Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Sri Murni
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
REKONSTRUKSI PENGATURAN PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN DENGAN KONSEP EKONOMI SIRKULAR Widayanti Widayanti; Sri Murni; Mieke Anggraeni Dewi
Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2024): HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/hdm.v22i1.4904

Abstract

The waste problem is becoming an increasingly pressing issue as economic growth increases. With environmental conditions that have become a waste emergency, the waste management system needs to use new and more comprehensive methods. In order to realize sustainable waste management, the circular economy concept exists to offer a holistic approach that emphasizes reduction, reuse, recycling and effective waste management. In the legal context in our country, Undang-Undang No. 18 of 2008 about Waste Management is the main legal basis for regulations governing waste management. This article was written with the intention of attempting a juridical analysis of household waste management and the like by considering the circular economy concept, with a focus on the implications and potential for making related regulations that are in line with Law no. 18 of 2008. Through this approach, researchers will uncover various legal aspects that influence the success and challenges in realizing the formation of sustainable waste management regulations in Indonesia. Using normative and descriptive legal analysis methods, this article discusses various legal provisions relevant to waste management, including regulations regarding waste prevention, reduction, processing and management. Apart from that, this research also explores the basic concept of a circular economy in the context of waste management, as well as the prospects for establishing regulations in waste management practices in Indonesia.
Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjiian jual beii Menurut KUH Perdata: Rights and Obligations of the Parties in a Sale and Purchase Agreement According to the Civil Code Christina Bagenda; Stelvia W. Noya; Karman Jaya; Aniek Tyaswati Wiji Lestari; Sri Murni
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6594

Abstract

Perjanjiian jual beii merupakan salah satu bentuk kontrak yang mengikat antara penjual dan pembeli, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam perjanjian ini, terdapat hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak, di mana penjual berhak menerima pembayaran atas barang yang diserahkan, sementara pembeli berhak atas jaminan kepemilikan dan kualitas barang tersebut. Selain itu, risiko dalam jua! beIijuga diatur dengan ketentuan yang berbeda-beda bergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan. Risiko pada barang tertentu, misalnya, dapat berpindah ke pembeli meskipun barang tersebut belum diserahkan, sesuai dengan Pasal 1460 KUH Perdata, meskipun ketentuan ini mengalami penyesuaian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963. Untuk barang tumpukan dan barang berdasarkan timbangan atau ukuran, risiko berpindah setelah barang tersebut dipisahkan atau diukur. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian jual beli. Dengan demikian, Perjanjiian jual beii yang mengatur hak, kewajiban, dan risiko berfungsi untuk menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan.
Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum : Civil Liability in Cases of Default and Unlawful Acts Markus Suryoutomo; Mohammad Solekhan; Sri Murni; Hamdani; Saryana
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i4.7261

Abstract

Tanggung jawab perdata adalah konsep yang sangat penting dalam hukum yang berhubungan dengan kewajiban seseorang untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatannya yang merugikan pihak lain. Dalam sistem hukum Indonesia, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah dua sumber utama yang dapat menyebabkan timbulnya tanggung jawab perdata. Wanprestasi merujuk pada kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang terdapat dalam suatu perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum mencakup tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Artikel ini bertujuan untuk membahas berbagai aspek tanggung jawab perdata dalam konteks wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta dampaknya dalam hukum perdata Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kedua hal tersebut berkontribusi terhadap timbulnya tanggung jawab perdata dan bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini.
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Menjamin Kepatuhan Hukum Di Perusahaan Penanaman Modal Asing: Implementation of Good Corporate Governance Principles in Ensuring Legal Compliance in Foreign Investment Companies Deny; Sri Murni; Firmansyah; Annisa Susinta; Christina Bagenda
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7542

Abstract

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) semakin menjadi kebutuhan strategis bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam memastikan kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku di Indonesia sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan global. Dalam konteks regulasi investasi yang semakin kompleks, GCG berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Kelima prinsip ini diperlukan untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti ketidakpatuhan perizinan, manipulasi laporan keuangan, praktik korupsi, serta pelanggaran ketenagakerjaan yang secara umum sering muncul dalam aktivitas operasional perusahaan asing. Artikel ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam perusahaan PMA sebagai bagian dari sistem pengendalian internal dan kerangka kepatuhan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan regulatif untuk menelaah hubungan antara penerapan GCG dan efektivitas kepatuhan hukum. Analisis dilakukan melalui penelusuran literatur akademik, instrumen hukum nasional, serta standar tata kelola internasional yang diterapkan secara umum pada perusahaan multinasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan GCG yang komprehensif berperan signifikan dalam memperkuat mekanisme pengawasan internal, meningkatkan kepercayaan investor, serta menciptakan hubungan yang lebih stabil antara perusahaan PMA dan pemangku kepentingan domestik. Implementasi GCG juga terbukti membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko hukum secara lebih dini dan mencegah terjadinya sengketa yang dapat merugikan reputasi maupun keberlanjutan usaha. Secara keseluruhan, GCG menjadi instrumen penting dalam memastikan agar perusahaan PMA mampu beroperasi sesuai hukum sekaligus mempertahankan daya saingnya di pasar global.
Corporate Responsibility for Consumer Losses in Tte Digital Economy Era Anindya Bidasari; Dyra S Madhona; Sri Murni; Mieke Anggraeni Dewi; Darmawan Tri Budi Utomo
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) October 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8948

Abstract

The development of the digital economy has created a major transformation in the patterns of interaction between businesses and consumers across various sectors, ranging from e-commerce and digital financial services to data-driven platforms. While this transformation provides convenience and efficiency in economic activities, it also presents serious challenges regarding legal protection for consumers. Issues such as data breaches, online fraud, and algorithmic manipulation have emerged as tangible risks resulting from the imbalance of power between digital corporations and users. This article aims to examine the legal responsibility of corporations in the context of the digital economy by employing a normative juridical approach through an analysis of relevant legislation, legal responsibility principles, and case studies on consumer rights violations in online environments. The findings indicate that although Indonesia has several legal instruments such as the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Personal Data Protection Law, their implementation still faces significant obstacles in law enforcement and inter-agency coordination. The complexity of cross-border jurisdiction and the weakness of online dispute resolution mechanisms further complicate corporate accountability. Therefore, strengthening regulations, establishing independent supervisory institutions, and increasing consumer legal awareness are necessary to create a balance between technological innovation and the protection of public rights in the rapidly evolving digital economy.
Co-Authors Aniek Tyaswati Wiji Lestari Anindya Bidasari Annisa Susinta Christina Bagenda Christina Bagenda Darmawan Tri Budi Utomo Deny Dyra S Madhona Firmansyah Hamdani Karman Jaya Markus Suryoutomo Mieke Anggraeni Dewi Mohammad Solekhan Saryana Stelvia W. Noya Widayanti Widayanti