Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Strategis Pemekaran Kecamatan di Daerah Perbatasan (Studi Pemekaran Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau) Adhayanto, Oksep; Handrisal, Handrisal; Irman, Irman
Jurnal Selat Vol 3 No 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.504 KB)

Law Number 23 Year 2014 About the local government, said that the Regional (district / city) can form the districts in order to improve the coordination of governance, public services, and the empowerment of village communities / villages. Karimun Regency is one of regencies in Riau Islands Province, which borders directly with Singapore. The geographical position of Karimun regency consists of several islands large and small impede access to public services. Therefore, expansion of the existing sub-district is one alternative solution in order to improve the welfare of society. The purpose of this research is to study the prospective analysis of the division of the sub-district of the District Parent Sugie Moro based on Government Regulation No. 19 Year 2008 on the District. The design study is descriptive analysis with qualitative and quantitative approach, where data in the form of empirical reality analyzed qualitatively by describing and considering the provisions of the normative, theoretical judgment or views of experts and key informants related to expansion efforts districts. The results of this study are candidates for the District Sugie Besar only meet one of three requirements formation of districts, namely the requirements of the technical requirements. As for the physical requirements of the administrative and territorial unfulfilled. Candidates for the technical requirements of the District of Sugie Besar Acquire Score 368 which is in the category and Recommended Able to be formed into new districts. While the District Parent Moro after bloomed (formed District of Sugie Besar) they meet one of three requirements of establishing districts as set out in Regulation No. 19 Year 2008 on the District, namely the requirement of technical requirements, while for the administrative and physical cantonal requirements are not met. For the technical requirements, the District Parent Moro obtain a score of 391 in the category Ability and Recommended. The conclusion from this study is that although only meet one of three requirements formation of districts, the Government of Karimun Regency will still be able to carry out the formation of the District Candidate Sugie Besar. It is possible as a rule, that the district / city government can be formed districts in the region that includes one or more islands, which requirements are exempt from the administrative requirements, terms of physical territoriality, and technical requirements as those mentioned with consideration to the effectiveness and efficiency of service delivery and community empowerment village on the remote islands and / or outer. Keywords : Expansion , Expansion Districts, Border Region , the Sugie Besar

Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau) Febrian, Ranggi Ade; Handrisal, Handrisal
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.44 KB)

Tulisan ini dipilih dengan alasan sebagai berikut : pertama akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya. Sehingga pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya pada bidang kehutanan di Provinsi Riau diharapkan berjalan baik dan mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai objek forma dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan Visioner/Visionary Governance, Besturen is Vooruitzien dalam bahasan belanda, juga merupakan salah satu asas pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang mampu memandang jauh kedepan. Kedua Provinsi Riau adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi geografis, geoekonomi, geopolitik yang hingga kini belum dimaksilkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau apalagi bidang kehutanan yang memiliki permasalahan yang berdampak pada masyarakat secara luas baik nasional maupun internasional.

Local Government Efforts in Encouraging the Existence of Subsistence Agriculture as an Alternative to the Supply of Food Needs in Lingga Regency Wijaya, Mendra; Handrisal, Handrisal
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 3 (2021): Budapest International Research and Critics Institute August
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i3.2526

As one of the regions in the Riau Archipelago Province, Lingga Regency has its potential in the agricultural sector, supporting local food needs to distribute the surrounding area. So far, food needs in Lingga are supplied from Jambi Province or other regions, so that the dependence on food from other regions is very high. So, if the weather changes every year, the supply of food needs will decrease, and prices will be higher. The solution, the production of subsistence farmers, can be used as an alternative to meet food needs. Therefore, local governments encourage subsistence agricultural productivity so that production results are utilized by providing subsidies for agricultural production facilities, supporting farming capital, strengthening farmer institutions, and providing rural transportation. Meanwhile, technology cannot increase productivity, considering that subsistence farmers still use traditional culture, so local farmers cannot use that modern agricultural technology. This study aims to determine how local governments encourage the productivity of subsistence farmers as suppliers of regional food needs. Then this research is qualitative with a study approach that examines the government's efforts to encourage subsistence agricultural production.

KAJIAN STRATEGIS PEMEKARAN KECAMATAN DI DAERAH PERBATASAN (Studi Pemekaran Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau) Adhayanto, Oksep; Handrisal, Handrisal; Irman, Irman
Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Politik
Publisher : Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.829 KB)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemda, menyebutkan bahwa Daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa /kelurahan. Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara Singapura. Letak geografis Kabupaten Karimun terdiri dari beberapa pulau-pulau besar maupun kecil menyebabkan terhambatnya akses pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemekaran kecamatan yang ada saat ini merupakan salah satu alternatif solusi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian analisis terhadap pemekaran calon Kecamatan Selat Gelam dari Kecamatan Induk Karimun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Disain kajian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dimana data yang berupa kenyataan empiris dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan mempertimbangkan ketentuan normatif, teoritis atau pandangan judgement para ahli dan key informan yang berhubungan dengan upaya pemekaran kecamatan. Hasil dari kajian ini adalah calon Kecamatan Selat Gelam hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pembentukan kecamatan, yaitu persyaratan persyaratan teknis. Sementara untuk persyaratan administratif dan fisik kewilayahan tidak terpenuhi. Untuk persyaratan teknis Calon Kecamatan Selat Gelam Memperoleh Skor 340 yang berada pada kategori Mampu dan Direkomendasikan untuk dibentuk menjadi kecamatan baru. Sedangkan Kecamatan Induk Karimun setelah dimekarkan (dibentuk Kecamatan Selat Gelam) masih memenuhi 1 dari 3 syarat pembentukan kecamatan seperti yang diatur di dalam PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, yaitu persyaratan persyaratan teknis, sedangkan untuk persyaratan administratif dan fisik kewilayah tidak terpenuhi. Untuk persyaratan teknis, Kecamatan Induk Karimun memperoleh skor yang berada pada kategori Mampu dan Direkomendasikan. Kesimpulan dari kajian ini adalah walaupun hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pembentukan kecamatan, Pemerintah Kabupaten Karimun tetap dapat untuk melakukan pembentukan Calon Kecamatan Selat Gelam. Hal ini dimungkinkan secara aturan, bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan diwilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan administrasi, syarat fisik kewilayahan, dan syarat teknis sebagaimana yang telah disebutkan dengan pertimbangan untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar. Kata Kunci : Pemekaran, Pemekaran Kecamatan, Daerah Perbatasan, Selat Gelam

Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau) Ranggi Ade Febrian; Handrisal Handrisal
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.44 KB)

Tulisan ini dipilih dengan alasan sebagai berikut : pertama akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya. Sehingga pencapaian visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih khususnya pada bidang kehutanan di Provinsi Riau diharapkan berjalan baik dan mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai objek forma dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan Visioner/Visionary Governance, Besturen is Vooruitzien dalam bahasan belanda, juga merupakan salah satu asas pemerintahan untuk menciptakan pemerintahan yang mampu memandang jauh kedepan. Kedua Provinsi Riau adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi geografis, geoekonomi, geopolitik yang hingga kini belum dimaksilkan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau apalagi bidang kehutanan yang memiliki permasalahan yang berdampak pada masyarakat secara luas baik nasional maupun internasional.

Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (Dak) Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Tahun 2016 Mendra Wijaya; Handrisal Handrisal
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.377 KB)

Kajian ini dipilih karena adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pemangkasan anggaran terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2016. Pemangkasan DAK tersebut tentu saja berdampak pada implemntasi program pembangunan di daerah yang bersumber dari DAK terutama untuk Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah. Analisis data dalam laporan ini didasarkan pada data sekunder yang diambil dari statistik dan pelaporan DAK di 19 Provinsi, laporan kegiatan, dokumentasi program, dan semua bahan yang tersedia di perpustakaan dan juga di unit penyimpan arsip atau data. Hasil kajian menemukan bahwa kebijakan pemerintah dengan memotong/mamangkas anggaran DAK telah memberikan pengaruh dalam mengimplementasikan DAK di tingkat daerah terutama untuk Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah, selain itu juga masih terdapat hambatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang disebabkan oleh sangat terbatasnya koordinasi di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Inovasi Pelayanan Berbasis Electronic Government Melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (Apapo) Di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Tahun 2019 Handrisal Handrisal; Nazaki Nazaki; Muhammad Hafiz
Kemudi Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta transportasi telah memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negra ke negra lain. Keadaan tersebut mengakibatkan meningkatnya perjalanan antar negara yang dilakukan penduduk indonesia, sehingga masyrakat memerlukan paspor. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pemohon paspor setiap tahunnya. Dengan peningkatan jumlah permohonan paspor tentu membutuhkan waktu antrian yang lama. Berkenaan dengan ini, Direktorat Jendral imigrasi melakukan inovasi pendaftaran antrian permohonan paspor secara online.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan inovasi pelayanan publik dalam antrian permohonan paspor secara online dikantor imigrasi kelas I tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan antrian permohonan paspor secara online. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulakan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori keberhasilan Inovasi rogers (sumanjoyo dan hermawan ;2018:32) yang mengemukakan keberhaslan suatu inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi,saluran komunikasi, upaya perubahan dari agen, dan sistem sosial Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa inovasi pelayanan melalui aplikasi pendaftaran antrian paspor online sudah cukup berhasil, namun dari empat faktor keberhasilan inovasi yang di gunakan adalah karakteristik inovasi, saluran komunikasi, upaya dari agen dan sistem sosial. Terdapat dua indikator yang belum maksimal yaitu saluran komunikasi dan upaya dari agen.

Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Mendra Wijaya; Handrisal Handrisal
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

In essence, the implementing regulations for the construction of housing and settlement areas are clear as the responsibility of the government, as has been described above that the government's role is to determine development in the field of housing and settlement areas. The central government program with 1 (one) million subsidized houses would also pay more attention to its implementation performance, so that the existing implementing regulations will not only become passive laws. In Indonesia today there are still many regulations which in the end become a symptom of problems in their own country. In the context of accelerating housing development for low-income people (MBR), the government makes simplification efforts in simplifying licensing for low-income housing development. By issuing Government Regulation Number 64 of 2016 concerning Low-Income Community Housing Development, then to accelerate its implementation in the regions, it is regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 55 of 2017 concerning the Implementation of Licensing and Non-Licensing of Housing Development for Low-Income Communities (MBR) in the Region. This study aims to determine government policies related to the implementation of MBR housing development and to determine the implementation of Housing Development Permits for Low-Income Communities (MBR) in the Regions, especially in Lahat Regency, South Sumatra Province.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Andriyus Andriyus; Ranggi Ade Febrian; Handrisal Handrisal; Dita Fisdian Adni
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

In general, the problem associated with Remote Indigenous Communities is accessibility to public facilities that enable them to transform their lives into a better direction. Lack of accessibility to the outside world which causes Remote Indigenous people to fall into various aspects of life such as poverty, low health levels, education levels and others. The purpose of this study was to analyze the Remote Indigenous Community Empowerment by the Bengkalis Regency Government. The results of this study are useful as information and input from the Bengkalis Regency Government in making policies related to the empowerment of Remote Traditional Communities in the Bengkalis Regency Regional Government. The results of this study indicate that the empowerment of Remote Indigenous Communities carried out by the Bengkalis Regency Government. not running properly because seen from human empowerment, social environment and social protection and advocacy is still limited to providing assistance for facilities and infrastructure, there are no concrete steps to improve the quality of the isolated indigenous community. The existence of barriers to empowerment is the limited budget and not yet open to the community of Remote Indigenous Communities to receive new things.

Kajian Strategis Pemekaran Kecamatan di Daerah Perbatasan (Studi Pemekaran Kecamatan Sugie Besar Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau) Oksep Adhayanto; Handrisal Handrisal; Irman Irman
Jurnal Selat Vol. 3 No. 2 (2016): "Kemaritiman & Perbatasan"
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.504 KB)

Law Number 23 Year 2014 About the local government, said that the Regional (district / city) can form the districts in order to improve the coordination of governance, public services, and the empowerment of village communities / villages. Karimun Regency is one of regencies in Riau Islands Province, which borders directly with Singapore. The geographical position of Karimun regency consists of several islands large and small impede access to public services. Therefore, expansion of the existing sub-district is one alternative solution in order to improve the welfare of society. The purpose of this research is to study the prospective analysis of the division of the sub-district of the District Parent Sugie Moro based on Government Regulation No. 19 Year 2008 on the District. The design study is descriptive analysis with qualitative and quantitative approach, where data in the form of empirical reality analyzed qualitatively by describing and considering the provisions of the normative, theoretical judgment or views of experts and key informants related to expansion efforts districts. The results of this study are candidates for the District Sugie Besar only meet one of three requirements formation of districts, namely the requirements of the technical requirements. As for the physical requirements of the administrative and territorial unfulfilled. Candidates for the technical requirements of the District of Sugie Besar Acquire Score 368 which is in the category and Recommended Able to be formed into new districts. While the District Parent Moro after bloomed (formed District of Sugie Besar) they meet one of three requirements of establishing districts as set out in Regulation No. 19 Year 2008 on the District, namely the requirement of technical requirements, while for the administrative and physical cantonal requirements are not met. For the technical requirements, the District Parent Moro obtain a score of 391 in the category Ability and Recommended. The conclusion from this study is that although only meet one of three requirements formation of districts, the Government of Karimun Regency will still be able to carry out the formation of the District Candidate Sugie Besar. It is possible as a rule, that the district / city government can be formed districts in the region that includes one or more islands, which requirements are exempt from the administrative requirements, terms of physical territoriality, and technical requirements as those mentioned with consideration to the effectiveness and efficiency of service delivery and community empowerment village on the remote islands and / or outer. Keywords : Expansion , Expansion Districts, Border Region , the Sugie Besar

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search