Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Assistance for Poor Empowerment through the Village Economic Business Program - Saving and Loan ( UED-SP) Yanto Irianto; Andita Hadi
Asian Journal of Community Services Vol. 1 No. 5 (2022): November 2022
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ajcs.v1i5.1894

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of the empowerment of the poor through the UED-SP Program in Cempaka, Plumbon District, Cirebon Regency. The research method uses a survey approach that is descriptive in nature, namely research that seeks to describe existing problem solving that is supplemented by existing literature. Data collection techniques were used in this study in three ways, namely interviews, written sources (documentation), supplemented by questionnaires. The results of the study showed that the performance of the UED-SP Program managers was assessed by the community, especially program recipients, as being considered good.
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan Yanto Irianto; Agustiana
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris pengganti memegang tanggung jawab penting yang sama dengan notaris. Tanggung jawab notaris pengganti dalam menjalankan tugasnya memerlukan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Hukum Jabatan Notaris (UUJN) pasal 66. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengelaborasi lebih jauh tentang apakah ketentuan Jabatan Notaris (UUJN) pasal 66 berlaku bagi Notaris Pengganti dan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan kepustakaan atau hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Kajian ini menyimpulkan bahwa pasal 66 UUJN mengatur perlindungan hukum bagi notaris bukan notaris pengganti. Perlindungan hukum bagi notaris pengganti mengenai pemberitahuan kepentingan yudisial bersifat umum yang didasarkan pada peniadaan pengingkaran dan kewajiban.
ANALISIS POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI LUAR NEGERI PADA PENERAPAN FAIR TRIAL KASUS PEMBEBASAN SITI AISYAH Yanto Irianto
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 6 No 2 (2022): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v6i2.3743

Abstract

Article 9 of the General Declaration of Human Rights states that: "No one may be arbitrarily arrested, detained or exiled." The government succeeded in freeing Indonesian citizen from Serang, Banten, Siti Aisyah from Malaysian law, Monday (11/3/2019). This case is related to the alleged murder of Kim Jon Nam, the half-brother of North Korean leader Kim Jong-Un. Siti was released after the prosecutor dropped the charges during the trial. The Minister of Law and Human Rights, Yasonna Laoly stated, the release of Siti Aisyah was proof of the presence of the government for Indonesian citizens. In order to avoid a double standard between the Government's efforts to encourage the implementation of a fair trial and the abolition of prosecution for death sentences experienced by Indonesian citizens abroad and those tried in Indonesia, the ICJR recommended President Jokowi to order the Attorney General to carry out a moratorium on the prosecution of sentences. death and stop the execution of the death penalty considering the implementation and standards of fair trial in Indonesia are still not running well. Keywords: Freedom; Fair Trial; Justice.
Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: New Paradigm of National Criminal Law: Normative Analysis of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Karolus Charlaes Bego; Kastubi; Christian Ade Wijaya; Yanto Irianto; Halisma Amili
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9285

Abstract

Reformasi hukum pidana Indonesia mencapai momentum penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda. Perubahan ini tidak sekadar pembaruan teknis terhadap aturan pidana, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma yang fundamental dalam sistem hukum pidana nasional. Artikel ini mengkaji KUHP 2023 melalui pendekatan analisis normatif untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip utama, konsep dasar, serta orientasi kebijakan pidana mengalami transformasi. Fokus kajian mencakup rekonstruksi asas legalitas, perluasan pertanggungjawaban pidana, pembaruan kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi, serta penguatan pendekatan pemidanaan yang lebih humanistik dan proporsional. Penelitian ini menemukan bahwa KUHP 2023 berupaya menegaskan identitas hukum pidana Indonesia melalui pengintegrasian nilai Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu, perubahan norma pemidanaan memperlihatkan orientasi baru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Model pemidanaan alternatif seperti pidana pengawasan dan kerja sosial menunjukkan upaya negara untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Di sisi lain, kodifikasi sejumlah delik baru turut memperlihatkan respons hukum terhadap dinamika sosial kontemporer. Secara keseluruhan, KUHP 2023 menghadirkan kerangka hukum pidana yang lebih modern, responsif, dan kontekstual. Namun demikian, implementasinya memerlukan kesiapan kelembagaan dan penegak hukum agar esensi pembaruan benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik dan memberikan kontribusi nyata bagi sistem peradilan pidana nasional.
The Role of Evidence in Proving the Element of Intent in Murder Cases Bambang Sasmita Adi Putra; Tumian Lian Daya Purba; Hamzah Mardiansyah; Nining Suningrat; Yanto Irianto
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7320

Abstract

This study examines the role of evidence in proving intent in murder cases within the criminal justice system. Intent is an element in distinguishing between different types of homicide, such as premeditated murder and manslaughter. The complexity of proving intent is influenced by the types of evidence available, including direct, circumstantial, forensic, and testimonial evidence. Direct evidence, such as confessions or eyewitness testimony, is the most definitive but is often unavailable, making circumstantial evidence essential in many cases. Forensic evidence, particularly autopsy results, provides significant insights into whether the actions were deliberate or accidental. Motive also plays an important role in strengthening the case for intent, offering contextual understanding of the perpetrator's reasons for committing the crime. Witness testimony, although important, requires careful evaluation to ensure its reliability. Psychological factors, such as emotional distress or provocation, can further complicate proving intent, as they may reduce the level of premeditation and influence the legal classification of the crime. This paper argues that proving intent in murder cases requires a comprehensive approach that integrates multiple forms of evidence to ensure accurate legal outcomes and fair justice.