Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Watansoppeng A. Sudarman Kantao; Azwad Rachmat Hambali; Muh. Rinaldy Bima
Kalabbirang Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): Kalabbirang Law Journal
Publisher : Yayasan Al Ahmar (AHMAR Institute)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.kalabbirang166

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman terhadap penerapan nilai serta hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dan kendala yang dihadapi majelis hakim pengadilan Negeri watansoppeng dalam menerapkan keadilan restoratif untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait proses persidangan terhadap kasus anak, hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng senantiasa mengupayakan penerapan restoratif justice dengan memberi saran kepada korban, terdakwa dan pihak keluarga untuk mengusahakan perdamaian sebagai upaya penyelesaian kasus di luar jalur persidangan, namun upaya tersebut seringkali ditolak oleh korban dan keluarganya dan menginginkan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Faktor Kebudayaan dari keluarga korban inilah yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian. This study aims to analyze and gain an understanding of the application of values and obstacles in the application of restorative justice in juvenile criminal justice cases in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children in order to provide legal protection for children who are in conflict with the law and the obstacles they face. watansoppeng District Court panel of judges in implementing restorative justice to adjudicate crimes committed by children. The results showed that in relation to the trial process for juvenile cases, the judges at the Watansoppeng District Court always tried to apply restorative justice by advising victims, defendants and their families to seek peace as an effort to resolve cases outside the court, but these efforts were often rejected by the victim and his family and wants the perpetrator to be punished as severely as possible. The cultural factor of the victim's family does not support the settlement of cases outside the court or peace.

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Di Kota Makassar Sutrisno Syarifuddin; Sufirman Rahman; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.472 KB)

Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa di Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang di tinjau dari pendekatan kriminologis. Hasil penelitian bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain adalah sebagai berikut: Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Kurang efektifnya upaya pemerintah karna keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan,tidak dilakukan secara hukum, dimana segalah bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya intervensi hukum. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi pidana terhadap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000 “(dua ratus juta rupiah)”. Tujuan penelitian menganalisis penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa di Kota Makassar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang di tinjau dari pendekatan kriminologis. Hasil penelitian bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengamen, pedagang asongan dan lain-lain adalah sebagai berikut: Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Kurang efektifnya upaya pemerintah karna keterlibatan orang dewasa yang memaksa atau mengeksploitasi keberadaan anak-anak dijalanan,tidak dilakukan secara hukum, dimana segalah bentuk tindakan memaksa atau menyuruh anak merupakan tindakan eksploitasi yang tidak dapat terlepas dari perlunya intervensi hukum. Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sanksi pidana terhadap orang yang mengeksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dipidana paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000 “(dua ratus juta rupiah)”.

Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertium Dalam Tinak Pidana Perkosaan Wahyuningsih Wahyuningsih; Hambali Thalib; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.219 KB)

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan visum et repertum dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan di kota Makassar dan Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap dua masalah yang telah diteliti, menunjukkan bahwa Kekuatan pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan adalah pada tingkat penyidikan kekuatan pembuktian Visum et Repertum salah satu alat bukti yang menguatkan atau dapat memfaktakan bahwa telah terjadi tindak pitindak pidana perkosaan. Faktor- faktor yang mempengaruhi kekuatan pembuktian visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan adalah faktor banyak dari korban mengalami trauma atau malu dalam hal menyampaikan tentang kejadian atau keterangan yang telah dialaminya dan faktor biaya dalam pemeriksaan hasil visum et repertum yang dimana tidak semua Rumah Sakit mengratiskan biaya pemeriksaan. The research objective is to analyze the position of visum et repertum in the proving process of rape crime in the city of Makassar and to determine the factors that influence it. This study, the authors use the type of empirical legal research. The results of research that have been carried out on the two problems that have been studied show that the power of proof of visum et repertum in the crime of rape is at the level of investigation, the strength of evidence that Visum et Repertum is one of the evidence that strengthens or can prove that the crime of rape has occurred Factors that affect the strength of proof of visum et repertum in the crime of rape are many factors of victims experiencing trauma or embarrassment in terms of conveying events or information they have experienced and the cost factor in examining the results of visum et repertum where not all hospitals free costs examination.

Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Hurrya Musdalifah Supardi; Hambali Thalib; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.958 KB)

Tujuan Penelitian menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum pada Penyidikan Anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Polrestabes Makassar. Penelitian lapangan dilaksanakan Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Hasil penelitian ini menggambarkan Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kejahatan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Anak korban kejahatan seksual mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan. Sebagai saran Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan membuka pelayanan khusus. Dan Meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. The research objective to analyze the implementation of legal protection in the investigation of children who are victims of sexual harassment at the Makassar Police Station. The field research was carried out by the Makassar City Police Resort Office. The results of this study illustrate that legal protection for child victims of sexual crimes can be done by providing children's rights in terms of access to the fulfillment of the right to obtain health services and social security in accordance with physical, spiritual, and social needs as an effort to restore the condition of children as victims of crime. who have had long-term trauma. Child victims of sexual crimes get legal protection in terms of providing legal assistance, rehabilitation and prevention. As a suggestion, investigators can make cooperation in the mechanism for handling children who are victims of criminal acts of sexual violence against children by opening special services. And Improving the quality of legal protection for children who are victims and witnesses of criminal acts of sexual violence against children so that children get guarantees for their survival and livelihood as part of human rights.

Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi Azwad Rachmat Hambali; Rizki Ramadani; Hardianto Djanggih
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kedudukan dan politik hukum dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku korupsi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif-konseptual terhadap data sekunder lalu dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 memiliki dasar atributif dari undang-undang, namun demikian substansinya tidak memiliki legitimasi yuridis dari peraturan yang lebih tinggi. Politik hukum pembentukan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan upaya MA untuk mengisi kekosongan hukum akibat absennya pedoman pemidanaan yang menyebabkan terjadinya disparitas. Meskipun demikian, substansinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan kepastian hukum disebabkan terbatasnya ruang lingkup pengaturan dan absennya sanksi bagi hakim yang tidak mengikutinya. Dari aspek keadilan, rumusan pemidanaan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 telah disusun secara proporsional, sehingga dapat mewujudkan keadilan jika diterapkan secara konsekuen.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search