Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Transportation Law Analysis: Consumer Protection in Land, Sea, and Air Travel Saryana
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5794

Abstract

Perlindungan konsumen pada sektor transportasi di Indonesia, baik transportasi darat, laut, maupun udara, merupakan aspek krusial untuk menjamin hak konsumen dilindungi secara memadai dan layanan memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan. Meskipun telah diterapkan berbagai regulasi, seperti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Kelautan, dan Peraturan Menteri Perhubungan, penegakan perlindungan konsumen di sektor transportasi masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa kendala tersebut antara lain terbatasnya pengawasan, rendahnya transparansi informasi, prosedur klaim yang rumit, dan rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak-haknya. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi, antara lain penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan transparansi, penyederhanaan prosedur informasi klaim, dan pelaksanaan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak konsumen. Selain itu, disarankan agar pemerintah memberikan penghargaan dan insentif kepada penyedia layanan transportasi yang mematuhi standar keselamatan dan layanan. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut secara efektif, diharapkan perlindungan konsumen di sektor transportasi akan meningkat, sehingga tercipta industri transportasi yang lebih aman, nyaman, dan bertanggung jawab yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
Penerapan Hukum Anti Monopoli Dalam Menjaga Persaingan Usaha Yang Sehat: Implementation of Anti-Monopoly Law in Maintaining Healthy Business Competition Saryana; Totok Tumangkar; Darmawan Tri Budi Utomo; Mieke Anggraeni; Munira
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6360

Abstract

Digitalisasi dan platform online telah mengubah landscape ekonomi global, membuka peluang baru namun juga menimbulkan tantangan bagi hukum anti monopoli. Perusahaan teknologi besar yang menguasai platform digital dapat menciptakan dominasi pasar melalui kontrol data dan algoritma, yang dapat mengurangi persaingan dan merugikan konsumen. Penelitian ini mengkaji dampak digitalisasi terhadap penerapan hukum anti monopoli, dengan fokus pada bagaimana regulasi saat ini menghadapi tantangan baru yang dibawa oleh ekonomi digital. Penelitian ini menemukan bahwa hukum anti monopoli tradisional belum sepenuhnya mampu menangani kompleksitas model bisnis berbasis data dan teknologi. Dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih responsif, serta pengawasan yang lebih adaptif dan berbasis bukti ilmiah untuk menghadapi dominasi pasar oleh platform digital. Kolaborasi internasional dan peningkatan pemahaman tentang ekosistem digital juga sangat penting untuk memastikan terciptanya pasar yang kompetitif dan sehat di era ekonomi digital.
Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum : Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts Markus Suryoutomo; Mohammad Solekhan; Sri Murni; Hamdani; Saryana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7261

Abstract

Tanggung jawab perdata adalah konsep yang sangat penting dalam hukum yang berhubungan dengan kewajiban seseorang untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatannya yang merugikan pihak lain. Dalam sistem hukum Indonesia, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dua sumber utama yang dapat menyebabkan timbulnya tanggung jawab perdata. Wanprestasi merujuk pada kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang terdapat dalam suatu perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum mencakup tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Artikel ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek tanggung jawab perdata dalam konteks wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta dampaknya dalam hukum perdata Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua hal tersebut berkontribusi terhadap timbulnya tanggung jawab perdata dan bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini.