Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Implementasi Kebijakan E- Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Lukas Alberto Ndoa; Poni Sukaesih Kurniati
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 2 (2022): JGLP, NOVEMBER 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i2.601

Abstract

Aplikasi Kang Pisman adalah aplikasi bank sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan Mandalajati dalam melakukan kebijakan terkait pengelolaan sampah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Implementasi Kebijakan E-Government dalam pengelolaan sampah melalui Aplikasi Kang Pisman Mobile yang merupakan sebuah inovasi dalam menangani permasalahan sampah di kecamatan mandalajati Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metodologi deskriptif. Melalui penelitian kepustakaan, studi lapangan, termasuk pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini mengumpulkan data. mekanisme penentuan informan kepada masyarakat pengguna aplikasi Kang Pisman Mobile adalah teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile sudah berjalan cukup baik yaitu menjalankan aturan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 dalam pengelolaan sampah, Namun, Implementasi kebijakan ini belum seluruhnya tepat sasaran melihat bahwa masyarakat belum mengetahui kebijakan ini hal ini disebabkan dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Transmisi kejelasan dan konsistensi di antara organisasi, kognisi (pemahaman) aparatur, respon, dan intensitas dalam melaksanakan kebijakan, sumber daya ekonomi dan kekuasaan dinilai masih kurang.
Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya Suryanto Suryanto; Poni Sukaesih Kurniati
Intermestic: Journal of International Studies Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v7n1.6

Abstract

Penelitian ini menganalisis perdagangan internasional dan faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan internasional di Indonesia. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan perkembangan perdagangan internasional dan metode verifikatif untuk mengetahui variabel yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang telah dipublish selama 2003-2019. Teknik analisis data yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang menentukan perdagangan internasional menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa perdagangan internasional mengalami fluktuatif selama periode penelitian, karena dampak dari harga migas dan non migas yang berubah. Pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia lebih dominan pada sektor nonmigas. Sehingga strategi yang dijalankan pemerintah Indonesia memberikan berbagai kemudahan bagi para pelaku eksportir di bidang nonmigas. Faktor-faktor yang diteliti, meliputi: nilai tukar, tingkat inflasi, government effectiveness, serta trade openness secara simultan berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Namun, secara parsial faktor yang secara signifikan mempengaruhi perdagangan internasional hanya tingkat inflasi, government effectiveness, dan trade openness; sedangkan faktor nilai tukar tidak berpengaruh.
SOSIALISASI INDUSTRI KEUANGAN SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH Suryanto Suryanto; Herwan Abdul Muhyi; Poni Sukaesih Kurniati
Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Vol 12, No 1 (2023): Maret, 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v12i1.36826

Abstract

Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) banyak yang mengalami permasalahan pembiayaan dalam menjalankan usaha mereka. Lembaga perbankan yang selama ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi para pelaku UMKM ternyata tidak dapat menyalurkan kreditnya. Selain karena para pelaku UMKM kurang rapih dalam hal penyusunan laporan keuangan, mereka juga tidak mempunyai agunan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan mensososialisasikan berberapa lembaga pembiayaan kepada para pelaku UMKM. Metode palaksanaan dalam sosialisasi ini dengan cara daring dan luring. Pelaksaan secara daring dilakukan untuk menjelaskan secara umum, sedangkan secara luring menjelaskan secara spesifik sambil membagikan booklet. Para pelaku UMKM yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah kelompok usaha dari berbagi daerah. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai industry keuangan dan mekanisme pengajuan kredit/pembiayaan. Pelaku UMKM merasa ada harapan baru dalam memperoleh sumber pembiayaan selain bank yang selama ini sudah dikenal.
PENINGKATAN PENGETAHUAN KADER MUDA PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) TENTANG PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNACE Poni Sukaesih Kurniati
RESONA : Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Universitas Muhammadiyah Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35906/resona.v7i1.1007

Abstract

Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan kader muda Partai Golongan Karya (GOLKAR) tentang peran dan fungsi partai politik dalam kebijakan Publik guna mewujudkan good governance di Indonesia. Metode Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang digunakan adalah melalui pelatihan atau workshop yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari melalui workshop dengan tehnik focus gruf Discussion guna membahas masalah-masalah yang dihadapi kader muda partai golkar serta praktek dari materi yang diberikan terkait fungsi dari partai politik. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan bahwa fungsi partai GOLKAR belum berfungsi dengan optimal, terutama terkait fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta pengatur dan pengendali konflik dalam kaitannya dengan tahapan kebijakan publik yang mengarah pada terwujudnya good governance di Indonesia. Kesimpulannya adalah Parpol memiliki peran penting dalam kebijakan publik melalui ketaatan dan komitmen menerapkan nilai-nilai dan etika politik yang berlaku. Parpol juga memiliki peran untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan cara mengusulkan kepentingan-kepentingan rakyat untuk dijadikan kebijakan publik. Kalau parpol tidak melaksanakan peran itu, maka ia dapat ditinggalkan oleh pemilihnya dan kehilangan alasan eksistensinya.  Abstract. The purpose of this Community Service activity is to increase the knowledge of young cadres of the Golkar Party (GOLKAR) about the role and function of political parties in public policy to realize good governance in Indonesia. The Community Service Implementation Method used is through online training or workshops. The activity was carried out for two days through a workshop with a focus group discussion technique to discuss the problems faced by young Golkar party cadres and the practice of the material provided related to the functions of political parties. The results of Community Service indicate that the function of the GOLKAR party has not functioned optimally, especially concerning the functions of political education, political communication, articulation and aggregation of interests as well as regulating and controlling conflict with the stages of public policy that lead to the realization of good governance in Indonesia. The conclusion is that political parties have an important role in public policy through obedience and commitment to implementing applicable political values and ethics. Political parties also have a role in realizing the welfare of the people by proposing the interests of the people to become public policies. If a political party does not carry out that role, then it can be abandoned by its voters and lose the reason for its existence
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG Poni Sukaesih Kurniati; Ranti Tri Gislawati; Faiza Nur Safitri; Arijal Julhaijan Lutpi
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 4 (2023): November 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v9i4.3329

Abstract

The purpose of this study was to analyze the implementation of e-Government policies in improving the quality of public services in Bandung City. Methods taken using secondary data taken from previous journals, books, articles, theses, theses, dissertations and news on the internet that have been researched using a qualitative approach with the method of literature study or literature review. The results of this study are E-Government in Bandung City, its information system services are quite good but in terms of resource indicators and disposition are still lacking. The impact is that services in the city of Bandung have become at least effective with the e-Government policy. The conclusion is that the development of E-Government in Bandung City in its information system services is quite good but it needs to be noted again that there are still many people who do not know how to use it.
Efforts to improve information system-based residents administration services Leonardi Paris Hasugian; Aldi Hamzah Anugrah; Poni Sukaesih Kurniati; Edo Rahmat Hidayat; Sri Dewi Anggadini; Finna Afrilia Elmanda; Selvia Lorena Br Ginting; Yogie Rinaldy Ginting
Community Empowerment Vol 8 No 10 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.9823

Abstract

The aim of community service at Rukun Warga 06, Antapani Wetan Subdistrict, Bandung City is to provide information system facilities to enhance the efficiency of activities related to managing residents administration. This administration involves the issuance of certificates for various purposes, ensuring transparency in residents' contributions, and providing a platform for reporting community problems or aspirations. The method employed in this service begins with problem identification, analysis to prioritize urgent needs, system development, and outreach to gather feedback from users for evaluation. The result is improved efficiency in residents administration management, enhanced transparency in contributions, and simplified reporting of problems or aspirations.
FINANCING MODEL FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN AUTONOMIC REGIONS Kurniati, Poni Sukaesih; Suryanto, Suryanto
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2021)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v7i2.27164

Abstract

This study aims to find a model for financing infrastructure development in autonomous areas. This research uses a qualitative approach to explorative research methods. This research was carried out in the autonomous area of Bandung City, West Java Province, Indonesia. Primary data sources were obtained from in-depth interviews, while secondary data were obtained from several kinds of literature related to the research topic. The study results show that the budget allocation for financing infrastructure development in the Regional Revenue and Expenditures Budget (APBD) is minimal. So far, the APBD allocation has been significant to finance routine employee spending. Creativity by the Bandung City Government in financing infrastructure development can be a reference for other local governments in overcoming the problem of budget allocation. There are three financing models for infrastructure development undertaken by the Bandung City Government, including (1) conventional models, (2) transitional models, and; (3) ideal model (sustainability budget). The conventional financing model is entirely sourced from the APBD. Transitional model, a combination of the budget from the APBD and partnerships with other parties. In contrast, the ideal financing model is entirely sourced from the non-APBD budget.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI WILAYAH KOTA BANDUNG Kurniati, Poni Sukaesih; Zakiyani, Shafira Nur; Yuwono, Fathan Arif Nugroho; Munigar, Widiya
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i2.1723

Abstract

Government policies in tourism development in the Bandung City area have an important role in improving the tourism sector as one of the main economic sectors. This research aims to analyze government policies that have been implemented and their impact on tourism development in Bandung City. The research method used is literature study and policy analysis. The results show that the Bandung City government has implemented various policies that support the development and development of tourism. Some of the policies adopted include improving tourism infrastructure, developing tourist attractions, promoting tourism, training and developing tourism human resources, and revamping tourism regulations. These policies aim to increase Bandung's tourism attractiveness, improve accessibility, improve service quality, and improve tourism sustainability. The impact of this policy can be seen in the increase in the number of tourist visits to Bandung City, economic growth in the tourism sector, increased employment, and increased regional income. In addition, tourism also contributes positively to social and cultural development, and improves the image of Bandung City as an attractive tourist destination. This research can also be useful for providing reference information for the Bandung City government and other stakeholders in making decisions regarding tourism development.
ANALISIS FAKTOR KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN GUNA MENGATASI PELANGGARAN PARKIR DI ALUN-ALUN KOTA BANDUNG Carolos, Roland; Kurniati, Poni Sukaesih
JURISMA : Jurnal Riset Bisnis & Manajemen Vol 11 No 1: April 2021
Publisher : Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jurisma.v11i1.3706

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana Analisis Faktor Keamanan Lingkungan Dalam Strategi Dinas Perhubungan guna mengatasi pelanggaran parkir Di Alun-Alun Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif desktiptif, pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena objek yang diteliti oleh peneiti bukanlah objek berbentuk angka melainkan penelitian ini dilakukan berdasarkan menggunakan penalaran dengan peneliti sebagai instrument. Permasalahan Pelanggaran parkir Di Alun-Alun Kota Bandung mengganggu aktivitas lalu lintas dan warga sekiar Alun-Alun Kota Bandung, Dimana, walaupun telah disediakan fasilitas parkir basement, pelanggaran parkir tetap ada. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelanggaran parkir di sekitar alun-allun Kota Badnung masih ada, diman dengan segala usaha yang telah dilakukan masih belum juga menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran parkir, oleh karena itu peneliti berharap Dinas Perhubungan terus berusaha menemukan cara agar dapat memberikan efek jera yang efektif. Kata Kunci: Lingkungan, Alun-alun, Pelanggaran parkir, Kota Bandung.
KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA, LEMBAGA PERBANKAN DAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA CIMAHI Candradewini, Candradewini; Kurniati, Poni Sukaesih
Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA) Vol 7 No 1: Desember 2017
Publisher : Program Studi Keuangan & Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.319 KB) | DOI: 10.34010/jika.v7i1.1908

Abstract

Central government policy delegates the management of Land and Urban Building Tax (PBB-P) requires local governments to improve themselves. This is to optimize the acceptance of the tax as the Local Revenue (PAD). This study aims to explain the partnership built by Cimahi City Revenue Service with Banking Institution and taxpayers in performing the payment of land and urban building tax in CImahi City. The research method used qualitative approach. This approach is intended to reveal the phenomenon of partnership woven by the parties that are partnering Department of Revenue, Banking and Society. Informants in this study is the head of the Revenue Service. Representatives of banking and public taxpayers namely the land and urban building tax. To ensure the validity of data used triangulation technique. The results show that in general the partnership works well is evidenced by the increased acceptance of tax and better communication among the partners. Taxpayers awareness to make payments through banks also increases. It also shows the quality of partnership achieving the expected results. Keywords: partnership, goverment, banking, taxpayers