Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

INTRODUKSI DASAR HUKUM PARIWISATA DAN NEW NORMAL DALAM PENGELOLAAN DESA PARIWISATA BULUH CINA, KAMPAR Dwi Anindya Harimurti; Maya Rizki Sari; Putri Miranda; Tiwi Putriana Isabela; Sri Wahyuni Purba; Nadia Rahma Sari
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.539 KB) | DOI: 10.46576/rjpkm.v3i1.1600

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan ilmu mengenai hukum Pariwisata dan aturan new normal yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dimasa pandemi Covid 19. Desa Buluh Cina memiliki potensi alam yang besar dan menunggu pengelolaan yang tepat, baik oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Masyarakat desa Buluh Cina sudah mengelola hutan alam menjadi tempat wisata alam. Permasalahan yang ada pada mitra adalah kurangnya kesadaran pemandu wisata dalam menerapkan aturan protokol kesehatan dan tingkat keamanan bagi pengunjung pada saat berwisata didaerah tersebut. Hal ini tentu saja berdampak pada rendahnya minat wisatawan berkunjung ke Desa Wisata Buluh cina. Tujuan yang hendak dicapai untuk memberikan penyuluhan mengenai hukum pariwisata serta kondisi new normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat menjalankanya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan pendekatan kualitatif berupa observasi secara langsung kepada pemandu wisata desa buluh cina tersebut. Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut masih banyak dari pemandu wisata disana yang tidak mengikuti aturan keamanan wahana wisata serta tidak melakukan aturan new normal sebagai mana mestinya. Dengan tidak menggunakan jaket pelampung saat mengarungi danau, tidak menggunakan tali pengaman saat menunggang gajah dan tidak mematuhi protokol 5M 
INTEGRATED HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DALAM PENGELOLAAN DESA PARIWISATA BULUH CINA Maya Rizki Sari; Dwi Anindya Harimurti; Putri Miranda; Sri Wahyuni Purba; Tiwi Putriana Isabela; Nadia Rahma Sari
RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.501 KB) | DOI: 10.46576/rjpkm.v3i1.1651

Abstract

Buluh Cina memiliki potensi alam yang besar dan menunggu pengelolaan yang tepat. Masyarakat desa Buluh Cina sudah mengelola hutan alam menjadi tempat wisata alam. Lahan hutan dikelola dengan baik tanpa merusak ekosistem hutan alam. Wisata alam Buluh Cina sudah mulai berkembang dan menuntut peran pemerintah yang tepat untuk perkembangan lebih lanjut. Salah satunya adalah pengelolaan pada SDM yang ada. Namun, Kurangnya keahlian pemandu wisata dalam bidang public speaking membuat mereka kurang percaya diri untuk memberikan informasi atau menjelaskan mengenai jenis wisata yang terdapat di desa tersebut. Keterbiasaan menggunakan bahasa daerah juga membuat para pemandu wisata kesulitan untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Ditambah lagi dengan pengelolaan SDM yang masih terbatas disebabkan minimnya pengetahuan tentang Human Resource Management. Hal ini lah mendorong tim untuk melakukan pengabdian di Desa Pariwisata Buluh Cina. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu dengan metode partisipatif dimana tim PkM ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, kemudian proses pengambilan data dilakukan melalui observasi secara langsung kepada pemandu wisata Desa Buluh Cina tersebut. Lokasi kegiatan ini berada di Desa Pariwisata Buluh Cina, yang di pusatkan di Valasta (Variasi alam semesta) Buluh Cina dengan pemandu wisata dari IP2ABC (Ikatan Pemuda Pencinta Alam). Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan lahirnya pemandu wisata yang terlatih sehingga dapat menghasilkan pelayanan mutu pariwisata sehingga dapat menunjang pengembangan desa pariwisata buluh cina.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia: Legal Protection for Consumers in E-Commerce Transactions in Indonesia Hendrikus Haipon; Diana Pujiningsih; Getah Ester Hayatulah; Dwi Anindya Harimurti; Yuko Fitrian
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6710

Abstract

Penumbuhan sektor e-commerce di Indonesia didorong oleh perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Namun, seiring dengan kemudahan yang ditawarkan, muncul pula risiko bagi konsumen, seperti penipuan, barang yang tidak sesuai pesanan, dan pelanggaran data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce menjadi sangat penting untuk menjaga hak-hak konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam e-commerce di Indonesia dan menemukan masalah dan solusi untuk meningkatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen telah disahkan, masih ada celah hukum yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. Oleh karena itu, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik diperlukan untuk mencegah pelanggaran hukum yang dapat merugikan konsumen.
Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan: Legal Analysis of Civil Dispute Resolution Through Mediation in Court Sumirahayu Sulaiman; Dwi Anindya Harimurti; Diana Pujiningsih; Bambang Teguh Handoyo; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7087

Abstract

Salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang semakin populer di sistem peradilan Indonesia adalah mediasi pengadilan. Ini menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk waktu yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, dan hasil yang lebih baik bagi kedua pihak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar hukum serta prosedur mediasi yang diatur dalam peraturan yang berlaku sangat penting, di samping tantangan dan dampak penerapannya dalam sengketa perdata. Artikel ini bertujuan untuk mengulas peraturan terbaru tentang mediasi, prosedur pelaksanaannya di pengadilan, serta dampaknya terhadap sistem peradilan perdata di Indonesia.
Penerapan Klausula Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional: Application of Choice of Law and Choice of Forum Clauses in International Contract Dispute Resolution Dwi Anindya Harimurti; Darmawan Tri Budi Utomo; Mieke Anggraeni Dewi; Hasan; Aniek Tyaswati Wiji Lestari
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i3.7179

Abstract

Di tengah era globalisasi, transaksi perdagangan internasional berkembang pesat, yang berdampak pada semakin kompleksnya kerangka hukum yang harus dihadapi oleh pihak-pihak dalam kontrak internasional. Dalam artikel ini, kami akan membahas bagaimana klausula pilihan hukum dan pilihan forum diterapkan dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. Klausula ini memberikan kepastian hukum terkait hukum yang berlaku dan tempat penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan, serta implikasi dan tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif analitis yang menganalisis sumber hukum terkait dan mengkaji sejumlah putusan pengadilan serta kasus arbitrase yang menggambarkan penerapan klausula ini dalam praktik.
Legalitas Monetisasi Data Pengguna Oleh Perusahaan Teknologi: Analisis Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perekonomian Nasional: The Legality of Monetizing User Data by Technology Companies: An Analysis of Consumer Protection and National Economic Law Christina Bagenda; Dwi Anindya Harimurti; Ana Maria Gadi Djou; Rustam; Yohanes Don Bosco Watu
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.7939

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perusahaan teknologi untuk menjadikan data pengguna sebagai salah satu aset ekonomi utama melalui praktik monetisasi data. Praktik ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi pengguna untuk kepentingan bisnis, seperti periklanan berbasis perilaku, analisis pasar, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis legalitas monetisasi data pengguna oleh perusahaan teknologi di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen serta implikasinya terhadap hukum perekonomian nasional. Pembahasan difokuskan pada kerangka regulasi perlindungan data pribadi, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, tanggung jawab hukum perusahaan teknologi, serta tantangan penegakan hukum di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh kajian pustaka terhadap jurnal-jurnal nasional yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kepatuhan pelaku usaha maupun efektivitas pengawasan. Praktik monetisasi data yang tidak disertai transparansi dan persetujuan yang sah berpotensi melanggar hak konsumen serta menciptakan ketimpangan dalam ekosistem ekonomi digital. Selain itu, dominasi perusahaan teknologi berbasis data juga dapat berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat dan melemahkan prinsip keadilan dalam hukum perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sinkronisasi antar-peraturan, serta peningkatan kesadaran hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen guna menciptakan sistem monetisasi data yang legal, beretika, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.