Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Darmawan Tri Budi Utomo
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat: Implementation of Anti-Monopoly Law in Maintaining Healthy Business Competition Saryana; Totok Tumangkar; Darmawan Tri Budi Utomo; Mieke Anggraeni; Munira
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6360

Abstract

Digitalisasi dan platform online telah mengubah landscape ekonomi global, membuka peluang baru namun juga menimbulkan tantangan bagi hukum anti monopoli. Perusahaan teknologi besar yang menguasai platform digital dapat menciptakan dominasi pasar melalui kontrol data dan algoritma, yang dapat mengurangi persaingan dan merugikan konsumen. Penelitian ini mengkaji dampak digitalisasi terhadap penerapan hukum anti monopoli, dengan fokus pada bagaimana regulasi saat ini menghadapi tantangan baru yang dibawa oleh ekonomi digital. Penelitian ini menemukan bahwa hukum anti monopoli tradisional belum sepenuhnya mampu menangani kompleksitas model bisnis berbasis data dan teknologi. Dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih responsif, serta pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis bukti ilmiah untuk menghadapi dominasi pasar oleh platform digital. Kolaborasi internasional dan peningkatan pemahaman tentang ekosistem digital juga sangat penting untuk memastikan terciptanya pasar yang kompetitif dan sehat di era ekonomi digital.
Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya: The Concept of Sharia Contracts in Islamic Fintech: Legal Study and Implementation Budi Handayani; Hamzah Mardiansyah; Darmawan Tri Budi Utomo; Mieke Anggraeni Dewi; Taupiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6696

Abstract

Fintech syariah merupakan inovasi yang mengintegrasikan teknologi keuangan modern dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan fintech syariah. Dukungan regulasi, seperti Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 dan POJK No. 77 Tahun 2016, menjadi landasan penting bagi industri ini. Akad-akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil ujrah, menjadi fondasi utama yang menjamin terpenuhinya nilai-nilai Islam. Namun, industri ini menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dan persaingan dengan fintech konvensional. Solusi yang diusulkan meliputi inovasi teknologi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang holistik, fintech syariah dapat menjadi pilar utama dalam sistem keuangan Islam yang berkelanjutan dan inklusif.
Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional: Application of Choice of Law and Choice of Forum Clauses in International Contract Dispute Resolution Dwi Anindya Harimurti; Darmawan Tri Budi Utomo; Mieke Anggraeni Dewi; Hasan; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i3.7179

Abstract

Di tengah era globalisasi, transaksi perdagangan internasional berkembang pesat, yang berdampak pada semakin kompleksnya kerangka hukum yang harus dihadapi oleh pihak-pihak dalam kontrak internasional. Dalam artikel ini, kami akan membahas bagaimana klausula pilihan hukum dan pilihan forum diterapkan dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. Klausula ini memberikan kepastian hukum terkait hukum yang berlaku dan tempat penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan, serta implikasi dan tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif analitis yang menganalisis sumber hukum terkait dan mengkaji sejumlah putusan pengadilan serta kasus arbitrase yang menggambarkan penerapan klausula ini dalam praktik.
Analisis Hukum Terhadap Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian Kerja Sama: Legal Analysis of the Exoneration Clause in the Cooperation Agreement Agnes Maria Janni Widyawati; Mig Irianto Legowo; Darmawan Tri Budi Utomo; Mieke Anggraeni Dewi
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7441

Abstract

Klausul eksonerasi, yaitu klausul yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab tertentu, merupakan elemen yang kerap ditemukan dalam kontrak kerja sama bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi tanggung jawab hukum dalam menghadapi risiko usaha. Meskipun dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, penerapan klausul ini seringkali menimbulkan polemik, terutama ketika dipandang tidak adil, bertentangan dengan norma hukum, atau dirumuskan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas serta batas pemberlakuan klausul eksonerasi dalam konteks perjanjian kerja sama menurut hukum Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa walaupun klausul ini secara umum diperbolehkan, keberlakuannya sangat tergantung pada isi, konteks perjanjian, serta apakah penyusunannya dilakukan secara adil dan dengan kesepakatan sukarela antara para pihak.
Analysis of the Protection of Women's Inheritance Rights in the Civil Inheritance Law System Kumala Dwi Hapsari; Komsatun; Mieke Anggraeni Dewi; Darmawan Tri Budi Utomo
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) October 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8940

Abstract

The protection of women’s inheritance rights represents a fundamental issue within Indonesia’s civil inheritance law system, which continues to encounter various challenges stemming from patriarchal cultural influences and gender-biased social constructs. Although the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) explicitly affirms that men and women are entitled to equal rights in inheritance matters, practical realities often reveal persistent disparities in wealth distribution. Such inequities frequently arise from societal perceptions that position men as the principal heirs while viewing women as less entitled to family property. This article aims to examine the legal protection afforded to female heirs within the framework of Indonesia’s civil inheritance law and to evaluate the extent to which principles of equality and non-discrimination have been effectively applied in legal practice. Employing a normative juridical approach, this study analyzes statutory regulations, judicial decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that, although civil inheritance law normatively guarantees equal inheritance rights for women and men, gaps remain in its practical implementation. Therefore, strengthening legal protection mechanisms, enhancing gender awareness, and fostering cooperation between law enforcement institutions and women’s advocacy organizations are essential to achieving substantive justice for female heirs in Indonesia.
Corporate Responsibility for Consumer Losses in Tte Digital Economy Era Anindya Bidasari; Dyra S Madhona; Sri Murni; Mieke Anggraeni Dewi; Darmawan Tri Budi Utomo
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) October 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8948

Abstract

The development of the digital economy has created a major transformation in the patterns of interaction between businesses and consumers across various sectors, ranging from e-commerce and digital financial services to data-driven platforms. While this transformation provides convenience and efficiency in economic activities, it also presents serious challenges regarding legal protection for consumers. Issues such as data breaches, online fraud, and algorithmic manipulation have emerged as tangible risks resulting from the imbalance of power between digital corporations and users. This article aims to examine the legal responsibility of corporations in the context of the digital economy by employing a normative juridical approach through an analysis of relevant legislation, legal responsibility principles, and case studies on consumer rights violations in online environments. The findings indicate that although Indonesia has several legal instruments such as the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law, their implementation still faces significant obstacles in law enforcement and inter-agency coordination. The complexity of cross-border jurisdiction and the weakness of online dispute resolution mechanisms further complicate corporate accountability. Therefore, strengthening regulations, establishing independent supervisory institutions, and increasing consumer legal awareness are necessary to create a balance between technological innovation and the protection of public rights in the rapidly evolving digital economy.
Co-Authors Agnes Maria Janni Widyawati Aniek Tyaswati Wiji Lestari Anindya Bidasari Budi Handayani Dwi Anindya Harimurti Dyra S Madhona Hamzah Mardiansyah Hasan Komsatun Kumala Dwi Hapsari Legowo, Mig Irianto Mieke Anggraeni Mieke Anggraeni Dewi Munira Saryana Sri Murni Taupiq Totok Tumangkar