Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM MENGENAI KETERTIBAN BERLALU LINTAS DIKAJI DARI ASPEK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PELAJAR SMA SEKOLAH YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN 3 KOTA MEDAN Fajar Khaify Rizky; D. Shahreiza; Din Al Fajar; Boy Laksamana; Amsali Syahputra S
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i2.1765

Abstract

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pidah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan tertatur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang cukup penting dalam rangka pembangunan pada umumnya untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Sehubungan dengan itu maka kegiatan atau aktivitas berlalu lintas dan pengangkutan di jalan raya harus diatur hukum agar tercipta ketertiban dan keamanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi: 1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas, berupa penetapan atau pemberian dan tata cara untuk keperluan pelaksaan manajemen lalu lintas dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. 2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Adapun sanksi hukum akan dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pengabdian masyarakat ini metode yang dipergunakan adalah dengan observasi, pemaparan, dan diskusi.
Penegakan Hukum Luar Biasa Atas Kejahatan Ekosida Sebagai Extraordinary Crime Dalam Konsep Hukum Lingkungan Internasional Siti Khairunnissa; Fajar Khaify Rizky; Siti Nurahmi Nasution; Boy Laksamana
Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.186 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v6i2.7948

Abstract

The quality of the environment is the most important part of human life in dignity and humility. In practice, ecocide are mostly committed by corporations, both national and transnational. Environmental crimes that are structured and systematic or often called ecocide do not concern as an extraordinary crimes. The International Criminal Court (ICC) has proposed to several countries such as Fiji, Vanuatu, and the Maldives that the need to add elements as international criminal crimes categorized as extra ordinary crimes in the Rome Statute and recognized as the fifth type of crime that becomes the jurisdiction of the International Criminal Court for trial. The purpose of this research is as a contribution to answer question. First, to analyze and to understand in developing extraordinary law enforcement against the crime of ecocide as extraordinary crime. Second, law enforcement review against ecocides in various regulations and various court decisions in Indonesia Third, to analyze the concept of international environmental law in the extraordinary enforcement law against ecocide crimes (Extra ordinary Crime) The research method used by researchers is normative juridical approach. This means that the legal material used as a study is secondary data. In this normative legal research it is not closed the possibility that empirical data (field) is also presented as an option to support and sharpen the study
DISEMINASI HUKUM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DAN PEMANASAN GLOBAL DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DI KELURAHAN PADANG BULAN SELAYANG I KECAMATAN MEDAN SELAYANG Aisyah Aisyah; Fajar Khaify Rizky; Boy Laksamana; M. Din Al Fajar
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.7736

Abstract

Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah diharapkan dengan adanya diseminasi hukum ini warga di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, dapat mengetahui dan memahami penyebab dampak terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global juga upaya-upaya dalam menangani perubahan iklim dan pemanasan global serta kesadaran akan pentingnya mencegah terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global. Metode yang dipakai dalam mencapai tujuan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode observasi, pemaparan, diskusi, dan kuesioner. Rencana kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah dimulai dengan melihat situasi dan kondisi lapangan lokasi mitra di Kelurahan Padang Bulan Selayang I, kemudian mendatangi Kantor Kelurahan Padang Bulan Selayang I, kemudian berdiskusi dan meminta data informasi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi oleh warga Kelurahan Padang Bulan Selayang I melalui mitra. Kemudian dari hasil evaluasi dan penelaahan atas situasi dan kondisi awal dan permasalahan yang dihadapi oleh warga melalui mitra diberikan diseminasi hukum penanganan perubahan iklim dan pemanasan global ditinjau berdasarkan perspektif hukum lingkungan internasional terhadap warga Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, agar warga dapat memahami penyampaian materi dan substansi yang diberikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
Training on improving and developing business opportunities for micro, small and medium enterprises (UMKM) through online promotions on social media in the building in kelurahan gedung Johor kecamatan Medan Johor Aflah; Puspa Melati Hasibuan; Erna Herlinda; Rabiatul Syahriah; Boy Laksamana
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2020): ABDIMAS TALENTA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.253 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v5i2.5087

Abstract

Social media is a gathering place for people using internet networks, not infrequently even on social media people who have the same mutual interests and form a community. The presence of these community groups can certainly be a target for business people to promote their products, including products from MSMEs. Promotion through the community on social media can be done through soft selling. Effective and efficient use of social media by business actors as a means of trade promotion requires guidance and direction through training. Therefore, in this community service activity, training was carried out on improving and developing business opportunities for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through online promotions on social media to MSMEs located in Kelurahan Gedung Johor. The method of implementing activities is carried out in the form of counseling and interactive dialogue with participants. The use of social media is carried out effectively by providing the best service to consumers by conveying honestly and in good faith, about the merchandise being promoted, there are no things to hide, this is useful for building the seller's reputation and maintaining the trust given by consumers so that consumers remain loyal to the merchandise products of these MSME entrepreneurs.
Increasing Public Legal Awareness in Online Loans Erna Herlinda; Rabiatul Syahriah; Boy Laksamana
ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2020): ABDIMAS TALENTA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.653 KB) | DOI: 10.32734/abdimastalenta.v5i2.5245

Abstract

The rapid development of technology has resulted in significant changes to the loan process, whichhas certainly made it easier for people who need to take loans so that they no longer need to go to banks or other financial service institutions. However,online loans can also cause problems if they are not well understood.In order to understand Peer to Peer Lending (onlineloans) in Indonesia,we need to refer to Financial Services Authority Regulation No.11/POJK.In this regulation, peer to peer lending (online loans) is defined as an act of providinglending and borrowing services directly between lenders and information technology-based loan recipients.As of August 14th, 2020, there are 157 fintech companies already registered and licensed in the Financial Services Authority (OJK). OJK urges the public to use registered and licensed fintech lending services. To increase public awareness and knowledge in peer to peer lending (online loans), we conducted a socialization in the form of counseling to peoplein Sunggal Village, Medan Sunggal. The method used in this socialization is a focus discussion, starting with a lecture session then continued with a Q&A session among participants. The lecture session was conducted in order to deliver important learning materials for the participant to know and understand. Meanwhile, the Q&A session was conducted in order to complete unclear material and help to solve the problems related to Online Peer to Peer Lending. After participating in this socialization, the public can identify trusted online loan providers, which are providers registered with the Financial Services Authority (OJK). This means people can be spared from untrusted online loan providers and can report them to OJK when they found unregistered providers with bad intentions. Keyword: legal awareness, peer to peer lending, online
Green Transportation Policy In Indonesia and Its Future Challenges Adly, Emil; Khairunnissa, Siti; Laksamana, Boy
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Edisi Agustus 2024
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Green transportation policies in Indonesia have shown positive progress in reducing the environmental impact of the transportation sector. However, there are still major challenges that need to be overcome to achieve sustainable development goals in transportation. Limited infrastructure, the high cost of green vehicles, and the level of public awareness that needs to be increased are the main focus of this effort. The government needs to expand infrastructure, particularly in building electric vehicle charging stations across Indonesia, to support wider adoption of green vehicles. Active support from the private sector is also important in accelerating the development of environmentally friendly transportation technologies. In addition, consistent and sustainable policy development will provide certainty to investors and industry players to invest in green technology. The high initial cost of green vehicles is a major barrier for consumers. Therefore, appropriate fiscal incentives and subsidies are needed to make green vehicles more affordable and increase their attractiveness in the market. Raising public awareness about the long-term benefits of green transportation is also a crucial strategy through effective education campaigns. With strong collaboration between the government, the private sector, and the active participation of the public, Indonesia can overcome these challenges and achieve green transformation.
Empowering Students: Human Resource Management for Fostering an English Language Environment in Vocational Schools Marlin, Marlin; Alamsyah, Jaya; Barasa, Larsen; Laksamana, Boy; Permana, Aji
Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business Vol. 4 No. 2 (2024): Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/ifijeb.v4i2.1116

Abstract

This study examines the critical dimension of Human Resource Management (HR) in vocational schools, with a particular focus on the active role of students in shaping and maintaining an English-speaking environment. Using a literature review methodology, this study examines empirical evidence and scientific discussions related to students' contributions in shaping the English-speaking environment in vocational education institutions. The results reveal a nuanced perspective on human resources in vocational schools, where students go beyond passive recipients of language instruction, emerging as proactive agents shaping the linguistic landscape. The research covers a wide range of aspects of human resources, including student recruitment, training, motivation, and evaluation, all in the context of their involvement in developing an English-speaking environment. In addition, this study emphasizes the critical role of educators, policymakers, and administrators in facilitating student-driven HR initiatives. It emphasizes the need for a collaborative approach among these stakeholders to effectively empower students in their efforts to achieve English language proficiency. The synthesis of literature emphasizes the importance of creating a supportive and inclusive educational ecosystem that promotes student autonomy and leadership. Paradigm shift in viewing students as dynamic contributors in shaping the English-speaking environment in vocational schools