Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur: Studi Kasus KUA Kecamatan Mariso, Makassar Laila Safira Febriani; Mulyati Pawennei; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang – Undang Hak Asasi Manusia (2) Untuk mengetahui dan Menganalisis Faktor Terjadinya Kasus Anak Menikah Diusia Dini. Dalam penelitian ini metode ilmiah yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Undang-Undang Tentang HAM tidak mengatur secara spesifik mengenai usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Tentang HAM mengatur mengenai hak seseorang untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. (2) Adapun faktor dukungan yang dapat mempermudah pencegahan perkawinan dini sebagai bagian dari amanah UU No. 16 Tahun 2019 dapat diklarifikasikan menjadi empat faktor. Keempatnya adalah faktor kaagamaan, tingkat layanan kesehatan, kebijakan dan pendidikan. This research objective is to analyze the legal protection of underage marriages according to the Human Rights Law (2) to find out and analyze the factors in the occurrence of cases of children marrying at an early age. In this study, the scientific method used is the empirical method. The results of this study indicate that (1). The Law on Human Rights does not specifically regulate the age of children to be able to enter into marriage. However, the Law on Human Rights regulates a person's right to have a family and children. Article 10 paragraph (1) of the Law stipulates that "everyone has the right to form a family and continue offspring through legal marriage". (2) The support factors that can facilitate the prevention of early marriage as part of the mandate of Law no. 16 of 2019 can be classified into four factors. The four factors are religion, level of health services, policies and education.

Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur: Studi Di Pengadilan Agama Pangkajene Syarif Hidayat; Mulyati Pawennei; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian untuk menganalisis akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika terjadinya perkawinan di bawah umur. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian emperis. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa: (1). Akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika terjadinya perkawinan di bawah umur adalah banyaknya permohanan dispensasi juga di sertai dengan adanya kasus perceraian di bawah umur perkawinan tiap tahun nya di pengadilan agama pangkajene (pangkep) (2) penerapan undang – undang nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan belum efektif di pangkep karena dilihat dari masih banykanya permohonan dispensasi perkawinan tiap tahunya di sertai tanggapan para penegak hukum tentang efektivitas undang – undang nomor 16 tahun 2019. This research objective to analyze the legal consequences that can arise when underage marriages occur. The research method in this study uses an empirical research type. The results of this research show that: (1). The legal consequences that can arise when underage marriages occur are the many requests for dispensation also accompanied by the existence of underage marriage divorce cases every year in the Pangkajene (pangkep) religious court (2) application of law number 16 of 2019 concerning age limits marriage has not been effective in Pangkep because it can be seen from a large number of requests for dispensation for marriage every year, accompanied by responses from law enforcers about the effectiveness of law number 16 of 2019.

Tinjauan Sosio Yuridis Tentang Perkawinan Usia Muda: Studi Kasus KUA Kecamatan Mariso, Makassar Hasbuddin Khalid; Laila Safira Febriani; Mulyati Pawennei
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1461

Tujuan penelitian Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang–Undang Hak Asasi Manusia (2) Untuk mengetahui dan Menganalisis Faktor Terjadinya Kasus Anak Menikah Diusia Dini. Dalam penelitian ini metode ilmiah yang digunakan adalah metode empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1). Undang-Undang Tentang HAM tidak mengatur secara spesifik mengenai usia anak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang Tentang HAM mengatur mengenai hak seseorang untuk berkeluarga dan memiliki keturunan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengatur bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. (2) Adapun faktor dukungan yang dapat mempermudah pencegahan perkawinan dini sebagai bagian dari amanah UU No. 16 Tahun 2019 dapat diklarifikasikan menjadi empat faktor. Keempatnya adalah faktor kaagamaan, tingkat layanan kesehatan, kebijakan dan pendidikan. The research objective is to analyze the legal protection of underage child marriage according to the Human Rights Act (2) to find out and analyze the factors in the occurrence of cases of children marrying at an early age. In this study, the scientific method used is the empirical method. The results of this study indicate that (1). The Law on Human Rights does not specifically regulate the age of children to be able to enter into marriage. However, the Law on Human Rights regulates a person's right to have a family and children. Article 10 paragraph (1) of the Law stipulates that "everyone has the right to form a family and continue offspring through legal marriage". (2) The support factors that can facilitate the prevention of early marriage as part of the mandate of Law No. 16 of 2019 can be classified into four factors. The four factors are religion, level of health services, policies and education.

Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Melalui Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palopo St Nurdaliah St Nurdaliah; Mulyati Pawennei; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1462

Tujuan penelitian menganalisis landasan hukum serta faktor apa saja yang memengaruhi penyelesaian perkara pidana melalui penerapan Restorative Justice di kejaksaan negeri palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menujukan bahwa (1) landasan hukum penerapan konsep Restorative Justice di indonesia terdapat pada Pasal 364,373,379,384,407,483 KUHP, KUHAP Pasal 205, serta Perja No. 15 Tahun 2020, selanjutnya kejari palopo menngunakan Perja No. 15 Tahun 2020 sebagai landasan hukum penerapan konsep Restorative Justice di wilayah hukumnya. (2) Adapun faktor yang memengaruhi terjadinya penerapan Restorative Justice di kejari palopo, terdapat pada faktor budaya hukum masyarakat kota palopo yang sangat menjungjung budaya kebersamaan serta kepedulian satu sama lain, selanjutnya faktor sturktur hukum dengan nilai budaya hukum masyarakat kota palopo yang erat dengan kebersamaan serta kepedulian yang tinggi jaksa wajib untuk menggali nilai-nilai budaya tersebut dengan menggunakan Restorative Justice sebagai konsep penyelesaian perkara di wilayah hukum kejaksaan negeri palopo. The research objective is to analyze the legal basis and what factors influence the settlement of criminal cases through the application of Restorative Justice at the Palopo state prosecutor's office. The type of research used is empirical normative legal research. The results of the study show that (1) the legal basis for applying the concept of Restorative Justice in Indonesia is contained in Articles 364,373,379,384,407,483 of the Criminal Code, Article 205 of the Criminal Procedure Code, and Perja No. 15 of 2020, then pursue Palopo using Perja No. 15 of 2020 as the legal basis for implementing the concept of Restorative Justice in its jurisdiction. (2) The factors that influence the implementation of Restorative Justice in the Palopo court are found in the legal culture factor of the Palopo city community which really upholds a culture of togetherness and concern for one another, then the legal structure factor with the legal cultural values of the Palopo city community which is close to togetherness and High concern that prosecutors are obliged to explore these cultural values by using Restorative Justice as a concept for settling cases in the jurisdiction of the Palopo District Prosecutor's Office.

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Yusnani Besse; Mulyati Pawennei; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1472

Tujuan penelitian menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui alternatif restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan dan berjalan secara efektif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. The aim of the research is to analyze the application of the concept of restorative justice as an alternative in solving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office and to analyze the factors that influence the application of restorative justice as an alternative in resolving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted at the High Court of South Sulawesi. The results of this study indicate that the settlement of criminal cases through alternative restorative justice in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been implemented and is running effectively based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pengusaha SPBU dan PT PERTAMINA Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak Nurul Fadila Anugrah; Mulyati Pawennei; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1490

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerjasama antara pengusaha SPBU dan PT Pertamina Dalam penyaluran bahan bakar minyak di SPBU Pantai Marina Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. R4Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dalam bentuk pengusaha SPBU CODO Penerapan asas proporsioanliatas dala perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Nur Aulia Pratama Karya dalam bentuk pengusaha SPBU CODO belum sepenuhnya diterapkan karena PT. Pertamina (Persero) mendominasi kontrak sehingga perjanjian Kerjasama tersebut dirancang atas dasar kepentingan bisnis dari PT. Pertamina. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama penyaluran bahan bakar minyak di Kabupaten Bantaeng melalui jalur musyawarah, apabila jalur tersebut tidak ada kesepakatan maka ditempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Makassar. The research objective is to analyze the implementation of the principle of proportionality in the cooperation agreement between gas station entrepreneurs and PT Pertamina in the distribution of fuel oil at Marina Beach gas stations, Bantaeng Regency. This research method uses the type of empirical juridical research. The nature of this research is analytical and descriptive. R4 The results of this study indicate that the cooperation agreement between PT. Pertamina with PT. Nur Aulia Pratama Karya in the form of a CODO Gas Station entrepreneur. The application of the principle of proportionality in the cooperation agreement between PT. Pertamina (Persero) with PT. Nur Aulia Pratama Karya in the form of a CODO gas station entrepreneur has not been fully implemented because PT. Pertamina (Persero) dominates the contract so that the cooperation agreement is designed on the basis of the business interests of PT. Pertamina. Legal efforts can be taken if one of the parties defaults on the cooperation agreement for the distribution of fuel oil in Bantaeng Regency through deliberation, if there is no agreement on this route, legal action will be taken at the Makassar District Court.

Proses Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Parepare Kelas IB Muh Gazali Yusuf; Mulyati Pawennei; Ilham Abbas
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1523

Tujuan penelitian menganalisis befektivitas pelaksanaan persidangan secara elektronik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Parepare berjalan kurang efektif, disebabkan permasalahan subtantif yaitu dari Perma itu sendiri dimana Persidangan elektronik bisa terjadi apabila atas persetujuan penggugat dan Tergugat untuk beracara secara elektornik, pelaksanaan persidangan yang bersifat tertutup, juga terkendala proses pembuktian yang masih harus dilakukan persidangan tatap muka. Juga adanya permasalahan teknis yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur persidangan secara elektronik, penggantian kuasa hukum untuk perkara yang sudah berjalan dan persidangan yang tidak dihadiri oleh lawan (verstek), juga belum dapat dikatakan efektif disebabkan faktor masyarakat dan faktor budaya dimana karena masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare belum terciptanya budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik. The research objective to analyze the effectiveness of electronic trial implementation and the factors that influence it. This study uses normative research. The results of this study indicate that the implementation of the electronic trial process at the Parepare Religious Court is running ineffectively, due to substantive problems namely from the Perma itself where electronic trials can occur if with the consent of the plaintiff and the defendant to proceed electronically, the implementation of closed trials is also constrained the evidentiary process must still be carried out in face-to-face trials. There are also technical problems, namely that there are still many people who do not understand electronic trial procedures, replacement of attorneys for cases that are already under way and trials that are not attended by opponents (verstek), also cannot be said to be effective due to community factors and cultural factors where the people in the jurisdiction of the Parepare Religious Court has not created an electronic-based legal culture that can support the implementation of electronic trials.

Penerapan Asas Kebebasan Hakim Didalam Putusan Pidana Dibawah Minimum Khusus Pada Perkara Tindak Pidana Narkotika Aditya Yudi Taurisanto; Mulyati Pawennei; Zainuddin Zainuddin
Journal of Lex Theory (JLT) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Theory (JLT)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlt.v4i1.1533

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas kebebasan hakim didalam putusan pidana dibawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika. Tipe penelitian ini adalah empiris, yang mana data diperoleh penulis dihimpun melalui wawancara dengan. Hasil penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) penerapan asas kebebasan hakim dialam menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika terbatas sifatnya karena hakim tetap mendasarkan surat dakwaan dan menggunakan parameter tertentu serta dengan harus dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. 2) faktor yang mempengaruhi penerapan asas kebebasan hakim dialam menjatuhkan putusan pidana dibawah minimum khusus pada perkara tindak pidana narkotika meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, namun faktor yang paling terbesar terletak pada bagian substansi hukum. The research objective to analyze the application of the principle of judge's freedom in criminal decisions below the minimum specifically in narcotics crime cases. This type of research is empirical, where the data obtained by the author was collected through interviews with. The results of the author's research found that: 1) the application of the principle of judge's freedom in handing down criminal decisions below the special minimum in narcotics crime cases is limited in nature because the judge still bases the indictment and uses certain parameters and must comply with the Supreme Court Circular. 2) factors that influence the application of the principle of freedom of judges in handing down criminal decisions below the special minimum in narcotics crime cases include legal substance, legal structure and legal culture, but the biggest factor lies in the legal substance section.

Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan Di Kabupaten Gowa Diana Amir; Mulyati Pawennei; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1493

Tujuan penelitian ini sebagai berikut (1) Untuk rnengetahui dan menganalisis faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian (1) aktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasanadalah kondisi ekonomi, pendidikan tidak dan kurangnya pemahaman ajaran agama yang dianutnya. (2) Upaya-upaya penanggulangan terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah: a. Upaya preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat sebelum terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah mengadakan sistem keamanan lingkungan, meningkatkan penanganan terhadap wilayah yang rawan terjadinya suatu pencurian dan mengadakan patroli setiap saat pada jam-jam tertentu. b. Upaya represif yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh arapat penegak hukum untuk mengadakan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di Kabupaten Gowa dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. The research objective is to analyze the (1) To find out and analyze what factors lead to violent theft in Gowa Regency. (2) To find out and analyze the efforts made to deal with violent theft in Gowa Regency. The research method used is an empirical legal research method. The results of the study (1) the actors causing theft by violence are economic conditions, lack of education and a lack of understanding of the teachings of the religion they adhere to. (2) Efforts to prevent theft by violence are a. Preventive efforts, namely an effort made by law enforcement and the community before the occurrence of violent theft to establish an environmental security system, improve the handling of areas prone to theft and conduct patrols at any time at certain hours. b. Law enforcement officers make repressive efforts to hold arrests for perpetrators of theft with violence in the Gowa Regency and be processed in accordance with applicable law.

Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Reski Anisari; Mulyati Pawennei; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1497

Tujuan penelitian menganalisis efektifitas penerapan keadilan restorative sebagai upaya meminimalisasi penggunaan pidana bagi anak pelaku tindak pidana pada tahap penuntutan serta Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restorative dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum. Tipe penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan empiris atau social legal research. Hasil penelitian telah menemukan fakta bahwa keadilan restorative pada tahap penuntutan di Kejaksaan belum efektif terlaksana sebagai upaya meminimalisasi penggunaan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, dan faktor kemampuan SDM Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum anak. The research objective is to analyze the effectiveness of the application of restorative justice as an effort to minimize the use of punishment for juvenile offenders at the prosecution stage and to identify and analyze the factors that influence the application of restorative justice in dealing with children in conflict with the law. This type of research is research with an empirical approach or social legal research. The results of the research have found that restorative justice at the prosecution stage at the Attorney General's Office has not been effectively implemented as an effort to minimize the use of criminal sanctions for children in conflict with the law. Factors that influence the implementation of restorative justice in dealing with children in conflict with the law are legal substance factors, legal structure factors, and factors of the Attorney General's human resources capacity, especially the Child Prosecutor.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search