionsof Article 33 Paragraph (1) of the United Nations settlement The peaceful dispute is resolved bynegotiation, investigation, mediation, conciliation, arbitration, and legal settlement throughregional bodies or arrangements, or other peaceful means chosen. It is hoped that the urgencyof the provisions of the article will create peace, world security, encourage brotherly relations between nations, and become the center of alignment of all joint actions against countries thatendanger world peace.

TINJAUAN NORMATIF PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA (Studi kasus KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA) Dewi Aisyah; Arlina Permanasari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 3 No. 2 (2021): November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

The attack of the Russian Federation is a flagrant violation of the Charter of the United Nationsand international law. In carrying out the obligations of the UN Security Council as stated in theCharter of the United Nations (UN), the Security Council has made efforts to deal with the conflictbetween Russia and Ukraine by issuing Resolutions to maintain world peace and security. In theresults of the Resolution issued by the United Nations, it did not produce any results, the reasonwas that Russia had a veto power over the resolution. The purpose of writing is to find out andanalyze the causes and impacts of the conflict between Russia and Ukraine on various countries,the role of the Security Council and the General Assembly. This research method is using theliterature study method used by the author with the aim of obtaining complete and accountabledata through books, literatures, notes, and existing reports.

DAMPAK KONFLIK RUSIA-UKRAINA TERHADAP PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTAR RUSIA DAN UKRAINA Julian Daniel; Arlina Permanasari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

International relations or international relations are human interactions between nations eitherindividually, or in groups that are carried out directly or indirectly. The existence of a number ofmajor countries in this world is a reality that cannot be denied anymore. The inequality of naturalresources and industries that encourage countries to work together gives rise to a norm so thateach country is not only concerned with its interests, but all actions or relations made with othercountries must pay attention to the rules of international law that arise both based oninternational treaties, international customs, general legal principles and judgments of scholars,international organizations or international institutions so as to achieve a legal order that doesnot interfere with peace, international security and justice.

ANALISIS PENGGUNAAN RUDAL X-22 DALAM PERANG RUSIA- UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Muhammad Michael Kahfi; Arlina Permanasari
terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan HAM Vol. 4 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

In the Russo-Ukrainian conflict, two X-22 long-range missiles fired by Russian troops from a Tu-22M3 bomber from the Shaykovka airfield in the Russian territory of Kaluga and destroyed shopping center in the city of Kremenchuck, Central Ukraine, 27 June 2022. The incident killed at least 13 people and injured 50 local residents. This paper discusses the lagality of using means and methods of warfare in the framework of the basic rules on the means and methods of war under international humanitarian law. This research is normative research with a qualitative content analysis approach. The analysis was carried out based on several humanitarian law instruments, namely the basic rules stipulated in Article 22-23 of the Hague Regulations 1907, Article 35 and Parti II – IV of Additional Protocol I of 1977. It was concluded that the X-22 missile is a conventional weapon that can be used in an armed conflict but the methods or use must still comply with the basic rules on the means and methods of warfare, the principle of distinction and other humanitarian law principles.

RELEVANSI PRINSIP PEMBEDAAN DAN BIG DATA DALAM PERANG SIBER PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Arlina Permanasari
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Aturan-aturan hukum humaniter internasional yang mulai dibentuk beberapa abad lalu mendapatkan tantangan sejak dimulainya era revolusi digital dan revolusi industri 4.0, yang ditandai antara lain dengan adanya Big Data. Big Data adalah ‘bahan bakar’ bagi kehidupan dunia maya, yang jika dilakukan analisis akan memberikan manfaat pada manusia untuk tujuan-tujuan tertentu, termasuk untuk tujuan-tujuan operasi militer. Mengingat bahwa prinsip pembedaan merupakan prinsip pokok hukum humaniter, maka tulisan ini membahas bagaimana status data dalam perang siber dalam hubungannya dengan pembedaan objek sipil dan sasaran militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pembahasan terhadap Pasal 52 Protokol Tambahan I tahun 1977 dan Rule 38 Tallinn Manual 1.0 yang mengatur tentang hukum internasional yang berlaku pada perang siber. Bahan-bahan hukum diperoleh dengan studi kepustakaan berbasis internet, meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif dengan menganalisis hubungan bahan-bahan hukum satu sama lain. Hasil pemaparan menunjukkan bahwa data walaupun bersifat “intangible” merupakan suatu objek dalam pengertian perang siber. Data atau objek dalam perang siber dapat dianggap sebagai sasaran militer apabila memenuhi kriteria sifat, lokasi, penggunaan dan tujuannya. Dengan perkataan lain, prinsip pembedaan tetap dapat diterapkan dalam perang siber karena tidak semua Big Data merupakan sasaran militer.Kata kunci: Big Data, Perang Siber, Prinsip Pembedaan, Objek sipil dan sasaran militer.

TANGGUNG JAWAB INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN HABITAT ORANGUTAN KALIMANTAN BERDASARKAN KONVENSI KEANEKARAGAMAN HAYATI 1992: Indonesia's Responsibility For The Protection Of The Kalimantan Orangutan Habitat Based On The 1992 Biodiversity Convention Ariefandi Rahmat; Arlina Permanasari
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 1 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i1.21877

The destruction of protected animal habitats due to the development of industries in the environmental sector has become an endless polemic from year to year. One of the most affected protected animals is the Bornean Orangutan, whose habitat has been destroyed due to land clearing for palm oil and other natural sector industries, bringing this primate to extinction. The problem formulated in this article is: how is Indonesia's responsibility in protecting the habitat of the Bornean Orangutan according to International Environmental Law and how is Indonesian government policy in protecting habitat of the Bornean Orangutan based on the Convention on Biological Diversity and Forestry Principles? This article is a normative legal research, descriptive in nature, qualitative data analysis, and using deductive logic. This article concludes that based on principle of state responsibility in International Environmental Law, Indonesia has responsibility for the unavoidable destruction of habitat, is obliged to make legal rules regarding animal protection, and makes efforts to preserve Bornean Orangutan and its habitat. Policies that can be carried out by Indonesian government must refer to Articles 8 and 9 of 1992 Convention on Biological Diversity through in-situ and ex-situ conservation and maintenance of forest functions based on Forestry Principles.

PENGHANCURAN INFRASTUKTUR DAN SANITASI AIR DI KHAN YOUNIS-GAZA SELATAN SEBAGAI ELEMENTS OF CRIME BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL: Destruction of Water Infrastructure and Water Sanitation in Khan Yunis-South Gaza as Elements of Crime Under International Humanitarian Law R Halya Zayna Fajwa; Arlina Permanasari
Reformasi Hukum Trisakti Vol 7 No 3 (2025): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/refor.v7i3.23213

The destruction of water infrastructure and sanitation was carried out by the Israeli military in the armed conflict in Khan-Yunis South Gaza on an ongoing basis, including using starvation tactics against Palestinians there. The formulation of this research problem, namely: Is the destruction of water infrastructure and sanitation in Khan Yunis-South Gaza by Israel a war crime under international humanitarian law? The method used is normative juridical, descriptive analysis, using secondary data, data collection through literature study, data analysed qualitatively, and deductive conclusion. The results of the discussion and conclusions show that Israel's actions to destroy infrastructure and water sanitation are a violation of the principle of distinction and the principle of humanity, also using famine tactics so that these things are war crimes.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search