Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN PRODUK PANGAN OLAHAN YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA Tania, Irda; Setyawan, Fendi; Adiwibowo, Yusuf
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 8 No. 2 (2025): Volume 8 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.44054

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang penting untuk memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat terkait peredaran produk pangan olahan. Makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat membahayakan konsumen dan berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan yang serius. Dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia mengatur sanksi terhadap pelanggaran peredaran produk pangan olahan yang mengandung bahan kimia berbahaya, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.000. Memperkuat perlindungan hukum eksternal berupa penguatan regulasi dan peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk menjamin hak konsumen dan keamanan pangan. Penting dilakukan peningkatkan pengawasan BPOM melalui kontrol Pre Market dan Post Market yang lebih efektif serta memperkuat kerja sama dengan instansi terkait untuk menjamin pengawasan yang komprehensif. Pelaku usaha wajib mematuhi peraturan hukum, menggunakan bahan aman, dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan untuk melindungi konsumen dari bahaya bahan kimia berbahaya.
Delay Notification of PT Kusumasentral Kencana Share Acquisition By PT Inter Sarana Prabawa (Study of KPPU Verdict Number 10/KPPU-M/2021) Prescelly, Cindy; Setyawan, Fendi; Adiwibowo, Yusuf
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 7 (2024): February
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10654351

Abstract

Laws were created as guidelines for social life and aim to harmonize and maintain order in social life. Law also has a role in economic development in Indonesia. Therefore, law is needed as a way out to avoid conflicts that often occur amidst the limited rights possessed by humans themselves, especially legal certainty regarding the development of a business, especially in the world of business competition. Case with Decision Number 10/KPPU-M/2021 where the case in this Decision is that there was a delay in notification of the takeover of PT shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa. The reported party, namely PT Inter Sarana Prabawa, violated Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Government Regulation Number 57 of 2010 concerning Mergers or Consolidations of Business Entities and Takeovers of Company Shares which could Result in Monopoly Practices and Competition. Unhealthy Business. Analyze and answer legal issues related to the problem in this thesis, namely what is the ratio decidendi from Decision Number 10/KPPU-M/2021 regarding the delay in notification of the takeover of PT shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa? What are the legal consequences for business actors who violate the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999. The aim of this research is, among other things, to determine the ratio decidendi from Decision Number 10/KPPU-M/2021 regarding the delay in notification of the takeover of PT shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa and find out the consequences for business players who violate the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999. This research applies a normative juridical research type and uses a conceptual approach and a statutory approach. Then, the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials The conclusion of this thesis contains conclusions and suggestions, where the conclusion contains Decision Number 10/KPPU-M/2021 which has been decided by the Commission Council in accordance with the provisions of Business Competition Law in Indonesia in this case the Commission Council decided that the Reported Party is PT Inter Sarana Prabawa declared to legally and convincingly violate the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Then, the second conclusion is the legal consequences of unfair business competition resulting from the Delay in Notification of the Takeover of PT Shares. Kusumasentral Kencana by PT Inter Sarana Prabawa which violates the provisions of Article 29 of Law Number 5 of 1999, then OPT Inter Sarana Prabawa as the Reported Party is subject to sanctions in the form of an administrative fine of Rp. 1000,000,000.00 (one billion rupiah).
Analisis Dampak Impor Logam Terkontaminasi Cesium-137 terhadap Implementasi Prinsip ESG di Indonesia Shilvya, LIke Olivia; Adonara, Firman Floranta; Adiwibowo, Yusuf; Kumalasari, Nuzulia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2420

Abstract

Kasus impor logam yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 di Indonesia mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap arus barang berisiko tinggi serta kurangnya sinergi antarinstansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak masuknya logam radioaktif terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta menelaah tanggung jawab hukum korporasi dalam peristiwa kontaminasi di kawasan industri nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal dengan memadukan analisis normatif terhadap Peraturan Bapeten No. 3 Tahun 2024 dan kajian empiris berdasarkan data media, laporan kebijakan, serta hasil penyelidikan resmi pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan koordinasi menyebabkan logam bekas mengandung radiasi berbahaya dapat masuk ke rantai pasok industri, memunculkan risiko serius bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan stabilitas sosial. Implementasi prinsip ESG di sektor industri logam juga belum berjalan optimal karena masih rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola, penegakan hukum yang konsisten, serta integrasi prinsip ESG dalam kebijakan impor logam untuk mewujudkan keberlanjutan dan keamanan industri berisiko tinggi di Indonesia
Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi Dan Peredaran Barang Yang Tidak Memenuhi Standar dimas wicaksono; Fendi Setyawan; Yusuf Adiwibowo
Simbur Cahaya Volume 32 Nomor 2, Desember 2025
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v32i2.5124

Abstract

This research examines consumer protection in the context of non-standard product circulation in Indonesia as a welfare state governed by law. The study focuses on product standardization regulations, consumer protection against non-compliant goods, and the government’s role in supervising product circulation. The research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, using library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that although a comprehensive legal framework exists—including the Consumer Protection Law, Law No. 20 of 2014, Government Regulation No. 34 of 2018, and various ministerial regulations implementation still faces challenges such as weak post-market surveillance, regulatory complexity, and high certification costs for SMEs. Consumers are entitled to claim compensation for losses caused by non-standard products; however, public awareness remains limited. The government has established the Integrated Team for Supervising Circulated Goods (TPBB) to enhance monitoring effectiveness, yet systemic reforms are needed through digitalization, data integration, and harmonization with the World Trade Organization’s Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. This study concludes that optimal consumer protection can only be achieved through collaboration between the government, business actors, and consumers in ensuring that products circulating in the market comply with the Indonesian National Standard (SNI).
Perdagangan Internasional Jasa Pariwisata di Bali dalam Perspektif Hukum GATS-WTO Analisis Terhadap Praktik Bisnis Asing Tanpa Izin di Bali Hadi Nur Ikhwan; Yusuf Adiwibowo
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i2.13557

Abstract

Sektor pariwisata merupakan salah satu komponen penting dalam perdagangan jasa internasional yang diatur oleh General Agreement on Trade in Services (GATS) di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bali sebagai destinasi wisata global menghadapi fenomena meningkatnya keterlibatan pelaku usaha asing dalam penyediaan jasa wisata tanpa izin usaha resmi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik bisnis asing tanpa izin di Bali dalam perspektif hukum perdagangan internasional, khususnya kesesuaiannya dengan ketentuan liberalisasi jasa di bawah GATS dan hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan antara ketentuan internasional dan hukum domestik. Hasil penelitian menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment jika regulasi domestik tidak diharmonisasikan secara proporsional. Namun demikian, Indonesia memiliki hak untuk menerapkan pembatasan berdasarkan Article XIV GATS yang memperbolehkan pengecualian demi kepentingan publik dan penegakan hukum.
Consumer Protection Against Electronic Goods Damage: A Case Study of JNE Expedition Indonesia Nadilla Azzachrani; Fendi Setyawan; Yusuf Adiwibowo
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 5 Issue 2 (2026)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v5i2.999

Abstract

The rapid expansion of e-commerce in Indonesia has increased reliance on logistics service providers, yet the multi-party structure of marketplace transactions creates accountability gaps that leave consumers inadequately protected when goods are damaged in transit. This study examines three interrelated issues: the legal relationships among sellers, logistics providers, and consumers in online transactions; the normative basis for consumer protection where electronic goods are damaged during delivery; and the dispute resolution mechanisms available to affected consumers. Employing a normative juridical research design with statute and conceptual approaches, this study analyses the applicable Indonesian legal framework, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the Indonesian Civil Code, Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Government Regulation Number 71 of 2019, and Ministerial Regulation Number KM 5 of 2005 concerning the Operation of Courier Services. The findings establish that the legal relationship between sellers and consumers constitutes a sale and purchase agreement, the relationship among sellers, logistics providers, and consumers constitutes a goods delivery relationship, and the relationship among the marketplace, seller, and logistics provider constitutes a tripartite cooperation arrangement. The study further finds that while the statutory framework provides a legally sufficient basis for consumer claims, structural fragmentation of responsibility across parties undermines effective redress in practice. These findings extend prior scholarship by identifying a specific accountability gap at the intersection of platform governance and logistics regulation that warrants targeted legislative reform.
KEPASTIAN HUKUM  DAN PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PRAKTIK PARATE EKSEKUSI SEPIHAK: STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.GS/2024/PN GTO Rolis Juniar Mandareta; Edi Wahjuni; Yusuf Adiwibowo
Jurnal Argumentum Vol 2 No 2 (2026): Juni 2026
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v2i2.35

Abstract

ABSTRAK Kepastian hukum adalah jaminan bahwa regulasi ditegakkan selaras dengan norma hukum positif, adil, serta mampu memberikan suatu kejelasan, sehingga subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya dengan pasti. Pelaksanaan eksekusi tanpa adanya keterlibatan pengadilan sering kali hak-hak debitur dan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan mengkaji konsistensi penerapan aturan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parate eksekusi sepihak tanpa adanya kesepakatan cedera janji dan kesukarelaan debitur merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto mempertegas pentingnya kepastian hukum dan prosedur yang sah guna meminimalisir penyalahgunaan kewenangan kreditur dalam proses eksekusi jaminan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Debitur, Kreditur, Parate Eksekusi, Perlindungan Hukum.
Rekonstruksi Tanggung Jawab Hukum Platform Digital Dalam Transaksi Agribisnis Berbasis Keadilan Substantif di Indonesia Gayatri, Annisa; Fahamsyah, Ermanto; Adiwibowo, Yusuf
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/g8xjk368

Abstract

The rapid development of digital platforms in the agribusiness sector has transformed transactional relationships among farmers, digital platforms, and consumers. However, this development has not been accompanied by adequate legal regulations ensuring legal certainty and protection for farmers as the weaker party. This study aims to analyze the legal framework governing the liability of digital platforms in agribusiness transactions in Indonesia and to formulate a reconstruction of such liability based on substantive justice. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 15 of Law Number 11 of 2008, as lastly amended by Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, do not explicitly regulate the legal status and liability of digital platforms in agribusiness transactions. This regulatory gap creates legal uncertainty, particularly when digital platforms rely on standard contract clauses to limit their liability, as reflected in the TaniHub Group case. This study concludes that the legal liability of digital platforms should be reconstructed by recognizing platforms as active legal subjects directly responsible under the principle of substantive justice to ensure stronger legal protection for farmers.
SERTIFIKASI MINYAK SAWIT INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN BISNIS GLOBAL BERKELANJUTAN Ayu Herlin Norma Yunita; Yusuf Adiwibowo; Nuzulia Kumala Sari
Jurnal Magister Hukum Perspektif Vol. 17 No. 1 (2026)
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/magister.v17i1.157

Abstract

The implementation of the European Union Deforestation Regulation (EUDR) has had a significant impact on Indonesia’s palm oil exports to the European Union market. This policy mandates compliance with sustainability and traceability standards, as well as guarantees that traded products no longer originate from deforestation practices. This poses legal and economic challenges for businesses. This study examines how the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification legal framework promotes sustainable palm oil business practices in Indonesia, as well as the differences in standards between ISPO and the EUDR that could Email potentially lead to legal consequences regarding legal certainty for Indonesian palm oil businesses in the global market. This study employs a normative legal approach with a comparative analysis of national and international regulations. The findings indicate that the ISPO legal framework under Presidential Regulation No. 16 of 2025 which includes seven sustainability principles remains stagnant at 31% coverage due to high costs and a lack of incentives. There are substantial gaps between ISPO and the EUDR in four key areas: definitions of forest and deforestation, geolocation data requirements, deforestation time limits, and the protection of indigenous peoples’ rights through the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) mechanism. This gap creates legal uncertainty for businesses and threatens approximately US$3.2 billion in annual exports to the European Union market. This study recommends the need to harmonize legal definitions in line with international standards, particularly those of the FAO and the EUDR, the integration of a geolocation-based traceability system, the strengthening of protection for the FPIC principle within ISPO regulations, the provision of support and incentives for smallholders to meet sustainability standards, and the strengthening of Indonesia’s economic diplomacy to expand international acceptance and recognition of ISPO certification as an instrument for sustainable palm oil governance.   Keywords: Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), European Union Deforestation Regulation (EUDR), Sustainable Business, Legal Certainty, Global Market Access
Tinjauan Konstitusional PraRatifikasi Perjanjian Internasional: Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Hungaria yuvita Mardiana; Nuzula Sari; Yusuf Adiwibowo
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 1 (2026): Tema Hukum Internasional
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i1.3839

Abstract

The increasing involvement of states in international treaties creates tensions between international obligations and constitutional supremacy. Indonesia does not yet have a constitutional pre-ratification review mechanism, putting it at risk of both domestic unconstitutionality and international liability. In contrast, Hungary implements preventive review based on the 2011 Hungarian Constitution (Alaptörvény), supported by the 2011 CLI Law on the Constitutional Court, reflecting a fundamentally different constitutional design. Using normative legal research through comparative and conceptual approaches, this study finds that the existing ex post review model in Indonesia creates systemic vulnerabilities not present in Hungary's ex ante system. As a novelty, this study offers a three-tier adaptation model encompassing constitutional amendments, legislative revisions and progressive judicial interpretation to integrate constitutional pre-ratification review into the Indonesian legal system. The proposed model positions Pancasila as the staatsfundamentalnorm in the constitutional review of international treaties, an element not present in the Hungarian constitutional framework.