Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

OPTIMALISASI PERAN KADER DALAM PENCEGAHAN HIPERTENSI MELALUI DETEKSI DINI DAN SENAM HIPERTENSI Andy Muharry; Taufik Nurohman; Faisal Fadilla Noorikhsan
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 7: Desember 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v2i7.3651

Abstract

Pendahuluan: Hipertensi di Indonesia merupakan salah satu penyebab kematian yang perlu mendapatkan perhatian. Pada umumnya kasus kematian akibat hipertensi tidak ditandai dengan adanya gejala awal. Data dari WHO menujukkan bahwa penderita hipertensi di dunia pada tahun 2015 sekitar 1,13 Miliar orang dan diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 Miliar orang yang terkena hipertensi. Data Riskesdas tahun 2018 menujukkan bahwa estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang, sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 kematian. Hipertensi menjadi faktor resiko utama untuk terjadinya penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, gagal jantung kongesif, stroke, gangguan penglihatan dan penyakit ginjal. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan deteksi dini dan senam hipertensi khsusnya pada masyarakat kelompok usia produktif. Kegiatan ini memerlukan keterlibatan dari masyarakat setempat seperti kader kesehatan. Metode: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan. Metode penyelesaian masalah pengabdian kepada masyarakat adalah dengan melakukan penyegaran kembali tentang hipertensi dan pencegahannya serta melakukan praktik senam hipertensi, kegiatan ini bertujuan agar para kader kesehatan dapat memahami kembali tentang penyakit hipertensi, dapat melakukan deteksi dini dan pencegahan dengan mengajak masyarakat yang berisiko untuk melakukan senam hipertensi. Hasil dan pembahasan: Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman kader kesehatan tentang hipertensi dan pencegahannya sudah baik, hal ini terlihat dari respon kader saat kegiatan penyuluhan berlangsung, sebagian besar kader mampu menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh narasumber. Selain itu, respon kader pada saat praktik senam pencegahan hipertensi juga sangat baik, sebagian besar kader yang hadir dapat mengikuti gerakan senam yang telah dicontohkan oleh instruktur. Kesimpulan: kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema optimalisasi kader dalam pencegahan hipertensi yang telah dilakukan mendapat respon yang baik dari para kader, materi yang disampaikan dan praktik senam hipertensi dapat diikuti dan dapat menambah wawasan, keterampilan baru dalam upaya pencegahan hipertensi.
GOOD GOVERNANCEIN VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT (STUDY OF ANGKAES VILLAGE, WELIMAN DISTRICT, MALAKA REGENCY, EAST NUSA TENGGARA) Maria Akripina Mau; Marisa S. B. Seran; Surya Yudha Regif; Andre Pattipeilohy; Yohannes Imanuel Naif; Dimas Agustian; Fransin Kontu; Eunike S. Pelleng; Faisal Fadilla Noorikhsan
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 1 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18515055

Abstract

This study aims to determine the application of Good Governance principles in village financial management, especially in Angkaes Village, Weliman District, Malaka Regency. The problem underlying this study is the obstacles still found in village financial management, such as limited transparency, community participation, and accountability of village officials in every stage of management. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Research informants were determined purposively involving village officials, the Village Consultative Body (BPD), and the local community. The results of the study indicate that the application of Good Governance principles in village financial management in Angkaes Village is not yet fully optimal. Transparency has begun to be implemented through the APBDes information board and village deliberations, but has not been implemented consistently. Community participation in planning and supervision is still low due to a lack of socialization. The accountability of village officials also still faces obstacles related to accountability reports that are not fully in accordance with the provisions. Thus, this study concludes that although the principles of Good Governance have become a guideline in village financial management, the practice still needs to be improved through strengthening the capacity of village officials, increasing community involvement, and enforcing a more transparent and accountable monitoring system.
Religious Harmony and Identity Politics in Indonesia’s Electoral Democracy Sandra Leoni Prakasa Yakub; Santi Suryani; Faisal Fadilla Noorikhsan; Muhamad Reza Atqia; Novia Laela
SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS Vol 4 No 1 (2026): SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v4i1.1571

Abstract

This research is driven by the increasing strength of religion-based identity politics in Indonesia’s post-reform electoral democracy, which creates a dilemma between legitimate political competition and threats to interfaith harmony. The problem formulation of this study concerns how identity politics challenges religious harmony and to what extent harmony can serve as an instrument to reduce polarization and reinforce democratic consolidation. The research questions focus on two main aspects: (1) how the dynamics of harmony are tested by the exploitation of religious issues within electoral contests, and (2) how harmonization strategies can function as social capital in maintaining democratic stability. Using a qualitative approach with a juridical-normative and socio-political framework, this study relies on a literature review involving laws and regulations, court decisions, official state documents, and national and international academic works, combined with content analysis of religiously nuanced political narratives in media and public discourse. The findings indicate that harmony is not a natural social condition but a socio-political construction that is vulnerable to instrumentalization by electoral interests. FKUB and harmony-related regulations tend to remain normative and less effective in the absence of substantive justice. Nonetheless, harmony still holds potential as strategic capital for democracy if it is developed through a framework of justice, religious political literacy, and inclusive democratic governance.