Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK PANGAN OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA Tania, Irda; Setyawan, Fendi; Adiwibowo, Yusuf
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.44054

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang penting untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat terkait peredaran produk pangan olahan. Makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat membahayakan konsumen dan berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan yang serius. Dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia mengatur sanksi terhadap pelanggaran peredaran produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000. Memperkuat perlindungan hukum eksternal berupa penguatan regulasi dan peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk menjamin hak konsumen dan keamanan pangan. Penting dilakukan peningkatkan pengawasan BPOM melalui kontrol Pre Market dan Post Market yang lebih efektif serta memperkuat kerja sama dengan instansi terkait untuk menjamin pengawasan yang komprehensif. Pelaku usaha wajib mematuhi peraturan hukum, menggunakan bahan aman, dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan untuk melindungi konsumen dari bahaya bahan kimia berbahaya.
Delay Notification of PT Kusumasentral Kencana Share Acquisition By PT Inter Sarana Prabawa (Study of KPPU Verdict Number 10/KPPU-M/2021) Prescelly, Cindy; Setyawan, Fendi; Adiwibowo, Yusuf
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 7 (2024): February
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10654351

Abstract

Laws were created as guidelines for social life and aim to harmonize and maintain order in social life. Law also has a role in economic development in Indonesia. Therefore, law is needed as a way out to avoid conflicts that often occur amidst the limited rights possessed by humans themselves, especially legal certainty regarding the development of a business, especially in the world of business competition. Case with Decision Number 10/KPPU-M/2021 where the case in this Decision is that there was a delay in notification of the takeover of PT shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa. The reported party, namely PT Inter Sarana Prabawa, violated Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Government Regulation Number 57 of 2010 concerning Mergers or Consolidations of Business Entities and Takeovers of Company Shares which could Result in Monopoly Practices and Competition. Unhealthy Business. Analyze and answer legal issues related to the problem in this thesis, namely what is the ratio decidendi from Decision Number 10/KPPU-M/2021 regarding the delay in notification of the takeover of PT shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa? What are the legal consequences for business actors who violate the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999. The aim of this research is, among other things, to determine the ratio decidendi from Decision Number 10/KPPU-M/2021 regarding the delay in notification of the takeover of PT shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa and find out the consequences for business players who violate the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999. This research applies a normative juridical research type and uses a conceptual approach and a statutory approach. Then, the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials The conclusion of this thesis contains conclusions and suggestions, where the conclusion contains Decision Number 10/KPPU-M/2021 which has been decided by the Commission Council in accordance with the provisions of Business Competition Law in Indonesia in this case the Commission Council decided that the Reported Party is PT Inter Sarana Prabawa declared to legally and convincingly violate the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Then, the second conclusion is the legal consequences of unfair business competition resulting from the Delay in Notification of the Takeover of PT Shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa which violates the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999, then OPT Inter Sarana Prabawa as the Reported Party is subject to sanctions in the form of an administrative fine of Rp. 1000,000,000.00 (one billion rupiah).
Analisis Dampak Impor Logam Terkontaminasi Cesium-137 terhadap Implementasi Prinsip ESG di Indonesia Shilvya, LIke Olivia; Adonara, Firman Floranta; Adiwibowo, Yusuf; Kumalasari, Nuzulia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2420

Abstract

Kasus impor logam yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 di Indonesia mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap arus barang berisiko tinggi serta kurangnya sinergi antarinstansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak masuknya logam radioaktif terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta menelaah tanggung jawab hukum korporasi dalam peristiwa kontaminasi di kawasan industri nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal dengan memadukan analisis normatif terhadap Peraturan Bapeten No. 3 Tahun 2024 dan kajian empiris berdasarkan data media, laporan kebijakan, serta hasil penyelidikan resmi pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan koordinasi menyebabkan logam bekas mengandung radiasi berbahaya dapat masuk ke rantai pasok industri, memunculkan risiko serius bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan stabilitas sosial. Implementasi prinsip ESG di sektor industri logam juga belum berjalan optimal karena masih rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola, penegakan hukum yang konsisten, serta integrasi prinsip ESG dalam kebijakan impor logam untuk mewujudkan keberlanjutan dan keamanan industri berisiko tinggi di Indonesia