Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE'RECHTSSTAAT Amsir Law Jurnal (ALJ) AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum PESHUM
Gito Alan Ali
Fakultas Hukum, Pemerintahan Dan Sosial, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Gorontalo
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Dan Penguatan Kapasitas Kebijakan Desa Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali
AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Volume 3 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Faculty of Law Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/aiwadthu.v3i1.1266

Abstract

Introduction: Violence against children is any act against a child which results in physical, psychological, sexual misery or suffering, and/or neglect, including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty by means against the law.Purposes of Devotion: This activity aims to integrate the Child Protection Program from Sexual violence into the policies of Mebongo Village, Sumalata District; Align the Village Child Protection Program from Sexual violence with Village policies in Sumalata District; Encourage the participation of all community groups in preventing and handling sexual violence against children. Method of Devotion: The form of the program is Socialization and Capacity Strengthening of Village Policies in order to realize Child Protection which provides justice and a sense of security that is needed and also to increase participation and a sense of shared responsibility in society, so that it can contribute to related institutional roles primarily at the village government level.Results of the Devotion: From the results of discussions with the community, it was obtained that the majority acknowledged the lack of education regarding good patterns of handling sexual violence, which refers to steps taken to identify, help, and protect children who are victims of violence, including access to justice for child victims and perpetrators. . This effort is carried out through networking (including advocacy) with affordable and quality support services for victims, perpetrators and children at risk. Then on the regulatory side, the Village does not yet have supporting facilities related to regulations that protect the rights of children who experience sexual violence
Penggunaan Badan Hukum Perkumpulan terhadap Badan Usaha Milik Desa: Bagaimana Kedudukan dan Implikasinya? Igirisa, Ridwanto; Ali, Gito Alan; Sahabat, Andi Inar; Nur, Rafika
Amsir Law Journal Vol 4 No 1 (2022): October
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i1.124

Abstract

Village Owned Enterprises (BUM Desa) have a very strategic role in improving the economy, especially in South Suwawa District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province. BUM Desa is formed by the Village Government in order to maximize the entire economic potential of the village. This study discusses how the position and implications of the use of association legal entities by BUM Desa in improving the village economy in South Suwawa District, Bone Bolango Regency. The research method used in this research is juridical-empirical type, data collection techniques obtained through observation are then processed and analyzed descriptively. The purpose of this study is that BUM Desa has strong legality in improving the village economy in South Suwawa District in particular and Bone Bolango Regency in general, as well as how to overcome economic problems that arise in the future.
Analisis Hukum Terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Dipengadilan Agama Gorontalo Ariyanti S. Yatiti; Karmila Damariani Radjak; Gito Alan Ali; Andi Inar Sahabat; Muhammad Rachmad Tahir
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.11430

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujaun untuk melindungi anak dari resiko perkawinan dini. Meski demikian, Undang-Undang tetap membuka ruang pemberian dispensasi kawin apabila terdapat alasan mendesak, yang memberikan ruang dikresi bagi hakim. Dipengadilan agama Gorontalo, permohonan dispensasi menunjukan angka yang cukup tinggi, terutama karena alasan kehamilan diluar nikah. Fenomena ini menciptakan ketegangan antara norma hukum ideal (das sollen) dan kenyataan praktik hukum (das sein). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gorontalo, dengan menitik beratkan pada pertimbangan hakim dalam kasus kehamilan diluar nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Menggunakan pendekatan hukum empiris, penelitian ini menggabungkan statute approach terhadap UU Perkawinan dan PERMA No. 5 tahun 2019, serata case approach melalui analisis terhadap tiga putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan hakim, orang tua pemohon, petugas PTSP, dan observasi persidangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan dispensasi telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hakim berupaya menyeimbangkan ketentuan batas usia dengan pertimbangan kemaslahatan, terutama dalam kondisi kehamilan di luar Kawin, sebagai bentuk perlindungan hukum yang realistis dan manusiawi.Penetapan Dispensasi kawin dipengadilan agama gorontalo mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan penegakan batas usia Perkawinan dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, terutama dalam kasus kehamilan diluar Kawin.
Legal Protection of Debtors in Court Decision Number 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/Commercial Court at Surabaya Zulkifli Halim, Nur Azizah; Andi Inar Sahabat; Gito Alan Ali; Ridwanto Irigisa; Muhammad Rachmad Tahir
DE'RECHTSSTAAT Vol. 12 No. 1 (2026): JURNAL HUKUM DE' RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v12i1.21182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam perkara kepailitan, khususnya dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby, serta mengkaji pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari kajian dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait kepailitan, dan literatur hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menafsirkan dan memberikan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur dalam putusan Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Sby belum optimal. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kepailitan cenderung lebih fokus pada menyertakan hak-hak kreditur, sementara hak-hak debitur kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang dinilai terlalu ketat dan kurang mempertimbangkan kondisi kesulitan keuangan yang dialami debitur akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum kepailitan yang lebih berimbang antara kepentingan kreditur dan debitur. Selain itu, hakim diharapkan lebih cermat dan bijaksana dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan kondisi debitur, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.
Co-Authors Andi Inar Sahabat Ariyanti S. Yatiti Igirisa, Ridwanto Karmila Damariani Radjak Karmila Damariani Radjak Muhammad Rachmad Tahir Rafika Nur Ridwanto Irigisa Sahabat, Andi Inar Zulkifli Halim, Nur Azizah