Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

POLA KOMUNIKASI BERBASIS MOBILE PHONE PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PENANG DENGAN KELUARGA Muksin, Nani Nurani; Shabana, Amin; Tohari, Moh. Amin
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol 3, No 2 (2019): Perspektif Komunikasi
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.381 KB) | DOI: 10.24853/pk.3.2.21-32

Abstract

Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  adalah  mereka  yang  bekerja  hingga  ke  luar  negeri  jauh  dari  keluarganya. Berbagai situasi personal terjadi seperti perasaan senang, susah, serta rindu karena jauh dari keluarga merupakan keseharian yang dialami PMI. Hal inilah yang membuat komunikasi dengan keluarga menjadi sangat signifikan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perbedaan pola komunikasi antara pekerja migran pria dan pekerja migran perempuan dan pola komunikasi penggunaan  mobile phone dengan keluarga. Pendekatan penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif; Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi; Teknik penentuan informan secara purposive sampling. Terdapat 7 orang PMI yang bekerja di Penang. Hasil penelitian yaitu  meskipun  sama-sama  menggunakan  mobile  phone  sebagai  media  komunikasi  dengan  keluarga,  namun terdapat  beberapa  perbedaan  pemanfaatan  mobile  phone  antara  pekerja  migran  pria  dan  perempuan.  Pekerja migran  pria  lebih  rendah  tingkat  intensitas  dan  durasi  komunikasi  melalui  handphone  disbanding  pekerja perempuan.  Keragaman  materi  komunikasi  yang  terjadi  seputar  kehidupan  sehari-hari,  pekerjaan,  kebutuhan rumah  tangga  dan  pengelolaan  keuangan.  Sementara,  pola  komunikasi  PMI  dengan  keluarga  terpenuhi  sesuai dengan teori dari  Wilbur Schramm dimana  semua  unsur  yaitu  source, encoding, signal, decoding, destination, feed back dan field of experience terjadi. Informasi dari semua unsur menggambarkan pola komunikasi pekerja migran dengan keluarga perlu lebih dioptimalkan dengan isi pesan yang positif.  Kata kunci: Pola komunikasi; Mobile Phone, Pekerja Migran Indonesia; Keluarga 
POLA KOMUNIKASI BERBASIS MOBILE PHONE PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PENANG DENGAN KELUARGA Shabana, Amin Shabana
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol 3, No 2 (2019): Perspektif Komunikasi
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/pk.3.2.%p

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah mereka yang bekerja hingga ke luar negeri jauh dari keluarganya. Berbagai situasi personal terjadi seperti perasaan senang, susah, serta rindu karena jauh dari keluarga merupakan keseharian yang dialami PMI. Hal inilah yang membuat komunikasi dengan keluarga menjadi sangat signifikan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perbedaan pola komunikasi antara pekerja migran pria dan pekerja migran perempuan dan pola komunikasi penggunaan mobile phone dengan keluarga. Pendekatan penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif; Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi; Teknik penentuan informan secara purposive sampling. Terdapat 7 orang PMI yang bekerja di Penang. Hasil penelitian yaitu meskipun sama-sama menggunakan mobile phone sebagai media komunikasi dengan keluarga, namun terdapat beberapa perbedaan pemanfaatan mobile phone antara pekerja migran pria dan perempuan. Pekerja migran pria lebih rendah tingkat intensitas dan durasi komunikasi melalui handphone disbanding pekerja perempuan. Keragaman materi komunikasi yang terjadi seputar kehidupan sehari-hari, pekerjaan, kebutuhan rumah tangga dan pengelolaan keuangan. Sementara, pola komunikasi PMI dengan keluarga terpenuhi sesuai dengan teori dari Wilbur Schramm dimana semua unsur yaitu source, encoding, signal, decoding, destination, feed back dan field of experience terjadi. Informasi dari semua unsur menggambarkan pola komunikasi pekerja migran dengan keluarga perlu lebih dioptimalkan dengan isi pesan yang positif.
KOMUNIKASI ONLINE PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DALAM PENGELOLAAN FINANSIAL Nani Nurani Muksin; Amin Shabana; Mohamad Amin Tohari
Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan Vol 20, No 2 (2019): Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)
Publisher : Institution: Ministry of Communication and Information Technology of Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31346/jpikom.v20i2.1980

Abstract

Komunikasi online merupakan suatu keniscayaan bagi PMI yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan kajian awal, komunikasi online PMI masih minim membicarakan pengelolaan finansial. Tujuan penelitian mendeskripsikan:  1) Komunikasi online PMI; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan finasial PMI; 3) Komunikasi online PMI dalam pengelolaan finansial. Pendekatan Penelitian kualitatif, metode deskriptif. Lokus penelitian PMI di Hong Kong. Pemilihan Informan dengan teknik Snow Ball.  Pengumpulan data dengan Wawancara dan FGD. Teknik analisis data kualitatif. Uji keabsahan data triangulasi ke KJRI Hong Kong dan BNP2TKI. Hasil penelitian: 1) Komunikasi online PMI di Hong Kong terutama menggunakan Whatsapp. Alasan menggunakan  Whatsapp karena murah dan fiturnya variatif. Selain Whatsapp, PMI juga menggunakan Facebook dan Instagram bagi yang berjualan online. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan finasial PMI antara lain  kebutuhan pokok keluarga dan kebutuhan pribadi di Hong Kong. 3). Komunikasi online PMI dalam pengelolaan finansial dilakukan dengan keluarga. Inisiatif komunikasi dilakukan oleh PMI karena terkait waktu luang yang dimiliki. Pesan dalam komunikasi  pengelolaan finansial adalah penggunaan uang remitansi terutama untuk kebutuhan primer seperti kepentingan anak dan keluarga, juga terkadang membicarakan kebutuhan sekunder seperti membangun rumah, membeli kendaraan dan sawah.
Government Risk Communication on Greenhouse Gas Emission Reduction to Tackle Climate Change Tria Patrianti; Amin Shabana; Retnowati WD Tuti
Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol 24, No 2 (2020): JURNAL PENELITIAN KOMUNIKASI DAN OPINI PUBLIK - Desember 2020
Publisher : BPSDMP Kominfo Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33299/jpkop.24.2.3416

Abstract

Indonesia sangat rentan terhadap dampak pemanasan global, perubahan iklim, dan kejadian bencana. Sebagai negara tropis, dikelilingi laut dan memiliki hutan untuk paru-paru dunia, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil emisi Gas Rumah Kaca (GRK)  terbesar di dunia. Emisi GRK yang meningkat dapat menyebabkan suhu bumi semakin panas  sehingga menimbulkan pemanasan gobal,  perubahan iklim dan  kejadian bencana yang langsung terlihat, seperti tingginya permukaan laut, cuaca ekstrim, banjir, longsor, dan polutan udara yang meningkat.  Dalam mengkomunikasikan risiko bencana lingkungan, pemerintah dianggap paling tepat sebagai komunikator risiko.  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah melakukan komunikasi risiko untuk menahan laju emisi GRK di Indonesia.  Penelitian bertujuan  mengeksplorasi proses komunikasi risiko yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penurunan emisi GRK di Indonesia.  Metode digunakan adalah studi pustaka dan telaah dokumen pemerintah terkait upaya komunikasi risiko dalam mengurangi GRK untuk menurunkan suhu bumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi risiko pemerintah telah dilakukan melalui serangkaian program dan kebijakan di masing-masing lembaga terkait upaya penurunan emisi GRK, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian, meski belum terintegrasi pesan risiko yang dibangun untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman publik tentang emisi GRK dan dampak pemanasan gobal bagi bumi Indonesia. Pengembangan pesan risiko harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi risiko pemerintah.Kata Kunci : Komunikasi Risiko, Komunikasi Pemerintah, Emisi GRK, Pemanasan Global AbstractIndonesia is prone to the impact of global warming, climate change and disasters. As a tropical country surrounded by the sea and forests for the world's lungs, Indonesia is one of the world's largest emitters of Greenhouse Gases (GHGs).  Increased GHG emissions cause global temperatures to warm up, causing global warming, climate change, and catastrophic events that are immediately visible, such as high sea levels, extreme weather, floods, landslides, and increased air pollutants. In communicating the risk of environmental disasters, the government is considered the most appropriate as a risk communicator. The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) has carried out risk communication to curb the rate of GHG emissions in Indonesia.  The research aims to explore the process of risk communication carried out by the government in reducing GHG emissions in Indonesia. The method used is a literature review and study of government documents related to risk communication efforts in reducing GHGs to reduce the earth's temperature. The results show that the government has communicated its risk communication through a series of programs and policies in each of the institutions related to GHG emission reduction efforts, such as the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Industry.  Despite the integrated communication system that has yet to develop risk messages to increase public knowledge, understanding of GHG emissions and global warming impact, the development of risk messages must be carried out to improve the quality of government communication in communicating the risk.Keywords : Risk Communication, Government Communication, GHG emission, Global Warming
Network Broadcasting System (NBS): Implementation and Its Obstacles Amin Shabana
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol 2, No 2 (2018): Perspektif Komunikasi
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.085 KB) | DOI: 10.24853/pk.2.2.%p

Abstract

The draft revision of Law No.32/2002 on broadcasting currently has entered the stage of legislation body of DPR RI  (Baleg).  The  revision  eliminated  the  obligation  of  the  Network  Broadcasting  System  (NBS)  for  Private Broadcasting  Institutions  (LPS)  considered  have  neglected  the  public  interest  of  the  broadcasting  sector.  For many  groups,  especially  civil  society,  this  new  policy  regarding  SSJ  is  a  step  backward.  The  decentralization spirit of the broadcasting industry is threatened to be continued. While the implementation of the NBS itself has been carried out half-heartedly. The purpose of this study is to know the implementation of NBS carried out by the LPS designated as the central stations and the obstacles faced in managing the implementation of NBS with network stations located in the region. The theory used in this study are broadcasting, mass media and NBS. This study uses a qualitative approach with descriptive method. Data collection techniques: interview with the Central Indonesian Broadcasting Commission, study literature, and documentation; The validity test of the data is through informant  triangulation  to  organization  that  conduct  broadcast  advocacy,  Remotivi.  The  results  of  this  study indicate  that  NBS  implementation  is  still  not  running  optimally.  LPS  still  has  a  reluctance  in  preparing infrastructure facilities to implement NBS. Meanwhile the impact of NBS at the local level is also increasingly complex in various sectors of life. Various obstacles start from regulation, political will of all NBS stakeholders and weak supervision caused NBS still far from expectations. This situation makes the centralistic broadcasting system remain dominant. Keyword: Decentralization, Broadcasting Industry, Network Broadcasting Systems
POLA KOMUNIKASI BERBASIS MOBILE PHONE PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI PENANG DENGAN KELUARGA Nani Nurani Muksin; Amin Shabana; Moh. Amin Tohari
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol 3, No 2 (2019): Perspektif Komunikasi
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.268 KB) | DOI: 10.24853/pk.3.2.79-90

Abstract

Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  adalah  mereka  yang  bekerja  hingga  ke  luar  negeri  jauh  dari  keluarganya. Berbagai situasi personal terjadi seperti perasaan senang, susah, serta rindu karena jauh dari keluarga merupakan keseharian yang dialami PMI. Hal inilah yang membuat komunikasi dengan keluarga menjadi sangat signifikan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perbedaan pola komunikasi antara pekerja migran pria dan pekerja migran perempuan dan pola komunikasi penggunaan  mobile phone dengan keluarga. Pendekatan penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif; Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi; Teknik penentuan informan secara purposive sampling. Terdapat 7 orang PMI yang bekerja di Penang. Hasil penelitian yaitu  meskipun  sama-sama  menggunakan  mobile  phone  sebagai  media  komunikasi  dengan  keluarga,  namun terdapat  beberapa  perbedaan  pemanfaatan  mobile  phone  antara  pekerja  migran  pria  dan  perempuan.  Pekerja migran  pria  lebih  rendah  tingkat  intensitas  dan  durasi  komunikasi  melalui  handphone  disbanding  pekerja perempuan.  Keragaman  materi  komunikasi  yang  terjadi  seputar  kehidupan  sehari-hari,  pekerjaan,  kebutuhan rumah  tangga  dan  pengelolaan  keuangan.  Sementara,  pola  komunikasi  PMI  dengan  keluarga  terpenuhi  sesuai dengan teori dari  Wilbur Schramm dimana  semua  unsur  yaitu  source, encoding, signal, decoding, destination, feed back dan field of experience terjadi. Informasi dari semua unsur menggambarkan pola komunikasi pekerja migran dengan keluarga perlu lebih dioptimalkan dengan isi pesan yang positif.  Kata kunci: Pola komunikasi; Mobile Phone, Pekerja Migran Indonesia; Keluarga 
CYBER-PR DALAM E-MUSRENBANG DI PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Amin Shabana; Tria Patrianti
Communication Vol 9, No 2 (2018): COMMUNICATION
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi - Universitas Budi Luhur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.445 KB) | DOI: 10.36080/comm.v9i2.734

Abstract

Since the launch of decentralization, the Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) or Multi Stakeholder Consultation Forum for Development Planning is the principal instrument introduced by the Government of Indonesia for public consultation. In support of this participatory Musrenbang process, a number of regional governments including South Tangerang, have tried to increase participation by developing an online Public relations system. It is addressed to legislate transparency in budgeting and deepen the consultative approach down to the community level. The said system is electronic Musrenbang (e-Musrenbang) coordinated by Bappeda (City Development Planning Agency) together with disctrict level (Kecamatan). This research aimed to seek how the utilization of Cyber PR in Musrenbang by City Development Planning Agency of South Tangerang (Bappeda). Using qualitative data and case study method, the research conducted through in-depth interviews and FGD with bureaucrats in Bappeda, sub-district, village, and neighbourhood. E-Musrenbang as one of the concepts of Cyber PR conducted in Bappeda Tangerang Selatan, needs to be improved. This is to foster the use the application and the involvement of stakeholders for better Tangerang Selatan in the future.
Post-Reform Cinema Public Space on Detik.com News Portal Amin Shabana; Harmonis Harmonis; Zahwa Indira; Mutia Andini
Komunikator Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jkm.14398

Abstract

Film festivals are public cultural spheres that arose quickly after the fall of the New Order. The rise of film festival activities was covered by the Indonesian mass media, particularly online media. Detik.com is an example of online media that is currently a public reference, including witnessing the development of film festivals in post-reformation Indonesia. The primary goal of this research is to examine the representation of the public sphere in a film festival article written by Detik.com. This study chose an explanatory qualitative approach based on media framing theory. From its inception until 2019, Detik.com was Indonesia’s first news portal, publishing 894 articles on film festivals. The analysis knife employs several major theories, including Public Space (Habermas), Film Festival (De Valck), and news framing (De Vreese). To strengthen the article, the sources cited are also the most comprehensive, consisting of government groups (e.g., Executive and DPR) and non-government groups (filmmakers, festival managers, academics, religious groups, and spectators). When comparing the scale of implementation, national film festivals are mostly covered, namely 28 film festivals and eight film festivals. During the post-reform era, the most news framing film festivals are generic issues (33 festivals) versus 14 festivals that fall into the category of specific issue framing.  
Post-Reform Cinema Public Space on Detik.com News Portal Amin Shabana; Harmonis Harmonis; Zahwa Indira; Mutia Andini
Komunikator Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jkm.14398

Abstract

Film festivals are public cultural spheres that arose quickly after the fall of the New Order. The rise of film festival activities was covered by the Indonesian mass media, particularly online media. Detik.com is an example of online media that is currently a public reference, including witnessing the development of film festivals in post-reformation Indonesia. The primary goal of this research is to examine the representation of the public sphere in a film festival article written by Detik.com. This study chose an explanatory qualitative approach based on media framing theory. From its inception until 2019, Detik.com was Indonesia’s first news portal, publishing 894 articles on film festivals. The analysis knife employs several major theories, including Public Space (Habermas), Film Festival (De Valck), and news framing (De Vreese). To strengthen the article, the sources cited are also the most comprehensive, consisting of government groups (e.g., Executive and DPR) and non-government groups (filmmakers, festival managers, academics, religious groups, and spectators). When comparing the scale of implementation, national film festivals are mostly covered, namely 28 film festivals and eight film festivals. During the post-reform era, the most news framing film festivals are generic issues (33 festivals) versus 14 festivals that fall into the category of specific issue framing.  
FESTIVAL FILM MELAWAN BUDAYA KETERTUTUPAN Donny Kurniawan; Amin Shabana; Irvan Fadhilah
Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Vol 6, No 1 (2022): PERSPEKTIF KOMUNIKASI
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.762 KB) | DOI: 10.24853/pk.6.1.63-72

Abstract

Sikap ketertutupan masih menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia pasca reformasi lebih dari 20 tahun lalu. Sebagai salah satu anak kandung dari reformasi, kebebasan berekspresi bertransformasi dalam berbagai wajah kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari praktik penyelenggaraan festival film khusus yang mengadvokasi isu pertentangan sebagai identitasnya di beberapa negara dan Indonesia. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah film festival dan ketertutupan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualititatif dengan metode analisis isi. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan festival film termasuk tumbuh dengan cepat di berbagai wilayah dan tingkatan oleh penggiat perfilman. Bagi negara yang kuat penghargaannya terhadap isu Hak Asasi Manusia, festival film merupakan pendobrak sikap tertutup yang dibangun penguasa untuk melindungi kepentingannya dari isu-isu yang dianggap berbahaya. Berbagai penyelenggaraan festival film yang ada di Indonesia saat ini masih didominasi sebagai ruang apresiasi suatu karya film. Sementara di negara lain, festival film digunakan sebagai gerakan advokasi untuk mengubah keadaan yang dinilai penuh tidak keadilan. Meskipun jumlahnya sedikit di Indonesia, festival film yang berani mengusung semangat “perlawanan” tersebut juga menghadapi berbagai kendala untuk terus bertahan.