Garuda - Garba Rujukan Digital

Dampak Label Syariah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah Muhammad Fath Ar-rahman; Nandang Ihwanudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7028

Abstract. Laundry Services is a washing service which is one type of business that is currently developing a lot and scattered in the midst of society, especially urban areas. Meanwhile, whether the use of sharia labels can increase income as done by the belia fresh sharia laundry service. This research aims to find out the system, strategy, and influence of sharia labels on increasing income. The research approach used is quantitative with descriptive methods. Type of field research data Research. This study used primary and secondary data sources. Data collection techniques through questionnaires, data analysis techniques using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and simple regression analysis techniques. The results of this study, first: show that the system and strategy used is to take advantage of space on the road and social media. Second: that sharia labels have an impact of 30.5% on increasing income from Belia Fresh laundry services. Abstrak. Jasa Laundry adalah jasa mencuci yang merupakan salah satu jenis usaha yang saat ini banyak berkembangan dan bertebaran di tengah-tengah masyarakat khususnya daerah perkotaan. Sementara itu, apakah dengan penggunaan label syariah dapat meningkatkan pendapatan seperti yang dilakukan oleh jasa laundry syariah Belia Fresh. Peneletian ini memiliki tujuan untuk mengatahui sistem, strategi, dan pengaruh label syariah terhadap peningkatan pendapatan. Pendekatan penelitian yang digunakan kuantitatif dengan metode deskriptif. Jenis data penelitian field Research. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui kuisioner, teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan teknik analisis regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini, pertama: menunjukan bahwa sistem dan strategi yang digunakan adalah dengan memanfaatkan space di jalan dan media sosial. Kedua: bahwa label syariah berdampak sebesar 30,5 % terhadap peningkatan pendapatan dari jasa laundry Belia Fresh

Analisis Fiqih Mu’amalah terhadap Sistem Pembayaran Mu’nah Agunan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat Fidela Aziza Epi; Iwan Permana; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7588

Abstract. Sharia pawnshops have several products issued for the welfare of the people. By providing loans based on pawn law, sharia pawnshops are responsible for meeting the funding needs of the community. Rahn is defined as making a property as collateral for a debt so that the debt can be repaid or returned, or to pay the price of the property if it cannot be returned. Based on the background of the problems previously described, the subject matter is formulated in the form of questions such as: How is the practice of the mu'nah collateral payment system in the Sharia People's Business Credit (KUR) at the UPS Cibabat Sharia Pawnshop, and how is the Fiqh Muamalah analysis of the system mu'nah payment of collateral for applying for Sharia People's Business Credit (KUR) at the UPS Cibabat Sharia Pawnshop. With the aim of being able to know and understand the practice of the collateral mu'nah payment system in People's Business Credit (KUR) at the UPS Cibabat Sharia Pawnshop. And To be able to know and understand the Fiqh Muamalah analysis of the mu'nah payment system for collateral for applying for Sharia People's Business Credit (KUR) at the UPS Cibabat Sharia Pawnshop. From this analysis it can be found that the mu'nah fee set for this KUR application is still not in accordance with Islamic practice, because from the definition it has been explained that mu'nah exists if in the process there is collateral collateral that is submitted, and is the responsibility of the pawnshop in maintaining the collateral as well as possible until the collateral is returned to the hands of the original owner. Abstrak. Pegadaian syariah memiliki beberapa produk yang dikeluarkan guna mensejahterakan rakyat. Dengan memberikan peminjaman berdasarkan hukum gadai, pegadaian syarah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Dana masyarakat. Rahn didefinisikan sebagai menjadikan suatu harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dapat dilunasi atau dikembalikan, atau untuk membayar harga harta benda tersebut jika tidak dapat dikembalikan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahannya ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan seperti : Bagaimana praktek sistem pembayaran mu’nah agunan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat, dan Bagaimana analisis Fiqih Muamalah terhadap sistem pembayaran mu’nah agunan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat. Dengan tujuan untuk dapat mengetahui dan memahami praktek sistem pembayaran mu’nah agunan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah UPS Cibabat. Dan Untuk dapat mengetahui dan memahami analisis Fiqih Muamalah terhadap sistem pembayaran mu’nah agunan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Syariah UPS Cibabat. Dari analisis tersebut dapat ditemukan jawaban bahwasannya Biaya mu’nah yang ditetapkan atas pengajuan KUR ini masih belum sesuai dengan praktik Islam, karna dari definisi telah dijelaskan bahwasannya mu’nah ada jika dalam prosesnya terdapat barang jaminan Agunan yang diserahkan, dan menjadi tanggung jawab pihak pegadadaian dalam memelihara barang jaminan tersebut sebaik-baiknya sampai agunan tersebut dikembalikan lagi ke tangan pemilik aslinya.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas Online di Tokopedia Hilda Fauziah; Iwan Permana; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7770

Abstrak. Dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh jual beli emas online pada fitur Tokopedia Emas dengan pembayarannya secara tidak langsung melainkan metode pembayarannya memakai transfer antar bank, GoPay dan lain lain, dengan minimal harga Rp. 10.000 pada Tokopedia Emas, namun dalam praktiknya ketika pengguna tidak melakukan transaksi dalam jangka 6 bulan, maka pihak Tokopedia akan menutup akun pengguna. Permasalahannya dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah seperti bagaimana praktik jual beli emas online di fitur Tokopedia Emas, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas online di fitur Tokopedia Emas. Dengan tujuan untuk mengetahui praktik jual beli emas online di fitur Tokopedia Emas, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas online di fitur Tokopedia Emas. Dalam hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli emas online dalam fitur Tokopedia Emas adalah pengguna harus log in terlebih dahulu, dan melakukan pembayaran pengguna bisa memilih metode pembayaran, jika pengguna ingin melakukan penjualan emas di Tokopedia saldo penjualan emas akan otomatis masuk nomor rekening bank pengguna. Dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli emas online di fitur Tokopedia Emas tersebut, dalam hukum Islam parktiknya sudah sesuai dengan hukum Islam. Pada zaman Rasulullah emas dijadikan sebagai alat tukar dalam jual beli, dan pada zaman modern ini sekarang emas dijadikan sebagai investasi atau simpanan harta. Abstract. In this study, it was motivated by buying and selling gold online on the Tokopedia Gold feature with indirect payments but the payment method uses interbank transfers, GoPay and others, with a minimum price of Rp. 10,000 on Tokopedia Gold, but in practice when the user does not make a transaction within 6 months, Tokopedia will close the user's account. The problem is formulated in the form of a problem formulation such as how the practice of buying and selling gold online in the Tokopedia Emas feature, and how the Islamic law review the practice of buying and selling gold online in the Tokopedia Gold feature. With the aim of knowing the practice of buying and selling gold online in the Tokopedia Gold feature, and to find out the review of Islamic law on the practice of buying and selling gold online in the Tokopedia Gold feature. In the result of this study, the implementation of buying and selling gold online in the Tokopedia Gold feature is that users must log in first, and make payments users can choose a payment method, if users want to sell gold on Tokopedia, the gold sales balance will automatically enter the user's bank account number. From the analysis above, it can be concluded that buying and selling gold online in the Tokopedia Gold feature, in Islamic law, is in accordance with Islamic law. In the time of the Prophet gold was used as a medium of exchange in buying and selling, and in modern times now gold is used as an investment or treasure store.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa Indekos di Kos Salpadiya Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Agnes Eka Aprilian; Iwan Permana; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7921

Abstrak. Dari berbagai macam kegiatan muamalah yang ada salah satunya adalah sewa menyewa (ijārah). Menurut Syafi’i ijārah merupakan akad pemindahan manfaat (hak guna) atas suatu jasa atau barang melalui pembayaran upah sewa dalam waktu tertentu, tanpa pemindahan kepemilikan barang tersebut. Akad ijārah dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Islam memberikan batasan dalam melakukan sewa menyewa. Berdasarkan observasi awal di Kos Salpadiya adanya ketidak jelasan rentang waktu sewa menyewa indekos dan ketidak jelasan pertanggung jawaban pemilik indekos. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik sewa menyewa indekos di Kos Salpadiya Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dan untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa indekos di Kos Salpadiya Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, artikel, buku, dan smber lainnya. Hasil penelitian dalam praktiknya terdapat kejadian penyewa diminta pindah kamar ke bangunan lain untuk sementara waktu oleh pemilik indekos dikarenakan bangunan tersebut akan direnovasi. Namun, hingga kini penyewa tidak diminta kembali ke kamar semula. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa indekos di Kos Salpadiya Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung telah memenuhi rukunnya. Namun, tidak memenuhi syaratnya, yaitu syarat nafadz dan syarat luzum, serta hak dan kewajiban tidak terpenuhi. Sehingga praktik sewa menyewa indekos di Kos Salpadiya Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung mengakibatkan akad ijarāh tidak sah.Abstract. Of the various muamalah activities that exist, one of them is leasing (ijārah). According to Syafi'i, ijārah is a contract for the transfer of benefits (usage rights) of a service or goods through payment of rental fees within a certain time, without transferring ownership of the goods. An ijārah contract is considered valid if it fulfills its pillars and conditions. Islam provides restrictions on leasing. Based on preliminary observations at Kos Salpadiya, there is a lack of clarity on the time span for renting boarding houses and the lack of clarity on the responsibility of the boarding house owner. Based on this background, the purpose of this study is to find out the practice of renting boarding houses at Kos Salpadiya, Bojongloa Kidul District, Bandung City and to analyze the fiqh muamalah review of the practice of renting boarding houses at Kos Salpadiya, Bojongloa Kidul District, Bandung City. This research uses a qualitative approach that is descriptive in nature. The data source of this research uses primary data in the form of interviews and secondary data obtained from journals, articles, books, and other sources. The results of the research in practice there are incidents of tenants being asked to move rooms to other buildings temporarily by the owner of the boarding house because the building will be renovated. However, until now the tenant has not been asked to return to the original room. So it can be concluded that the practice of renting boarding houses at Salpadiya Kos, Bojongloa Kidul District, Bandung City has fulfilled its pillars. However, it does not fulfill its conditions, namely the nafadz condition and the luzum condition, and the rights and obligations are not fulfilled. So that the practice of renting a boarding house at Salpadiya Boarding House, Bojongloa Kidul District, Bandung City results in an invalid ijarāh contract.

Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Praktik Aqiqah di Sentra Aqiqah Kota Cimahi Putri Salsabila; Iwan Permana; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11527

Abstract. This study aims to review the practice of business ethics in the Centra Aqiqah catering business in Cimahi City which according to the business is not in accordance with Islamic business ethics which can cause a loss to consumers. This research uses descriptive qualitative methods with an empirical normative approach, namely to parse problems based on reality phenomena that occur in the field. The results of this study are indeed Central Aqiqah business actors found several indications that are not in accordance with the principles of Islamic business ethics where there is no transparency in the number of portions that have been promised with consumers, not only that transparency related to the scales of aqiqah meat from goats that are slaughtered for consumption. This causes losses experienced by the consumer because he feels aggrieved after he incurs considerable costs but the results of the catering are not in accordance with the order agreement. In this phenomenon obtained during interviews and observations, it is not in accordance with the principles of Islamic business ethics which is explained that it can be seen from the absence of honesty from the caterer regarding the remaining meat, even the excess is used to cover the shortage for other consumers. In addition, the caterer does not confirm to the consumer regarding the amount and nominal of the sale of leather carried out by the caterer, and the distribution of the money is handed over or donated to whom. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik etika bisnis pada usaha katering Centra Aqiqah di Kota Cimahi yang menurut peniti usaha tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis islam yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan suatu kerugian pada pihak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif empiris yaitu untuk mengurai permasalahan berdasarkan fenomena realita yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini memang pelaku usaha Central Aqiqah ditemukan beberapa indikasi yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yang dimana tidak adanya transparasi jumlah porsi yang telah di janjiakan dengan konsumen, tidak hanya itu transparasi terkait timbangan daging aqiqah dari kambing yang di sembelih untuk di jadikan konsumsi. Hal ini menyebabkan kerugian yang di alami oleh pihak konsumen karena merasa dirugikan setelah dia mengeluarkan biaya yang cukup besar namun hasil dari katering tersebut tidak sesuai dengan perjanjian pemesanan. Dalam fenomena terssebut yang didapatkan pada saat wawancara serta observasi hal tersubut tidak sesuai dengan prinsip ektika bisnis islam yang dimana dijelaskan bahwa hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kejujuran dari pihak katering terkait sisa daging yang lebih, bahkan kelebihan tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan untuk konsumen yang lain. Selain itu pihak catering juga tidak melakukan konfirmasi kepada konsumen mengenai jumlah dan nominal penjualan kulit yang dilakukan pihak catering, serta pembagian uang tersebut diserahkan atau dihibahkan kepada siapa.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Dana Infak dan Sedekah Masjid Nurul Ijma Ega Maulana; Nandang Ihwanudin; Iwan Permana
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12162

Abstract. Poverty is the biggest problem of the global problem associated with economic needs and difficulties in living a short life. To overcome the problem of poverty, the Nurul Ijma Mosque utilizes infaq and alms funds to help the economic problems faced by the community around the mosque. The purpose of this study was to find out how the practice of infaq and alms lending at the Nurul Ijma Mosque. This type of research uses a qualitative field research (field research), the data sources used in this study are primary and secondary data sources, and the data collection techniques used are interviews and documentation. The results of the study explain that every community who borrows infaq and alms funds must pay in installments of Rp. 100,000 per month. This review of Islamic law on borrowing and borrowing infaq and alms funds is allowed if it does not harm the mosque so that it produces benefits, namely it can help the surrounding community. The funds for the use of mosque infaq and alms funds are as follows: 40% for the secretariat, 25% for the Shinayah directorate, 18% for the Imayah directorate, 17% for the Tarbiyah directorate. Abstrak. Kemiskinan merupakan masalah terbesar dari masalah global yang dihubungkan dengan masalah perekonomian kebutuhan dan kesulitan dalam kekurangan menjalani kehidupan. Untuk mengatasi masalah kemiskinan maka Masjid Nurul Ijma memanfaatkan dana infak dan sedekah untuk membantu masalah ekonomi yang di hadapi oleh masyarakat sekitar masjid. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman dana infak dan sedekah Masjid Nurul Ijma. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif feld research (penelitian lapangan), sumber data yang dilakukukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang meminjam dana infak dan sedekah harus mencicil Rp. 100.000 per bulannya. Tinjauan Hukum Islam terhdapa pinjam-meminjam dana infak dan sedekah ini boleh apabila tidak merugikan Masjid sehingga menghasilkan manfaat yaitu dapat membantu masyarakat disekitarnya. Adapun dana pemanfaatan dana infak dan sedekah Masjid sebagai berikut 40% untuk kesekretariatan, 25% untuk direktorat Shinayah, 18% untuk direktorat Imayah, 17% untuk direktorat Tarbiyah.

Pengaruh Sertifikasi Halal UMKM terhadap Pariwisata Halal di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar Kota Bandung Azzahra Fatimah Rahayu Paramita; Iwan Permana; Deden Gandana Madjakusumah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12248

Abstract. This research aims to analyze the effect of MSME halal certification on halal tourism in the Al Jabar Mosque area in Bandung City, where many MSMEs in the Al Jabbar Grand Mosque area are not yet halal certified. This is an important urgency in having the prospect of becoming a big tourism destination. In this research, the author analyzes using quantitative research methods using random sampling analysis to find out whether halal certification can influence MSMEs in the Al Jabbar Grand Mosque area. The results of observations and distribution of questionnaires in the field that have been carried out show that 76% of MSMEs in the Al Jabbar Grand Mosque area have not been halal certified and the role of BPJH in certifying halal in the area has not been implemented comprehensively. Apart from that, the role of MSMEs in the area does not affect tourism at the Al Jabbar Grand Mosque because tourists only focus on the tourist attractions, not the MSMEs. It can be concluded that based on the T test in the analysis of this research data, the results obtained show that the variables of halal certification and halal tourism have an influence. The halal certification variable for the halal certification variable is 0.000 < 0.050, while the calculated t value is 3.808 > t table (1.99300). Therefore, from the results of the research that has been carried out, it can be concluded that halal certification and halal tourism have no effect on tourists visiting. The better the creation of halal certification evenly for MSMEs, the greater the satisfaction of tourists or prospective tourists who decide to visit the Al Jabbar Grand Mosque. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi halal UMKM terhadap pariwisata halal di Kawasan Masjid Al Jabar di Kota Bandung yang dimana UMKM berada di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar tersebut banyak yang belum tersertifikasi halal. Yang dimana hal tersebut menjadi sebuah urgensi penting dalam memiliki prospek untuk menjadi pariwisata yang besar. Dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan metode penelitian berjenis kuantitatif dengan menggunakan analisis random sampling untuk mengetahui apakah sertifikasi halal dapat mempengaruhi UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar. Hasil dari observasi serta penyebaran kuesioner di lapangan yang telah dilakukan bahwa ditemukan bahwasanya UMKM di Kawasan Masjid Raya Al Jabbar sebanyak 76% belum tersertifikasi halal serta peran BPJH dalam mensertifikasi halal di Kawasan tersebut belum terimplementasikan secara menyeluruh. Selain itu peran UMKM di Kawasan tersebutpun tidak mempengaruhi pariwisata Masjid Raya Al Jabbar dikarenakan para wisatawan hanya berfokus kepada tempat wisatanya bukan kepada UMKM nya. Dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan uji T pada analisis data penelitian ini didapat hasil yang menunjukan bahwa variabel sertifikasi halal serta pariwisata halal berpengaruh. Variabel sertifikasi halal terhadap variabel sertifikasi halal sebesar 0,000 < 0,050 sedangkan untuk nilai t hitung sebesar 3,808 > t table (1.99300). Oleh karena itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikasi halal dan pariwisata halal tidak berpengaruh terhadap wisatawan untuk berkujungan. Semakin baik pembuatan sertifikasi halal secara merata bagi UMKM, maka akan meningkatkan kepuasan para wisatawan atau calon wisataan untuk memutuskan mengunjungi Masjid Raya Al Jabbar.

Title

Found 17 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series : Sharia Economic Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search Journal : Bandung Conference Series : Sharia Economic Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search
Journal : Bandung Conference Series : Sharia Economic Law