Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Reformulasi Restitusi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Perempuan dengan Retardasi Mental Zainur Ratna Savitri; Fanny Tanuwijaya; Yusuf Adiwibowo
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 2 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i2.6909

Abstract

Article 7A paragraph (3) of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, states that "Submission of a request for restitution can be made before or after a court decision that has obtained permanent legal force through the LPSK". In formal juridical terms, these two articles give authority and at the same time legitimacy to the public prosecutor to include restitution in his demands, based on the recommendation of the LPSK so that it can be decided by the panel of judges examining the case. However, socially it turns out that the provisions of this article are not applicable, shown by the lack of openness for female victims with mental retardation to access protection from LPSK, either individually or through public prosecutors, so that the form of protection obtained by female victims with mental retardation is only limited to protection. abstract, there is no concrete and sustainable protection for victims. Therefore, an appropriate and specific system is needed for providing compensation to women with mental retardation who are victims of criminal acts of sexual violence, so that justice for women with mental retardation can be fulfilled
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK PANGAN OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA Tania, Irda; Setyawan, Fendi; Adiwibowo, Yusuf
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.44054

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang penting untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat terkait peredaran produk pangan olahan. Makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat membahayakan konsumen dan berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan yang serius. Dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia mengatur sanksi terhadap pelanggaran peredaran produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000. Memperkuat perlindungan hukum eksternal berupa penguatan regulasi dan peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk menjamin hak konsumen dan keamanan pangan. Penting dilakukan peningkatkan pengawasan BPOM melalui kontrol Pre Market dan Post Market yang lebih efektif serta memperkuat kerja sama dengan instansi terkait untuk menjamin pengawasan yang komprehensif. Pelaku usaha wajib mematuhi peraturan hukum, menggunakan bahan aman, dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan untuk melindungi konsumen dari bahaya bahan kimia berbahaya.